Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap rencana investasi yang bakal dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Rencana investasi ini berkaitan dengan langkah efisiensi anggaran yang sudah dijalankan.

Yusril mengatakan 30% APBN bocor untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlalu mendesak. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pemasukan investasi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, menurut Yusril, disampaikan Prabowo di hadapan Hakim Mahkamah Agung yang diundang ke Istana hari ini.

"Dan selama ini kita selalu mengharapkan ada investasi asing, baik pemerintah maupun swasta asing maupun investasi dalam negeri yang jumlahnya tidak seberapa," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dengan penghematan 30% atau US$ 20 miliar yang setara Rp 326 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun, negara akan mendapatkan 6 kali lipat yaitu US$ 120 miliar atau Rp 1.956 triliun plus US$ 20 miliar lagi atau Rp 326 triliun per tahun.

Artinya dalam 5 tahun jumlahnya akan meningkat menjadi US$ 700 miliar atau Rp 11.410 triliun.

Dana itulah yang kemudian akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar. Meskipun sebagian dari itu akan disalurkan untuk program prioritas Prabowo seperti makan siang bergizi.

Selain juga untuk membiayai program-program langsung seperti makan gratis kepada anak-anak sekolah, tapi juga pemerintah akan investasi di proyek-proyek besar

"Jadi penghematan dilakukan sekitar 30% itu sekitar US$ 20 miliar dolar setiap tahun dan itu akan men generate 6 kali lipat, US$ 120 miliar plus US$ 20 miliar, US$ 140 miliar. Berarti dalam 5 tahun pemerintah itu akan menghimpun dana sebesar US$ 700 miliar dan akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar," jelas Yusril.

Dalam 1 tahun pemerintah akan investasi di sekitar 34-35 mega proyek yang diproyeksi berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Dengan demikian, kata Yusril, target pertumbuhan ekonomi 8% bukan menjadi sesuatu yang mustahil tercapai.

"Dan kalau itu terjadi terus maka diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia dan saya kira dampaknya akan sangat besar," tuturnya.

"Jadi walaupun penghematan dilakukan di sana-sini akan terasa setahun-dua tahun ini tapi dampak positifnya ke depan itu jauh lebih besar daripada mungkin sementara ini. Ya terpaksa biaya perjalanan dinas dikurangi, pembelian ATR di alat kantor dikurangi, seminar tidak perlu dan segala macam begitu," tambah dia.

Adapun investasi terhadap 34 proyek itu ditentukan langsung oleh Prabowo, termasuk di antaranya proyek hilirisasi sektor mineral. Yusril menyatakan Indonesia ingin menghentikan ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara Industri.

"Jadi betul-betul kita ingin menghentikan ekspor bahan mentah yang betul-betul menuju negara industri. Walaupun ini tidak mudah tantangan ini," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggpi rencana retret kepala daerah yang digelar di tengah penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga.

“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo mengatakan, retret kepala daerah penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut dia, retret ini bakal menggunakan dana dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Prasetyo.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2025.

Retret serupa pernah digelar Prabowo dengan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril saat itu.

Kendati begitu, Yusril mengaku, belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Demikian juga, dia menyebut, belum mengetahui tempat pelaksanaannya, termasuk soal kemungkinan retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah tidak akan berdampak pada kegiatan yang dianggap penting.

Hal ini disampaikan Prasetyo menanggpi rencana retret kepala daerah yang digelar di tengah penghematan anggaran yang dilakukan Kementerian/Lembaga.

“Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga,” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

Prasetyo mengatakan, retret kepala daerah penting untuk menyatukan kerja-kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut dia, retret ini bakal menggunakan dana dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten,” ujar Prasetyo.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto bakal mengumpulkan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 untuk retret.

Hal ini dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta pada 10 Januari 2025.

Retret serupa pernah digelar Prabowo dengan para menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga utusan khusus presiden di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Oktober 2024.

“Keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril saat itu.

Kendati begitu, Yusril mengaku, belum mengetahui kapan waktu pasti retret bakal dilaksanakan.

Demikian juga, dia menyebut, belum mengetahui tempat pelaksanaannya, termasuk soal kemungkinan retret dilakukan di Akademi Militer Magelang seperti para menteri sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tidak menutup kemungkinan hasil efisiensi anggaran tahun 2025 yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski MBG sejatinya bukan satu-satunya opsi yang membuat Prabowo meminta jajarannya melakukan penghematan anggaran.

Adapun penghematan anggaran tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Nanti kita lihat, ya. Alhamdulillah (MBG) ini sudah berjalan, tapi Bapak Presiden merasa ingin bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan lebih merata lagi," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo tidak memungkiri, bertambahnya penerima manfaat MBG akan berpengaruh pada biaya yang dikeluarkan untuk MBG.

"Tentunya di situ ada konsekuensi mungkin membutuhkan penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan untuk program MBG," tutur Prasetyo.

Prasetyo juga mengungkapkan, tidak ada satu pun kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah yang protes atas instruksi presiden.

Sebab, semangatnya adalah kebersamaan untuk memajukan bangsa.

Terlebih, penghematan ditujukan untuk kegiatan yang bersifat seremoni, seminar, studi banding, dan perjalanan dinas yang minim output.

"Sekian puluh triliun kalau kita menghemat bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih produktif. Kira-kira semangatnya itu, jadi enggak ada teman-teman Kementerian, Lembaga merasa dikurangi, karena ini semangatnya kita bersama-sama," jelas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menerbitkan instruksi efisiensi belanja APBN dan APBD kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tahun 2025.

Dalam salinan Inpres yang dikutip Kompas.com, Kamis (23/1/2025), Prabowo meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Di diktum ketiga angka 1, Prabowo menginstruksikan menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Identifikasi rencana efisiensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin," tulis diktum ketiga poin 2.

Namun, identifikasi rencana efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.

Efisiensi pun diprioritaskan selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, serta rupiah murni pendamping, kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2025.

Lalu, anggaran yang berasal dari PNBP Badan Layanan Umum, kecuali yang disetor ke kas negara, serta anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

"Menyampaikan hasil identifikasi rencana efisiensi anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Mitra Komisi DPR untuk mendapat persetujuan," tulis diktum ketiga angka 5.

Tak hanya itu, Prabowo meminta pemda menekan anggaran untuk sejumlah kegiatan, tak terkecuali perjalanan dinas.

Jumlah pemangkasan anggaran untuk perjalanan dinas ini mencapai 50 persen.

Setidaknya dalam diktum keempat, ada 7 poin yang ditekankan untuk pemangkasan.

Berikut poin-poinnya:

1. Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk:

a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.

b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.

c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah bisa menghemat anggaran Rp 3,6 triliun berkat arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perjalanan dinas hingga seminar dikurangi.

"Ada perjalanan dinas, paket meeting dan sebagainya yang diperintahkan oleh bapak presiden untuk dilakukan penghematan. Ini dari catatan teman-teman di perbendaharaan sejauh ini kita menghemat Rp 3,6 triliun," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (6/1/2025).

Sepanjang 2024, Kemenkeu mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) mencapai Rp 45,4 triliun. Anggaran tersebut baru bisa dipergunakan jika sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ada Rp 45,4 triliun SiLPA tapi ini kita masih menunggu diaudit BPK, baru kemudian bisa dipakai dan sebagainya," ujar Isa.

Sejak dilantik 20 Oktober 2024, Prabowo meminta APBN betul-betul digunakan dengan efisien. Belanja untuk kegiatan seminar hingga perjalanan dinas luar negeri diminta untuk dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua Menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pun menerbitkan aturan perjalanan dinas luar negeri bagi seluruh instansi pemerintahan. Aturan itu diterbitkan pada 23 Desember 2024 yang ditandatangani Mensesneg Prasetyo Hadi.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik lndonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar Saudara Pimpinan Kementerian/Lembaga/Daerah/lnstansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)," bunyi keputusan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan upaya penghematan anggaran negara dari pembatasan perjalanan dinas luar negeri (PDLN) pejabat pemerintah dapat dialihkan ke program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Akan tetapi, Prasetyo menyatakan pengalihan anggaran itu tidak otomatis dilakukan pemerintah karena harus melihat berbagai faktor.

"Kalau memang kita merasa lebih penting untuk menambah anggaran di makan bergizi, ya akan kita alihkan ke sana. Tapi enggak otomatis juga langsung seperti itu. Hemat di sini pindah ke sana enggak gitu juga. Enggak," kata Prasetyo usai menghadiri Perayaan Natal Nasional 2024 di Jakarta, Sabtu (28/12/2024) malam pekan lalu.

Menurut Prasetyo, anggaran yang berhasil dihemat pun bisa digunakan untuk keperluan lain sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri dituangkan melalui surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024, diteken pada 23 Desember 2024.

Surat tersebut mengikuti arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Oktober dan November 2024 terkait efisiensi perjalanan dinas luar negeri. Langkah ini mengutamakan urgensi tinggi dan dampak substantif dari setiap perjalanan.

Prasetyo menegaskan perjalanan dinas luar negeri tidak sekadar efisiensi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata.

"Makanya kita atur sedemikian rupa. Kalau enggak terlalu penting enggak usah lah, konsentrasi dulu gitu loh di dalam negeri," ucap Prasetyo.

Pembatasan ini mencakup seleksi ketat, pembatasan jumlah peserta, pelaporan pascakegiatan, dan penerapan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pengalokasian anggaran menjadi lebih tepat sasaran, termasuk mendukung program prioritas seperti MBG.

Program MBG dianggap penting guna meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan.