PALEMBANG, KOMPAS.com - Wali Kota PalembangRatu Dewa mengaku akan menyiapkan anggaran untuk menggembleng para pelajar yang gemar tawuran dengan melibatkan TNI agar mereka dapat dididik secara disiplin.

Ratu Dewa mengatakan, ia saat ini sedang melakukan kajian serta melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI, kepolisian, dan Komnas HAM untuk membahas wacana pembinaan pelajar yang bermasalah.

“Pemkot akan menyiapkan dana kaitan dengan itu, termasuk Komnas HAM akan saya ajak bicara,” kata Ratu Dewa kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Dijelaskan Ratu Dewa, aksi kriminalitas yang melibatkan pelajar telah sering terjadi di Palembang.

Sehingga, ia menekankan bahwa upaya pendidikan disiplin pelajar yang bermasalah dengan dibina oleh militer merupakan salah satu cara agar moral mereka dapat terdidik dengan baik.

“Banyak tindak kriminal lain, anak-anak tawuran, kebut-kebutan di jalan, dan saya sudah bicara dengan Pak Danrem, saya sudah bicara dengan Panglima Kodam II Sriwijaya, Kapolresta Palembang. Nanti kami rembukan bersama, dan langkah seperti apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Aprizal Hasyim mengatakan, Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat ini sedang mengkaji aturan menggelar retret sebagai upaya mendidik karakter anak agar tidak berulah.

"Seperti diketahui, Wali Kota Palembang Ratu Dewa ingin sekali meretret (membina) anak-anak yang suka tawuran dan yang kelakuannya kurang baik selama dua minggu di Yonif 200 Raider," ujar Aprizal dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

Menurut Aprizal, anak yang sering tawuran akan digembleng oleh pasukan Raider 200 selama dua pekan.

Sehingga, mereka nantinya akan dididik untuk memiliki karakter, ideologi, dan keimanan.

"Semoga mereka akan menjadi anak-anak yang baik sesuai dengan harapan orang tua dan kita,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai GolkarBahlil Lahadalia mengatakan partainya mengikuti proses hukum yang ada terkait kasus yang menyeret kadernya, Ridwan Kamil (RK).

"Kita ikuti proses hukum yang ada, kita hargai proses hukum yang ada terhadap kader Partai Golkar Pak Ridwan Kamil," kata Bahlil di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Hingga saat ini, Partai Golkar juga menerapkan asas praduga tak bersalah hingga ada keputusan terkait kasus RK.

"Kita lihat juga kita menghargai asas praduga tak bersalah, kita lihat saja, kita serahkan semua pada proses hukum," ujarnya.

Diketahui, nama RK terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) yang berproses di KPK.

Bahkan, KPK telah menyita motor Royal Enfield yang diambil dari rumah Ridwan Kamil ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.

Namun, hingga kini RK belum diperiksa KPK.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan RK akan diperiksa terakhir dalam kasus itu.

"Baru nanti terakhir saudara RK (Ridwan Kamil) akan dilakukan pemanggilan untuk mengkonfirmasi keterangan-keterangan saksi yang dipanggil terlebih dahulu," kata Tessa di Gedung Merah Putih, Jakarta, 17 April lalu.

Bukan hanya itu, RK juga tengah berperkara dengan seorang bernama Lisa Mariana.

Lisa bahkan mengajukan gugatan ke RK di Pengadilan Negeri Bandung.

Perkara gugatan perdata baru didaftarkan pada Senin, 5 Mei 2025, dengan perkara gugatan perbuatan melawan hukum.

Adapun Lisa baru-baru ini mengeklaim memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Terpisah, RK juga pernah melaporkan Lisa ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahanan titipan melarikan diri dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (6/5/2025) malam.

Mereka adalah Dio Adhy Setya (33), terdakwa kasus pencurian dengan pemberatan (curat), lalu Januar Murdianto alias Jawir (24), terdakwa kasus prostitusi sebagai muncikari.

Namun, upaya pelarian hanya berhasil dilakukan oleh Januar. Sedangkan Dio gagal melarikan diri dan langsung ditangkap petugas.

Kronologi

Saat itu, keduanya baru saja menjalani sidang dengan majelis hakim yang sama. Namun, persidangan ditunda antara pukul 18.00 WIB hingga 18.30 WIB.

Keduanya menjalani persidangan di Ruang Cakra lantai dua PN Jakarta Utara. Usai sidang, mereka digiring kembali ke sel tahanan yang terletak di lantai dasar atau basement.

“Kesempatan itu digunakan oleh dua terdakwa untuk menerobos teralis pagar (lantai satu) sehingga bisa turun ke basement dekat mushala,” kata Penjabat Humas PN Jakarta Utara, Mariyono, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

“Nah, disitulah dia itu langsung lari menuju tangga-tangga yang menghubungkan dengan pagar di luar. Langsung lompat ke atap gedung sebelah,” ujar Mariyono melanjutkan.

Namun, upaya pelarian Dio gagal. Kakinya retak setelah terjatuh akibat menginjak asbes yang rapuh saat mencoba melarikan diri.

Dia akhirnya tertangkap oleh petugas saat bersembunyi di kolong mobil.

“Kalau yang Januar Murdianto berhasil lari karena dia naik lagi ke atap yang bukan hardek, jadi dia bisa lari. Akhirnya dia lari menuju ke arah belakang, di belakang KPU itu. Dia lolos di situ,” ungkap Mariyono.

Ketika itu, Januar dan Dio sama-sama melepas baju tahanan dengan harapan bisa membaur dengan warga setempat.

Dikawal

Mariyono memastikan, ada petugas yang mengawal saat Januar dan Dio dipindahkan dari lantai dua ke ruang tahanan. Hal itu sudah sesuai prosedur.

“Itu dikawal. Kan protap (prosedur tetap)-nya begitu. Masuk ke ruang sidang dikawal, keluar ruang sidang dikawal. Jadi, bukan kewenangan majelis dan bukan kewenangan petugas kantor,” ujar dia.

“Kalau memang itu terjadi, berarti itu keteledoran dari jaksa pengamanan itu. Kan polisi juga ada tuh, bertugas,” tambah dia.

Dibantu kekasih

Mariyono menyebut, Januar melarikan diri dengan bantuan kekasihnya.

Informasi ini diterima Mariyono dari petugas PN Jakarta Utara yang ikut menangkap dan mendengarkan interogasi terhadap Dio.

“Informasinya justru yang Januar itu dibantu oleh pacarnya atau apa gitu. Mungkin larinya dibantu. Informasinya dari petugas kantor begitu. Dio itu mengaku begitu,” kata Mariyono.

Saat diinterogasi, Dio juga menyebut kekasih Januar turut hadir dalam persidangan.

“Ceritanya seperti itu. Ini menurut keterangan Dio yang tertangkap. Kan larinya sama-sama, Dio sama Januar,” tutur dia.

JAKARTA,KOMPAS.com - Bos buzzer, M. Adhiya Muzakki (MAM) menutup seluruh wajahnya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Berdasarkan pantauan di lokasi Adhiya keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 23.58 WIB, Rabu (7/5/2025).

Adhiya yang sudah memakai rompi pink dan tangan diborgol ini terlihat menunduk meski wajahnya tertutup topi hitam dan masker putih.

Saat diteriaki media yang menunggu, Adhiya terlihat mengangkat map pink di tangannya ke depan muka.

“Woi buka topinya woi, sudah dapat hampir Rp 1 miliar,” kata salah satu wartawan kepada Adhiya.

Namun, Adhiya yang menutupi setengah wajahnya dengan map kertas itu terus berjalan hingga digiring masuk ke mobil tahanan.

Hari ini, Adhiya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat pemufakatan jahat bersama dengan tiga tersangka lain yang sudah lebih dahulu ditahan oleh penyidik.

Tiga tersangka lain adalah Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan nonaktif JAK TV.

Dalam komplotan ini, Adhiya berperan sebagai ketua tim cyber army yang bertugas untuk mengerahkan 150 buzzer.

Ia disebutkan terlibat dalam pembuatan sejumlah konten negatif yang nantinya disebarkan ke sejumlah media sosial dan media online.

Para buzzer ini diarahkan untuk menyebarkan dan memberikan komentar di sejumlah konten negatif yang dibuat oleh Tian Bahtiar.

Perbuatan para tersangka diduga sengaja untuk menjatuhkan Kejaksaan Agung dan jajaran Jampidsus dengan cara membentuk narasi negatif di muka umum.

Atas perbuatannya, Adhiya memperoleh uang totalnya Rp 864.500.000,.

Adhiya diduga melanggar pasal 21 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia pun langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

JAKARTA,KOMPAS.com - Bos buzzer, M. Adhiya Muzakki (MAM) menutup seluruh wajahnya usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Berdasarkan pantauan di lokasi Adhiya keluar dari Gedung Bundar Jampidsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 23.58 WIB, Rabu (7/5/2025).

Adhiya yang sudah memakai rompi pink dan tangan diborgol ini terlihat menunduk meski wajahnya tertutup topi hitam dan masker putih.

Saat diteriaki media yang menunggu, Adhiya terlihat mengangkat map pink di tangannya ke depan muka.

“Woi buka topinya woi, sudah dapat hampir Rp 1 miliar,” kata salah satu wartawan kepada Adhiya.

Namun, Adhiya yang menutupi setengah wajahnya dengan map kertas itu terus berjalan hingga digiring masuk ke mobil tahanan.

Hari ini, Adhiya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat pemufakatan jahat bersama dengan tiga tersangka lain yang sudah lebih dahulu ditahan oleh penyidik.

Tiga tersangka lain adalah Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan nonaktif JAK TV.

Dalam komplotan ini, Adhiya berperan sebagai ketua tim cyber army yang bertugas untuk mengerahkan 150 buzzer.

Ia disebutkan terlibat dalam pembuatan sejumlah konten negatif yang nantinya disebarkan ke sejumlah media sosial dan media online.

Para buzzer ini diarahkan untuk menyebarkan dan memberikan komentar di sejumlah konten negatif yang dibuat oleh Tian Bahtiar.

Perbuatan para tersangka diduga sengaja untuk menjatuhkan Kejaksaan Agung dan jajaran Jampidsus dengan cara membentuk narasi negatif di muka umum.

Atas perbuatannya, Adhiya memperoleh uang totalnya Rp 864.500.000,.

Adhiya diduga melanggar pasal 21 undang-undang tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia pun langsung ditahan di rumah tahanan (rutan) Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan untuk kebutuhan penyidikan.

Sebelumnya, penyidik telah menetapkan dan menahan tiga orang tersangka, yaitu Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Tian Bahtiar.

Penetapan tersangka hari ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara, Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar. Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Hak Asasi Manusia membuka ruang penyelesaian secara damai terkait dugaan pelanggaran terhadap mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

Salah satu opsinya adalah mediasi, sebagai bentuk penyelesaian berbasis kepentingan dan kekeluargaan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan bahwa kementerian telah memetakan sejumlah jalur penyelesaian yang disusun secara komprehensif demi mencapai keadilan yang diharapkan para eks pemain sirkus.

“Tadi kami sudah menjelaskan bahwa hasil tindak lanjut pelanggaran ini harus dibaca secara utuh dan komprehensif,” kata Munafrizal di kantornya, Rabu (7/5/2025).

“Kami menyajikan pemetaan (mapping) tentang opsi-opsi penyelesaian menuju keadilan sebagaimana diharapkan mantan pemain OCI, termasuk opsi melalui mediasi,” kata Munafrizal.

Menurutnya, mediasi merupakan bentuk penyelesaian kekeluargaan sebagaimana direkomendasikan Komnas HAM sejak tahun 1997.

“Kalau kita mengacu ke hasil rekomendasi Komnas HAM tahun 1997, disebutkan mendorong penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam konteks sekarang, itu bermakna mediasi,” ujar Munafrizal.

Ia juga menyampaikan bahwa Kemenham terbuka untuk menerima dan menjelaskan lebih lanjut kepada para pihak yang ingin mendapatkan klarifikasi terkait laporan maupun pemberitaan yang berkembang.

“Kami terbuka. Karena bisa jadi, apa yang dibaca di berita atau dokumen tertulis perlu dijelaskan secara lisan agar lebih dipahami,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh kuasa hukum OCI, Hamdan Zoelva, dan kuasa hukum Taman Safari Indonesia, Bambang Widjojanto, yang turut menyampaikan bahwa mediasi harus dijalankan atas dasar kesukarelaan dan kepentingan bersama.

“Prinsip dasar mediasi adalah kehendak sukarela para pihak dan kepercayaan kepada mediator. Semangatnya adalah penyelesaian berbasis kepentingan (interest-based), bukan hanya hukum semata (legal-based),” jelas Bambang.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian ini tidak bisa dipaksakan, melainkan harus dimulai dari kesadaran dan keikhlasan kedua pihak untuk duduk bersama.

“Semua argumen dalam mediasi dibangun atas dasar kepentingan bersama, bukan saling menyalahkan. Maka harus ada keikhlasan dan kesediaan untuk menyelesaikan ini dengan damai,” tutupnya.

MEDAN, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan sertifikat tanah milik Mbah Tupon (68) akan dikembalikan setelah proses hukum terhadap pelaku penipuan selesai dilakukan.

Mbah Tupon, warga lanjut usia yang buta huruf, sempat terancam kehilangan tanah seluas 1.655 meter persegi dan dua rumahnya setelah menjadi korban dugaan penipuan.

"Pelakunya sudah dilaporkan dan sudah dipanggil polisi. Ya, laporannya, korban penipuan (Mbah Tupon) dia ini buta huruf, dipaksa tanda tangan, dipikir tanda tangan apa? Rupanya tanda tangan tanahnya. Tapi itu bukan diakseskan ke bank, tapi ke PT PNM (Permodalan Nasional Mandiri)," ujar Nusron saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5/2025).

Nusron menjelaskan, sertifikat tanah Mbah Tupon sempat diagunkan oleh pihak lain untuk pinjaman di PT PNM. Namun karena kredit macet, aset tersebut hampir dilelang. Menyikapi hal ini, pihak Kementerian ATR/BPN langsung memblokir sertifikat agar tidak berpindah tangan.

"PT PNM juga sudah melapor ke polisi dan polisi sudah menindaklanjuti. (Terus) karena yang pinjam di (PT PNM) bukan Mbah Tupon, kita berusaha semaksimal mungkin, setelah ada terbukti nanti salah si penipu itu, hak sertifikatnya akan kita kembalikan kepada Mbah Tupon," kata Nusron.

Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan penipuan, bukan bagian dari sindikat mafia tanah. Menurutnya, pelaku hanya sekali melakukan aksi serupa dan tidak termasuk dalam jaringan terorganisir.

"Berita ini viral karena isu human, karena beliau lansia dan buta huruf. Tapi kan kami melihatnya dari sudut pandang pertanahan, ini case-nya kecil dan pelakunya juga baru sekali melakukan," ujar Nusron.

"Sehingga ini gak bisa dikategorikan mafia tanah. Kalau mafia kan melibatkan sindikat dan luas. Ini cuma kecil, tapi ini human karena melibatkan orang tua dan lansia. Tapi kanwil kantor kami sudah membereskan di sana," lanjutnya.

Diketahui, aset milik Mbah Tupon sebelumnya telah berpindah nama menjadi milik orang lain dan digunakan sebagai agunan pinjaman. Karena pinjaman tak dibayar, bank sempat melelang aset tersebut meski Mbah Tupon bukan pihak yang mengajukan kredit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara dan kepolisian masih mencari Januar Murdianto, salah satu tahanan yang kabur dari sel tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada Selasa (6/5/2025).

"Tim Intelijen dan Kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri tersebut," kata Pelaksana Harian Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara Rico, dilansir dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Rico mengatakan, Januar disidangkan di PN Jakut dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dan pemeriksaan saksi-saksi dengan Penuntut Umum Erni Pramonti pada Selasa kemarin.

Januar tiba di PN Jakut dari Rumah Tahanan Cipinang sekitar pukul 13.00 WIB sebelum disidang. Kemudian, pada pukul 14.00 WIB, ia dibawa dari sel yang terletak di basement pengadilan menuju ruang sidang 7 yang dijaga oleh petugas pengawalan dan polisi.

Lalu pada pukul 17.00 WIB, Januar masuk ruang sidang Cakra di lantai dua untuk mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan saksi. Sidang tersebut selesai pada pukul 17.30 WIB.

Kemudian, Januar dibawa turun ke ruang sel dengan posisi diborgol bersama tahanan atas nama Dio Adhy Setia

Sewaktu keduanya menuju sel di lantai dasar, terdapat celah di tangga sebelah sel sehingga Januar dan Dio masuk melalui celah tangga dan memanjat tangga pembatas.

Kedua tahanan ini melompat keluar tembok pengadilan untuk kabur. Pengejaran pun dilakukan, tetapi Dio berhasil ditangkap setelah terjatuh dan mengalami keseleo pada kakinya.

"Tahanan ini berhasil diamankan petugas," kata Rico.

Sementara itu, Januar bisa melarikan diri melalui genteng pabrik yang ada di belakang Gedung PN Jakut.

Rico mengatakan, sekitar pukul 18.00 WIB petugas pengawalan yang dibantu oleh petugas kepolisian dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara melakukan pencarian dengan melakukan penyisiran pabrik dan gudang yang diduga menjadi tempat Januar bersembunyi.

"Namun tahanan ini belum ditemukan sampai pukul 23.00 WIB hingga saat ini," tutur Rico.

BLORA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora batal menggelar demonstrasi ke tiga kantor pada Rabu (7/5/2025).

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan alasannya membatalkan aksi demonstrasi tersebut.

Awalnya, mereka berencana menggelar demonstrasi ketiga kantor yakni Gedung DPRD, Kantor Kejaksaan Negeri dan Gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

"Enggak ada yang di kantor, para anggota dewan masih berada di luar kota, pulangnya baru hari ini," ucap Munaji saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (7/5/2025).

Menurutnya, aksi demonstrasi tidak ada gunanya apabila tidak ada anggota dewan yang menemui massa tersebut.

"Kalau di sana enggak ada orang, ya ngomong sama siapa," kata dia.

Sehingga, pihaknya berencana menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, (14/5/2025) mendatang.

"Enggak ada dicabut, di dalam surat itu ditunda, terus kita laksanakan tanggal 14 Mei," terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora berencana akan melakukan demonstrasi di sejumlah titik, seperti Gedung DPRD, Kantor Kejari dan Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Blora, Jawa Tengah, pada Rabu (7/5/2025) besok.

Ketua MPC PP Kabupaten Blora, Munaji menjelaskan rencana aksi tersebut dilakukan untuk mengusut dugaan adanya oknum salah satu aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sindikat minyak solar ataupun pertalite industri.

"Kaitan demo besok itu adalah adanya diawali dengan adanya salah satu ASN yang menjadi sindikat atau bandit minyak solar industri dan pertalite industri," ucap dia saat ditemui wartawan di markasnya, Kecamatan Ngawen, Selasa (6/5/2025).

Munaji menyebut oknum ASN yang diduga menjadi perantara minyak solar industri tersebut dilindungi oleh salah satu anggota DPRD Blora.

"Di belakang ini memang ada salah satu oknum lah anggota DPRD di Blora, yang membekingi. Ini kan kita enggak kita benarkan lah apalagi Dinas Pendidikan jangan sampai ada unsur yang pidana seperti itu, jangan," terang dia.

Menurutnya, ASN dilarang untuk menjadi perantara minyak solar industri karena melanggar kode etik profesi.

Sebab, apabila ASN tersebut benar terlibat dalam bisnis minyak solar industri, maka akan merugikan masyarakat.

"Kalau per hari kemarin yang kita tahu di lapangan ada sekitar 27 ton, per hari. Berapa itu? Kalau kita mengacu ini kan juga yang dirugikan juga tidak hanya masyarakat, sebenarnya negara pun dirugikan, iya kan karena itu barang subsidi," kata dia.

Maka dari itu, dalam rencana demonstrasi besok, pihaknya mendesak agar Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada ASN tersebut.

"Karena ya juga untuk efek jera di kepegawaian sendiri. Jangan sampai kasihan nanti ya bupati ya kasihan juga kan gitu," jelas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebutkan kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mantan Rektor Universitas Pancasila (UP) berinisial ETH sebagai perkara yang menantang secara hukum. Pasalnya, pelaku disebut memiliki latar belakang sebagai ahli hukum.

Dengan demikian, Immanuel menyatakan, penanganan kasus ini membutuhkan penguatan dari sisi hukum, termasuk menghadirkan saksi ahli untuk memperkuat proses penyidikan.

“Kami butuh lagi saksi-saksi ahli yang bisa memperkuat persoalan ini, karena memang kejadian ini menantang. Menurut saya menantang, karena yang kita lawan ini rektornya alih hukum juga,” ujar Immanuel di Polda Metro Jaya, Rabu (7/5/2025).

Immanuel menegaskan, Kementerian Ketenagakerjaan akan tetap menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia, termasuk regulasi perlindungan terhadap pekerja dari kekerasan seksual di tempat kerja.

Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut dia, pasal 86 ayat 1 huruf b dan pasal 6 dalam undang-undang tersebut menegaskan hak pekerja atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dengan sanksi yang tinggi bagi pelanggar.

"Setiap pekerja atau buruh memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha dan ada sanksinya, luar biasa sanksinya tinggi sekali," ucap dia.

Immanuel juga menyampaikan bahwa saat ini dua korban telah memberikan laporan, namun ia menduga jumlah korban bisa lebih banyak.

Sebagian korban disebut enggan berbicara karena tekanan dan kekhawatiran terhadap pengaruh pelaku.

Korban pelecehan seksual yang berinisial RZ dan DF, yang diduga dilakukan oleh mantan Rektor UP (ETH), melalui kuasa hukumnya, dilaporkan telah mendatangi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) karena merasa bahwa kasus tersebut "jalan di tempat."

Salah satu kuasa hukum korban, Yansen Ohoirat, menyampaikan bahwa berdasarkan penilaiannya, proses penyelidikan yang berlangsung sejak Januari 2024 hingga saat ini, yang sudah memasuki rentang waktu sekitar 1 tahun 5 bulan, tergolong sangat lama.

Yansen merasa bahwa dalam waktu yang panjang tersebut, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam proses penyidikan.

Yansen pun mengungkapkan, hal itu mendorong mereka untuk melapor ke Kompolnas, guna mengadu terkait dengan profesionalitas tim penyidik dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.

Meskipun kasus tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, kata dia, tidak ada perkembangan lebih lanjut mengenai siapa yang menjadi tersangka, meskipun pada saat perkara tersebut masuk ke tahap penyidikan, peristiwa pidananya sudah jelas.

Sementara itu, kuasa hukum korban lainnya, Amanda Manthovani, mengungkapkan bahwa dirinya juga dipertanyakan kredibilitasnya oleh korban terkait penanganan kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Melancong ke luar negeri tidak hanya dilakukan melalui pesawat, tetapi juga menggunakan kapal pesiar. Namun, perjalanan dengan kapal pesiar juga memerlukan paspor dan visa.

Berbeda dengan pemeriksaan imigrasi di bandara atau pelabuhan yang dilakukan di tempat keberangkatan, pemeriksaan untuk penumpang kapal pesiar mewah dilakukan di dalam kapal itu sendiri.

Sistem ini dikenal dengan nama Immigration on Shipping (IoS).

Bagaimana Proses Pemeriksaan Imigrasi di Dalam Kapal Pesiar?

Immigration on Shipping (IoS) merupakan sistem pemeriksaan imigrasi yang berlangsung di dalam kapal pesiar selama perjalanan, baik saat menuju maupun meninggalkan Indonesia.

Proses pemeriksaan ini mirip dengan sistem di bandara atau pelabuhan internasional.

Dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, akan diperiksa oleh petugas imigrasi sebelum kapal bersandar di pelabuhan tujuan pertamanya di Indonesia.

Dengan cara ini, penumpang dan awak kapal tidak perlu mengantre di konter pemeriksaan imigrasi di pelabuhan, sehingga mengurangi kemungkinan penumpukan penumpang.

Pemeriksaan juga mencakup verifikasi pelaporan (general declaration), crew list, dan manifest penumpang, yang dilakukan sebelum kapal pesiar lepas sandar dari pelabuhan luar negeri.

Shutterstock/scorpeow Ilustrasi paspor. Paspor Terkuat di ASEAN 2025, Indonesia Nomor Berapa?

Apa yang Terjadi Sebelum Penumpang Turun dari Kapal?

Sebelum turun dari kapal pesiar, semua penumpang diminta untuk menunjukkan dokumen perjalanan luar negeri, termasuk paspor dan visa.

Salah satu kru kapal akan mengumpulkan semua paspor penumpang dan kru kapal, yang kemudian akan diperiksa oleh petugas imigrasi.

Dengan cara ini, dokumen perjalanan dan visa penumpang dikumpulkan secara kolektif di dalam kapal pesiar selama pelayaran berlangsung.

Setelah tiba di pelabuhan tujuan pertama di Indonesia, penumpang dan kru kapal dapat langsung menuju tempat wisata yang telah dituju.

Tidak semua pegawai imigrasi dapat bertugas sebagai pemeriksa dokumen perjalanan di dalam kapal pesiar. "Peraturan yang ada menyebutkan bahwa pegawai yang bisa mengikuti IoS wajib berstatus sebagai pejabat imigrasi, kecuali dalam situasi di mana belum ada pejabat imigrasi, pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas pendaratan," jelas Putu Maha Permanana Aditya, petugas imigrasi yang pernah bertugas di IoS.

Sebagai contoh, jika kapal pesiar berangkat dari Singapura menuju Batam, petugas yang bertugas untuk IoS berasal dari Kantor Imigrasi Batam.

Pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah menjalani pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis, serta wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan undang-undang.

Durasi penugasan petugas imigrasi IoS berkisar antara dua hingga empat hari, tergantung pada jadwal kapal dan rute pelayaran.

Berapa Banyak Penumpang yang Menggunakan Fasilitas IoS?

Jumlah penumpang kapal pesiar yang diperiksa oleh petugas imigrasi dapat mencapai hingga 3.000 orang dalam satu rute perjalanan.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi, selama periode Oktober 2022 hingga April 2025, terdapat 215.453 penumpang kapal pesiar yang telah mendapatkan fasilitas IoS.

Penumpang tersebut berasal dari berbagai negara, dengan jumlah terbanyak berasal dari Australia (11.523 orang), Amerika Serikat (8.460 orang), dan Inggris (7.504 orang).

Rute kapal pesiar yang telah melaksanakan IoS beragam, termasuk dari Australia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, India, dan Papua Nugini.

Puncak jumlah penumpang kapal pesiar biasanya terjadi pada musim libur akhir tahun, Idul Fitri, serta periode antara Oktober dan April.

Selama libur Natal dan Tahun Baru 2025, tercatat sebanyak 2.515 penumpang berlayar menggunakan kapal pesiar, sedangkan selama Idul Fitri 2025, terdapat 18.329 orang yang memanfaatkan fasilitas IoS.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga mencatat beberapa pelabuhan strategis di Indonesia yang menjadi destinasi favorit kapal pesiar, seperti Benoa (Bali), Labuan Bajo (NTT), Tanjung Priok (DK Jakarta), Sabang (DI Aceh), dan Tanjung Emas (Jawa Tengah).

Di antara pelabuhan tersebut, Benoa tercatat sebagai pelabuhan dengan aktivitas paling ramai, dengan total 48 kapal pesiar yang bersandar selama periode Oktober 2022 hingga April 2025.

KOMPAS.com – Seorang calon haji asal Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dideportasi oleh Pemerintah Arab Saudi sesaat setelah tiba di Tanah Suci. Calon haji tersebut bernama Sandri Mursidin, yang tergabung dalam Embarkasi Lombok Kloter 4.

Kepala Bidang Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Lalu Muhammad Amin, membenarkan adanya deportasi tersebut. Ia mengatakan Mursidin dipulangkan karena memiliki catatan pelanggaran keimigrasian di Arab Saudi sejak tahun 2019.

"Berdasarkan nomor paspor X4582164, Mursidin dideportasi karena memiliki catatan imigrasi saat bekerja di Arab Saudi tahun 2019 silam," ujar Amin saat dihubungi di Mataram, Rabu (7/5/2025).

Pernah Kabur Saat Jadi PMI

Menurut Amin, kasus ini berawal ketika Sandri Mursidin pernah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Namun pada saat itu, ia diketahui kabur dari tempat kerjanya karena tidak cocok dengan majikan.

"Calon haji tersebut pernah kabur saat bekerja sebagai PMI di Arab Saudi karena tidak cocok dengan majikannya, sehingga visa yang bersangkutan ditahan oleh pemerintah di sana," jelasnya.

Karena pelanggaran tersebut, nama Mursidin masuk dalam daftar hitam (blacklist) imigrasi Arab Saudi, yang menghalangi dirinya untuk kembali ke negara itu selama periode tertentu.

"Akibat dari pelanggaran tersebut, namanya masih tercatat dalam daftar hitam imigrasi Arab Saudi," ungkap Amin.

Sandri Mursidin sempat berangkat bersama rombongan haji dari Kloter 4 Embarkasi Lombok pada Minggu (4/5/2025). Namun sesampainya di Bandara Madinah, ia langsung diamankan oleh petugas imigrasi setempat.

"Calon haji ini diamankan karena memiliki catatan. Jadi masih masuk blacklist, sehingga pada saat haji visanya terdeteksi masuk daftar hitam," kata Amin.

Masa Blacklist Berlaku 10 Tahun

Amin menyebutkan, masa berlaku larangan masuk atau blacklist visa Arab Saudi bagi pelanggar seperti Mursidin adalah selama 10 tahun. Selama masa itu, yang bersangkutan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi, termasuk untuk menjalankan ibadah haji.

"Masa blacklist visa di Arab Saudi berlaku 10 tahun sehingga calon haji tersebut tidak diperkenankan masuk Arab Saudi untuk berhaji sebelum masa itu berakhir," jelasnya.

Setelah dipastikan tidak bisa melanjutkan ibadah haji, Mursidin langsung diterbangkan kembali ke Indonesia. Ia tiba di Lombok pada Selasa sore (6/5/2025) dan kini berada dalam pendampingan petugas Kemenag Kota Mataram.

"Saat ini sedang dalam pendampingan oleh petugas dari Kemenag Kota Mataram," tutup Amin.

SUMBER: Antaranews.com