JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto sempat menyebut pendiri Microsoft sekaligus filantropis Bill Gates lebih Pancasila daripada orang-orang Indonesia.

Sebab, pendekatan filantropis Bill Gates mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Bill Gates dan sejumlah pengusaha Indonesia di Istana, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

“Suatu kehormatan kedatangan saudara Bill Gates, pendiri Gates Foundation, filantropi terbesar di dunia,” ujar Prabowo.

“Dan inilah apa pendekatan tokoh-tokoh seperti Bill Gates, mungkin lebih Pancasila daripada kita,” sambungnya disambut tawa hadirin.

Selanjutnya, Prabowo menyampaikan, Bill Gates sudah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta US Dollar ke Indonesia.

Dana hibah itu disebar ke sejumlah sektor, mulai dari kesehatan, pertanian, hingga teknologi.

“Jadi ini sesuatu yang menarik, tadi saya bicara dengan beliau. Beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai lebih dari USD 159 juta. Di kesehatan (USD) 119 juta, pertanian (USD) 5 juta, teknologi (USD) 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari (USD) 28 juta,” kata Prabowo.

Prabowo pun menekankan, Bill Gates sudah melakukan banyak hal untuk Indonesia.

Dia akan memberikan penghormatan tertinggi kepada Bill Gates pada September 2025 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com -Eks pemain sirkusOriental Circus Indonesia (OCI) menolak uang Rp 150 juta yang ditawarkan Direktur Taman Safari Aswin Sumampau dalam mediasi tertutup pada Senin (5/5/2025) di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat.

Kuasa Hukum Eks OCI Muhammad Sholeh atau Cak Sholeh mengatakan, uang tersebut memiliki jumlah yang sangat kecil. Tidak sebanding dengan yang telah dialami para eks pemain sirkus.

Apalagi jika eks OCI harus mencabut gugatan hukum setelah menerima uang tersebut.

“Nah, kalau menawarkan uang segitu, dan kasusnya ditutup, tentu ditolak sama para korban. Logika sederhana, dipisahkan dari orang tua bertahun-tahun, mendapatkan penyiksaan, tidak sekolah, tidak terima gaji,” ujar Cak Sholeh saat dihubungi wartawan, Rabu (6/5/2025).

“Dia menawarkan duit Rp 150 juta untuk korban. Itu tidak manusiawi, menurut para korban. Kondisi para korban juga kan bukan orang berkecukupan dari segi ekonomi. Jadi, betul-betul ya, menurut para korban ini sangat pelit,” tegasnya.

Sebelumnya, Kuasa Hukum OCI, Hamdan Zoelva, mengatakan bahwa eks pemain sirkus OCI menolak menerima uang sebesar Rp 150 juta yang ditawarkan.

“Kami berikan itu sebagai jalan terbaik sebagai satu keluarga besar. Tapi apa? Mereka ngotot, menolak,” kata Hamdan di kantornya, Rabu (7/5/2025).

Hamdan mengatakan tidak menjadi masalah jika para eks OCI menempuh jalur hukum.

Hal ini lantaran dia yakin bahwa pihaknya memiliki bukti-bukti yang cukup kuat.

“Saya bilang silakan, kalau ada yang mau menempuh jalur hukum, kita siap karena saya yakin sekali dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada masalah apapun,” ujarnya.

“Sudah pernah ada yang lapor polisi, tapi kan SP3, karena tidak ada buktinya,” lanjut dia.

Hamdan mengatakan bahwa dana ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan tanggung jawab kekeluargaan atas jasa para eks pemain yang dinilai turut membesarkan nama OCI.

“Kami dari pihak OCI setuju untuk memberikan uang Rp 150 juta. Itu diberikan secara kekeluargaan kepada eks OCI. Rp 150 juta itu untuk per orang,” tegas Hamdan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Rekomendasi tersebut disampaikan Kementerian HAM dalam laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas perkara tersebut.

"(Merekomendasikan Bareskrim) melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan dalam konferensi Pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Munafrizal mengatakan, dari kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM menyatakan bahwa ada empat dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus eks pemain sirkus OCI.

Pertama, dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

"Lalu memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Munafrizal.

Kedua, dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan.

Ketiga, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang teradu.

Keempat, dugaan praktik perbudakan modern.

"Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," ujar dia.

Munafrizal mengatakan, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

Dia mengatakan, Kementerian HAM tidak memiliki otoritas untukmelakukan pemeriksaan atau penyitaan dokumen, pemanggilan paksa, maupun tindakan investigatif lain yang bersifat memaksa.

"Hal ini menyebabkan proses verifikasi atas fakta-fakta yang disampaikan menjadi sangat terbatas, bergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak untuk membuka informasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Kementerian HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Bareskrim Polri, salah satunya adalah mengusut dugaan tindak pidana di balik kasus pemain sirkus OCI.

Kementerian HAM juga meminta Bareskrim memeriksa dan memastikan kapan OCI benar-benar berhenti beroperasi dalam pertunjukan hiburan sirkus guna memastikan tempus delicti pertanggungjawaban atas kasus ini.

Kemudian meminta kepada pihak pendiri dan pemilik OCI untuk memberikan dokumen-dokumen penyerahan/pengambilalihan anak-anak guna keperluan pengungkapan/penelusuran identitas diri dan asal usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI.

Selanjutnya melakukan ekspose perkara dalam penangan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain sirkus OCI mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun menjadi pemain sirkus ke Kementerian HAM.

Mereka mengaku mengalami kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi seperti dirantai, disetrum, hingga dipisahkan denan anaknya.

Founder Oriental Circus Indonesia Tony Sumampau, membantah tudingan bahwa pihaknya melakukan praktik eksploitasi dan perbudakan terhadap para pemain sirkus di bawah naungan OCI.

Tony menegaskan, proses latihan di sirkus memang memerlukan kedisiplinan tinggi yang kerap kali melibatkan tindakan tegas, tetapi ia menyebut hal tersebut wajar dalam dunia olahraga dan bukan bentuk kekerasan yang disengaja.

“Betul, pendisiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui. Cuma kalau sampai dipukul pakai besi, itu nggak mungkin,” ujar Tony saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

“Kalau mereka luka, justru nggak bisa tampil atraksi,” ujar dia.

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - KAI Commuter akan memproses secara hukum terkait peristiwa mobil boks yang tertabrak KRL Commuter Line di jalur Bojonggede-Citayam, JPL 26 KM 42+100/200, Selasa (6/5/2025) malam.

Langkah ini ditempuh sebagai tindak lanjut usai menimbang kerugian yang terjadi pada PT. KAI.

“KAI Commuter memastikan untuk mengambil langkah hukum terkait kejadian tersebut, lantaran kerugian serius akibat tindakan penerobosan tersebut,” kata Manajer Humas KAI Commuter Leza Arlan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Leza menyebutkan, kejadian itu mengakibatkan kerusakan serius terhadap KA 1459, yakni berupa kaca kabin depan yang retak.

Bahkan, rangkaian yang terdampak itu harus menukar rangkaian dengan KA 1117 YS 205 JR 130 demi menormalkan kembali pelayanan.

"Kereta dengan trainset pengganti ini baru bisa kembali berangkat dari Jalur I Stasiun Depok pada pukul 22.46 WIB. Meskipun petugas kami sudah bekerja cepat, namun tentunya proses pelayanan penumpang jadi terhambat akibat penemperan itu," ujar Leza.

Gangguan itu dapat terlihat dari keterlambatan yang dialami tujuh rangkaian kereta lainnya dan baru diperkirakan beroperasi normal sejam setelahnya.

Atas insiden ini, pihak KAI menduga bahwa pengendara mobil boks menerobos palang jalur perlintasan.

“Dugaan sementara pengemudi kendaraan tersebut menerobos palang pintu perlintasan,” jelas Leza.

“Maka itu, kami akan menyiapkan berbagai langkah diperlukan, dan memastikan akan menempuh jalur hukum. Untuk ini, tim legal KAI Commuter akan menangani ini nantinya,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, mobil boks tertabrak KRL Commuter Line di jalur perlintasan Bojonggede-Citayam pada Selasa (6/5/2025) sekitar pukul 21.46 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Bojonggede AKP Teguh Prayitno menyebutkan mobil boks mengalami slip ban belakang hingga tersangkut di tengah lintasan.

Meski demikian, baik pengendara dan kenek truk dipastikan selamat dan tidak ada korban lainnya selain kerusakan material.

JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi pelarian dua tahanan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara pada Selasa (6/5/2025) malam berlangsung dramatis bak adegan film laga.

Dio dan Januar Murdianto, dua tahanan titipan yang baru selesai menjalani sidang di Ruang Cakra lantai dua PN Jakarta Utara, memanfaatkan celah keamanan untuk kabur.

“Nah, di situlah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ungkap Penjabat Humas PN Jakarta Utara, Mariyono, Rabu (7/5/2025).

Namun, upaya kabur Dio kandas. Ia terpeleset di atas atap berbahan asbes dan jatuh.

Tulang kaki Dio diduga retak. Ia tertangkap saat bersembunyi di kolong mobil tak jauh dari gedung pengadilan.

“Terus lari, yang satunya lari itu terjeblos, ambrol, jatuh ke bawah. Kakinya mungkin agak retak apa. Langsung dia menyelinap di bawah kolong mobil,” lanjut Mariyono.

Sementara itu, Januar berhasil kabur. Ia diduga melompat ke atap yang lebih kokoh lalu menyelinap ke arah belakang kompleks pengadilan.

Januar diduga melewati kawasan Kantor KPU Jakarta Utara. Ia bahkan sempat melepas baju tahanan agar bisa membaur dengan warga.

Menurut informasi yang diterima Mariyono, pelarian Januar tak dilakukan sendiri, tetapi diduga dibantu orang dekat.

“Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu atau apa gitu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Karena pada saat diinterogasi, Dio itu mengaku begitu,” kata Mariyono.

Pelarian dua tahanan ini menyoroti celah pengamanan di lingkungan PN Jakarta Utara. Meski pengawalan disebut sesuai prosedur, Mariyono tak menampik kemungkinan kelalaian petugas.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” ujarnya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Tommy Brian menyebut, satu tahanan sudah berhasil ditangkap.

“Satu sudah tertangkap,” kata Tommy.

Saat ini, polisi masih memburu Januar yang kabur. Drone juga sempat diterbangkan untuk menyisir lokasi sekitar.

"Info (kabur) sekitar 19.00 WIB, itu info dari staf pengadilan," kata Tommy.

Dio sendiri terjerat kasus pencurian dengan pemberatan, sementara Januar adalah terdakwa kasus prostitusi sebagai muncikari.

Kini, satu ditangkap dalam keadaan cedera, satu lagi masih buron dan diduga melarikan diri dengan bantuan dari luar.

(Reporter: Baharudin Al Farisi, Akhdi Martin Pratama, Faieq Hidayat, Abdul Haris Maulana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menegaskan komitmen TNI untuk bersikap terbuka dan transparan dalam menangani kasus hukum yang melibatkan oknum prajurit.

Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Polisi Militer TNI Tahun Anggaran 2025 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

“Kita polisi militer tidak akan pernah menutup-nutupi suatu perkara atau kasus yang terjadi. Kita akan selalu transparan, akuntabel, dan terbuka,” ujar Yusri di hadapan awak media.

Ia mengapresiasi langkah cepat para komandan satuan polisi militer (Dansatpom) dalam menindaklanjuti berbagai kasus hukum yang sempat viral, seperti insiden penembakan di rest area Tangerang, kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalimantan, dan penembakan tiga polisi di Lampung.

“Semua kasus tersebut sudah tertangani dan dilimpahkan kepada oditur militer untuk diproses dalam persidangan,” katanya.

Terkait proses hukum, Yusri menegaskan bahwa sidang terhadap oknum prajurit TNI pada perkara-perkara itu juga dilaksanakan secara terbuka.

“Seperti contoh dalam persidangan-persidangan kemarin, persidangan semuanya dilakukan secara terbuka. Kemarin dari Danpuspomal yang terkait dengan semuanya terekspos. Silakan jadi rekan-rekan, tidak ada, 'Wah ini sidang tertutup untuk oknum'. Tidak ada. Semuanya terbuka," jelas Danpuspom.

Ia juga menyinggung pentingnya sinergi dengan media dan stakeholder lain, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi TNI.

Sebagai catatan, pada awal 2025, sejumlah kasus tindak pidana melibatkan oknum prajurit TNI sebagai tersangka.

Mulai dari kasus penembakan terhadap bos rental mobil di rest area Tol Tangerang-Merak pada awal Januari lalu.

Kasus ini melibatkan tiga prajurit TNI Angkatan Laut (AL) sebagai tersangka.

Kemudian, kasus pembunuhan jurnalis wanita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Maret lalu oleh oknum prajurit TNI AL.

Terakhir, ada kasus penembakan terhadap tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Maret.

Kasus ini menyeret dua anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan ada dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian HAM setelah menganalisi kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997.

"Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Munafrizal mengatakan, terdapat empat pelanggaran yang ditemukan Kementerian HAM dalam kasus tersebut.

Pertama, dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

"Lalu memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar dia.

Kedua, dugaan kekerasan fisik yang dapat mengarah kepada penganiayaan.

Ketiga, dugaan kekerasan seksual yang dilakukan salah seorang Teradu. Keempat, dugaan praktik perbudakan modern.

Munafrizal mengatakan, berdasarkan hasil penanganan ditemukan beberapa temuan yaitu, OCI menerima penyerahan anak-anak dari orang tua untuk dirawat dan dibesarkan oleh keluarga HM.

Namun, perlu ada pencarian fakta lebih lanjut terkait proses penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut guna memastikan apakah proses penyerahan anak tersebut sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, perlu pula ditelisik lebih lanjut apakah penyerahan/pengambilan anak-anak tersebut merupakan inisiatif dan perbuatan proaktif oleh OCI," kata dia.

Munafrizal mengatakan, aspek pembuktian menjadi tantangan utama mengingat keterbatasan akses terhadap dokumen-dokumen penting yang berada di bawah kendali pihak teradu.

Dia mengatakan, Kementerian HAM tidak memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan dokumen, pemanggilan paksa, maupun tindakan investigatif lain yang bersifat memaksa.

"Hal ini menyebabkan proses verifikasi atas fakta-fakta yang disampaikan menjadi sangat terbatas, bergantung sepenuhnya pada kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak untuk membuka informasi," kata dia.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk Bareskrim Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Mariyono menyebut, terdakwa kasus muncikari, Januar Murdianto, melarikan diri dengan bantuan sang kekasih.

Informasi ini diterima Mariyono dari petugas PN Jakarta Utara yang ikut menangkap dan mendengarkan interogasi terhadap Dio, terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan (curat) yang melarikan diri bersama Januar namun berhasil ditangkap.

“Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Dio itu mengaku begitu,” kata Mariyono saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Saat diinterogasi, Dio juga menyebut kekasih Januar turut hadir dalam persidangan.

“Ceritanya seperti itu. Ini menurut keterangan Dio yang tertangkap. Kan larinya sama-sama, Dio sama Januar,” tutur dia.

Adapun dua tahanan titipan bernama Dio dan Januar Murdianto kabur dari PN Jakarta Utara di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (6/5/2025) malam.

Keduanya baru saja menjalani sidang dengan majelis hakim yang sama, namun persidangan ditunda antara pukul 18.00 WIB hingga 18.30 WIB.

Meski sidang berlangsung bersamaan, kasus yang menjerat keduanya berbeda. Dio terlibat dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sementara Januar terjerat kasus muncikari.

Saat itu, keduanya menjalani persidangan di Ruang Cakra lantai dua PN Jakarta Utara. Usai sidang, mereka digiring kembali ke sel tahanan yang terletak di lantai dasar atau basement.

“Kesempatan itu digunakan oleh dua terdakwa untuk menerobos teralis pagar (lantai satu) sehingga bisa turun ke basement dekat mushala,” kata Mariyono.

“Nah, di situlah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ujar Mariyono melanjutkan.

Namun, upaya pelarian Dio gagal. Kakinya retak setelah terjatuh akibat menginjak lembaran hardek yang rapuh saat mencoba melarikan diri.

Dia akhirnya tertangkap oleh petugas saat bersembunyi di kolong mobil.

“Kalau yang Januar Murdianto berhasil lari karena dia naik lagi ke atap yang bukan hardek, jadi dia bisa lari. Akhirnya dia lari menuju ke arah belakang, di belakang KPU itu. Dia lolos di situ,” ungkap Mariyono.

Januar dan Dio sama-sama melepas baju tahanan dengan harapan bisa membaur dengan warga setempat.

Mariyono mengatakan, Januar dan Dio dikawal petugas ketika dipindahkan dari lantai dua ke ruang tahanan.

“Itu dikawal. Kan protap (prosedur tetap)-nya begitu. Masuk ke ruang sidang dikawal, keluar ruang sidang dikawal. Jadi, bukan kewenangan majelis dan bukan kewenangan petugas kantor,” ujar dia.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” tambah Mariyono.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan (curat) bernama Dio tidak bisa melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut) lantaran dirinya terjeblos saat menginjak asbes dalam upaya pelariannya.

Upaya pelarian Dio terjadi setelah dia dan terdakwa muncikari bernama Januar Murdianto dipindahkan dari ruang sidang lantai dua ke sel tahanan di lantai dasar pada pukul 18.30 WIB.

“Menerobos teralis pagar (lantai satu) sehingga dia bisa turun ke basement di dekat musala. Nah, di situlah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar,” kata Penjabat Humas PN Jakarta Utara, Mariyono, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

“Langsung lompat ke atap gedung sebelah. Terus lari, yang satunya lari itu terjeblos, ambrol, jatuh ke bawah. Kakinya mungkin agak retak apa. Langsung dia menyelinap di bawah kolong mobil,” tambah dia.

Sementara itu, Januar berhasil kabur karena dia tidak menginjak asbes lalu berlari mengarah ke Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara yang bersebelahan dengan PN Jakarta Utara.

Januar dan Dio sama-sama melepas baju tahanan dengan harapan bisa membaur dengan warga setempat.

Saat ditanya apakah ada petugas pengawal saat Januar dan Dio dipindahkan dari lantai dua ke ruang tahanan, Mariyono membenarkan hal tersebut.

“Itu dikawal. Kan protap (prosedur tetap) nya begitu. Masuk ke ruang sidang dikawal, keluar ruang sidang dikawal. Jadi, bukan kewenangan majelis dan bukan kewenangan petugas kantor,” ujar dia.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” tambah dia.

Menurut informasi yang Mariyono terima, pelarian dua tahanan ini turut dibantu oleh kekasih Januar yang saat itu juga hadir dalam persidangan.

“(Sekarang Dio sudah) dibawa ke kejaksaan lagi. Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu atau apa gitu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Karena pada saat diinterogasi, Dio itu mengaku begitu,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, dua tahanan titipan bernama Dio dan Januar Murdianto kabur dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (6/5/2025) malam.

Keduanya baru saja menjalani sidang dengan majelis hakim yang sama, namun persidangan ditunda antara pukul 18.00 WIB hingga 18.30 WIB.

Meski sidang berlangsung bersamaan, kasus yang menjerat keduanya berbeda. Dio terlibat dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sementara Januar terjerat kasus muncikari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan mengusulkan pendidikan militer yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Menurutnya, pengiriman siswa bermasalah ke barak militer dapat diterapkan secara masif di banyak tempat.

"Ya, kami meminta menteri dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia, kalau bagus," ujar Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Ia pun mendukung pendidikan militer untuk siswa bermasalah. Sebab kebijakan tersebut dinilainya dapat mendidik mental dan karakter siswa.

"Mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, serta tanggung jawab," ujar Pigai.

Di samping itu, ia melihat bahwa pendidikan militer yang dicetuskan Dedi Mulyadi tidaklah melanggar HAM. Dalihnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk mendidik anak-anak bermasalah.

"Kebijakan gubernur Jawa Barat yang mau, bukan mengirim, ya mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara, dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Diketahui, program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Dedi Mulyadi telah dimulai di dua daerah, yakni Purwakarta dan Bandung, pada Jumat (2/5/2025).

Sebanyak 39 pelajar SMP yang dinilai “sulit diatur” oleh sekolah dan keluarga yang dikirim menjalani pendidikan di di Resimen Artileri Medan 1 Sthira Yudha, Batalyon Armed 9, Purwakarta.

Sementara itu, sebanyak 30 pelajar yang dianggap nakal di Bandung, Jawa Barat, mengikuti sekolah militer di Rindam III Siliwangi, Bandung.

Dedi Mulyadi mengatakan, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara pada siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindakan kriminal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahanan titipan bernama Dio dan Januar Murdianto kabur dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara (Jakut), Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Selasa (6/5/2025) malam.

Keduanya baru saja menjalani sidang dengan majelis hakim yang sama, tetapi persidangan tersebut ditunda antara pukul 18.00 WIB hingga 18.30 WIB.

Meski sidang keduanya berlangsung bersamaan, kasus yang menjerat mereka berbeda. Dio terlibat dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sedangkan Januar terjerat kasus muncikari.

Saat itu, keduanya menjalani persidangan di Ruang Cakra lantai dua PN Jakut. Usai sidang, mereka digiring kembali ke sel tahanan yang terletak di lantai dasar atau basement.

“Kesempatan itu digunakan oleh dua terdakwa untuk menerobos teralis pagar (lantai satu) sehingga bisa turun ke basement dekat musala,” kata Mariyono saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

“Nah, disitulah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ujar Mariyono melanjutkan.

Namun, upaya pelarian Dio gagal. Tulang kakinya retak setelah ia terjatuh akibat menginjak lembaran hardek yang rapuh saat mencoba melarikan diri.

Pada akhirnya Dio tertangkap oleh petugas saat yang bersangkutan bersembunyi di kolong mobil.

“Kalau yang Januar Murdianto berhasil lari karena dia naik lagi ke atap yang bukan hardek, jadi dia bisa lari. Akhirnya dia lari menuju ke arah belakang, di belakang KPU itu. Dia lolos di situ,” ungkap Mariyono.

Januar dan Dio sama-sama melepas baju tahanan dengan harapan bisa membaur dengan warga setempat.

Saat ditanya apakah ada petugas pengawal saat Januar dan Dio dipindahkan dari lantai dua ke ruang tahanan, Mariyono membenarkan hal tersebut.

“Itu dikawal. Kan protap (prosedur tetap) nya begitu. Masuk ke ruang sidang dikawal, keluar ruang sidang dikawal. Jadi, bukan kewenangan majelis dan bukan kewenangan petugas kantor,” ujar dia.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” tambah dia.

Menurut informasi yang Mariyono terima, pelarian dua tahanan ini turut dibantu oleh kekasih Januar yang saat itu juga hadir dalam persidangan.

“(Sekarang Dio sudah) dibawa ke kejaksaan lagi. Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu atau apa gitu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Karena pada saat diinterogasi, Dio itu mengaku begitu,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Riezky Aprilia mengaku diiming-imingi menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) jika bersedia mundur dari caleg terpilih DPR periode 2019-2024 dan digantikan Harun Masiku.

Keterangan ini disampaikan Riezky saat diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) DPR RI Harun Masiku yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Riezky mengungkapkan, tawaran itu disampaikan oleh kader PDI-P Saeful Bahri saat mereka bertemu di Singapura pada tahun 2019 lalu.

“Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?” tanya jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Menurut Riezky, Saeful saat itu menyinggung proses suksesi yang sedang berjalan di Komnas HAM.

Saeful pun menyebutkan bahwa Riezky akan didorong menjadi komisioner Komnas HAM jika bersedia mengundurkan diri sebagai caleg terpilih untuk digantikan Harun.

“Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM, nanti kita dorong jadi Komnas HAM,” tutur Riezky.

Selain itu, Riezky juga sempat ditawari jabatan komisaris oleh pengacara PDI-P, Donny Tri Istiqomah.

Syaratnya sama, Riezky mesti bersedia batal menjadi anggota DPR meski ia sudah berstatus sebagai caleg terpilih.

“Kalau Donny menyampaikan, kan nanti bisa jadi komisaris macam-macam, walaupun konteksnya saya enggak tahu serius atau bercanda gitu loh,” kata Riezky.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).

Padahal, hasil pemilu menunjukkan bahwa Riezky yang berhak untuk menjadi anggota DPR karena punya perolehan suara lebih besar dibanding Harun.

Di samping kasus suap, Hasto juga didakwa merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak 2020.