KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

KOMPAS.com - Belakangan ramai soal berita Lolly, anak Nikita Mirzani kabur dari rumah aman atau safe house.

Lantas apa itu rumah aman? Berikut penjelasannya.

Apa itu rumah aman?

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sri Suparyati mengatakan rumah aman merupakan penyebutan sebuah tempat yang digunakan untuk melindungi para saksi dan korban dalam proses peradilan.

"Jadi safe house-nya LPSK itu posisinya itu untuk saksi, korban yang memang dia sudah jadi terlindungnya LPSK," katanya kepada Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, tujuan diadakannya rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan bagi saksi dan korban yang memang memiliki tingkat ancaman yang tinggi. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman fisik.

"Beberapa kasus yang masuk ke LPSK itu KDRT, yang secara fisik memang dia terancam karena diintimidasi sama suaminya dan dia tinggal bersembunyi di tempat saudaranya, tapi kemudian dicari-cari, nah itu tingkat ancamannya tinggi, maka itu yang kemudian LPSK berikan rumah aman atau safe house," paparnya.

Untuk masuk ke dalam rumah aman juga tidak mudah. Menurutnya, para saksi dan korban yang mengajukan perlindungan di rumah aman ke LPSK, sudah pasti melewati sejumlah persyaratan yang ketat.

"Biasanya kita berikan kalau permohonannya sudah kita telaah dan kita melihat ada tingkat ancaman yang cukup membahayakan kepada si pemohon maka kemudian kita bisa berikan dia safe house tersebut," tuturnya.

Berdasarkan Pasal 28 UU nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:

• sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
• tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
• hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
• rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemohon pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2024 paling banyak diajukan oleh pihak-pihak yang terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, lembaganya pada 2024 LPSK menerima 10.217 permohonan perlindungan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.035 orang meminta permohonan pendampingan terkait kasus TPPU. Jumlah tersebut naik hingga 117,56 persen dibanding 2023 sebanyak 2.774 pemohon.

“Mendominasi permohonan yang diajukan ke LPSK selama tahun 2024, yaitu sebanyak 6.035 permohonan atau 59,07 persen,” kata Achmadi dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Menurut dia, permohonan perlindungan kasus TPPU meliputi kasus investasi ilegal berbagai platform, modus asuransi, dan koperasi simpan pinjam.

Dalam persoalan TPPU, Achmadi menjelaskan bahwa LPSK mendampingi pemohon dalam bentuk fasilitasi penilaian ganti rugi.

“Korban mengajukan fasilitasi restitusi,” ujar Achmadi.

Permohonan terbanyak kedua diajukan terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) sebanyak 1.296 pemohon atau 12,68 persen.

Menurut dia, data ini menunjukkan pentingnya sinergi aparat dengan pemerintah dalam memberikan pelayanan terpadu.

“Tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, juga terus meningkat secara signifikan,” kata Achmadi.

Adapun permohonan terbanyak ketiga menyangkut tindak pidana lainnya dengan angka 1.089 pemohon, diikuti kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat 852 pemohon, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 576 pemohon.

Kemudian, 103 terkat terorisme, 73 menyangkut kasus penyiksaan, 68 korupsi, 58 bukan tindak pidana, 44 penganiayaan berat, dan 23 narkotika-psikotropika.

“Jumlah tersebut mengalami kenaikan 33,64 persen dibandingkan tahun 2023,” ujar Achmadi.

Sementara itu, berdasarkan status hukumnya, pemohon paling banyak adalah korban dengan jumlah 9.192 orang.

Kemudian, 438 saksi, 105 pelapor, 166 tidak diketahui, 70 tidak ada status hukum, 59 saksi korban, 47 tersangka, 21 ahli, 11 terlapor, delapan terdakwa, enam terpidana, dan empat saksi pelaku.

“Terjadi penurunan jumlah pemohon berstatus saksi pelaku, yaitu dari enam pemohon pada 2023, menjadi empat pemohon saja,” katanya.

BOGOR, KOMPAS.com - Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh insiden baku hantam antara seorang turis Arab dan seorang marbut di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Puncak Bogor, Jawa Barat.

Kejadian yang terjadi pada Minggu (12/1/2025) sekitar pukul 17.50 WIB ini terekam oleh kamera CCTV dan menjadi viral setelah diunggah di berbagai platform.

Dalam video tersebut, terlihat turis berbadan besar tersebut melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot, marbut masjid yang sedang bertugas.

Insiden ini dipicu oleh ketidakpuasan turis Arab tersebut terhadap teguran untuk melepas sepatu sebelum memasuki masjid.

Meskipun sudah ada peringatan dan rak sepatu di pintu masuk, turis tersebut tetap mengabaikan aturan yang berlaku.

Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor, Oktinardo Kansil, menanggapi kejadian ini dengan menegaskan bahwa tindakan turis tersebut telah mengganggu ketertiban umum.

"Bisa kena Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang menggangu ketertiban umum, itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan," ujar Ardo saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2025) malam.

Pihak imigrasi kini tengah melakukan penyelidikan terkait dokumen visa dan izin tinggal turis tersebut.

"Untuk tindakan kami belum bisa memutuskan karena kami harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada WNA tersebut," kata Ardo.

Sementara itu, Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula ketika Pak Jenggot sedang membersihkan masjid setelah shalat Ashar.

Ketika melihat turis tersebut masuk tanpa melepas sepatu, ia langsung menegur.

Namun, teguran tersebut diabaikan, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

"Pak Jenggot menyatakan bahwa tidak akan membuat laporan ke kepolisian dan tidak akan melanjutkan permasalahan ini ke meja hukum, dan menerima dengan lapang dada," kata Eddy.

Hingga saat ini, pihak imigrasi masih mencari keberadaan turis Arab yang identitasnya belum diketahui.

Mereka berkoordinasi dengan kepolisian dan masyarakat setempat untuk menemukan turis tersebut, mengingat wajahnya tidak terlihat jelas dalam rekaman CCTV.

Ardo meminta bantuan masyarakat untuk melapor jika melihat turis asing tersebut. "Jadi harus pelan-pelan dengan bantuan masyarakat di sana juga buat infoin ke kita keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut," jelasnya.

BOGOR, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor turun tangan memburu turis Arab yang membuat ulah terhadap masyarakat sekitar kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Hingga saat ini, jajaran keimigrasian terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan serangkaian penyelidikan.

Sebab, keberadaan turis Arab yang tidak diketahui identitasnya itu masih belum terungkap.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian, khususnya di Bhabinkamtibmas di Polsek Cisarua. Nah, kami lagi selidiki, kami kan tadi mengecek CCTV dan lain-lainnya untuk mencari di mana keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut," ujar Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, Oktinardo Kansil, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ardo ini menjelaskan kasus tersebut mendapat atensi khusus dari Keimigrasian.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan kepolisian dan masyarakat sekitar.

Hal ini supaya kasus perkelahian turis Arab dengan marbut masjid dapat menemui titik terang.

"Kami juga sudah koordinasi dengan RT/RW karena dari video CCTV itu kan enggak kelihatan mukanya, samar-samar. Jadi, harus pelan-pelan nih dengan bantuan masyarakat di sana buat info ke kami kalau ada orang asing tersebut, sama kepolisian juga tentunya," terang Ardo.

Menurut Ardo, WNA yang diduga berasal dari Arab Saudi ini telah melanggar ketertiban umum.

Dalam kacamata hukum keimigrasian, turis Arab itu melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jelas itu bisa dikenakan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum, bisa deportasi dan penangkalan. Kalau dari sisi keimigrasiannya ya," ucapnya.

"Makanya kami ini lagi selidiki untuk menemukan keberadaan WNA Arab ini karena sudah ada laporan masyarakat juga, apalagi sudah viral," kata Ardo.

"Untuk memutuskan ini pelanggaran atau bukannya, pertama dari sisi keimigrasian kami harus memeriksa dulu terkait warga negara asing itu," tuturnya.

"Nah, kalau memang terbukti dari video itu dan selaras dengan apa yang kami wawancara ke orang asing itu, dari dugaannya itu bisa dikenakan Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 Keimigrasian tentang tindakan WNA atau orang yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi perkelahian antara seorang turis asal Arab Saudi dan R alias Pak Jenggot (40), marbut Masjid Al Muqsit, yang terjadi di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/1/2025), sekitar pukul 17.50 WIB.

BOGOR, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI Bogor turun tangan memburu turis Arab yang membuat ulah terhadap masyarakat sekitar kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat.

Hingga saat ini, jajaran keimigrasian terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan serangkaian penyelidikan.

Sebab, keberadaan turis Arab yang tidak diketahui identitasnya itu masih belum terungkap.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan kepolisian, khususnya di Bhabinkamtibmas di Polsek Cisarua. Nah, kami lagi selidiki, kami kan tadi mengecek CCTV dan lain-lainnya untuk mencari di mana keberadaan orang asing (turis Arab) tersebut," ujar Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian, Oktinardo Kansil, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ardo ini menjelaskan kasus tersebut mendapat atensi khusus dari Keimigrasian.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan kepolisian dan masyarakat sekitar.

Hal ini supaya kasus perkelahian turis Arab dengan marbut masjid dapat menemui titik terang.

"Kami juga sudah koordinasi dengan RT/RW karena dari video CCTV itu kan enggak kelihatan mukanya, samar-samar. Jadi, harus pelan-pelan nih dengan bantuan masyarakat di sana buat info ke kami kalau ada orang asing tersebut, sama kepolisian juga tentunya," terang Ardo.

Menurut Ardo, WNA yang diduga berasal dari Arab Saudi ini telah melanggar ketertiban umum.

Dalam kacamata hukum keimigrasian, turis Arab itu melanggar Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 tentang tindakan WNA yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jelas itu bisa dikenakan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum, bisa deportasi dan penangkalan. Kalau dari sisi keimigrasiannya ya," ucapnya.

"Makanya kami ini lagi selidiki untuk menemukan keberadaan WNA Arab ini karena sudah ada laporan masyarakat juga, apalagi sudah viral," kata Ardo.

"Untuk memutuskan ini pelanggaran atau bukannya, pertama dari sisi keimigrasian kami harus memeriksa dulu terkait warga negara asing itu," tuturnya.

"Nah, kalau memang terbukti dari video itu dan selaras dengan apa yang kami wawancara ke orang asing itu, dari dugaannya itu bisa dikenakan Pasal 75 UU No 6 Tahun 2011 Keimigrasian tentang tindakan WNA atau orang yang mengganggu ketertiban umum atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu bisa dikenakan deportasi dan penangkalan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, terjadi perkelahian antara seorang turis asal Arab Saudi dan R alias Pak Jenggot (40), marbut Masjid Al Muqsit, yang terjadi di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/1/2025), sekitar pukul 17.50 WIB.

Insiden bermula ketika Pak Jenggot sedang melaksanakan rutinitasnya membersihkan masjid setelah salat Ashar.

Ketika sedang sibuk mengepel, ia dikejutkan dengan kehadiran seorang pria berbadan besar yang masuk ke teras masjid tanpa melepas sepatunya.

Padahal, di pintu masuk masjid sudah tersedia rak sepatu serta peringatan tertulis bahwa teras tersebut merupakan "batas suci."

Melihat hal itu, Pak Jenggot segera menegur pria tersebut dan meminta agar ia melepas sepatu sesuai dengan aturan yang berlaku di masjid.

Namun, bukannya mematuhi teguran, turis Arab itu malah bersikap tidak peduli dan tetap berjalan memasuki teras masjid dengan sepatu yang ia kenakan.

Turis tersebut tetap tidak mau melepas alas sepatunya, meskipun aturan masjid sudah jelas.

Ketegangan semakin memuncak hingga terjadi cekcok antara keduanya. Tak terima ditegur, turis Arab itu mendorong Pak Jenggot yang saat itu sedang memegang alat pel.

Tak berhenti di situ, pria berbadan besar tersebut melayangkan tendangan ke arah Pak Jenggot, yang kemudian dibalas oleh korban.

Aksi saling balas tendangan pun terjadi, bahkan keduanya sampai terjatuh.

Peristiwa baku hantam di pelataran masjid pun tidak terhindarkan. Sejumlah pria dan jemaah yang berada di lokasi segera datang untuk melerai perkelahian tersebut.

Namun, karena situasi sudah memanas, baku hantam terus berlanjut hingga beberapa warga yang mencoba melerai ikut terjatuh.

Pak Jenggot memilih untuk tidak membawa permasalahan ini ke jalur hukum. Adapun turis Arab yang terlibat tidak diperiksa lebih lanjut sehingga identitasnya tidak diketahui.

BLORA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas), Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrok di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo mengonfirmasi adanya bentrokan.

Polisi hingga kini mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

"Untuk sementara rekan-rekan kami masih mengumpulkan informasi yang masuk dari masyarakat, kemudian untuk kejadian di beberapa titik masih dalam tahap penyelidikan," kata Gembong saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa malam.

"Apabila sudah ada titik terang terkait kejadian tersebut, kami akan secepatnya memberikan informasi ke awak media," sambungnya.

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menyampaikan kronologi bentrok di tengah jalan tersebut.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Menurutnya anggota Pemuda Pancasila selain mengendarai mobil ada juga yang mengendarai sepeda motor.

Kelompok PP ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelasnya.

Kelompok GRIB juga sempat mengancam akan menghabisi anggota PP itu ketika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

Sejumlah orang yang mengalami luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota PP dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto membenarkan anggota GRIB dari luar daerah Blora melakukan pengerusakan tersebut.

BLORA, KOMPAS.com - Dua organisasi masyarakat (ormas), Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) terlibat bentrok di perempatan Karangjati, Blora, Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).

Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo mengonfirmasi adanya bentrokan.

Polisi hingga kini mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.

"Untuk sementara rekan-rekan kami masih mengumpulkan informasi yang masuk dari masyarakat, kemudian untuk kejadian di beberapa titik masih dalam tahap penyelidikan," kata Gembong saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa malam.

"Apabila sudah ada titik terang terkait kejadian tersebut, kami akan secepatnya memberikan informasi ke awak media," sambungnya.

Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menyampaikan kronologi bentrok di tengah jalan tersebut.

"Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa," kata Sigit sebagaimana dilansir Tribunnews.com.

Menurutnya anggota Pemuda Pancasila selain mengendarai mobil ada juga yang mengendarai sepeda motor.

Kelompok PP ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.

"Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras," jelasnya.

Kelompok GRIB juga sempat mengancam akan menghabisi anggota PP itu ketika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.

Sejumlah orang yang mengalami luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota PP dirusak oleh anggota GRIB.

"Setelah itu, GRIB lari ke utara," ujarnya.

Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto membenarkan anggota GRIB dari luar daerah Blora melakukan pengerusakan tersebut.

"Ini tadi dari Blora sudah dirembug. Yang penting pulang dengan damai, ya sudah pulang , dihadang sama PP Rembang makanya langsung dihancurkan itu. Polisi tahu itu, kita dari Kudus itu tidak semena-mena, diadang langsung dihabisin itu," kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2025).

Selain di Karangjati Blora, aksi kerusuhan tersebut juga terjadi di Jalan Ngawen - Kunduran.

Dirinya mengaku anggota GRIB Semarang menjadi sasaran oleh anggota PP. Akibatnya korban dibawa ke rumah sakit.

"Kalau di Kunduran, itu memang dari semarang dihajar oleh PP itu terluka parah itu sekarang di RS Bhayangkara (Blora). Saya baru diimbau pak kapolres nanti ada penindakan juga dari kepolisian, bukan wewenang kita," terang dia.

Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak ormas Pemuda Pancasila terkait bentrok ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam mengelola sektor pertambangan.

Menurut Pigai, PBNU memiliki keunggulan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan, spiritual, dan kemanusiaan.

"Mengenai NU, dalam tambang, menurut saya, saya tidak ragu. Karena mereka punya dasar agama," ujar Pigai dalam pertemuan dengan PBNU, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai mengatakan, NU berpegang teguh pada dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, dan memuliakan Tuhan.

"Memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan. Mereka memahami prinsip dan standar HAM Internasional," kata Pigai.

Pigai justru ragu apabila sektor pertambangan dikelola oleh perusahaan asing.

"Saya justru ragu kepada perusahaan internasional yang ada di Indonesia," tambah dia.

Pigai meyakini PBNU akan menjalankan pengelolaan tambang dengan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

Sebab, kata Pigai, PBNU juga punya standar dan cara pandang human rights serta memiliki nilai-nilai spiritualitas yang menghormati HAM.

"Mereka berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada. Mereka sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, PBNU menyebutkan pihaknya membentuk PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola sebanyak 25 ribu hingga 26 ribu hektar tambang di Kalimantan Timur.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa saham usaha tersebut dimiliki oleh koperasi NU yang dikelola oleh pengurus dan warga.

PBNU saat ini tengah berupaya memenuhi berbagai persyaratan untuk memulai eksplorasi. "Nah soal potensi batu baranya, tentu kita harus menunggu hasil eksplorasinya nanti, karena belum. Sekarang izin untuk eksplorasi itu saja masih baru diproses," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (4/1/2025).

Gus Yahya menambahkan, terkait reklamasi, pihaknya juga sedang mencari investor untuk membantu pendanaannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, Agus Nurudin, mengaku keberatan dengan putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, yang menolak gugatan praperadilan kliennya pada Selasa (14/1/2025).

Meskipun demikian, Agus menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan tersebut.

"Tapi, ya ini sudah keputusan, ya harus kita hormati gitu kan," ujar Agus, usai sidang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa.

Agus menilai, putusan hakim tidak mempertimbangkan proses tahapan klarifikasi mengenai alat bukti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, penting untuk melakukan klarifikasi terhadap saksi dan alat bukti yang ada.

"Tentang tahapan klarifikasi dengan alat bukti itu ya sama sekali tidak dipertimbangkan lagi. Padahal, kan kita menginginkan agar persoalan klarifikasi ini menjadi hal yang sangat penting," ujar dia.

"Karena orang ditanya tentang kaitannya dengan saksi, dikaitkannya dengan alat bukti. Itu kan harusnya diklarifikasi gitu," sambung dia.

Agus menambahkan bahwa tanpa adanya klarifikasi, seharusnya Majelis Hakim memandang proses penyidikan yang menetapkan kliennya sebagai tersangka menjadi tidak sah.

Rekan kuasa hukum Mbak Ita, Erna Ratna Ningsih, juga mengungkapkan bahwa hakim tunggal hanya mempertimbangkan dua alat bukti dari KPK dalam menolak gugatan.

Ia menekankan bahwa dalam persidangan terdapat empat keterangan ahli yang seharusnya didengarkan sebagai pertimbangan.

"Karena di dalam persidangan itu ada empat keterangan ahli yang disampaikan. Namun, di dalam keputusannya, Hakim hanya berfokus pada bukti-bukti dokumen saja," ungkap Erna.

Erna juga menyoroti proses penetapan kliennya sebagai tersangka yang dianggap janggal.

Menurutnya, Mbak Ita baru diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka, yang bertentangan dengan mekanisme yang ada.

"Sementara dari mekanisme yang ada, penetapan tersangkanya itu, ada beberapa perbedaan di mana kita menilai bahwa penetapan tersangka itu, dimulainya penetapan tersangka dan klien kami itu diperiksa, itu setelah adanya penetapan tersangka itu baru pertama kali ya pada tanggal 12 Juli," ujar dia.

"Jadi dalam hal ini setelah penetapan tersangka, barulah pada bulan Agustus klien kami itu diperiksa sebagai saksi," tambah dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mbak Ita.

"Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata hakim di ruang sidang.

Hakim juga menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan dalam sidang gugatan tersebut dan membebankan biaya perkara nihil.

Dengan penolakan ini, penetapan status tersangka terhadap politikus PDI Perjuangan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tetap sah.

Komisi antirasuah pun dapat melanjutkan proses penyidikan yang kini tengah berjalan.

Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan teguran keras kepada Yohanes Muaja, kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara nomor urut 3, Djien Leonora Rende dan Acske A Benu, dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (14/1/2025).

Saat itu Saldi menanyakan tentang pencabutan permohonan yang kemudian dibatalkan tanpa adanya surat resmi, menegaskan bahwa tindakan tersebut mempermainkan Mahkamah.

Yohanes menjelaskan bahwa pencabutan permohonan tidak disetujui oleh prinsipal dan mengakui bahwa surat pembatalan belum disiapkan.

"Hei, gimana Anda lawyer ini. Itu mempermainkan Mahkamah namanya. Ini resmi Anda mengirim surat menarik permohonan ini, tapi tiba-tiba dibatalkan tanpa ada surat pembatalan," katanya.

Saldi mempertanyakan ketidakjelasan tersebut dan menekankan bahwa Yohanes telah menandatangani surat pencabutan yang ada.

Menurut Saldi, seorang pengacara seharusnya memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan hukum yang diambil.

Dalam perkara ini, pemohon meminta agar pasangan calon nomor urut 1, Ronald Kandoli dan Fredy Tuda, didiskualifikasi, serta meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemohon sebagai pemenang pemilihan bupati.

Sumber:PerkaraPilkada Minahasa Tenggara Batal Dicabut, Hakim MK: Mempermainkan Mahkamah, Tidak Tahu Aturan!