REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Guru Besar Hukum Internasional Universitas Al-Azhar Mesir Syekh Prof Muhammad Abdusshomad Muhanna menjawab keraguan bahkan tuduhan sejumlah kalangan.

Apakah aksi perlawanan di Palestina seperti Gaza dan Tepi Barat bentuk jihad memperjungkan hak tanah kelahiran mereka atau wujud terorisme?

“Tak ada ragu sedikit pun, bahka sebagaimana pernyataan Barat itu sendiri, atau resolusi PBB dan hukum internasional, yaitu prinsip kebebasan menentukan arah hidup dengan menggunakan segala cara termasuk mengangkat senjata, ini adalah prinsip yang berlaku di hukum internasional. Jadi apa yang dilakukan para pejuang adalah bagian memperjuangkan hak tanah meraka. Justru Barat itu sendiri adalah teroris,” kata dia kepada Republika.co.id, seusai menyampaikan ceramah dalam dalam Dialog Lintas Agama dan Simbolisasi Harmoni yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Dalam kesampatan yang sama, sembelumnya Syekh Muhanna mengkritik rencana Presiden Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza dari tanah air mereka.

Rencana ini menurut Syekh Muhanna, begitu akrab disapa, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang lahur.

Bahkan dia juga menyebut, rencana Trump merupakan pengkhianatan atas hukum internasional yang menganggap pengusiran semacam ini adalah kejatan dan kriminal.

Syekh Muhanna pun menyebut Trump sebagai sosok yang sombong dengan menganggap manusia selain dia lebih rendah dan hina.

“Ini yang membayangi Trump sekarang dengan ilusi dan kesombongannya sekan dia merasa tidak akan pernah dimintai pertanggungjawabannya kelak,” kata dia saat menyampaikan paparan ihwal kemanusiaan dan bagaimana agama sangat menjunjung tinggi nilai-nilainya yang luhur.

Lebih lanjut dia menyebut Barat menyeret dunia ke arah peradaban dan budayanya dengan segala cara, baik yang sah maupun yang tidak sah.

Barat percaya bahwa peradabannya adalah satu-satunya peradaban baru yang tidak menjual, menjual, menjual, menjual, menjual, menjual.

“Dia tidak menyadari bahwa dia sedang menyeret umat manusia ke dalam bencana yang nyata,” kata Syekh Muhanna yang juga Mursyid Tarekat asyirah Muhammadiyah Syadziliyah ini.

Selama Barat tidak percaya bahwa tidak ada peradaban lain selain peradaban Barat sebagai model satu-satunya untuk peradaban, selama tidak ada standar untuk kemanusiaan selain apa yang disajikan kepada dunia dalam istilahnya sendiri, selama tidak ada hak-hak bagi manusia untuk diteladani kecuali hak manusia Barat saja dan tidak ada standar kebenaran dan keadilan di luar aturan mereka saja,

Selama Barat percaya bahwa untuk mempurifikasi pemikiran manusia dan ekspresi manusia atas dasar meremehkan agama-agama, mengecilkan arti penting para nabi, nilai dan prinsip, selama mereka bertekad untuk mengadu domba manusia dengan agama, ilmu pengetahuan dengan agama, dan bumi dengan langit.

Citra orang lain tidak mungkin menjadi sesuatu kecuali citra yang buruk di cermin orang lain, atau hak dan kewajiban standarnya menjadi rusak, dan juga tidak mungkin untuk kebajikan menemukan jalan keluarnya, dan wawasan dialog tidak dapat menemukan jalan masuknya.

Kelompok Hamas pada hari Sabtu (25/1) menyerahkan empat sandera wanita Israel ke Palang Merah, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel dalam perang Gaza.

Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (25/1/2025), seorang jurnalis AFP menyaksikan penyerahan tersebut setelah keempatnya diperkenalkan di atas panggung di alun-alun utama di Kota Gaza.

Empat kendaraan Palang Merah telah tiba sebelum penyerahan.

Para milisi dari Hamas dan Jihad Islam, yang membawa senapan serbu dan peluncur granat berpeluncur roket, berbaris di lokasi. Banyak dari mereka yang membawa spanduk kelompok mereka dan mengenakan ikat kepala hijau, sementara kerumunan warga Gaza berkumpul untuk menonton.

Sebelumnya, Israel mengonfirmasi pada hari Jumat (24/1) bahwa mereka telah menerima daftar nama para sandera.

Pada hari Sabtu (25/1), sumber-sumber Palestina mengatakan Israel akan membebaskan 200 tahanan Palestina sebagai ganti pembebasan keempat sandera wanita Israel itu.

Menurut Forum Sandera dan Keluarga Hilang Israel, sebuah kelompok kampanye, para wanita yang dibebaskan adalah Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy -- semuanya berusia 20 tahun -- dan Liri Albag, 19 tahun.

Mereka telah ditawan selama lebih dari 15 bulan, sejak serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober 2023.

Pertukaran sandera dan tahanan tersebut merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang mulai berlaku Minggu lalu. Gencatan senjata ini dimaksudkan untuk membuka jalan menuju akhir perang secara permanen.

Mediator Qatar dan Amerika Serikat mengumumkan perjanjian tersebut beberapa hari menjelang pelantikan Presiden AS Donald Trump. Sejak itu Trump mengklaim telah mengamankan kesepakatan tersebut, setelah berbulan-bulan negosiasi yang tidak membuahkan hasil.

Gencatan senjata tersebut juga menyebabkan lonjakan pasokan makanan, bahan bakar, medis, dan bantuan lainnya ke Gaza. Namun, duta besar Israel untuk PBB pada hari Jumat mengonfirmasi bahwa badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, harus mengakhiri semua operasi di Israel paling lambat hari Kamis (30/1) mendatang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Lebih dari 230 tahanan Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup karena membunuh warga Israel, akan diasingkan setelah mereka dibebaskan dari penjara Tel Aviv. Pengasingan terhadap para tahanan Palestina ini turut disepakati dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Otoritas Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (20/1/2025), telah merilis daftar nama 734 tahanan Palestina, dari total 737 tahanan Palestina, yang akan dibebaskan selama tahap pertama gencatan senjata yang dimulai Minggu (19/1) waktu setempat.

Menurut daftar tersebut, lebih dari 230 tahanan di antaranya, yang semuanya menjalani hukuman penjara seumur hidup karena terlibat serangan mematikan terhadap warga Israel, akan diasingkan secara permanen.

Lebih dari 1.000 tahanan Palestina lainnya yang ditahan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza, juga akan dibebaskan selama tahap awal gencatan senjata yang akan berlangsung selama 42 hari atau enam pekan.

Perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS) itu bertujuan untuk mengakhiri perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir di Jalur Gaza.

Dua sumber Hamas yang terlibat dalam perundingan mengungkapkan bahwa Israel setuju untuk membebaskan 296 warga Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup, selama tahap pertama gencatan senjata Gaza.

Dari jumlah tersebut, menurut dua sumber Hamas itu, sebanyak 236 orang di antaranya akan dideportasi segera setelah pembebasan mereka, dengan sebagian besar dikirimkan ke Qatar atau Turki.

Tahap pertama gencatan senjata akan melibatkan pembebasan total 1.900 tahanan Palestina, yang ditukar dengan 33 sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Gencatan senjata itu diharapkan akan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza dan meletakkan dasar bagi gencatan senjata permanen serta pembebasan semua sandera yang tersisa, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 91 orang. Tel Aviv menyebut 34 sandera di antaranya telah tewas.

Pada hari pertama gencatan senjata, Minggu (19/1), Hamas telah membebaskan tiga sandera perempuan Israel. Sebagai imbalan untuk itu, Tel Aviv membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

KOMPAS.com - Gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza mulai disepakati dan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025) mendatang.

Pada tahap pertama, salah satu kesepakatan dalam perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas adalah pertukaran tahanan dan narapidana.

Dilansir dari Kompas.com (16/1/2025), selama tahap pertama, Hamas membebaskan 33 tahanan Israel (hidup atau mati) sebagai imbalan atas jumlah tahanan di penjara dan pusat penahanan Israel.

Itu termasuk wanita (sipil dan tentara), anak-anak (di bawah 19 tahun, selain tentara), orang tua (di atas 50 tahun), dan warga sipil yang sakit dan terluka.

Pembebasan tahanan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bahwa Hamas membebaskan semua tahanan Israel lanjut usia (berusia di atas 50 tahun), orang sakit, dan warga sipil yang terluka.

Sebagai balasannya, Israel membebaskan 30 tahanan lanjut usia (berusia di atas 50 tahun) dan sakit untuk setiap tahanan Israel, berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas, berdasarkan penangkapan terjauh pada masa itu.

Hamas juga perlu membebaskan semua tentara wanita Israel yang masih hidup. Sebagai balasannya, Israel membebaskan 50 tahanan dari penjaranya untuk setiap tentara wanita Israel yang dibebaskan (30 hukuman seumur hidup, 20 hukuman yang bervariasi), berdasarkan daftar yang diberikan oleh Hamas.

Ketentuan pertukaran tahanan Israel dan Hamas

Wikimedia/Hadi Mohammad Potret pasukan militer Hamas, Brigade Al Qassam pada 2013 - Gencatan senjata Israel dan Hamas di Gaza.

Dikutip dari Arab Center Washington DC, penjadwalan pertukaran tahanan dan narapidana pada tahap pertama:

1. Hamas membebaskan tiga tahanan Israel pada hari ketiga perjanjian, lalu tiga tahanan lagi setiap tujuh hari, dimulai dengan wanita jika memungkinkan (warga sipil dan tentara wanita). Pada minggu keenam, Hamas membebaskan semua tahanan sipil yang tersisa yang termasuk dalam fase ini. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati di penjara Israel, menurut daftar yang akan diserahkan Hamas.
2. Pada hari ketujuh (jika memungkinkan), Hamas akan memberikan informasi tentang jumlah tahanan Israel yang akan dibebaskan pada tahap ini.
3. Pada hari ke-22 , pihak Israel membebaskan semua tawanan perjanjian Shalit yang ditangkap kembali.
4. Jika jumlah tahanan Israel yang masih hidup yang akan dibebaskan kurang dari 33 orang, jumlah jenazah dari kategori yang sama akan dirampungkan untuk tahap ini. Sebagai gantinya, Israel akan membebaskan semua wanita dan anak-anak yang ditangkap dari Jalur Gaza setelah 7 Oktober 2023 (di bawah usia 19 tahun). Ini harus dilakukan pada minggu kelima tahap ini.
5. Proses pertukaran terkait dengan sejauh mana komitmen terhadap ketentuan perjanjian, termasuk penghentian operasi militer bersama, penarikan pasukan Israel, pemulangan warga terlantar, dan masuknya bantuan kemanusiaan.
6. Menyelesaikan prosedur hukum yang diperlukan untuk memastikan bahwa tahanan Palestina yang dibebaskan tidak ditangkap kembali atas dasar tuduhan yang sama dengan tuduhan yang digunakan sebelumnya.
7. Mencabut tindakan dan hukuman yang diambil terhadap tahanan dan narapidana di penjara dan kamp penahanan Israel setelah 7 Oktober 2023, dan memperbaiki kondisi mereka, termasuk mereka yang ditangkap setelah tanggal tersebut.
8. Selambat-lambatnya pada hari ke-16 tahap pertama, akan dimulai pembicaraan tidak langsung antara kedua belah pihak untuk menyetujui rincian tahap kedua perjanjian ini mengenai syarat-syarat pertukaran tawanan dan tahanan dari kedua belah pihak (prajurit dan laki-laki yang tersisa), dengan syarat bahwa syarat-syarat tersebut telah dirampungkan dan disetujui sebelum akhir minggu kelima tahap ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badannya, termasuk UNRWA dan organisasi internasional lainnya, menyediakan layanan kemanusiaan di semua wilayah Jalur Gaza, dan ini berlanjut di semua tahap perjanjian.

Dimulai dari hari pertama fase ini, sejumlah yang disepakati (tidak kurang dari 50) personel militer yang terluka akan diizinkan melakukan perjalanan melalui penyeberangan Rafah untuk menerima perawatan medis.

Pembatasan terhadap wisatawan akan dicabut, dan pergerakan barang dan perdagangan akan kembali tanpa pembatasan.

Jika semua syarat terpenuhi pada tahap pertama, maka perjanjian gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua lalu ketiga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Dari hasil pantauan Kementerian Koordinator Bidang Polkam, kata dia, berbagai faksi jihad di Suriah saat ini sedang melakukan serangan ofensif ke kota Aleppo dan terus meluas sampai dengan ke Provinsi Hama.

Budi mengemukakan bahwa dinamika dan situasi keamanan di Suriah saat ini sangat mengkhawatirkan, mengingat masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan serta terisolasi di Suriah dan Iran, termasuk perempuan dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsi Al-Hol.