Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sistem baru dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi akan diumumkan setelah kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari India dan Malaysia

Meskipun konsepnya telah disusun, dia menuturkan akan ada rapat lanjutan untuk memastikan skema PPDB zonadi yang akan dipilih. Sejauh ini, dia menekankan bahwa sistem zonasi memang tak akan dihapus.

“Ndak, ndak [dihapus]. Tetep kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, menunggu Bapak Presiden pulang dulu, baru nanti kami akan rataskan,” katanya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, pemerintah masih akan melaksanakan rapat lantaran PPDB zonasi merupakan kebijakan yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Pasalnya, perlu ada mufakat yang matang sebelum memutuskan.

“Ya kan begini, sebuah keputusan menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kami ingin mengambil keputusan untuk bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelummya. Kira-kira begitu,” pungkas Prasetyo.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pihaknya telah menerima masukan dari DPR terkait penerapan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Namun, dia belum bisa membeberkan secara detail soal skema sistem zonasi pada PPDB tersebut, karena masih menunggu keputusan dalam sidang kabinet yang dijadwalkan sore nanti.

“Memang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru yang itu kan belum diputuskan, sehingga belum bisa kami buka ke publik. Karena kami masih menunggu keputusan dalam sidang kabinet,” tuturnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

Abdul Mu’ti juga belum bisa memastikan apakah sistem zonasi PPDB itu akan segera diputuskan hari ini atau tidak. Namun yang pasti pihaknya telah menyampaikan permohonan pada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami belum tahu persis [sistem zonasi PPDB diputuskan atau tidak], tapi kami sudah menyampaikan peromohonannya kepada Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa segera diputuskan oleh beliau,” ujarnya.

Untuk itu, dirinya berharap dalam sidang kabinet sore nanti akan ada keputusan yang berkaitan dengan sistem penerimaan baru, meskipun dia belum tahu secara pasti agendanya.

“Kami belum tahu, kan di undangannya tidak tertulis agendanya secara khusus ya, tapi ini kan rapat kabinet paripurna, jadi ada wakil menteri juga diundang, sehingga agendanya kami mengikuti saja presiden. Tapi mudah-mudahan ada keputusan yang berkaitan dengan sistem penerimaan murid baru,” pungkasnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya masih menggodok sistem baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran berikutnya. Prasetyo menyebut sistem baru itu berisi kombinasi beberapa konsep yang tidak menghilangkan zonasi sepenuhnya.

"Ndak, ndak (soal zonasi dihapus). Tetap kombinasilah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Namun Prasetyo tak menjelaskan rinci bagaimana persisnya kombinasi konsep yang dimaksud. Dia menyerahkan kepada Mendikdasmen Abdul Mu'ti nantinya menjelaskan ke publik.

"Nanti Pak Mendikdasmen lebih paham detailnya," ujarnya.

Meski begitu, Prasetyo memastikan sistem zonasi tetap diterapkan. Dia mengatakan keputusan terkait sistem PPDB akan diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai lawatan luar negeri.

"Ada lah, tetep ada," ujar dia.

"Nanti ada menunggu beliau pulang nanti ada rapat untuk memastikan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan sistem zonasi dalam konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dihapus.

Sistem zonasi bisa saja dilebur alias dikombinasikan dengan sistem lain, mengingat masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Ndak, (zonasi) ndak (dihapus). Tetap kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada lah tetap ada (zonasi)," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Kendati demikian, keputusan resmi mengenai konsep baru PPDB belum ditentukan.

Dia bilang, pemerintah akan melakukan rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu dengan menteri terkait, sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari lawatan luar negeri ke India dan Malaysia.

"Belum, belum (diputuskan), menunggu beliau pulang nanti mau ada ratas dulu untuk memastikan," ucap Prasetyo.

Ratas tersebut, kata Prasetyo, bukan berarti pihaknya tidak menerima konsep baru yang telah disusun oleh menteri terkait.

Ratas justru diperlukan untuk memastikan sistem tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

"Kan semua keputusan kan itu menyangkut banyak hal, banyak sektor. Tentunya kita ingin mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyatakan bahwa istilah zonasi kemungkinan tidak akan digunakan lagi dalam sistem PPDB.

Ia mengaku telah merancang konsep baru PPDB, salah satunya meniadakan istilah zonasi.

Terbaru, ia telah melaporkan konsep baru PPDB kepada Presiden Prabowo.

Namun, Prabowo mendelegasikannya kepada Mensesneg.

Sejauh ini, ia masih menunggu keputusan tersebut.

"Masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan sistem zonasi dalam konsep baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dihapus.

Sistem zonasi bisa saja dilebur alias dikombinasikan dengan sistem lain, mengingat masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Ndak, (zonasi) ndak (dihapus). Tetap kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangannya. Ada lah tetap ada (zonasi)," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Kendati demikian, keputusan resmi mengenai konsep baru PPDB belum ditentukan.

Dia bilang, pemerintah akan melakukan rapat terbatas (ratas) terlebih dahulu dengan menteri terkait, sepulangnya Presiden Prabowo Subianto dari lawatan luar negeri ke India dan Malaysia.

"Belum, belum (diputuskan), menunggu beliau pulang nanti mau ada ratas dulu untuk memastikan," ucap Prasetyo.

Ratas tersebut, kata Prasetyo, bukan berarti pihaknya tidak menerima konsep baru yang telah disusun oleh menteri terkait.

Ratas justru diperlukan untuk memastikan sistem tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada saat ini.

"Kan semua keputusan kan itu menyangkut banyak hal, banyak sektor. Tentunya kita ingin mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," tandas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyatakan bahwa istilah zonasi kemungkinan tidak akan digunakan lagi dalam sistem PPDB.

Ia mengaku telah merancang konsep baru PPDB, salah satunya meniadakan istilah zonasi.

Terbaru, ia telah melaporkan konsep baru PPDB kepada Presiden Prabowo.

Namun, Prabowo mendelegasikannya kepada Mensesneg.

Sejauh ini, ia masih menunggu keputusan tersebut.

"Masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

IDXChannel - Pengumuman terkait sistem baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, dia telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sistem baru PPDB. Selanjutnya, oleh Presiden Prabowo didelegasikan kepada Mensesneg.

"Tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden dan sepertinya didelegasikan kepada Pak Mensesneg," kata Mu'ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, Mu’ti meminta kepada masyarakat untuk menunggu keputusan resmi PPDB yang langsung diumumkan oleh Mensesneg.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata dia.

Mu’ti enggan merinci lebih dalam tentang sistem baru PPDB. Dia hanya menegaskan Mensesneg yang tahu detailnya.

"Nah, kalau itu Pak Mensesneg yang lebih tahu," kata dia.

Pada kesempatan, Mu’ti mengharapkan dalam minggu ini sudah diumumkan sistem baru PPDB. Mengingat, sudah banyak sekolah-sekolah yang membuka pengumuman pendaftaran sekolah.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada waktu dekat," katanya.

Dia juga mengatakan sistem baru PPDB ini akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini, gitu,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum diputuskan. Mu'ti menunggu arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang didelegasikan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Mu'ti berharap sistem PPDB itu bisa diputuskan dalam waktu dekat. Sebab, kata dia, sudah banyak sekolah yang memasang spanduk pendaftaran. Menurutnya, konsolidasi secara teknis akan sulit jika tak segera diputuskan.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada, dalam waktu dekat. Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana kan? Karena kalau ini tidak segera diputuskan, itu memang nanti akan secara teknis, konsolidasi, dan koordinasinya serta sosialisasinya akan agak kesulitan," ucap Mu'ti.

"Karena ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini, gitu," sambungnya.

Mu'ti enggan membocorkan apakah sistem zonasi nantinya akan dihapus permanen. Ia meminta untuk menunggu arahan selanjutnya.

"Ditunggu saja, ditunggu saja sampai betul-betul keluar," imbuhnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hadi Prasetyo.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

"Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana," ujarnya.

Ia menambahkan, jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru.

"Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyelesaikan kebijakan PPDB terlebih dahulu sebelum memutuskan tata evaluasi pembelajaran, yang rencananya mulai diterapkan pada akhir 2025 dan awal 2026.

"Ini dulu, yang kaitannya dengan penerimaan murid dulu, nanti kalau itu sudah, kemudian sudah terlaksana, ya nanti kita baru putuskan terkait dengan pelaksanaan evaluasinya," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025