BLORA, KOMPAS.com - Ketua Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menanggapi laporan yang diajukan oleh DPD Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jawa Tengah ke Polres Blora yang ditujukan kepadanya.

Munaji mengaku pasrah terhadap proses hukum yang akan diambil oleh aparat penegak hukum (APH) terkait laporan tersebut.

"Ya, semuanya kita pasrahkan ke pihak APH, kita harus tunduk patuh sama proses hukum," ungkapnya saat ditemui wartawan di halaman Gedung DPRD Blora, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025).

Munaji menekankan bahwa saat ini yang terpenting adalah kesepakatan damai yang telah terjalin antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya setelah terjadinya bentrokan yang melukai beberapa orang.

Kesepakatan damai tersebut tercapai pada Rabu (15/1/2025), setelah kedua ormas bentrok sebanyak dua kali pada Selasa (14/1/2025), yang mengakibatkan 12 orang menjadi korban dan 19 orang lainnya diamankan oleh aparat kepolisian.

Kapolres Blora, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wawan Andi Susanto, menyatakan bahwa pihaknya masih memeriksa para terduga pelaku dari kedua ormas yang terlibat bentrok.

"Sampai saat ini terduga pelaku yang kami amankan berjumlah 19 orang, masih dalam pemeriksaan," jelasnya saat deklarasi kesepakatan damai di Halaman Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Jawa Tengah, Rabu.

Polisi tegaskan tindak lanjuti laporan

Tribun Jateng/M Iqbal Shukri Kondisi mobil milik ormas Pemuda Pancasila yang rusak pasca bentrokan dengan GRIB di Blora, Selasa (14/1/2025).

Wawan juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh DPD GRIB Jawa Tengah.

"Tetap kita lanjutkan dari apa yang sudah dilaporkan GRIB kemarin, kami lanjutkan sambil tahap penyelidikan dan penyidikan," ujarnya.

Sebelumnya, DPD GRIB Jawa Tengah melaporkan Munaji ke Polres Blora pada Selasa (14/1/2025).

Sebelum melaporkan, anggota GRIB dari beberapa wilayah di Jawa Tengah berkumpul di Alun-alun Blora.

Kabid Hukum DPD GRIB Jateng, Subandi, mengatakan bahwa mereka akan menempuh jalur hukum terkait aksi Pemuda Pancasila yang menggeruduk Markas GRIB Jaya Blora di Kecamatan Ngawen pada Senin (13/1/2025).

"GRIB di seluruh Jawa Tengah ini merasa terpukul, merasa sakit hati karena ucapannya yang ada unsur kebencian seperti itu," kata Subandi kepada wartawan saat di Alun-alun Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

BANDUNG, KOMPAS.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung tengah mendalami motif bentrokan GRIB dan PP di kantor MPW PP di Jalan BKR, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.

"Jadi sejauh ini sedang dilakukan pendalaman penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Bandung, dan sejauh ini masih di dalam terkait dengan motif dari peristiwa tersebut," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast, saat konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Kamis (17/1/2025) malam.

Dalam tindakan pidana kekerasan tersebut, polisi telah mengamankan lima orang pelaku yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka, yakni berinisial MJ, ZM, OP, GS, dan FAS.

Para pelaku ini ditangkap pada Kamis malam sekitar pukul 01.00 WIB.

"Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan, pendalaman terkait dengan motif sebenarnya terjadinya gesekan antara kedua ormas," ucap Jules.

Dalam tindakan kekerasan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, salah satunya closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas.

Kini polisi masih melakukan pengecekan terhadap rekaman itu untuk mengetahui pasti berapa orang yang terlibat dan apa peran dari para pelaku ini. "Ini masih dilakukan pendalaman berapa sebenarnya yang melakukan upaya tindak pidana berupa kekerasan terhadap orang maupun barang atau yang kita kenal dengan tindak pidana pengeroyokan," ucapnya.

Atas perbuatan tersebut, tak hanya kantor PP yang mengalami kerusakan seperti pecah kaca bagian pintu, tetapi juga dua unit mobil kacanya pecah dan beberapa sepeda motor rusak.

"Serta ada sebanyak 4 orang anggota Ormas PP mengalami luka-luka akibat senjata tajam dan 1 orang mengalami luka memar," ucap Jules.

Sejumlah saksi dan korban telah diminta keterangan dalam kasus tindak kekerasan dan perusakan barang tersebut.

Sejumlah barang bukti berupa CCTV, satu batang bambu, bongkahan semen, batang besi, dua buah sarung golong, satu ranting kayu, serta sejumlah kendaraan dan pecahan kaca sudah diamankan.

"Sejauh ini juga kemudian sudah ada beberapa saksi yang kita periksa, termasuk tentunya saksi korban dari pihak korban Ormas PP yang melaporkan kejadian perusakan kantor, mobil, maupun sepeda motor serta penganiayaan yang dialaminya," ucap Jules.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun sampai dengan tujuh tahun.

KOMPAS.com - Gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza mulai disepakati dan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

Pada tahap pertama, salah satu kesepakatan dalam perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas adalah pertukaran tahanan dan narapidana.

Dilansir dari Kompas.com (16/1/2025), selama tahap pertama, Hamas membebaskan 33 tahanan Israel (hidup atau mati) sebagai imbalan atas jumlah tahanan di penjara dan pusat penahanan Israel.

Itu termasuk wanita (sipil dan tentara), anak-anak (di bawah 19 tahun, selain tentara), orang tua (di atas 50 tahun), dan warga sipil yang sakit dan terluka.

Pembebasan tahanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bahwa Hamas membebaskan semua tahanan Israel lanjut usia (berusia di atas 50 tahun), orang sakit, dan warga sipil yang terluka.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 30 tahanan lanjut usia (berusia di atas 50 tahun) dan sakit untuk setiap tahanan Israel, berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas, berdasarkan penangkapan terjauh pada masa itu.

Hamas juga perlu membebaskan semua tentara wanita Israel yang masih hidup. Sebagai balasannya, Israel membebaskan 50 tahanan dari penjaranya untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan (30 hukuman seumur hidup, 20 hukuman yang bervariasi), berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas.

Ketentuan pertukaran tahanan Israel dan Hamas

Wikimedia/Hadi Mohammad Potret pasukan militer Hamas, Brigade Al Qassam pada 2013 - Gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza.

Dikutip dari Arab Center Washington DC, penjadwalan pertukaran tahanan dan narapidana pada tahap pertama:

1. Hamas membebaskan tiga tahanan Israel pada hari ketiga perjanjian, lalu tiga tahanan lagi setiap tujuh hari, dimulai dengan wanita jika memungkinkan (warga sipil dan tentara wanita). Pada minggu keenam, Hamas membebaskan semua tahanan sipil yang tersisa yang termasuk dalam fase ini. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati di penjara Israel, menurut daftar yang akan diserahkan Hamas.
2. Pada hari ketujuh (jika memungkinkan), Hamas akan memberikan informasi tentang jumlah tahanan Israel yang akan dibebaskan pada tahap ini.
3. Pada hari ke-22 , pihak Israel membebaskan semua tawanan perjanjian Shalit yang ditangkap kembali.
4. Jika jumlah tahanan Israel yang masih hidup yang akan dibebaskan kurang dari 33 orang, jumlah jenazah dari kategori yang sama akan dirampungkan untuk tahap ini. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan semua wanita dan anak-anak yang ditangkap dari Jalur Gaza setelah 7 Oktober 2023 (di bawah usia 19 tahun). Ini harus dilakukan pada minggu kelima tahap ini.
5. Proses pertukaran terkait dengan sejauh mana komitmen terhadap ketentuan perjanjian, termasuk penghentian operasi militer bersama, penarikan pasukan Israel, pemulangan warga terlantar, dan masuknya bantuan kemanusiaan.
6. Menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa tahanan Palestina yang dibebaskan tidak ditangkap kembali atas dasar tuduhan yang sama dengan tuduhan yang digunakan sebelumnya.
7. Mencabut tindakan dan hukuman yang diambil terhadap tahanan dan narapidana di penjara dan kamp penahanan Israel setelah 7 Oktober 2023, dan memperbaiki kondisi mereka, termasuk mereka yang ditangkap setelah tanggal tersebut.
8. Selambat-lambatnya pada hari ke-16 tahap pertama, akan dimulai pembicaraan tidak langsung antara kedua belah pihak untuk menyetujui rincian tahap kedua perjanjian ini mengenai syarat-syarat pertukaran tawanan dan tahanan dari kedua belah pihak (prajurit dan laki-laki yang tersisa), dengan syarat bahwa syarat-syarat tersebut telah dirampungkan dan disetujui sebelum akhir minggu kelima tahap ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badannya, termasuk UNRWA dan organisasi internasional lainnya, menyediakan layanan kemanusiaan di semua wilayah Jalur Gaza, dan ini berlanjut di semua tahap perjanjian.

Dimulai dari hari pertama fase ini, sejumlah yang disepakati (tidak kurang dari 50) personel militer yang terluka akan diizinkan melakukan perjalanan melalui penyeberangan Rafah untuk menerima perawatan medis.

Pembatasan terhadap wisatawan akan dicabut, dan pergerakan barang dan perdagangan akan kembali tanpa pembatasan.

Jika semua syarat terpenuhi pada tahap pertama, maka perjanjian gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua lalu ketiga.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mengeklaim telah menemukan 21 fakta hukum yang menjadi alasan membebaskan terdakwa Yu Hao (49) dalam perkara tindak pidana penambangan tanpa izin yang merugikan negara Rp 1,020 triliun.

Humas Pengadilan Tinggi Pontianak Johanis Hehamony mengatakan, 21 fakta hukum tersebut di antaranya adalah hasil penyelidikan dan observasi Tim PPNS Dirjen Minerba Kementerian ESDM beserta PPNS Bareskrim Poiri di lokasi tambang dan dalam terowongan tambang bawah tanah PT Sultan Rafii Mandiri, tidak ditemukan adanya kegiatan penambangan.

“Serta tidak ditemukan barang bukti berupa butiran emas dan terdakwa Yu Hao tidak sedang berada di dalam terowongan tambang bawah tanah tetapi bertemu dengan Tim PPNS Minerba di luar site,” kata Johanis kepada wartawan, Kamis (16/1/2025).

Johanis menjelaskan, sebelum perkara ini terjadi, telah ada sengketa batas Wilayah Izin Usaha Pertambanagn (WIUP) antara PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT) dan PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) yang sama-sama bergerak di bidang pertambangan mineral emas di Kecamatan Tumbang Titi, Kabuapten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).

Terdakwa Yu Hao adalah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dengan status karyawan resmi PT Sultan Rafli Mandiri dengan jabatan Maintenance Reliability Specialist.

Kemudian, pada September 2021, PT Bukit Belawan Tujuh melaporkan PT Sultan Raffi Mandiri ke Bareskrim Polri, dengan tuduhan bahwa PT Sultan Rafli Mandiri melakukan penambangan tanpa izin dengan menambang melewati WIUP sejauh 500 meter di kedalaman 200 meter di bawah tanah.

“PT Sultan Raffi Mandiri juga dituduh melakukan pencurian batu yang memiliki kandungan emas di wilayah PT Bukit Belawan Tujuh,” ucap Johanis.

Pengajuan gugatan perdata

Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik PPNS Dirjen Mineral dan Batubara Kemnterian ESDA melalui Bareksrim Mabes Polri melakukan penyidikan dan menjadikan PT Sultan Rafli Mandiri dan Direkturnya Muhammad Pamar Lubis sebagai terdakwa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang.

Di mana, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ketapang menyatakan terdakwa Muhammad Pamar Lubis, Direktur PT Sultan Rafi Mandiri dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti dan akhimya dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum.

Selain laporan polisi tersebut, lanjut Johanis, PT Bukit Belawan Tujuh telah pula mengajukan gugatan perdata tuduhan melakukan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah masuk sejauh 500 meter.

Gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 12 Februari 2022.

“Setelah proses persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan tidak terbukti dan menolak gugatan PT Bukit Belawan Tujuh untuk seluruhnya, yang telah berkekuatan hukum tetap,” ungkap dia.

Sebelum gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan diputus, PT Bukit Belawan Tujuh juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada 8 September 2022, untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan PT Sultan Rafli Mandiri.

“Pengadilan menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan telah berkekuatan hukum tetap,” jelas dia.

Johanis melanjutkan, setelah PT Sultan Rafii Mandiri dan Direkturnya Muhammad Pamar Lubis terbukti tidak bersalah, pihaknya melakukan penambangan kembali, dengan memperhatikan pemeliharaan dan perawatan lubang bukaan tambang bawah tanah.

Hal ini untuk memastikan kelayakan operasional kegiatan penambangan.

“Dalam rangka persiapan tersebut, dilakukan rapat pada 24 Februari 2024, dipimpin terdakwa Yu Hao yang dihadiri oleh Kepala Teknik Tambang PT Sultan Rafli Mandiri Taufik Zulhaji Sam beserta para staf,” ujar Johanis.

Larangan kegiatan penambangan

Hasil rapat menyimpulkan bahwa kegiatan penambangan tidak boleh dilakukan sebelum adanya Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2024-2026 dari Dirjen Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jika ada penambangan bukan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang PT Sultan Rafli Mandiri,” sebut Johanis.

Bahwa sebelum melakukan kegiatan maintenance dalam terowongan bawah tanah, yang masih berstatus police line dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa Yu Hao selaku penanggung jawab perawatan terowongan terlebih dahulu telah meminta izin secara lisan kepada kepolisian.

“Sudah diizinkan, sehingga police line dibuka dan kegiatan perawatan dalam terowongan bawah tanah dimulai,” ujar Johanis.

Selanjutnya, sejak dimulainya perawatan terowongan hingga 7 Mei 2024, terdakwa Yu Hao dilaporkan Direktur PT Bukit Belawan Tujuh (PT BBT) Dedy Rahmat kepada Korwas PPNS Mabes Polri dan PPNS Dirjen Minerrba Kemeterian ESDM.

Bahwa berdasarkan tersebut, Tim Korwas PPNS Bareskrim Polri langsung turun ke lokasi tambang untuk melakukan observasi dan masuk ke dalam terowongan tambang bawah tanah yang terdapat lokasi pengolahan emas.

Setelah melanjutkan penelusuran terowongan sepanjang 1.000 meter, mendengar suara orang sedang melakukan kegiatan memahat.

Setelah ditelusuri ditemukan alat pemecah batu, sisa material dan 3 unit mesin penghalus material grinder serta setengah karung berisi batu ore.

“Tapi pada waktu itu terdakwa Yu Hao tidak ada di terowongan, namun menurut pekerja mereka bekerja atas perintah dan dikordinir oleh Yu Hao,” jelas Johanis.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Pontianak mengabulkan permohonan banding terdakwa Yu Hao (49) dalam kasus penambangan tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Dalam dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima, Ketua Majelis Hakim Isnurul S Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024.

Majelis hakim juga memutuskan bahwa terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Sebagai konsekuensinya, Yu Hao dibebaskan dari semua dakwaan dan tahanan.

Pengadilan Negeri Ketapang awalnya memutuskan terdakwa Yu Hao bersalah dan divonis hukuman 3,5 tahun dan denda Rp 30 miliar.

Terdakwa warga negara China ini melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dituntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 50 miliar.

Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama enam bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani. Terdakwa akan tetap ditahan selama masa persidangan.

Diberitakan aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan sejumlah WNA China yang dikoordinir YH itu membuat negara mengalami kerugian sangat besar.

Menurut taksiran Kementerian ESDM, nilai kerugian negara akibat pertambangan emas ilegal itu mencapai Rp 1,020 triliun.

Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Tim PPNS Ditjen Minerba sendiri telah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh YH dan komplotannya.

Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala PPNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pihaknya sudah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditemukan sejumlah bukti kegiatan penambangan bijih emas di lokasi tambang dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang saat ini sedang dalam proses pemeliharaan.

IUP tersebut adalah milik dua perusahaan emas yakni PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dan volume total tunnel adalah 4.467,2 m3.

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik dan koli untuk melebur emas.

Ditemukan pula cetakan bullion grafit, blower, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori. Barang bukti dititipkan di Polres Ketapang karena alasan mobilisasi.

Di samping itu ada beberapa barang bukti yang masih dalam perjalanan karena terkendala masalah administrasi penerbangan.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di WIUP dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

Namun, pelaksanaan kegiatan di tunnel yaitu melaksanakan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel).

Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore atau bullion emas.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade).

Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Fakta lainnya juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini.

Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Terdakwa YH sebagai penanggungjawab dari semua kegiatan yang ada di tunnel, di mana sebanyak lebih dari 80 TKA China dan dibantu beberapa warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan, house keeping, dan katering.

MATARAM, KOMPAS.com - IWAS alias Agus disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

Pengajuan permohonan pengalihan status penahanan telah disampaikan kepada majelis hakim pada saat sidang perdana perkara kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Kami minta supaya dipertimbangkan majelis hakim, ya mudah-mudahan," kata Aminuddin, penasihat hukum terdakwa Agus, Kamis.

Aminuddin mengatakan, pengalihan status tahanan diperlukan karena fasilitas di Lapas dinilai tidak memadai untuk disabilitas.

Ditambah lagi, pendamping yang bukan dari profesional melainkan dari warga binaan yang menjadi tenaga pendamping juga menjadi hal yang dikeluhkan terdakwa Agus.

Menurut Aminuddin, semestinya pemerintah memberikan pendamping profesional untuk membantu terdakwa penyandang disabilitas daksa dalam aktivitas pribadi seperti mandi dan BAB.

"Disampaikan waktu awal difasilitasi yang bagus untuk seorang disabilitas ternyata tidak. Sampai sekarang si Agus ini sudah mulai gatal-gatal," kata Aminuddin.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Agus.

"Inikan dia mempunyai hak menjadi seorang manusia yang sama dengan kita tetapi ada kekurangannya, dia disabilitas. Maka kepentingan-kepentingan pribadinya dalam konteks ini tidak bisa terlaksana semuanya seperti kita yang normal. Untuk itu, perlu kita junjung tinggi masalah hak disabilitas," kata Aminuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi, mengatakan bahwa pengajuan permohonan pengalihan status tahanan merupakan hak dari terdakwa Agus.

"Penahanan itu kewenangannya ada di majelis hakim. Apapun keputusan majelis hakim, Komisi Disabilitas Daerah akan mendukung," kata Joko.

Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhamad Sandi, mengatakan bahwa dalam sidang, terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

"Jadi permohonan ini hak dari terdakwa. Dikabulkan atau tidak, itu wewenang dari majelis hakim," kata Lalu Muhamad Sandi.

Ketika nanti dikabulkan, status tahanan bisa beralih ke tahanan rumah, tahanan kota, atau tetap jadi tahanan rutan jika majelis hakim menolak.

"Kan kita belum tahu apakah akan dikabulkan atau tidak," kata Sandi.

Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Aminuddin Cs dan keluarganya.

Agus terancam dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun kurungan penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

KOMPAS.com - Kuasa hukum I Wayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas yang saat ini berada dalam tahanan Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan pengalihan status penahanan menjadi tahanan rumah.

Permohonan ini diajukan oleh pengacara Agus, Ainuddin, dengan alasan ketidaknyamanan kliennya di dalam lapas.

Ainuddin menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat permohonan tersebut kepada pihak berwenang.

"Secara materil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, agar hak-hak Agus bisa terpenuhi," ujar Ainuddin pada Kamis (16/1/2025).

Ia menambahkan bahwa selain pengalihan menjadi tahanan rumah, pihaknya juga membuka opsi untuk mengajukan permohonan tahanan kota demi kondisi yang lebih baik bagi Agus.

Komisi Disabilitas: Tak ada Lapas yang nyaman

Dalam proses hukum ini, Kejaksaan Negeri Mataram meminta agar kedua orang tua Agus hadir dalam persidangan.

Sementara itu, Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut memberikan tanggapan terkait permohonan ini.

Perwakilan KDD, Jokop, menyebutkan bahwa kondisi lapas di Kuripan sudah memenuhi standar untuk penyandang disabilitas.

"Kalau masalah nyaman tidak nyaman, tidak ada satupun Lapas yang nyaman. Tenaga pendamping itu dari narapidana di Lapas," kata Jokop.

Permohonan untuk menjadikan Agus tahanan rumah sebelumnya juga telah diajukan oleh kuasa hukum kepada Kejaksaan Tinggi NTB, namun belum mendapatkan persetujuan.

Agenda Sidang dan Dakwaan

Agus dijadwalkan menjalani sidang lanjutan pekan depan dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum berencana menghadirkan lima orang saksi untuk memperkuat pembelaan.

Agus didakwa dengan Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Agus terancam hukuman maksimal 12 tahun hukuman penjara serta denda sebesar Rp 300 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kkasus ini juga menjadi sorotan publik mengingat status Agus sebagai penyandang disabilitas dan adanya pertimbangan khusus terkait hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Kuasa hukum Agus berharap permohonan ini dapat dikabulkan demi memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada klien mereka.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul: Kuasa Hukum Ajukan Alih Status Penahanan Agus Difabel Jadi Tahanan Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi mengakui kepemimpinan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) periode 2023-2026.

Penetapan ini mengakhiri dualisme yang terjadi dalam organisasi tersebut.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pihaknya mempelajari dokumen dari dua kubu di INI, yaitu kubu Tri Firdaus Akbarsyah dan kubu Irfan Ardiansyah.

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menetapkan bahwa untuk kepengurusan organisasi Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, yang diakui adalah yang dipimpin oleh Dr. H Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum 2023-2026," ungkap Widodo, di selasar Dirjen AHU, Kuningan, Jakarta, pada Kamis (16/1/2025).

Penetapan tersebut dilakukan lantaran kedua kubu tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri dualisme sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pihaknya telah memberikan waktu 14 hari bagi kedua kubu untuk berkomunikasi agar mencapai kesepakatan. Namun, hingga 15 Januari 2025, tidak mencapai titik temu.

Widodo menyatakan bahwa dengan penetapan kepemimpinan ini, Irfan Ardiansyah diharapkan segera menyampaikan formasi kepemimpinan kepada Kementerian Hukum.

"Nanti, secara sistem administrasi akan dilakukan pembukaan sistem dan juga pendaftaran hal-hal lainnya yang menjadi keputusan kongres pada waktu yang lalu," ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Cahyo R Muzhar melarang Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk menggelar ujian kode etik profesi atau UKEN.

Sebab, perkumpulan notaris tersebut sampai saat ini masih mengalami dualisme antara kubu Tri Firdaus Akbarsyah hasil kongres Banten XXIV di Provinsi Banten dan kubu Irfan Ardiansyah hasil kongres luar biasa (KLB) di Kota Bandung.

Cahyo juga meminta Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham agar tidak mengakui hasi UKEN dan Magang Bersama (Maber) yang dilaksanakan kedua kubu.

"Saya sudah intruksikan, jadi bagi para notaris yang sudah mendaftarkan diri dan sudah membayar. Saya minta agar kubu INI yang menggelar UKEN agar mengembalikan," katanya ditemui di Hotel Grand Sunsine, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/3/2024).

MATARAM, KOMPAS.com - Penasihat hukum terdakwa IWAS alias Agus disabilitas menyebutkan bahwa Agus mengalami iritasi dan gatal-gatal pada bagian kulit tertentu selama ditahan di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Agus mengatakan sudah terjadi luka, iritasi, gatal-gatal pada bagian kulit tubuh dia tertentu, karena merasa tidak mendapatkan fasilitas yang memadai bagi dia yang seorang disabilitas," kata penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra, selepas sidang di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Donny mengatakan, semestinya pemerintah menyediakan tenaga pendamping profesional untuk mendampingi Agus yang seorang disabilitas.

Donny juga menyampaikan bahwa kliennya keberatan karena fasilitas dan pendamping bagi difabel yang selama ini disebutkan tidak sesuai dengan yang ada di dalam lapas.

"Misalnya berkaitan dengan toilet, kemudian yang disebutkan pendamping, itu kan mestinya kompeten mengurus orang difabel. Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risih atau bagaimana mengurus Agus," kata Donny.

Sebelumnya, Agus menyampaikan kepada awak media bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan sehat.

"Untuk sementara sehat," kata Agus ditemui sebelum dimulainya persidangan.

Agus juga mengatakan bahwa pendamping dan fasilitas untuk disabilitas di lembaga pemasyarakatan tidak seperti yang diberitakan.

Agus juga meminta kepada Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memenuhi hak-hak sebagai disabilitas saat berada di tahanan lapas.

"Di sini saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang diberitakan bahwa ada pendampingan di LP atau yang disebut dengan fasilitas untuk disabilitas. Saya menyebutkan langsung atas nama KDD untuk memenuhi hak-hak saya yang harus dipenuhi karena semua yang disebutkan di media itu semuanya bohong. Sekian dan terima kasih," kata Agus.

Selama menjalani proses persidangan, terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya.

Sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual fisik terdakwa IWAS alias Agus difabel dilaksanakan secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa Agus hadir di persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, didampingi penasihat hukum dan keluarga terdakwa.

Terdakwa terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

BLORA, KOMPAS.com – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Blora, Munaji, menegaskan bahwa seluruh anggota PP di Blora siap menjalankan arahan Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, untuk menghindari konflik dengan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

"Kami di bawah Pemuda Pancasila adalah garis komando dari pimpinan bapak ketum sendiri. Saya selaku ketua MPC Blora tetap penuh melaksanakan perintah dan instruksi," ujar Munaji saat ditemui di halaman Gedung DPRD Blora, Kamis (16/1/2025).

Pernyataan ini disampaikan menyusul bentrokan yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Kabupaten Blora pada Selasa (14/1/2025), yang menyebabkan 12 orang terluka.

Konflik tersebut telah diselesaikan dengan damai melalui penandatanganan surat perdamaian di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora pada Rabu (15/1/2025).

Meski demikian, konflik antar dua ormas terlanjur meluas hingga ke Bandung, Jawa Barat.

Munaji mengungkapkan komitmennya untuk mendukung perdamaian dan menjaga harmoni dengan sesama ormas.

"Kemarin juga sudah disampaikan dari ketua MPW bahwa kita cooling down semua. Kita putra bangsa, mari bergandengan tangan bersilaturahmi, dan tidak lupa harus ngopi bareng," kata Munaji sambil terkekeh.

Arahan Ketum Pemuda Pancasila

Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, dalam sebuah video yang beredar, menginstruksikan seluruh anggotanya untuk tidak terprovokasi dan menghindari bentrokan.

"Untuk itu saya tidak mau lagi mendengar adanya konflik-konflik atau bentrokan-bentrokan. Saya tidak setuju dan tidak rela ada anggota saya melukai orang lain, atau anggota saya dilukai orang lain," tegas Japto.

Japto juga mengajak ormas untuk bersatu dan bekerja sama dalam memajukan bangsa serta menjadi mitra pemerintah.

PEMALANG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Keimigrasian Jawa Tengah memberikan makan bergizi gratis kepada 207 siswa SD Negeri Wanarejan, Kecamatan Taman, Pemalang, pada Kamis (16/1/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kesehatan dan kecerdasan anak-anak.

Rencananya, program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan secara bergantian oleh kantor imigrasi di seluruh Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Keimigrasian Menkumham Jawa Tengah, Is Edy Eko Putranto, menyatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari visi dan misi Presiden Prabowo Subiyanto yang diturunkan ke Direktorat Keimigrasian untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran kepada masyarakat.

"Agar setiap event kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti penyaluran bansos dan makan bergizi gratis, dapat membantu anak-anak kita tumbuh cerdas menyongsong Indonesia Emas," ujar Is Edy terkait penyaluran makan bergizi di sekolah.

Is Edy menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kegiatan serupa dengan menggandeng mitra keimigrasian untuk memastikan bahwa bantuan makanan bergizi ini tepat sasaran, terutama di wilayah yang sangat membutuhkan.

"Kami akan berkoordinasi dengan mitra kami agar kegiatan ini bisa didukung dengan kemampuan kami untuk mewujudkan program makan bergizi gratis," jelasnya.

Salah satu siswa, Fajar, yang duduk di kelas 6 SD Negeri 01 Wanarejan, mengaku senang dengan makanan bergizi yang diberikan.

Ia berharap program ini dapat dilaksanakan setiap hari dengan menu yang serupa.

"Makanannya enak, ada susunya, nugget, sayur, dan buah. Pinginnya setiap hari ada, jadi tidak usah bawa dari rumah," ungkap Fajar.

Dari pantauan Kompas.com, siswa-siswa secara bersama-sama menyantap makanan bergizi di ruang kelas masing-masing.

Menu yang disajikan terdiri dari nasi putih, lauk pauk daging olahan, sayur, buah, dan satu kotak susu.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak di daerah tersebut.

MATARAM, KOMPAS.com - Penasihat Hukum IWAS alias Agus, seorang disabilitas yang jadi terdakwa pelecehan seksual, menyebutkan bahwa terdakwa Agus mengalami bullying dan ancaman selama ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat.

"Agus juga merasakan ketidaknyamanan karena ada semacam bully terhadap dia selama di dalam tahanan, bahkan ada ancaman juga," kata penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra, selepas sidang di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Dia tidak menyampaikan secara detail, tetapi ada yang dikatakan bahwa kalau kamu begini, maka nanti yang pulang hanya namamu saja, siap-siap pulang nama," kata penasihat hukum Agus lainnya, Aminuddin.

Penasihat hukum Agus menyatakan keberatan karena sebagai penyandang disabilitas, Agus mendapatkan fasilitas yang tidak memadai.

Misalnya, berkaitan dengan toilet dan pendamping yang dinilai tidak kompeten dalam mengurus disabilitas seperti Agus.

"Ternyata yang diberikan pada dia adalah tahanan pendamping atau tamping yang juga tentunya tidak mungkin risi atau bagaimana mengurus Agus," kata Donny.

Menurut kuasa hukum terdakwa, semestinya tenaga pendamping yang disediakan untuk Agus berasal dari tenaga profesional dan bukan dari warga binaan.

Donny mengatakan, tim penasihat hukum Agus sudah menyampaikan permohonan pengalihan status penahanan sebagai tahanan rumah kepada majelis hakim.

"Agus pada prinsipnya tidak keberatan ditahan, hanya mohon pengalihan status tahanan sebagai tahanan rumah supaya ibunya bisa merawat dia dengan segala kebutuhan khusus yang dia perlukan," kata Donny.

Terdakwa Agus juga berjanji akan bersikap kooperatif selama menjalani persidangan di PN Mataram.

Selama menjalani proses persidangan, terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Kuasa hukum menyebutkan, Agus ditempatkan di sel tahanan bersama 14 tahanan lainnya.

Sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual fisik terdakwa IWAS alias Agus difabel dilaksanakan secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa Agus hadir di persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, didampingi penasehat hukum dan keluarga terdakwa.

Terdakwa terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

KOMPAS.com - I Wayan Agus Suartama, yang akrab disapa Agus disabilitas, pria penyandang disabilitas tanpa kedua tangan, menjalani sidang perdana kasus pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (16/1/2025).

Sidang yang dimulai dengan pembacaan dakwaan ini diwarnai dengan protes dari Agus terkait fasilitas yang disediakan bagi penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Agus, yang tiba mengenakan rompi merah maroon sekitar pukul 08.59 WITA, langsung mengajukan keluhan soal fasilitas di Lapas yang menurutnya belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

"Sebelumnya ada pemberitaan mengenai pendampingan di Lapas atau fasilitas untuk disabilitas. Saya menyebutkan atas nama Komisi Disabilitas Daerah (KDD) untuk memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi, karena apa yang dijanjikan tidak sesuai," ungkap Agus.

Satu di antara 19 kuasa hukumnya, Ainuddin, menambahkan bahwa Agus merasa tidak nyaman di Lapas Kelas IIA Kuripan, Kabupaten Lombok Barat.

"Kami akan mengajukan penangguhan penahanan, bisa berupa tahanan rumah atau tahanan kota, agar hak-haknya bisa terpenuhi," kata Ainuddin.

Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB, Joko Jumadi, menjelaskan bahwa fasilitas di Lapas sebenarnya lebih mengarah pada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, bukan kenyamanan.

"Masalah kenyamanan di Lapas tidak ada yang nyaman. Tenaga pendamping di Lapas berasal dari narapidana yang ada di sana," ujarnya.

Joko menambahkan bahwa Agus telah mendapatkan pendampingan dari sepupunya yang juga seorang narapidana.

"Sepupunya yang mendampinginya, namun setelah masuk, infonya dia masih sering menangis. Pendampingan ini bertujuan untuk menenangkan Agus dan membantu dalam melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan sendiri," jelas Joko.

Terkait penahanan Agus, kuasa hukum kembali mengajukan permohonan untuk mengalihkan status penahanan dari Rutan ke tahanan rumah atau kota.

"Secara materil kami mengajukan surat permohonan terkait pengalihan status penahanan. Dengan status tahanan rumah atau kota, hak-haknya bisa terpenuhi sebagaimana mestinya," ujar Ainuddin.

Pihak Kejaksaan Negeri Mataram pun meminta agar orang tua Agus dihadirkan dalam sidang selanjutnya untuk menunjukkan bahwa terdakwa tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

"Kami diminta jaksa untuk menghadirkan orang tua Agus, ini sebagai bukti bahwa terdakwa membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya," tambah Ainuddin.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, menjelaskan bahwa Agus telah ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan sejak Kamis (9/1/2025). Penahanan dilakukan selama 20 hari dengan alasan hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal yang memenuhi syarat objektif.

Ivan juga menegaskan bahwa ruang tahanan Agus telah disiapkan khusus untuk penyandang disabilitas, dan Agus akan mendapatkan tenaga pendamping.

Agus akan kembali menjalani sidang pada pekan depan dengan agenda pembuktian, di mana kuasa hukumnya berencana menghadirkan lima orang saksi.

Dalam pembacaan dakwaan, Agus didakwa dengan Pasal 6A atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Karnia Septia | Editor: Icha Rastika), Tribun Lombok