KOMPAS.com - I Wayan Agus Suartama, atau yang lebih dikenal dengan Agus memohon agar status penahanannya diubah menjadi tahanan rumah.

Pada Kamis (9/1/2025), Agus resmi ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, setelah berkas perkaranya dilimpahkan dari polisi ke Kejaksaan Negeri Mataram.

Dalam proses penahanannya, Agus tampak emosional dan mengungkapkan ketidaknyamanannya secara terbuka.

"Saya mohon Pak, biar saya di rumah, karena saya tidak biasa. Ini saja, terus terang, saya tahan kencing," ujar Agus dengan nada memelas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka.

Agus, yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa, terlihat menangis histeris setelah mengetahui dirinya akan ditahan di Lapas.

Tangis Agus pun diiringi kekhawatiran dari ibunya, Ni Gusti Ayu Ari Padni.

Ibunda Agus: dia tidak bisa sendiri

Ni Gusti Ayu Ari Padni, ibu Agus, mengaku cemas dengan kondisi anaknya selama ditahan di Lapas.

Selama ini, Agus sepenuhnya bergantung pada dirinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk kebutuhan mendasar seperti ke kamar mandi.

"Tidak bisa sendiri, mau cebok, mau apa. Kalau dia normal, saya lepas," ujar Padni saat menemani Agus di Kejaksaan Negeri Mataram.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi NTB, Iwan Setiawan, menjelaskan bahwa keputusan menahan Agus di Lapas diambil dengan pertimbangan yang matang.

"Pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu. Dikhawatirkan nanti terdakwa IWAS bisa mengulangi perbuatannya," ujar Iwan.

Agus dijadwalkan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum berjalan.

Kejaksaan memastikan bahwa ruang tahanan yang akan ditempati Agus telah disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kurniadi, kuasa hukum Agus, mengkritik keputusan Kejaksaan Tinggi NTB yang menolak permohonan tahanan rumah untuk kliennya.

Ia menyoroti dampak psikologis yang dialami Agus akibat penahanan ini, terutama karena keterbatasan fisik Agus yang selalu bergantung pada ibunya.

"Teriak-teriak di dalam tadi itu dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," jelas Kurniadi.

Menurut Kurniadi, Agus seharusnya diberikan kesempatan untuk meninjau kondisi ruang tahanan terlebih dahulu.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan di rutan," tegasnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika), Tribun Lombok

KOMPAS.com - Penahanan terhadap I Wayan Agus Suartama, alias Agus, di Lapas Kelas II A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, menuai kritik dari kuasa hukumnya, Kurniadi.

Agus, seorang penyandang disabilitas tuna daksa, sempat menunjukkan resistensi dan tantrum saat proses penahanan pada Kamis (9/1/2025).

Kurniadi menyoroti dampak psikologis yang dialami Agus akibat penahanan ini, terutama karena harus berpisah dengan keluarganya.

"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis. Agus ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," ujar Kurniadi.

Menurutnya, sebelum penahanan resmi dilakukan, Agus seharusnya diberikan kesempatan untuk melihat kondisi ruang tahanan yang akan ditempati.

Ia juga mengajukan permohonan agar Agus menjadi tahanan rumah, namun usulan tersebut tidak dikabulkan pihak Kejaksaan Tinggi NTB.

"Pelaku ini penyandang disabilitas, harus dilakukan perhatian khusus. Jangan ujug-ujug tanpa dasar yang jelas melakukan penahanan di rutan," tegasnya.

Kejaksaan: penahanan sudah sesuai prosedur

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Ivan Jaka, menegaskan bahwa penahanan Agus sudah sesuai prosedur hukum.

"Yang bersangkutan terpenuhi syarat objektif dan perbuatannya," jelas Ivan.

Ivan juga mengungkapkan bahwa ruang tahanan Agus telah disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas dan akan dilengkapi dengan pendamping.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Polisi Syarif Hidayat, menjelaskan bahwa penyerahan tersangka Agus kepada Kejaksaan dilakukan setelah proses penyelidikan rampung dan dinyatakan lengkap.

"Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan, pada 9 Januari 2025 kita lakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2)," kata Syarif di Mapolda NTB.

Kasus ini bermula dari laporan dugaan pelecehan seksual pada 7 Oktober 2024. Penyidik telah memeriksa 14 saksi, termasuk 7 korban yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Kami melibatkan Komisi Disabilitas Daerah NTB dan ahli psikologi untuk penilaian personal terhadap tersangka dan korban," tambah Syarif.

Polda NTB juga bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk menghitung restitusi kerugian para korban.

Agus kini terancam hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta berdasarkan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika)

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, batal disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, calon wakil bupati Alamsyah Arifin selaku prinsipal tidak bisa dihubungi oleh semua kuasa hukumnya.

“Kalau wakil bupatinya ini domisilinya itu di daerah pedalaman, kadang ada sinyal, kadang tidak. Sudah dihubungi kedua istrinya, saudara-saudaranya, dia enggak ada yang konfirmasi,” ujar kuasa hukum prinsipal, Julianto Asis, di ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Awalnya, Julianto mengaku hanya ingin menarik diri sebagai kuasa hukum para prinsipal.

Namun, berhubung dia dan tiga kuasa hukumnya tidak bisa menghubungi Alamsyah, Julianto belum bisa menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada kedua prinsipal.

Sementara itu, Sarul Sukardi selaku calon bupati sudah memberikan konfirmasi untuk menarik permohonan sengketa karena dia dan keempat pengacaranya tidak mencapai kesepakatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Hakim Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang di panel 3 ini meminta Julianto untuk menyerahkan surat pengunduran diri para kuasa hukum kepada Mahkamah.

Dalam kesempatan itu, hakim mengonfirmasi berita yang didengarnya kepada kuasa hukum yang bernama Jumardi yang hadir melalui Zoom.

Jumardi merupakan kuasa hukum yang berada di Mamuju Tengah dan ditugaskan untuk mengonfirmasi proses persiapan sengketa di MK dengan Alamsyah.

“Ini terus bagaimana, prinsipal masih mengajukan atau bagaimana? Enggak ada beritanya?” kata Hakim Arief kepada Jumardi.

“Belum ada beritanya,” jawab Jumardi melalui telekonferensi.

Kemudian, Arief berkelakar, meski sudah mencari kedua istri Alamsyah, tetap saja calon wakil bupati ini tidak bisa ditemukan.

“Saudara sudah mencari istri-istrinya? Hah? Enggak ketemu?” tanya Arief sambil tertawa kecil.

“Enggak ketemu,” jawab Jumardi lagi.

Arief kembali mengonfirmasi perbincangan antara kuasa hukum dengan calon bupati Mamuju Tengah ini.

Namun, Jumardi menegaskan, pihak kuasa hukum dengan Sarul tidak mencapai kata sepakat sehingga keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara.

“Iya, kalau enggak ada honorarium ini kacau balau ini, harus bersepakat,” kelakar Arief lagi.

Karena para kuasa hukum telah menarik diri dari kasus yang ditangani, majelis hakim menilai permohonan yang ada tidak perlu disampaikan lagi.

Arief mengatakan, kejadian ini akan dicatat dan dibahas dalam rapat majelis hakim MK.

“Ya sudah, kalau begitu tidak usah disampaikan permohonannya. Nanti kita laporkan dalam kondisi riil, fakta hukumnya begitu, di rapat hakim,” tutup Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, batal disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Alasannya, calon wakil bupati Alamsyah Arifin selaku prinsipal tidak bisa dihubungi oleh semua kuasa hukumnya.

“Kalau wakil bupatinya ini domisilinya itu di daerah pedalaman, kadang ada sinyal, kadang tidak. Sudah dihubungi kedua istrinya, saudara-saudaranya, dia enggak ada yang konfirmasi,” ujar kuasa hukum prinsipal, Julianto Asis, di ruang sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Awalnya, Julianto mengaku hanya ingin menarik diri sebagai kuasa hukum para prinsipal.

Namun, berhubung dia dan tiga kuasa hukumnya tidak bisa menghubungi Alamsyah, Julianto belum bisa menyerahkan surat pengunduran dirinya secara resmi kepada kedua prinsipal.

Sementara itu, Sarul Sukardi selaku calon bupati sudah memberikan konfirmasi untuk menarik permohonan sengketa karena dia dan keempat pengacaranya tidak mencapai kesepakatan dalam menghadapi proses hukum yang berlangsung.

Hakim Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang di panel 3 ini meminta Julianto untuk menyerahkan surat pengunduran diri para kuasa hukum kepada Mahkamah.

Dalam kesempatan itu, hakim mengonfirmasi berita yang didengarnya kepada kuasa hukum yang bernama Jumardi yang hadir melalui Zoom.

Jumardi merupakan kuasa hukum yang berada di Mamuju Tengah dan ditugaskan untuk mengonfirmasi proses persiapan sengketa di MK dengan Alamsyah.

“Ini terus bagaimana, prinsipal masih mengajukan atau bagaimana? Enggak ada beritanya?” kata Hakim Arief kepada Jumardi.

“Belum ada beritanya,” jawab Jumardi melalui telekonferensi.

Kemudian, Arief berkelakar, meski sudah mencari kedua istri Alamsyah, tetap saja calon wakil bupati ini tidak bisa ditemukan.

“Saudara sudah mencari istri-istrinya? Hah? Enggak ketemu?” tanya Arief sambil tertawa kecil.

“Enggak ketemu,” jawab Jumardi lagi.

Arief kembali mengonfirmasi perbincangan antara kuasa hukum dengan calon bupati Mamuju Tengah ini.

Namun, Jumardi menegaskan, pihak kuasa hukum dengan Sarul tidak mencapai kata sepakat sehingga keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara.

“Iya, kalau enggak ada honorarium ini kacau balau ini, harus bersepakat,” kelakar Arief lagi.

Karena para kuasa hukum telah menarik diri dari kasus yang ditangani, majelis hakim menilai permohonan yang ada tidak perlu disampaikan lagi.

Arief mengatakan, kejadian ini akan dicatat dan dibahas dalam rapat majelis hakim MK.

“Ya sudah, kalau begitu tidak usah disampaikan permohonannya. Nanti kita laporkan dalam kondisi riil, fakta hukumnya begitu, di rapat hakim,” tutup Arief.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial TJC, pada Kamis (9/1/2025).

TJC merupakan buronan US Marshals yang dicari terkait kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, dan kepemilikan pornografi anak.

"Penangkapan berhasil dilakukan pada 30 Desember 2024 setelah upaya penyelidikan mendalam oleh Tim Penyidikan Ditjen Imigrasi serta koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat," ungkap Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman, dalam konferensi pers di Media Center Dirjen Imigrasi, Kuningan, Jakarta.

Yuldi mengatakan, penangkapan TJC terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat yang bersangkutan mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.

Berkat patroli siber yang dilakukan oleh tim penyidikan, lokasi pelaku berhasil terdeteksi melalui sistem perpanjangan izin tinggal daring.

"Tim gabungan langsung melakukan pengamanan dengan sigap dan tanpa kendala," ujar dia.

Data pelintasan menunjukkan bahwa TJC memasuki Indonesia pada 4 Desember 2024.

Pada 18 Desember 2024, Ditjen Imigrasi menerima informasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat bahwa paspor TJC telah dicabut, sehingga statusnya menjadi tidak sah.

"Hal tersebut dikonfirmasi melalui surat Kedutaan Besar Amerika Serikat No. JAK.OCI.24.075, yang menjadi dasar Ditjen Imigrasi menerbitkan surat perintah pencegahan dan pra penyidikan," tuturnya.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menambahkan bahwa setelah diamankan, TJC dipindahkan ke Ruang Detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ditjen Imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk proses hukum selanjutnya.

"Ini adalah bukti nyata komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjaga integritas hukum dan melindungi Indonesia dari pelaku kejahatan internasional. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk Kedutaan Besar Amerika Serikat, sangat membantu proses ini,” kata Godam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga dari Ilyas Abdurrahman, bos rental mobil yang tewas ditembak di Rest Area Tol Tangerang-Merak, mengajukan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025).

Susilaningtias berujar, korban dan saksi dalam kasus penembakan Ilyas juga mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK.

"Dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK di Jakarta Timur," ucap Susilaningtias.

Susilaningtias melanjutkan, pihaknya tengah mempelajari permohonan yang diajukan para korban dan saksi.

Setelah itu, LPSK akan memberikan keputusan mengenai permohonan yang disampaikan para korban dan saksi.

"Sudah pengajuan, sekaligus kami mau lakukan penelaahan. Setelah itu nanti, berdasarkan hasil penelaahan, kami akan memutuskan berkaitan dengan permohonannya apa. Terus kemudian hasil penelaahan apa saja," ucap Susilaningtias.

Susilaningtias menjelaskan, keputusan dari permohonan yang diajukan ke LPSK terhitung selama 30 hari, tetapi bisa lebih cepat dari itu.

"Kalau pada ini secara umum kami memutuskan itu dalam waktu 30 hari kerja, dan bisa diperpanjang atau malah bisa lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di dalam konteks ini kan ada salah satu korban yang terluka," ungkapnya.

"Ini kan bisa saja korban ini nanti kalau membutuhkan bantuan medis misalnya pengobatan. Bisa kita berikan secara darurat atau kita berikan secara lebih cepat sebelum diputuskan," sambungnya.

Hingga saat ini belum ada penanganan darurat yang diberikan kepada pemohon.

"Belum. Jadi sampai sekarang ini masih baru permohonan perlindungan.Kami berharap bisa secepatnya setelah penelaahan bisa secepatnya memutuskan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah menerima permohonan perlindungan dari kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman.

"Dan sudah ada 6 permohonan yang disampaikan kepada LPSK di Jakarta Timur," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Kamis (9/1/2025).

Susilaningtias menjelaskan, terdapat beberapa orang yang akan pihaknya datangi usai mengajukan permohonan.

"Untuk yang sudah mengajukan (permohonan perlindungan) ini, mereka mengajukan terkait dengan permohonan pendampingan," jelas Susilaningtias.

"Terus kemudian juga ada keluarga korban ini mengajukan untuk restitusi terhadap keluarga atau bapaknya yang meninggal dunia," lanjutnya.

Saat ini, LPSK sedang mempelajari permohonan yang diajukan dari korban dan para saksi- saksi kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman.

"Sudah pengajuan, sekaligus kami mau lakukan penelaahan. Setelah itu nanti, berdasarkan hasil penelaahan, kami akan memutuskan berkaitan dengan permohonannya apa. Terus kemudian hasil penelaahan apa saja," ucap Susilaningtias.

Susilaningtias menjelaskan, keputusan dari permohonan yang diajukan ke LPSK terhitung selama 30 hari, tetapi bisa lebih cepat dari itu.

"Kalau pada ini secara umum kami memutuskan itu dalam waktu 30 hari kerja, dan bisa diperpanjang atau malah bisa lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di dalam konteks ini kan ada salah satu korban yang terluka," ungkapnya.

"Ini kan bisa saja korban ini nanti kalau membutuhkan bantuan medis misalnya pengobatan. Bisa kita berikan secara darurat atau kita berikan secara lebih cepat sebelum diputuskan,"sambungnya.

Kendati demikian, Susilaningtias memastikan, hingga saat ini belum ada penanganan darurat yang diberikan kepada pemohon.

"Belum. Jadi sampai sekarang ini masih baru permohonan perlindungan.Kami berharap bisa secepatnya setelah penelaahan bisa secepatnya memutuskan," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan respons cepat terhadap permohonan keluarga korban penembakan di Tol Tangerang-Merak.

LPSK langsung melakukan langkah jemput bola dengan menemui keluarga korban setelah kesulitan untuk berkomunikasi sebelumnya.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, menjelaskan bahwa meskipun awalnya keluarga korban menyatakan ingin datang langsung ke LPSK, kendala membuat hal itu terhalang.

"Kami sudah kontak-kontakan dengan keluarga korban dan berencana untuk janjian. Namun, karena terkendala, kami memutuskan untuk jemput bola dan pergi menemui mereka langsung," ujar Susilaningtias, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (9/1/2024).

LPSK telah menerima enam permohonan terkait kasus ini, yang diajukan oleh keluarga korban.

Dalam permohonan tersebut, keluarga korban meminta pendampingan serta restitusi atas kematian Ilyas Abdurrahman, yang menjadi korban penembakan.

“Kami telah menerima permohonan dari keluarga korban, termasuk permohonan untuk pendampingan dan restitusi bagi almarhum,” tambah Susilaningtias.

LPSK kini tengah memproses permohonan tersebut untuk memastikan hak-hak keluarga korban terlindungi.

Langkah LPSK ini bertujuan untuk memberi rasa aman dan keadilan kepada keluarga korban selama proses hukum yang sedang berjalan.

Awal mula perkara

Peristiwa itu bermula ketika Agam, anak Ilyas, melaporkan dugaan penggelapan mobil Honda Brio milik ayahnya ke Polsek Cinangka, Banten, pada pukul 02.30 WIB. Ia membawa dokumen pendukung, seperti BPKB, STNK, dan kunci cadangan.

Namun, anggota piket yang berjaga, Brigadir Deri dan Bripka Dedi, justru meminta Agam membawa surat resmi dari pihak leasing, meskipun dokumen sudah lengkap.

Alih-alih mendampingi pelapor, kedua anggota polisi itu tidak melakukan tindakan yang semestinya dan membiarkan laporan berlalu.

Padahal, anggota Polri memiliki kewenangan untuk meminta bantuan tambahan dari Polres atau tim reserse jika kekuatan dianggap kurang memadai.

Setelah laporan diabaikan, Agam bersama beberapa orang tergabung dalam tim komunitas rental melanjutkan pencarian menggunakan GPS hingga ke Rest Area Km 45.

Di lokasi tersebut, pelaku yang merupakan prajurit TNI Angkatan Laut (AL) membawa mobil menahan kendaraan dan melawan menggunakan senjata api.

Dalam penembakan itu, Ilyas mengalami luka tembak fatal, sementara Ramli terluka parah di tangan dan perut.

Ilyas dinyatakan meninggal dunia di RSUD Balaraja, sementara Ramli masih menjalani perawatan intensif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam nomor urut 1, Nuryanto dan Hardi Selamat Hood berpantun saat membacakan permohonan di ruang sidang Panel II Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (9/1/2025).

Pantun itu dibacakan kuasa hukum Nuryanto-Hardi setelah diminta membacakan inti permohonan terkait sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Batam oleh Ketua Panel II Hakim Konstitusi Saldi Isra.

"Pengantarnya enggak usah dibacakan, ke pokok-pokok persoalan saja," kata Saldi Isra, Kamis.

"Baik, izin menyampaikan Yang Mulia adanya upaya menghadirkan calon tunggal dalam pemlihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam. Kami ingin memberikan sedikit pantun Yang Mulia, mohon diberikan izin," kata kuasa hukum Nuryanto-Hardi.

Mendengar hal tersebut, Saldi Isra tersenyum mempersilakan.

"Wah silakan," kata Saldi.

Pantun yang dibacakan kuasa hukum tersebut yakni:

Naik kapal perahu laju

Pergi memancing bersama Pak Nadi

Jika masyarakat kota Batam ingin maju

Mari menjunjung tinggi demokrasi

Maju negeri adab terpandang

Rasa dan budaya jadi pedoman

Mahkamah Konstitusi kami bertandang

Memperjuangkan hak konstitusional masyarakat kota Batam.

Mendengar pantun kedua, Saldi Isra pun menjawab "cakep".

Setelah itu, Saldi Isra kembali meminta agar pokok permohonan dibacakan.

Dalam permohonan tersebut, kuasa hukum Nuryanto-Hardi menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh lawan politik kliennya, calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

Kecurangan tersebut terlihat dari berbagai peristiwa, termasuk politik uang hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Oleh karena itu, MK diminta mendiskualifikasi Amsakar-Claudia dan menetapkan Nuryanto-Hardi sebagai pemenang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Batam 2024.

SURABAYA, KOMPAS.com - Tim hukum pasangan cagub dan cawagub Jatim nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak menanggapi materi gugatan yang dilayangkan tim pasangan cagub dan cawagub Jatim nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, yang mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (8/1/2025) kemarin.

Koordinator Hukum Pasangan Khofifah-Emil, Edward Dewaruci menyebut, materi gugatan yang dilayangkan kabur atau obscure.

"Gugatannya kabur, terlalu bermain asumsi yang jauh dari fakta," kata Edward dikonfirmasi pada Kamis (9/1/2025).

Menurut Edward, tim hukum Risma-Gus Hans tidak memiliki dasar dan tidak menyertakan bukti konkret.

"Dalam sidang kemarin, tim hukum paslon 3 dicecar soal jumlah TPS di Pilkada Jatim, bentuk kecurangan, hingga esensi gugatan. Ini bukti bahwa yang disampaikan hanya asumsi," katanya.

Pihaknya mengaku sudah menyiapkan bukti dan saksi untuk menghadapi sidang lanjutan nanti.

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilgub Jatim kemarin, tim hukum paslon Risma-Gus Hans meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Jatim mendiskualifikasi paslon Khofifah-Emil dari Pilkada Jatim.

Alasannya, paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilkada Jatim 2024.

Mereka juga meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Jatim atas hasil Pilkada Jatim 2024 yang memenangkan Khofifah-Emil.

Risma-Gus Hans meminta MK menetapkan perolehan suara Pilgub Jatim 2024 tanpa suara dari Khofifah-Emil Dardak.

Perolehan suara yang disebutkan yakni untuk paslon nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim, sebanyak 1.797.332 suara.

Sedangkan Risma-Gus Hans memperoleh 6.743.095 suara, yang berarti otomatis menjadi pemenang Pilgub Jatim.

Namun, jika MK menolak, tim hukum Risma-Gus Hans membuat petitum alternatif yakni agar ada pemilihan suara ulang tanpa mengikutsertakan paslon Khofifah-Emil.

"Memerintahkan KPU Jatim melaksanakan putusan ini, atau jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya," kata Kuasa Hukum Paslon Risma-Gus Hans, Tri Wiyono.

Hasil perolehan suara Pilgub yang diumumkan KPU Jatim menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Hakim memperoleh 1.797.332 suara (8,67 persen).

Pasangan petahana nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak meraih 12.192.165 suara (58,81 persen).

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta mengantongi 6.743.095 suara (32,52 persen).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.

Diketahui, paslon Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

Sementara, paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana, juga mendapatkan perolehan suara 290.548 atau 49,2 persen.

“Selisih yang terlalu tipis tersebut menunjukkan indikasi diperoleh secara meluas, adanya praktik pelanggaran yang dilakukan oleh termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara pemohon,” kata Yuri.

Hari ini, MK menggelar sidang PHPU untuk Pilkada Serentak 2024.

Sidang akan digelar dengan metode panel yang masing-masing panelnya terdiri dari tiga hakim konstitusi.

Kemudian, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan pendahuluan.

Mahkamah akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon pada 8–16 Januari 2025.

Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang dengan agenda pemeriksaan persidangan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, serta mengesahkan alat bukti.

RPH untuk membahas perkara dan mengambil putusan mengenai lanjut atau tidaknya suatu perkara ke sidang lanjutan dijadwalkan pada tanggal 5–10 Februari 2025.

Selanjutnya, sidang pengucapan putusan atau ketetapan akhir sengketa Pilkada 2024 akan digelar pada 7–11 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pasangan calon gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman dan Yuri Kemal Fadlullah, meminta majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan penetapan hasil Pilkada Bangka Belitung yang menunjukkan keunggulan paslon nomor urut 2, Hidayat Arsani dan Hellyana.

“(Agar majelis hakim) menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bangka Belitung Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung 2024, tertanggal 7 Desember 2024 pukul 01.38 WIB adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yuri Kemal saat membacakan petitum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilkada Bangka Belitung, posisi termohon diisi oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukan paslon yang menjadi lawan tanding Erzaldi-Yuri.

Yuri mengatakan, ditemukan indikasi pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU Provinsi Bangka Belitung dalam proses pemilihan umum.

Indikasi pelanggaran ini disebutkan terjadi di 400 TPS yang tersebar di 5 kabupaten/kota dan 31 kecamatan.

Atas temuan ini, pihak Erzaldi-Yuri meminta majelis hakim untuk memerintahkan KPU Provinsi melakukan pemungutan suara ulang di 400 TPS yang dimaksud.

“Memerintahkan kepada KPU Provinsi Bangka Belitung untuk melakukan PSU pada 400 TPS sebagaimana termaktub dalam argumentasi permohonan kami,” kata Yuri.

Yuri mengatakan, pelanggaran dan dugaan kecurangan yang ditemukan pihaknya cukup beragam.

Mulai dari kasus kotak suara ketika pemungutan suara masih berlangsung hingga data pemilih ganda di sejumlah TPS.

Kotak suara dibuka ini terjadi di TPS 005 Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang.

Saat itu, saksi bernama Eksa melihat kotak suara dibuka.

“Pembukaan kotak suara sewaktu pemungutan suara sedang berlangsung dengan alasan adanya kesalahan dalam memasukkan surat suara yang seharusnya masuk ke dalam kotak suara pasangan calon walikota, tapi dimasukkan ke kotak suara pasangan calon gubernur,” kata Yuri.

Kejadian ini diyakini telah melanggar Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Yuri juga menyoroti kinerja KPPS yang dinilai lalai dan tidak memeriksa kelengkapan formulir pemberitahuan yang dibawa pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka.

Putra Yusril Ihza Mahendra ini meyakini, kelalaian ini terjadi secara masif sehingga pihaknya mengalami kerugian dalam perolehan suara.