JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Panel II Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, terlihat geram mendengar keterangan kuasa hukum pihak terkait, Adetia Sulius Putra, dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Selasa (21/1/2025).

Dia marah setelah Adetia, yang mewakili pihak terkait paslon 1 cabup-cawabup Belitung Timur nomor urut 2, Kamarudin Muten dan Khairil Anwar, menyebut MK tak berwenang mengadili sengketa tersebut karena melebihi ambang batas 2 persen seperti yang disyaratkan dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

"Dalam eksepsi tentang kewenangan mahkamah, kami memohon kepada mahkamah agar memaknai dirinya sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memeriksa terhadap perkara a quo," kata Adetia dalam sidang.

Mendengar hal itu, Hakim Saldi Isra mengubah mimik wajahnya.

Dia langsung memotong keterangan pihak terkait dan meminta sidang ditutup.

"Kalau begitu kita tutup persidangan," kata Saldi.

Dengan cengengesan, Adetia mengatakan itu permohonan yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi.

"Kalau Anda mengatakan kami tidak berwenang, ya tidak perlu kita sidang ini," kata Saldi kembali.

"Kami memohon, Yang Mulia," kata Adetia masih sedikit tertawa.

Saldi Isra kemudian meminta Adetia belajar lagi terkait putusan MK yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pemilihan tidak hanya dari angka semata.

Adetia masih ngeyel dengan menyebut, "Permohonan kami meminta seperti itu, Yang Mulia."

Saldi kemudian meminta agar Adetia tak berpanjang lebar dan langsung menyebutkan petitum agar persidangan segera selesai.

"Kalau begitu Anda langsung ke petitum saja. Yang lain enggak usah dibacakan," tutur Saldi.

Belum selesai kalimat Adetia, Saldi Isra memotong dan dengan suara tinggi mengatakan,

"Tapi kan enggak berwenang kata Anda, ya enggak usah dilanjutkan. Berhenti saja," dengan tatapan tajam.

"Mohon maaf, Yang Mulia," kata Adetia yang akhirnya menghentikan suara tawa kecilnya.

"Makanya kalau lawyer itu baca, jadi yurisprudensi-yurisprudensi itu dibaca. Berkali-kali kami memutuskan mengatakan bahwa Mahkamah itu tidak hanya (soal angka-angka) ini kewenangannya!" kata Saldi.

Dalam perkara ini, pihak termohon KPU Belitung Timur, Bawaslu, dan pihak terkait paslon nomor urut 2 membantah dalil pemohon paslon nomor urut 1, Burhanudin-Ali Reza Mahendra, yang menyebut program pasar murah menguntungkan pihak terkait.

Sebab itu, mereka meminta agar MK menerima eksepsi dan menolak seluruh permohonan pihak termohon.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara Razman Arif Nasution melaporkan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami anak artis Nikita Mirzani, berinisial LM (17).

Razman bersama tim kuasa hukumnya mendatangi Kantor Komnas HAM di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Laporan tersebut telah terdaftar dengan nomor 03/RAN-LAW FIRM/I/2025.

Tim kuasa hukum Razman, Rahmat, memaparkan tiga poin utama dalam laporan tersebut terkait dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.

1. LM dapat perlakuan buruk sejak 13 tahun

Pertama, LM sering mendapatkan perlakuan buruk.

"Di dalam UU HAM, diatur bahwa setiap anak berhak mendapat tumbuh kembang yang baik. Kami telah menjelaskan bagaimana kondisi LM mulai dari umur 13 tahun, yang mana itu keterangan dari LM sendiri," kata Rahmat.

Rahmat mengatakan, berdasarkan pengakuan LM, sejak usia 13 tahun kerap mendapat perlakuan buruk dari Nikita Mirzani.

2. Ditelantarkan di London, tak dapat hak pendidikan

Rahmat juga menyebut LM sempat ditelantarkan di London.

"Dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Kondisi ini yang diceritakan Pak Razman. Kami meminta Komnas HAM untuk segera turun tangan memeriksa ibu kandung LM,” kata Rahmat.

Rahmat menyoroti tentang pendidikan LM yang terputus karena tidak memiliki biaya.

“Pemerintah London mensyaratkan adanya penanggung jawab dan pembiayaan untuk pendidikan, sehingga ia harus dideportasi ke Indonesia,” jelas Rahmat.

Rahmat juga menilai bahwa kondisi LM di rumah aman melanggar hak anak untuk belajar.

“Sudah lima sampai enam bulan LM berada di safe house, yang sangat membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan,” tambah Rahmat.

“Ketika di safe house, LM beberapa kali menyampaikan keinginan untuk kembali sekolah, tetapi tidak difasilitasi sama sekali. Ini adalah dugaan pelanggaran kemerdekaan untuk belajar dan berkembang,” tegas Rahmat.

Rahmat menilai LM juga tidak mendapat kebebasan pribadi selama berada di rumah aman.

“Penempatan dia di dalam safe house, yang kini kami tidak tahu dia ada di mana ini adalah perbuatan perampasan kebebasan yang kemudian Lolly kerap mendapat perlakuan secara tidak manusiawi," ungkap Rahmat.

3. Tidak didampingi penasihat hukum

Selain itu, Rahmat menegaskan LM tidak pernah didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan.

“LM selalu menyatakan ingin didampingi Pak Razman Nasution, baik sebagai pengasuh maupun penasihat hukumnya,” ujar Rahmat.

Berdasarkan ketiga poin tersebut, pihak Razman mendesak Komnas HAM untuk segera mengambil langkah atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.

Sebelumnya, LM kabur dari safe house dan meminta pertolongan kepada Razman. Namun, hal ini memicu masalah, sehingga LM sempat dititipkan di RS Polri Kramat Jati.

Pada 17 Januari 2025, LM telah dijemput oleh keluarganya.

Informasi ini disampaikan oleh Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.

“Kami memastikan prosesnya jelas, termasuk siapa yang menjemput. Penyerahan dilakukan melalui prosedur resmi dengan berita acara penyerahan kepada keluarga, yaitu bibi dari ananda LM,” jelas Nurma.

KOMPAS.com - Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam pemulangan narapidana warga negara asing (WNA).

Berikut beberapa di antaranya.

Pemulangan lima terpidana Bali Nine

Pada 15 Desember 2024, lima anggota kelompok “Bali Nine”—Matthew Norman, Scott Rush, Martin Stephens, Si Yi Chen, dan Michael Czugaj—dipulangkan ke Australia setelah hampir dua dekade menjalani hukuman di Indonesia.

Pemulangan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Australia. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas tindakan ini. ?

Pemulangan Mary Jane Veloso

Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang divonis mati atas kasus penyelundupan narkoba pada 2010, mendapatkan penundaan eksekusi pada April 2015 setelah adanya permintaan dari pemerintah Filipina.

Penundaan ini diberikan untuk memungkinkan Veloso memberikan kesaksian terhadap individu yang diduga menjebaknya. Pada 6 Desember 2024, Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian untuk memulangkan Veloso ke Filipina, di mana ia akan menjalani sisa hukumannya.

Rencana Pemulangan Serge Atlaoui

Serge Atlaoui, warga negara Perancis berusia 61 tahun yang divonis mati di Indonesia atas kasus narkotika, telah mengajukan permohonan untuk dipulangkan ke Prancis guna menjalani sisa hukumannya.

Permohonan ini didasarkan pada kondisi kesehatannya yang menurun akibat diagnosis kanker. Pemerintah Perancis, yang menentang hukuman mati, sedang berkolaborasi dengan Indonesia terkait transfer ini.

Langkah ini sejalan dengan rencana Presiden Prabowo untuk memberikan grasi kepada 44.000 narapidana atas dasar kemanusiaan dan mengatasi kepadatan penjara. ?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus impor gula, HAT, bungkam saat dibawa penyidik Jampidsus ke dalam gedung Jampidmil untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Selasa (21/1/2025).

Tersangka HAT merupakan Direktur PT BSI, salah satu pihak swasta yang diduga mendapatkan jatah impor gula.

Saat tiba di depan gedung Jampidmil sekitar pukul 16.19 WIB, HAT bungkam sejak turun dari mobil tahanan hingga dibawa masuk ke dalam gedung.

Pria berkacamata yang menutup wajahnya dengan topi dan masker hitam ini hanya berjalan lurus mengikuti arahan penyidik hingga menghilang ke dalam lift.

Sebelum ditangkap hari ini, HAT diumumkan sebagai buronan dalam kasus impor gula ini bersama dengan satu tersangka lain berinisial ASB.

Keduanya ditetapkan sebagai buronan karena tidak memenuhi panggilan penyidik.

“(HAT) dibawa dari Surabaya (sebelum ke Jakarta),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar saat diwawancarai di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa.

HAT diketahui ditangkap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, sebelum transit di Surabaya untuk dibawa ke Jakarta.

Bersama-sama dengan HAT dan ASB, tujuh pihak swasta lain juga telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus impor gula ini.

Jadi, totalnya ada sembilan tersangka baru yang diumumkan Kejaksaan Agung.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang telah kami peroleh selama penyidikan, maka Tim Jampidsus memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan sembilan tersangka,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Senin (20/1/2025).

Adapun kesembilan tersangka tersebut di antaranya adalah Direktur Utama PT AP berinisial TW, Presiden Direktur PT AF berinisial WN, Direktur Utama PT SUC berinisial HS, Direktur Utama PT MSI berinisial IS, dan Direktur PT MP berinisial TSEP.

Selain itu, lanjut Qohar, tersangka lainnya adalah Direktur PT BSI berinisial HAT, Direktur Utama PT KTM berinisial ASB, Direktur Utama PT BFM berinisial HFH, dan Direktur PT PDSU berinisial ES.

Qohar menerangkan bahwa kesembilan tersangka tersebut melakukan tindak pidana korupsi yang sama, yakni mengajukan permohonan izin melakukan importasi gula kepada Tom Lembong.

Padahal, izin impor hanya bisa didapatkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.

Impor pun hanya diperbolehkan untuk gula kristal putih yang siap dijual kepada masyarakat.

“Jadi sebelum ada penandatanganan kontrak, perusahaan tersebut sudah diundang lebih dahulu, sudah diberitahu bahwa merekalah nanti yang akan melakukan pengadaan gula kristal mentah yang kemudian untuk diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga pasar dan stok gula nasional,” kata Qohar.

Berdasarkan hasil perhitungan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Tom Lembong disebutkan merugikan negara hingga Rp 578.105.411.622,47.

Awalnya, total kerugian negara dalam kasus korupsi impor gula ini diperkirakan mencapai Rp 400 miliar.

Namun, jumlahnya mengalami peningkatan setelah penyidik mengembangkan perkara dan menetapkan sembilan tersangka baru.

Diberitakan sebelumnya, Tom Lembong dituduh merugikan negara hingga Rp 400 miliar karena mengizinkan impor gula ketika stok gula di dalam negeri sedang surplus.

Selain Tom, Kejagung juga menetapkan eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 2015-2016, Charles Sitorus, sebagai tersangka dalam kasus ini.

Tom, yang tidak terima dituduh sebagai koruptor, mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan praperadilan.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyerahkan daftar 27 kelompok yang membutuhkan bantuan negara kepada Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kemensos, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Pigai menjelaskan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Berdasarkan hasil analisis Kementerian Sosial dan Kementerian HAM, terdapat 27 kelompok yang membutuhkan perhatian mendalam, termasuk perempuan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas.

“Kalau 27 kelompok ini disentuh dengan kebijakan, regulasi, dan program yang tepat, saya yakin 80 persen masalah sosial bangsa ini bisa diselesaikan,” kata Natalius.

Adapun daftar 27 kelompok tersebut yakni Kelompok Perempuan, Kelompok Anak, Kelompok Remaja, Kelompok Lokal, Kelompok Masyarakat/Penduduk Lokal, Kelompok Cacat Fisik/Disable, Kelompok Cacat Mental, dan Kelompok Narapidana.

Kemudian, ada Kelompok Pengungsi, Kelompok Pekerja Imigran, Kelompok Pekerja Swasta, Kelompok Non-Formal, Kelompok Masyarakat Miskin Kota, Kelompok Masyarakat Adat, Kelompok Petani, Kelompok Nelayan, dan Kelompok Terkena HIV.

Lalu, ada Kelompok Minoritas, Kelompok Aparatur Sipil Negara, Kelompok Pelanggaran HAM, Kelompok Saksi dan Korban Pelanggaran HAM, dan Kelompok Penumpang Transportasi Umum.

Selanjutnya, Kelompok Masyarakat pada Wilayah Konflik, Kelompok Pekerja di Bawah Umum, Kelompok Juru Parkir, Kelompok Pekerja Rumah Tangga, dan Kelompok Narapidana yang Sudah Menjalani.

Sementara itu, Gus Ipul mengaku akan memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat di masa lalu sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak mereka.

Dia menjelaskan bahwa bantuan ini mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, serta akses terhadap hak-hak dasar bagi para korban.

“Kami fokus pada perlindungan sosial dan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada beberapa kelompok yang sudah menerima bantuan, baik perlindungan sosial maupun jaminan sosial,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, perlindungan juga akan diperluas kepada kelompok penyandang disabilitas, yang menjadi salah satu kelompok rentan yang hak-haknya harus dipenuhi.

“Selain korban pelanggaran HAM berat, penyandang disabilitas menjadi perhatian khusus. Hak-hak mereka harus dipenuhi, dan perlindungan terhadap mereka juga harus diperkuat,” tegasnya.

Menurut Gus Ipul, kolaborasi dengan KemenHAM sangat penting untuk memperkuat kerangka regulasi.

“Kami membutuhkan regulasi yang bisa menjadi referensi untuk menindaklanjuti perlindungan sosial bagi para korban. Ini bagian dari komitmen negara untuk menghormati dan memenuhi hak-hak mereka,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin.

Namun, komunikasi dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), namun tidak berhasil.

"Pemerintah kita melalui Kementerian Luar Negeri juga sudah mencoba membuka akses berhubungan dengan Hambali, tapi tidak berhasil," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Meski demikian, Yusril mengatakan bahwa pemerintah terus berkomunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Ia mengucapkan terima kasih kepada mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang telah memberikan informasi terkait Hambali.

"Pemerintah pernah juga minta ke yang bersangkutan supaya segera diadili, tapi sampai hari ini juga belum diadili. Dulu pernah juga ada pembicaraan, sampai pada kesimpulan kemungkinan dia direpatriasi untuk diadili di Indonesia, tapi sampai hari ini juga belum berhasil," ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa belum ada kesimpulan untuk mengembalikan Hambali ke Tanah Air.

Ia mengatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kepolisian, TNI, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), masih mempelajari dan berkoordinasi terkait kasus Hambali.

"Jadi jangan dianggap bahwa kita sudah mengambil keputusan untuk minta dia kembali, belum sampai ke tingkat itu," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memulangkan mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI) Hambali alias Encep Nurjaman Riduan Isamuddin dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo, Kuba, ke Tanah Air.

Akan tetapi, pemerintah belum mengetahui bagaimana kewenangan penanganan hukum terhadap Hambali.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah tidak hanya menangani narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

Ia mengatakan bahwa Hambali pernah menjadi buron pada 2002, namun ia ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintah Amerika.

"Jadi bagaimanapun dia adalah WNI, Hambali itu, dan kita, ya betapa pun salah, warga negara kita di luar negeri tetap kita harus berikan perhatian," kata Yusril usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) malam.

Yusril mengungkapkan bahwa Hambali sudah 23 tahun ditahan, tetapi belum mendapat kepastian hukum di AS.

Saat ini, kata dia, ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi terhadap JI.

Hal ini seiring dengan JI yang telah mendeklarasikan diri untuk setia pada Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan menghentikan aktivitas terorisme.

"Kalau lebih dari 18 tahun perkara itu sudah tidak bisa dituntut lagi dan kita lihat juga pemerintah baru sekarang kan ada kebijakan untuk melakukan rekonsiliasi, termasuk juga setelah Jamaah Islamiyah membubarkan diri dan kemudian menyatakan sumpah setia kepada Pemerintah Republik Indonesia serta menghentikan aktivitas JI yang terkait, apalagi dengan terorisme," ujarnya.

Yusril mengatakan bahwa pemerintah bakal membicarakan rencana pengembalian Hambali dengan Amerika Serikat (AS).

Terakhir, ia juga akan menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana pemulangan Hambali ke Indonesia.

"Barangkali kami juga harus melaporkan hal ini kepada Presiden (Prabowo) bagaimana baiknya kita menghadapi kasus seperti Hambali," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Komponen Cadangan (Komcad) untuk narapidana kasus penyalahgunaan narkotika yang masuk daftar penerima amnesti.

Yusril mengatakan, Presiden Prabowo ingin memberikan amnesti kepada narapidana kasus narkotika yang masih muda dan produktif, namun akan melalui tahapan rehabilitasi.

"Lebih baik kita rehabilitasi saja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program untuk masuk ke Komcad, dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua,” kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah khawatir bila amnesti langsung diberikan kepada narapidana tersebut, mereka akan meresahkan masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, akan menjadi permasalahan baru di pemerintah.

"Tidak bisa segera di-amnesti juga. Kalau segera di-amnesti nanti orangnya keluar LP dan meresahkan masyarakat, nanti pemerintah juga yang disalahkan. Jadi, karena itu harus siap pendanaannya dan harus siap juga untuk menampung mereka dalam proses rehab," ujarnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas tengah menghimpun data-data narapidana yang akan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo.

"Dan ini sedang dikerjakan dan memudahkan dalam waktu tidak terlalu lama amnesti itu dapat dilakukan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, akan membuka data 44.000 narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Supratman mengatakan, data narapidana tersebut dibuka agar ada kontrol dari masyarakat.

"Intinya nanti kalau dari Kementerian Imipas datanya sudah ada, pasti kami akan buka ke publik. Supaya ada kontrol publik untuk melihat siapa yang akan diberi amnesti," kata Supratman di Graha Pengayoman, Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Supratman mengatakan, masih menunggu data 44.000 narapidana tersebut dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas).

Ia mengatakan, akan berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto terkait data narapidana tersebut.

"Soal amnesti, kami masih menunggu dari Kementerian Imipas soal datanya. Mudah-mudahan minggu depan, hari ini saya berkomunikasi dengan Menteri Imipas," ujarnya.

Terakhir, Supratman mengatakan, tidak memiliki target dalam menyelesaikan data 44.000 narapidana tersebut, lantaran Kementerian Imipas yang bertugas melakukan asesmen.

Ia mengatakan, Kementerian Hukum akan meneliti data yang diberikan Kementerian Imipas dan menyerahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Setelah itu kemudian kami teliti, kemudian kami serahkan kepada Bapak Presiden, Presiden yang akan memutuskan berapa banyak dan siapa," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengatakan, Warga Negara Asing (WNA) asal China yang menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta, sudah diamankan.

Meski demikian, Agus tak mengungkapkan di mana keberadaan WNA asal China tersebut saat ini.

"Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspose," kata Agus saat ditemui di Kantor Imigrasi, Kuningan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Agus mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa uang yang diselipkan di dalam paspor untuk membayar visa.

"Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya sedang mendalami perbuatan WNA asal China itu yang juga membuat konten yang sama di negara lain.

"Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucap dia.

Sebelumnya, WNA asal China yang mengunggah video yang berisi tindakan menyelipkan uang ratusan ribu dalam paspor untuk meloloskannya masuk di Bandara Soekarno-Hatta membuat video permintaan maaf dan klarifikasi.

Video tersebut beredar di media sosial TikTok dengan akun @stellaroptics888, pada Senin (20/1/2025).

"Tentang saya 16 Januari 2025, posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia. Berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus. Saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," kata WNA asal China tersebut.

Ia mengatakan, uang sebanyak Rp 500.000 dalam video tersebut sebenarnya untuk biaya visa sehingga tidak ada tindakan ilegal yang terjadi saat itu.

"Tapi video yang saya posting mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan. Atas hal ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ujarnya.

Ia mengatakan, konten video itu sudah menimbulkan efek buruk dan kesalahpahaman terhadap Dirjen Imigrasi Indonesia.

Karenanya, ia menyampaikan permintaan maaf.

"Video hanya rekaman kehidupan, bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini dan mengambil tindakan perbaikan. Terima kasih," tuturnya.

Terakhir, ia mengucapkan permintaan maaf atas konten tersebut yang telah menimbulkan opini publik di masyarakat.

"Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat. Saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Maaf," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ruang sidang Panel III Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia mendadak jadi ruang kuliah saat memulai sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, Selasa (21/1/2025).

Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin Panel III memberikan kuliah filosofi hukum Indonesia kepada para advokat dan para pihak yang berperkara.

"Mari kita sama-sama belajar hukum dengan sebaik-baiknya, karena apa? Berhukum di Indonesia itu berbeda dengan negara lain, apalagi di negara yang menganut ideologi liberal individualis," imbuh Arief.

Arief mengatakan, berhukum di Indonesia disinari oleh sinar Ketuhanan.

Sebab itu, semua orang yang berada di ruang sidang itu harus menjalankan hukum sebaik-baiknya.

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini mengatakan, pengemban hukum hanya ada dua, yaitu pembuat hukum dan penegak hukum.

"Ini kita di sini menegakkan hukum dalam rangka sengketa Pilkada. Itu ada irah-irahnya, membuat hukum ada irah-irah 'atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa.' Itu di negara barat, apalagi di negara komunis itu nggak ada," katanya.

Irah-irah ini memiliki arti kepala putusan berkekuatan eksekutorial dan penggunaannya limitatif hanya pada putusan pengadilan dan dokumen tertentu.

Arief mengatakan, irah-irah juga bisa dilihat dalam penegakan hukum di pengadilan.

"Maka hakim, dalam rangka memutus, mengatasnamakan Tuhan, makanya sering disebut wakil Tuhan. Makanya hakim itu harus benar," ucapnya.

"Lah advokat itu juga harus benar, karena demi keadilan berdasarkan Ketuhanan semua. Itu filosofi berhukum di Indonesia," ucapnya.

Lalu, Arief memberikan otokritik kepada penegakan hukum dan pembentukan hukum di Indonesia yang saat ini masih carut-marut.

"Tapi kok carut-marut, yang salah para guru besar fakultas hukum ngajarnya nggak bener, termasuk saya. Ini kita bertiga guru besar yang salah," kata dia.

"Kalau Anda (para advokat) salah, belum guru besar, jadi salahnya nggak mutlak gitu ya. Baik ini sekalian kuliah," tandasnya.

GIANYAR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gianyar menutup sebuah usaha akomodasi wisata yang berlokasi di Jalan Sriwedari, Banjar Tegalantang, Kecamatan Ubud, Senin (20/1/2025).

Penutupan ini dilakukan setelah usaha tersebut didapati melanggar beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Gianyar.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar, I Ketut Pasek Lanang Sadia, menjelaskan bahwa penutupan dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 285/E-09/HK/2025.

"Penghentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud yang berlokasi di Jalan Sriwedari No 24 Banjar Tegalantang tersebut dilakukan karena melanggar pasal 19 ayat 3 pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat," ujarnya dalam keterangannya pada Selasa (21/1/2025).

Ia juga menambahkan bahwa usaha tersebut melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Penutupan ini dilaksanakan oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Gianyar sebagai penegak Perda.

"Penutupan dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar, dan telah melalui beberapa tahapan," tegasnya.

Sebelumnya, akomodasi wisata ini sempat disidak oleh petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar pada Sabtu (15/4/2023) malam.

Operasi pengawasan tersebut dilakukan karena lokasi ini disinyalir sebagai tempat eksklusif bagi warga negara asing (WNA) dari negara tertentu.

Namun, petugas tidak menemukan adanya WNA yang melanggar ketentuan keimigrasian.

Akomodasi wisata ini berdiri di atas lahan seluas 5 hektare, yang mencakup bangunan hotel dengan 103 kamar, serta fasilitas lainnya seperti ruang kerja (working space), restoran, kafe, dan tempat gym.

Penutupan usaha ini menjadi langkah tegas Pemkab Gianyar dalam menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban di wilayahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara Razman Arif Nasution mendatangi Kantor Komnas HAM di daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (21/1/2025).

Kedatangannya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap anak Nikita Mirzani, yang dikenal dengan inisial LM (17).

“Kenapa kami datang ke sini, itu juga hasil konsultasi saya dengan beberapa orang, pejabat negara, yang mengatakan bahwa ini termasuk bagian dari pelanggaran HAM yang dialami saudari LM,” kata Razman.

Razman menduga LM telah mengalami kekerasan, baik secara verbal maupun non-verbal.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya melindungi anak dari Nikita Mirzani.

“Saya sudah menyiapkan semua surat laporan. Salah satu poinnya adalah adanya dugaan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk memeriksa hal ini,” ujar Razman.

Razman menyebut bahwa sejak awal ia merasa perlu membantu LM dalam menghadapi permasalahan ini, tanpa memandang status atau latar belakang.

“Tidak terkecuali anak orang lain. Kalau anak tersebut merasa hak asasinya harus dibantu, saya akan bergerak untuk itu,” ucap Razman.

Sebelumnya, LM kabur dari rumah aman dan meminta pertolongan kepada Razman.

Namun, hal ini menjadi persoalan hingga LM sempat dititipkan di RS Polri Kramat Jati.

Pada 17 Januari 2025, LM telah dijemput oleh keluarganya.

“Kemarin kami pastikan siapa yang menjemput dan menyerahkan anak tersebut kepada pihak keluarga. Kami melampirkan surat berita acara penyerahan ke keluarga, yaitu Bude dari LM,” kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Nurma Dewi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang diwakili Ronny Talapessy dan Todung Mulya Lubis menyerahkan surat kuasa kliennya kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, pada Selasa (21/1/2025).

Hal ini terjadi dalam permulaan sidang praperadilan Hasto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pemohon sudah menyerahkan surat kuasanya kepada kami," kata hakim tunggal Djuyamto, di ruang sidang utama PN Jaksel, Selasa.

Setelah itu, surat kuasa dinyatakan diterima oleh hakim tunggal PN Jaksel.

Lalu, giliran Djuyamto membacakan keterangan dari termohon.

Dibacakan bahwa termohon, yaitu KPK, tidak hadir dalam sidang perdana ini.

"Untuk termohon hari ini belum hadir, kami memperoleh surat penundaan. Minta penundaan tiga minggu," ungkap Djuyamto.

"Kami bersikap menunda paling lama dua minggu. Kalau kita tunda seminggu pas hari libur, libur panjang," sambungnya.

Untuk diketahui, gugatan praperadilan ini diajukan Hasto atas penetapan status tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024.

Hasto menjadi tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan eks kader PDI-P Harun Masiku.