MATARAM, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pelecehan seksual fisik, IWAS alias Agus disabilitas tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat meski pihak kuasa hukum terdakwa mengajukan pengalihan penahanan kepada Majelis Hakim.

"Permohonan dari Agus sendiri mengenai pengalihan penahanan majelis hakim masih menahan saudara IWAS dengan pertimbangan salah satunya pelajaran sidang jadi yang bersangkutan masih ditahan," kata Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhammad Sandi Iramaya, Kamis (23/1/2025).

Sandi mengatakan, informasi yang didapat oleh Majelis Hakim dari Dinas Sosial dan Pendamping Disabilitas menunjukkan bahwa fasilitas di rutan sudah cukup bagi terdakwa yang mengalami disabilitas daksa.

"Artinya bahwa saudara IWAS sebagai terdakwa telah mendapat fasilitas yang layak di rutan. Mengenai alasan ketidaknyamanan merupakan alasan subyektif yang bersangkutan (terdakwa Agus)," kata Sandi.

Sandi menegaskan, permohonan pengalihan penahanan merupakan hak dari terdakwa kepada majelis hakim.

"Bukan ditolak, jadi permohonan ini hak dari yang bersangkutan. Sampai pada hari ini, majelis hakim belum mengeluarkan penetapan," kata Sandi.

Sementara itu, Ainuddin, tim penasihat hukum terdakwa, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke Lapas tempat Agus ditahan untuk mengetahui kondisi Agus di Lapas.

"Dari kunjungan itu nanti kami akan lihat keadaannya seperti apa. Tentunya apa yang kami peroleh itu akan kami sampaikan kepada majelis hakim. Kita berupaya kan boleh berapa kali, yang namanya upaya kan boleh," kata Ainuddin.

Pihaknya akan terus berupaya mengajukan status pengalihan penahanan terdakwa Agus menjadi tahanan rumah kepada majelis hakim.

Ainuddin juga menekankan terkait adanya asesmen awal pada terdakwa IWAS disabilitas daksa.

Sidang kedua perkara dugaan pelecehan seksual fisik dengan terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar tertutup di PN Mataram, Kamis.

Sidang selanjutnya akan ditunda dan dilaksanakan pada Senin (3/2/2025) dengan acara lanjutan pembuktian dari Penuntut Umum dengan agenda pemeriksaan saksi.

Agus didakwa melanggar Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.

SURABAYA, KOMPAS.com - Akun Instagram @ssc_politik mengunggah gambar pria mirip tersangka kasus perundungan siswa SMA Gloria Surabaya, Ivan Sugianto, Kamis (23/1/2025).

Dalam Unggahan itu, terlihat pria berpakaian gelap sedang berdiri di balik pintu kaca. "Papa pudel dah bebas gaes, penasaran sama g3ngster-nya," tulis si pengunggah dalam keterangan unggahan tersebut.

Unggahan itu pun viral dan banyak mengundang banyak komentar, mengingat Ivan Sugianto saat ini sudah dilimpahkan penyidik polisi ke kejaksaan karena berkasnya sudah lengkap dan siap untuk disidangkan.

Menanggapi postingan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya menegaskan bahwa informasi yang diunggah akun @ssc_politik itu tidak benar. "Informasi itu tidak benar alias hoaks," kata dia.

Pihaknya mengaku sudah melakukan pengecekan ke Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. "Kami sudah cek ke Rutan, dan tersangka tetap berada di tahanan dan tidak berada di luar Rutan," ujar dia.

Ivan Sugianto sejak 9 Januari 2025 lalu memang sudah dilimpahkan penyidik polisi ke Kejari Surabaya.

Lalu, penahanannya dititipkan di Rutan Kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

"Berkas perkara tersebut telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Surabaya ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2025 lalu," ujar dia.

Kasus yang menjerat pengusaha dunia malam Ivan Sugianto itu bermula dari video viral di media sosial.

Unggahan akun Twitter @faridhcrb menyebut, peristiwa tersebut berawal ketika siswa SMA Kristen Gloria 2, EN, mengejek lawan basketnya dari sekolah lain, EL, yang rambutnya disebut seperti binatang.

Kemudian, EL bersama dengan sejumlah pria dewasa mendatangi SMA Kristen Gloria 2 pada Senin (21/10/2024). Pemuda tersebut berniat menemui EN di waktu pulang sekolah.

Lalu, orangtua EL, IV, langsung membentak korban dan menyuruhnya meminta maaf karena mengejek anaknya. Selain itu, pria tersebut juga meminta EN bersujud serta menggonggong.

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyindir persoalan tambang emas ilegal di Sekotong, Lombok Barat.

Selain persoalan aktivitas penambangan ilegal, sektor kesehatan menjadi sorotan KPK karena kandungan merkuri yang dapat membahayakan masyarakat setempat.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menyebut, penyelidikan terkait kasus penambangan tersebut masih berjalan di Direktorat Jendral (Dirjen) Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Masih diproses Gakkum LHK, nanti kita lihat. Teman-teman di KPK masih mengawasi juga," kata Dian, Kamis (9/1/2025).

Menurut Dian, instansi kepemerintahan, masyarakat, dan mahasiswa seharusnya turut berbicara mengenai aktivitas penambangan yang merugikan negara sampai Rp 1,8 triliun per tahun tersebut.

Selain itu, Dian menyindir terkait pencemaran lingkungan akibat kandungan merkuri atau air raksa itu.

Dia mengungkit adanya korban karena kandungan merkuri yang tercemar ke seluruh lini kehidupan masyarakat Sekotong.

"Saya pernah dengar di tahun 2018 ada bayi lahir cacat di daerah Sekotong. Saya dengar juga kemarin banyak yang batuk, banjir-banjir, longsor di Sekotong," ujar Dian.

Menurut Dian, peristiwa tersebut terjadi akibat pengaruh dari kegiatan penambangan ilegal.

Persoalan tersebut perlu menjadi atensi yang serius dari seluruh aparat penagak hukum (APH) dan instansi pemerintah daerah (pemda) di NTB sebagai upaya menghindari masalah kesehatan di masa depan.

Namun, dia mengatakan, tidak dapat berbicara banyak terkait persoalan tersebut karena sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahaya merkuri

Sementara itu, Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Adriana Eka mengungkapkan alasan penduduk Sekotong berisiko tercemar merkuri.

"Pertama langsung dari pertambangan emasnya, dari proses pengolahan yang mereka lakukan (anorganik). Kedua adalah dari limbah yang terbawa ke laut, masuk ke dalam tubuh dalam bentuk merkuri yang organik," kata Adriana saat ditemui di Universitas Mataram pada Selasa, (21/1/2025).

Penambangan di sekotong dilakukan dengan menggunakan merkuri untuk menghancurkan emas yang tersimpan dalam bebatuan.

Saat dihancurkan, emas dengan merkuri dipisahkan dengan dibakar sehingga merkuri menguap dan emas tertinggal.

"Itukan tidak keliatan (uap merkuri), tapi begitu terhirup, iritatif. Semakin dekat itu baunya menyengat. Semakin jauh bukan berarti kita sudah aman. Jadi itu kan terbawa udara, kemana pun udara pergi dia akan ikut," ucapnya.

Saat terhirup, merkuri dengan cepat terserap oleh tubuh dan langsung besentuhan dengan kapiler darah manusia.

Darah yang sudah terpapar merkuri kemudian akan terfiltrasi ke ginjal, menyebabkan ginjal terikat dengan senyawa tersebut sampai waktu tertentu.

Dampaknya, keterikatan tersebut mengakibatkan kerja ginjal kian berat. Seharusnya, saringan ginjal bebas untuk menyaring senyawa yang tidak dibutuhkan tubuh manusia.

"Dampaknya dari merkuri anorganik itu ada di ginjal," katanya.

Selain di ginjal, merkuri anorganik juga dapat menembus sawar darah otak. "Tidak semua senyawa bisa menembus sawar darah otak, tapi merkuri itu bisa menembus."

Merkuri tersebut, kata dia, akan mudah untuk terikat dan terakumulasi dengan saraf otak manusia.

Sel-sel neuoran manusia akan membentuk ikatan yang kuat dengan merkuri.

Keterikatan merkuri dengan saraf otak akan menimbulkan beberapa dampak, di antaranya, gangguan koordinasi keseimbangan, gangguan sensasi, dan gangguan kognitif.

Saat manusia mengalami keracunan merkuri, manusia tidak mampu untuk berjalan mengikuti satu garis lurus. "limbung gitu. Seperti orang mabok jalannya," katanya.

Sementara itu, terkait gangguan sensasi, manusia akan merasakan panas, nyeri, bahkan merasakan sentuhan antara saraf perifer yang ke arah sentra tubuh manusia menjadi berbeda.

Hal tersebut disebabkan koordinasi saraf sensoriknya terjadi gangguan.

"Kalau misalnya tertusuk, nyerinya itu tidak bisa terasa. Bayangkan jika dia tertusuk duri, pisau tajam kemudian luka, dia tidak merasakan sakit. Itu kan berbahaya," ucap dia.

Selain itu, Adriana mengungkapkan, penelitian para ahli kini lebih mengarah ke kemampuan kognitif. Terdapat hubungan antara akumulasi merkuri dengan gangguan kognitif.

"Anak-anak sejak masa kandungan terpapar merkuri, itu mempunyai IQ (intelligence quotient) yang lebih rendah dibanding yang tidak terpapar," katanya.

Sementara itu, mengenai pencemaran merkuri organik, kata dia, merkuri dari bekas kegiatan pertambangan itu dibuang sembarang ke limbah.

Setelah dari limbah, merkuri akan mengalir sampai ke laut yang dekat dengan wilayah Sekotong.

Sampainya di laut, yang awalnya berbentuk logam, merkuri akan larut oleh bakteri menjadi bentuk organik.

Dokumentasi/KPK Penampakan tambang emas ilegal Sekotong, Lombok Barat, NTB, Rabu (18/12/2024).

Perubahan tersebut terjadi di ruang laut karena kadar oksigen rendah pada kedalaman tertentu.

"Kalau sudah merkuri berubah dari logam menjadi organik, cepat sekali larut di dalam molekul yang ada di dalam tubuh mahluk hidup. Jadi kalau dia masuk ke ikan, akan cepat terikat di jaringan-jaringan ikan," ucap Adriana.

Selain menjadi penambang, masyarakat Sekotong banyak bekerja sebagai nelayan di laut, bahkan ikan laut menjadi menu utama bagi masyarakat di sana.

Melalui ikan yang terpapar, merkuri tersebut kemudian pindah sampai ke masyarakat Sekotong.

"Merkuri organik itu lebih besar jumlahnya ketimbang merkuri anorganik," katanya.

Adriana mengaku melakukan penelitian kadar merkuri pada ikan di pasar Sekotong, tetapi dia belum dapat mempublikasikan penelitian itu karena dianggapnya masih kekurangan data.

Menurut dia, ikan yang sudah sampai di pasar belum tentu berasal dari laut sekitar Sekotong.

"Yang menenangkan kami, kadar merkurinya di bawah ambang. Tapi kami belum bisa memastikan ikannya dari sana saja (laut sekotong). Kan ikannya bisa berasal dari mana saja."

Adriana menyampaikan, merkuri dapat diperiksa melalui urine.

Normal merkuri dalam tubuh manusia tidak bisa lebih dalam 7 mikrogram perliter. Sedangkan dari 8 sampai 25 telah memasuki spesifikasi waspada.

"Waspada suatu saat nanti terjadi keracunan," katanya.

Namun, jika lebih dari 25 mikrogram per liter, ini telah memasuki tingkatan darurat. Harus mendapatkan perawatan khusus.

Akibat dari merkuri organik yang dinilai lebih berbahaya dari merkuri anorganik, yakni dapat mengurangi kualitas generasi mendatang, bahkan sampai dapat membuat generasi menjadi cacat.

"Dampak merkuri tidak dapat dilihat melalui jangka pendek, melainkan jangka panjang. Penambang yang tidak merasakan apa-apa sekarang, 10 atau 20 tahun ke depan akan merasakan akibatnya," ucapnya.

Semakin banyak merkuri memasuki tubuh manusia, akan semakin cepat gejala dari merkuri itu dirasakan. Masa perkembangan dapat menentukan kerentanan terpapar merkuri.

Semakin muda seseorang, semakin rentan terpapar. Oleh sebab itu, bayi yang masih di dalam tubuh seorang ibu dapat lebih mudah terpapar.

"Kenapa perhatian kita itu adalah ibu. Karena ini nanti ketika hamil, janinnya nanti adalah makhluk yang paling rentan," kata Adriana.

"Jadi kalau ibu hamil bisa menyebabkan mulai dari keguguran, kelainan kongenital, bahaya untuk ibunya juga," ucapnya.

Adriana memberi contoh kasus di Minamata Jepang. Gejala yang terjadi di Minamata, kata dia, berkemungkinan terjadi juga di Sekotong.

"Minamata munculnya setelah pabrik membuang limbah ke laut. Pabrik itu beroperasi sekitar 20 tahun sebelumnya, baru dia muncul gejala penyakit minamata itu," katanya.

Kendati demikian, pabrik yang sudah tidak lagi beroperasi membuat masyarakat minamata dapat mengonsumsi kembali ikan dari laut, bahkan menjadikan kota tersebut tempat wisata.

Dari kejadian itu, Adriana menginginkan masyarakat menyadari risiko yang dapat menimpa kemudian.

Untuk mengurangi dampak buruk, menurut dia, lebih aman memisahkan batu dengan emas menggunakan sianidaketimbang merkuri.

Dengan catatan, tempat pembuangan dapat dijaga dengan baik, manusia juga tidak diperbolehkan berada di tempat tersebut dalam radius tertentu.

"Walaupun sama bahaya, tapi untuk lingkungan lebih aman," ujarnya.

Selain itu, dosen sekaligus dokter itu mengatakan, daun singkong menjadi salah satu sayur yang baik untuk mengurangi merkuri dalam tubuh.

Tanggapan warga Sekotong

Zahit Idris, warga Sekotong berpendapat, masyarakat di sana dilematis menghadapi persoalan tersebut.

Sebab, menambang dan menjadi nelayan merupakan pekerjaan utama bagi masyarakat setempat.

"Itu pekerjaan kami, di sana kita bisa makan dan hidup. Tapi di lain itu kesehatan kami juga terancam, jadi kita bingung," katanya saat ditemui Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian yang serius dari aparat penegak hukum (APH) provinsi NTB, mengingat persoalan ini sudah bertahun-bertahun dan tidak dapat diselesaikan sampai saat ini.

"Ini sudah persoalan lama, tapi sampai saat ini belum diselesaikan," ujarnya.

Namun, Idris tidak ingin berkomentar banyak terkait semrawutnya penyelesaian tambang ilegal tersebut.

Menurutnya, persoalan tersebut sangat sensitif dan dapat membahayakan jika dibicarakan secara terbuka.

SEMARANG, KOMPAS.com - Hasil ekshumasi jenazah Darso (43), warga Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh anggota Satlantas Polresta Jogja telah keluar.

Kuasa hukum keluarga korban, Antoni Yudha Timur mengatakan, keluarga telah mengetahui informasi terkait hasil ekshumasi tersebut.

"Sudah keluar hasilnya," kata Antoni saat dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

Namun, dia enggan membeberkan detail hasilnya, terutama karena dokumen itu menggunakan terminologi medis yang cukup teknis.

"Ada bocoran yang kami terima, tapi karena ini menggunakan bahasa medis, saya tidak berani menyampaikan secara detail agar tidak terjadi kesalahan informasi,"ujarnya.

Meski belum diungkapkan secara terbuka, Antoni berharap hasil ekshumasi ini menjadi landasan kuat bagi penyidik Polda Jawa Tengah untuk segera memeriksa para terduga pelaku.

Dia juga menyebut bahwa bukti-bukti yang ada kini sudah semakin mendekati cukup untuk melanjutkan proses hukum.

"Harapannya, para terduga pelaku segera dipanggil ke Semarang untuk dimintai keterangan,"tambahnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Artanto membenarkan bahwa hasil ekshumasi telah diterima beberapa hari yang lalu.

Namun, dia menyatakan bahwa hasil tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama Kapolda Jateng, Irjen Pol. Ribut Hari Wibowo, dan jajaran penyidik.

"Hasil ekshumasi sudah diterima, tetapi belum dapat disampaikan kepada publik. Saat ini, hasil tersebut akan menjadi petunjuk untuk menentukan arah pemeriksaan kasus ini," kata Artanto.

Dia memastikan bahwa hasil tersebut akan segera dipublikasikan setelah dilakukan pembahasan dengan Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk menjaga transparansi dan profesionalitas dalam penanganan kasus ini.

"Hasil ekshumasi akan menjadi penentu, apakah ada tindak pidana atau tidak. Penyidik bekerja secara transparan, profesional, dan sesuai prosedur," tegasnya.

KOMPAS.com - Daya tampung terbanyak semua prodi Universitas Gadjah Mada (UGM) di SNBP 2025 sudah bisa dicek siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat.

Siswa SMA, SMK, MA bisa mengecek daya tampung prodi semua Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) di laman snmpb.bppp.kemdikbud.go.id.

Pada pelaksanaan SNPMB 2025, berdasarkan data UGM menyediakan 93 prodi.

Dari semua prodi ini, ada yang memiliki daya tampung besar. Mana saja prodi di UGM yang punya daya tampung terbanyak?

10 prodi daya tampung terbanyak UGM di SNBP 2025

Berdasarkan data yang ada, Prodi Hukum menduduki nomor satu prodi dengan 96 kursi dengan jumlah peminat tahun 2024 sebanyak 1.504 orang di pelaksanaan SNBP 2024.

Sementara posisi kedua, Ilmu dan Industri Peternakan dengan daya tampung sebanyak 90 kursi mahasiswa baru.

Berikut daftar lengkapnya, untuk pertimbangan mendaftar SNBP yang akan dibuka 4 Februari 2025:

1. Hukum

• Daya tampung 2025: 96
• Jumlah peminat 2024: 1.504

2. Ilmu dan Industri Peternakan

• Daya tampung 2025: 90
• Jumlah peminat 2024: 278

3. Kehutanan Sarjana

• Daya tampung 2025: 90
• Jumlah peminat 2024: 477

4. Farmasi

• Daya tampung 2025: 72
• Jumlah peminat 2024: 1.540

5. Biologi

• Daya tampung 2025: 68
• Jumlah peminat 2204: 250

6. Kedokteran Hewan

• Daya tampung 2025: 60
• Jumlah peminat 2024: 390

7. Kedokteran

• Daya tampung 2025: 53
• Jumlah peminat 2024: 2159

8. Teknik Mesin

• Daya tampung 2025: 51
• Jumlah peminat 2024: 508

9. Kedokteran Gigi

• Daya tampung 2025: 47
• Jumlah peminat 2024: 624

10. Filsafat

• Daya tampung 2025: 45
• Jumlah peminat 2024: 208

Jadwal SNBP 2025

Berikut ini informasi lengkap mengenai jadwal SNBP 2025 dan persyaratan yang harus diperhatikan sebagaimana dilansir dari laman SNPMB BPPP Kemdikbud.

• Pengumuman Kuota Sekolah: 28 Desember 2024
• Masa Sanggah: 28 Desember 2024-17 Januari 2025
• Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 6-31 Januari 2025
• Pengisian PDSS oleh Sekolah: 6-31 Januari 2025
• Registrasi Akun SNPMB Siswa: 13 Januari-18 Februari 2025
• Pendaftaran SNBP: 4-18 Februari 2025
• Pengumuman Hasil SNBP: 18 Maret 2025
• Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 4 Februari-30 April 2025

Demikian informasi 10 prodi daya tampung terbanyak UGM di SNBP 2025 yang perlu diperhatikan siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat yang berencana mendaftar di UGM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan sistem zonasi dalam konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dihapus.

Sistem zonasi bisa saja dilebur alias dikombinasikan dengan sistem lain, mengingat masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Ndak, (zonasi) ndak (dihapus). Tetap kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada lah tetap ada (zonasi)," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Kendati demikian, keputusan resmi mengenai konsep baru PPDB belum ditentukan.

Dia bilang, pemerintah akan melakukan rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu dengan menteri terkait, sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari lawatan luar negeri ke India dan Malaysia.

"Belum, belum (diputuskan), menunggu beliau pulang nanti mau ada ratas dulu untuk memastikan," ucap Prasetyo.

Ratas tersebut, kata Prasetyo, bukan berarti pihaknya tidak menerima konsep baru yang telah disusun oleh menteri terkait.

Ratas justru diperlukan untuk memastikan sistem tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

"Kan semua keputusan kan itu menyangkut banyak hal, banyak sektor. Tentunya kita ingin mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyatakan bahwa istilah zonasi kemungkinan tidak akan digunakan lagi dalam sistem PPDB.

Ia mengaku telah merancang konsep baru PPDB, salah satunya meniadakan istilah zonasi.

Terbaru, ia telah melaporkan konsep baru PPDB kepada Presiden Prabowo.

Namun, Prabowo mendelegasikannya kepada Mensesneg.

Sejauh ini, ia masih menunggu keputusan tersebut.

"Masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan hasil efisiensi anggaran tahun 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski MBG sejatinya bukan satu-satunya opsi yang membuat Prabowo meminta jajarannya melakukan penghematan anggaran.

Adapun penghematan anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Nanti kita lihat, ya. Alhamdulillah (MBG) ini sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa ingin bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih merata lagi," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo tidak memungkiri, bertambahnya penerima manfaat MBG akan berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan untuk MBG.

"Tentunya di situ ada konsekuensi mungkin membutuhkan penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan untuk program MBG," tutur Prasetyo.

Prasetyo juga mengungkapkan, tidak ada satu pun kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang protes atas instruksi presiden.

Sebab, semangatnya adalah kebersamaan untuk memajukan bangsa.

Terlebih, penghematan ditujukan untuk kegiatan yang bersifat seremoni, seminar, studi banding, dan perjalanan dinas yang minim output.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Kira-kira semangatnya itu, jadi enggak ada teman-teman Kementerian, Lembaga merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," jelas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menerbitkan instruksi efisiensi belanja APBN dan APBD kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tahun 2025.

Dalam salinan Inpres yang dikutip Kompas.com, Kamis (23/1/2025), Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Di diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin," tulis diktum ketiga poin 2.

Namun, identifikasi rencana efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Efisiensi pun diprioritaskan selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, serta rupiah murni pendamping, kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Lalu, anggaran yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum, kecuali yang disetor ke kas negara, serta anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

"Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan," tulis diktum ketiga angka 5.

Tak hanya itu, Prabowo meminta pemda menekan anggaran untuk sejumlah kegiatan, tak terkecuali perjalanan dinas.

Jumlah pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas ini mencapai 50 persen.

Setidaknya dalam diktum keempat, ada 7 poin yang ditekankan untuk pemangkasan.

Berikut poin-poinnya:

1. Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan sistem zonasi dalam konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dihapus.

Sistem zonasi bisa saja dilebur alias dikombinasikan dengan sistem lain, mengingat masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Ndak, (zonasi) ndak (dihapus). Tetap kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada lah tetap ada (zonasi)," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Kendati demikian, keputusan resmi mengenai konsep baru PPDB belum ditentukan.

Dia bilang, pemerintah akan melakukan rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu dengan menteri terkait, sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari lawatan luar negeri ke India dan Malaysia.

"Belum, belum (diputuskan), menunggu beliau pulang nanti mau ada ratas dulu untuk memastikan," ucap Prasetyo.

Ratas tersebut, kata Prasetyo, bukan berarti pihaknya tidak menerima konsep baru yang telah disusun oleh menteri terkait.

Ratas justru diperlukan untuk memastikan sistem tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

"Kan semua keputusan kan itu menyangkut banyak hal, banyak sektor. Tentunya kita ingin mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyatakan bahwa istilah zonasi kemungkinan tidak akan digunakan lagi dalam sistem PPDB.

Ia mengaku telah merancang konsep baru PPDB, salah satunya meniadakan istilah zonasi.

Terbaru, ia telah melaporkan konsep baru PPDB kepada Presiden Prabowo.

Namun, Prabowo mendelegasikannya kepada Mensesneg.

Sejauh ini, ia masih menunggu keputusan tersebut.

"Masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

JAMBI, KOMPAS.com – Tim Kepolisian Daerah Jambi mengungkap jaringan peredaran narkotika yang dikendalikan oleh seorang narapidana di Lapas Kelas II A Jambi, Agus Budiman alias Muk.

Dirresnarkoba Polda Jambi Kombes Pol Ernesto Seiser menjelaskan bahwa pengungkapan tersebut berawal dari penangkapan tiga orang tersangka, yakni S, M, dan S, di sebuah rumah di Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 10 paket sabu dengan total berat 1,837 gram.

"Kalau data yang kami kumpulkan, dia (Muk) ketangkap 11 Februari 2022, masuk penjara, tapi dia mengendalikan jaringan narkoba di luar," ungkap Ernesto saat di Mapolda Jambi, Kamis (23/1/2025).

Dari hasil pengembangan, polisi menemukan bahwa paket sabu yang disita berasal dari Agus Budiman di dalam lapas. Tersangka juga mengaku telah mentransfer uang sebesar 2,8 juta rupiah ke rekening Agus Budiman.

Selanjutnya, tim Kepolisian melakukan pengecekan terhadap rekening Agus Budiman dan menemukan aliran dana sekitar 133 juta rupiah yang ditransfer ke rekening istrinya.

Polisi kemudian memblokir rekening tersebut dan menetapkan Agus Budiman sebagai tersangka berdasarkan surat Perintah Penyelidikan Nomor SP. Sidik/55.a/IV/2024/Ditresnarkoba pada tanggal 23 April 2024.

Agus Budiman dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat 1 serta pasal 137 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sementara itu, para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman penjara antara 5 tahun hingga 15 tahun serta denda sebesar 1 miliar hingga 10 miliar rupiah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Ia berharap Megawati diberikan kesehatan.

"Tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden Megawati Soekarnoputri," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Ia pun berharap pemerintah dan tokoh bangsa terus bergandengan tangan ke depannya.

Pun berharap agar tokoh-tokoh itu, termasuk Megawati, mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami berharap pemerintahan ke depan kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan, mencapai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran," tuturnya.

Saat ditanya apakah Prabowo sudah mengucapkan selamat kepada Megawati, Prasetyo mengungkapkan bahwa Kepala Negara biasanya memberi ucapan secara langsung.

Dia juga memastikan Prabowo sudah mengirim karangan bunga ke Megawati.

"Biasanya (Prabowo mengucapkan) langsung. Kirim (karangan bunga)," jelas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-78 pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Dalam peringatan ulang tahun Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden kelima Republik Indonesia (RI) tersebut, sempat beredar kabar akan ada pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kamis siang belum bisa memastikan apakah pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat terwujud.

Bertepatan pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke India dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.

Presiden diagendakan berangkat ke India pada Kamis siang.

Dengan itu, Dasco mengaku belum mengetahui apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat terwujud sebelum penerbangan.

"Saya belum mendapatkan informasi. Saya belum tahu apakah mungkin bertemu. Nanti kalau ini (Megawati dan Prabowo bertemu) pasti kami akan informasikan ke media," ujarnya, dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto sedang diatur waktunya.

Hal ini menanggapi isu bahwa kedua tokoh bakal bertemu hari ini, tepat di hari ulang tahun Megawati.

Namun, Prabowo diagendakan melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan lepas landas ke negara itu pada sore tadi.

"(Pertemuan Megawati-Prabowo) sedang diatur waktunya," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Adapun pada hari ulang tahun, Prabowo disebut Prasetyo sudah mengirimkan karangan bunga kepada Megawati.

Dia menyebut, Prabowo biasanya mengucapkan selamat ulang tahun secara langsung.

"Kirim," jawab Prasetyo singkat.

Namun, ia enggan menjelaskan apakah ucapan itu disampaikan via telepon atau cara lainnya.

Sebab, Prabowo harus lepas landas ke India untuk kunjungan kenegaraan tadi sore.

"Biasanya langsung. Mau tahu saja (beri ucapan lewat apa), biasanya beliau langsung," ungkap Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani juga tidak menutup kemungkinan Prabowo bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Rabu (23/1/2025), tepat pada hari ulang tahun ke-78 Megawati.

Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kamis siang belum bisa memastikan apakah pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat terwujud.

Bertepatan pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke India dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.

Presiden diagendakan berangkat ke India pada Kamis siang.

Dengan itu, Dasco mengaku belum mengetahui apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat terwujud sebelum penerbangan.

"Saya belum mendapatkan informasi. Saya belum tahu apakah mungkin bertemu, nanti kalau ini (Megawati dan Prabowo bertemu) pasti kami akan informasikan ke media," ujarnya, dikutip dari Antara.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Aris Munandar (40 tahun), adik ipar dari satpam yang menjadi korban pembunuhan oleh anak majikannya di Bogor, mengutarakan bahwa dia dan keluarga sudah bertemu dengan Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat terpilih itu bertemu dengan Aris beserta istri korban pada Sabtu (18/1/2025) lalu di Subang.

“Tiba-tiba ada yang kontak dan datang ke rumah mau jemput ketemu Dedi Mulyadi, itu saya berangkat setelah memakamkan almarhum,” kata Aris saat ditemui Kompas.com di Kecamatan Palabuhanratu, Kamis (23/1/2025).

Saat bertemu dengan Dedi Mulyadi, lanjut Aris, obrolan saat itu selain menyampaikan ucapan duka, Gubernur terpilih juga menguatkan keluarga agar tidak takut dan yakin hukum pasti ditegakkan untuk keadilan korban.

“Pesan sih (dari Dedi Mulyadi) kita ini harus percaya pada hukum di negara kita dan pasti bakal tegak lurus, tidak ada tekanan dari sana sini. Kita tegak lurus saja harus mengacu pada aturan yang berlaku,” papar Aris sambil menggambarkan keadaan saat bertemu dengan Dedi Mulyadi.

Sebelum bertemu dengan Dedi Mulyadi, Aris mengaku bahwa keluarga merasa pesimistis atas kejadian yang menimpa kakak iparnya itu. Sebab, kematian korban disangkutpautkan dengan pelaku yang memiliki keluarga pengacara.

“Kita tidak menyangka bisa bertemu dengan Pak Dedi, ya terima kasih Pak Dedi, apa jadinya kalau kemarin tidak ketemu,” imbuh Aris.

Sebelumnya, Septian yang berprofesi satpam pada Jumat (17/1/2024) menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anak majikannya.

Aksi pembunuhan itu dilakukan di tempat korban bekerja yang beralamat di Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.

Atas kasus tersebut, kepolisian Bogor Kota menetapkan anak majikan Septian yang berinisial A (26 tahun) sebagai tersangka dalam kasus tewasnya satpam asal Sukabumi itu.