WASHINGTON, KOMPAS.com - Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan akan menghentikan keterlibatan AS di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dan melanjutkan penghentian pendanaan untuk badan bantuan Palestina, UNRWA.

Kantor berita Reuters, yang mengutip seorang pejabat Gedung Putih pada Senin (3/2/2025), melaporkan bahwa Trump diperkirakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari dua badan PBB itu pada Selasa waktu setempat.

Langkah itu bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, ke Washington. Netanyahu telah lama mengkritik UNRWA. Dia menuduh badan PBB itu menghasut kebencian terhadap Israel dan stafnya terlibat dalam "kegiatan teroris terhadap Israel."

Selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden AS, tahun 2017-2021, dia juga memotong pendanaan UNRWA dan mempertanyakan nilai lembaga itu. Trump juga mengatakan bahwa Palestina harus setuju untuk memperbarui pembicaraan damai dengan Israel, dan menyerukan reformasi tetapi tidak dijelaskan rincian reformasi itu.

Pemerintahan Trump yang pertama juga keluar dari Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 orang di tengah masa jabatan tiga tahunnya karena apa yang disebutnya bias kronis terhadap Israel dan kurangnya reformasi. AS saat ini bukan anggota badan yang berbasis di Jenewa tersebut. Di bawah presiden AS sebelumnya, yang berasal dari Partai Demokrat, Joe Biden, negara itu terpilih kembali sebagai anggota dan menjalani masa tugas tahun 2022-2024.

Kelompok kerja Dewan HAM PBB dijadwalkan untuk meninjau catatan hak asasi manusia AS pada bulan Agustus, sebuah proses yang dilakukan semua negara setiap beberapa tahun sekali. Meskipun dewan itu tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, perdebatan yang dilakukan dewan dapat memengaruhi politik dan kritik yang dilontarkan dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap pemerintah untuk mengubah kebijakan.

Sejak menjabat untuk masa jabatan kedua pada 20 Januari lalu, Trump telah memerintahkan AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan perjanjian iklim Paris – langkah-langkah yang juga diambilnya pada masa jabatan pertama.

Israel Vs UNRWA

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, hari Senin memuji langkah-langkah yang diperkirakan akan dilakukan Trump itu. Dia menuduh Dewan HAM PBB “secara agresif mempromosikan sikap anti-Semitisme ekstrem.”

“Pada saat yang sama, UNRWA telah lama kehilangan statusnya sebagai organisasi kemanusiaan independen, dan berubah menjadi otoritas teroris yang dikendalikan Hamas dengan berkedok lembaga kemanusiaan,” ujarnya.

Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, mengatakan pekan lalu bahwa badan tersebut telah menjadi sasaran “kampanye disinformasi yang agresif” untuk “menyudutkan badan itu sebagai organisasi teroris.”

AS merupakan donor terbesar UNRWA. Negara itu menyumbang 300 juta-400 juta dolar (Rp 4,9 triliun - 6,5 trilun) per tahun – tetapi Biden menghentikan pendanaan itu pada Januari 2024 setelah Israel menuduh bahwa sekitar selusin staf UNRWA ambil bagian dalam serangan mematikan kelompok perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza.

Kongres AS kemudian secara resmi menangguhkan sumbangan kepada UNRWA hingga setidaknya Maret 2025. UNRWA menyediakan bantuan, layanan kesehatan dan pendidikan kepada jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

PBB mengatakan, sembilan staf UNRWA mungkin terlibat dalam serangan pada 7 Oktober 2023 dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon – yang dibunuh Israel pada September tahun lalu– juga diketahui pernah bekerja di UNRWA. PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan yang dilontarkan dan berulang kali meminta bukti dari Israel, yang menurut mereka tidak pernah diberikan.

Mulai 30 Januari lalu, Israel yang melarang UNRWA beroperasi di wilayahnya atau berkomunikasi dengan otoritas Israel. UNRWA menyatakan bahwa operasinya di Gaza dan Tepi Barat juga akan terpengaruh.

KOMPAS.com - Chelsea memutar balik ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan 2-1 saat menjamu sesama klub London, West Ham United, pada Selasa (4/2/2025) dini hari WIB.

Hasil Chelsea vs West Ham pada laga lanjutan pekan ke-24 Liga Inggris adalah 2-1 bagi kemenangan pasukan Enzo Maresca.

West Ham memimpin lebih dulu lewat gol Jarrod Bowen pada menit ke-42 yang dibalas oleh Pedro Neto pada menit ke-64 dan gol bunuh diri Aaron Wan-Bissaka pada menit ke-74.

Gol Bowen datang ketika Mohammed Kudus memaksa bek Levi Colwill untuk membuat kesalahan.

Bowen memanfaatkan bola lepas untuk menaklukkan Jorgensen dengan tendangan keras.

Gol tersebut datang di saat Chelsea menciptakan lebih banyak kans depan gawang lewt Noni Madueke, Cole Palmer, dan Jadon Sancho sebelumnya.

The Blues juga tertinggal kendati mencatatkan jauh lebih banyak penguasaan bola.

Tuan rumah baru bisa membalas lewat Pedro Neto yang memanfaatkan bola hasil tembakan Enzo Fernandez yang jatuh di kakinya.

Gol sempat lama dicek oleh VAR untuk melihat apakah Marc Cucurella berada dalam posisi offside dalam proses gol.

"Comeback" The Blues lengkap setelah Aaron Wan-Bissaka tak sengaja membelokkan umpan silang Cole Palmer melewati kipernya sendiri.

Skor 2-1 menjadi hasil akhir kemenangan Chelsea atas West Ham yang diasuh oleh mantan pelatih The Blues, Graham Potter.

The Blues kini naik ke peringkat keempat Premier League dengan 43 angka dari 24 laga, melewati Manchester City yang baru kalah besar 1-5 lawan Arsenal.

KOMPAS.com - Laga melawan West Ham United menjadi kesempatan bagi Chelsea untuk kembali menembus empat besar klasemen Liga Inggris.

Pertandingan pekan ke-24 Liga Inggris 2024-2025 ini akan menjadi penutup rangkaian matchday, dengan Chelsea berperan sebagai tuan rumah di Stamford Bridge.

Konfrontasi antara kedua tim asal London ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (3/2/2025) waktu setempat atau Selasa (4/2/2024) pukul 03.00 WIB, yang dapat disaksikan lewat link ini.

Setelah pertandingan terakhir, Chelsea terperosok ke posisi keenam dengan mengumpulkan 40 poin dari 23 laga yang telah dilakoni.

Jika Chelsea berhasil mengalahkan West Ham, mereka berpeluang kembali ke posisi empat besar, melampaui Manchester City yang mengantongi 41 poin.

Namun, Chelsea datang dengan catatan buruk setelah mengalami kekalahan 1-3 saat bertandang ke markas Man City.

Kekalahan tersebut merupakan yang ketiga dalam delapan pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan hasil lainnya berakhir imbang tiga kali dan hanya meraih dua kemenangan.

Di sisi lain, West Ham juga tidak dalam performa terbaik, hanya meraih dua kemenangan dari sembilan laga terakhir mereka di semua ajang.

Pada pertemuan pertama kedua klub di musim ini, Chelsea meraih kemenangan meyakinkan 3-0 saat menjamu West Ham.

Adapun dalam lima pertemuan terakhir mereka, Chelsea unggul dengan 3 kemenangan, sementara West Ham baru satu kali menang, dengan satu laga berakhir seri.

Berikut ini adalah lima pertemuan terakhir antara Chelsea dan West Ham:

• 21-09-2024 - West Ham 0-3 Chelsea (Liga Inggris)
• 05-05-2024 - Chelsea 5-0 West Ham (Liga Inggris)
• 20-08-2023 - West Ham 3-1 Chelsea (Liga Inggris)
• 11-02-2023 - West Ham 1-1 Chelsea (Liga Inggris)
• 03-09-2022 - Chelsea 2-1 West Ham (Liga Inggris)

Adapun prediksi susunan pemain untuk Chelsea vs West Ham kali ini:

Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; Reece James, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moises Caicedo, Enzo Fernandez; Noni Madueke, Cole Palmer, Jadon Sancho; Nicolas Jackson.

Pelatih: Enzo Maresca

West Ham (3-4-2-1): Alphonse Areola; Aaron Wan-Bissaka, Max Kilman, K. Mavropanos; Vladimir Coufal, Edson Alvarez, Tomas Soucek, Emerson; Lucas Paqueta, Carlos Soler; Mohammed Kudus.

Pelatih: Graham Potter

MATARAM, KOMPAS.com - Tim penasihat hukum terdakwa IWAS alias Agus disabilitas angkat bicara terkait beredarnya video viral IWAS saat tengah berjoget kecil sambil berjalan santai dan mengunyah makanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Lombok Barat.

"Terkait video viral tersebut itu konteksnya bukan berarti Agus sedang bersenang-senang, konteksnya itu adalah dalam acara sesi olahraga bersama seluruh tahanan."

Demikian kata Tim penasihat hukum Agus, Donny A Sheyoputra usai sidang ketiga di Pengadilan Negeri Mataram, Senin (3/2/2025).

Donny mengatakan, hal tersebut dilakukan terdakwa Agus untuk mengisi waktu luang.

"Namanya olahraga untuk mengisi waktu daripada stres dia mencoba menikmati momen itu, bukan seolah-olah dia senang ditahan bukan itu jangan diartikan demikian," kata Donny.

Namun ternyata kejadian tersebut direkam salah satu pegawai di lapas dan tersebar hingga videonya viral.

Terkait hal ini, pihak penasihat hukum berharap kejadian ini tidak terulang kembali.

"Jadi mudah mudahan tidak terulang kembali. Jangan sampai ada video demikian karena ini bisa di-framing atau dibentuk pengertian berbeda," kata Donny.

Sebelumnya, viral video berdurasi 16 detik yang memperlihatkan terdakwa Agus disabilitas saat tengah berjalan santai sambil mengunyah makanan.

Saat itu Agus disabilitas tengah mengenakan kaus berkerah berwarna hitam.

Video diduga direkam oleh salah satu pegawai Lapas saat berada di dalam Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua saksi di sidang ketiga perkara dugaan pelecehan seksual pada sidang ketiga di PN Mataram, hari ini.

Saksi tersebut merupakan teman korban yang saat kejadian bertemu dengan korban pelapor dan terdakwa Agus disabilitas saat berada di sebelah selatan kawasan Islamic Center Kota Mataram.

Jurubicara PN Mataram, Lalu Muhammad Sandi Iramaya mengatakan, dalam persidangan tersebut IWAS masih didampingi oleh tim penasihat hukum dan petugas Dinas Sosial.

"Yang hadir hari ini adalah dua orang saksi, inisial saksi A dan Y ini adalah rekan-rekan dari korban," kata Sandi dalam keterangan pers di PN Mataram.

Kedua saksi dalam menghadiri sidang, didampingi oleh petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sidang keempat akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda pengajuan saksi dari penuntut umum.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

DEPOK, KOMPAS.com - Sebanyak 10 pengurus RT dan RW Blok A Perumahan CE di Cinere, Kota Depok, bakal melapor ke Komnas HAM dan Komisi 3 DPR RI usai divonis Pengadilan Tinggi (PT) Bandung membayar ganti rugi sebesar Rp 40 miliar ke pengembang perumahan berinisial M.

Warga Perumahan CE itu sudah bersurat ke Komnas HAM dan meminta berkonsultasi langsung.

“Kemudian kita juga mengirim surat ke Komnas HAM. Kita mengirim surat, kita juga ingin menghadap,” kata Ketua RW 06 Blok A Perumahan CE, Heru Sakidi kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sementara, permintaan untuk menghadap anggota Komisi III DPR RI saat ini sedang disiapkan warga.

“Kita juga sedang menyiapkan surat ke DPR Komisi 3, iya itu lagi persiapan,” ungkap Heru.

Heru mengatakan, laporan ke Komnas HAM dan DPR ini dibuat agar pihak-pihak tersebut ikut mengawal proses hukum kasus ini.

Terlebih, saat ini 10 warga Perumahan CE tengah menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) atas kasus tersebut, di mana gugatan diajukan pada Kamis (2/1/2025).

“Mereka pun juga enggak bisa mengganggu proses di MA, enggak boleh walaupun (mereka) pemerintah. Tapi mungkin (mereka) mau menyurati atau menghimbau atau apa gitu kan, Sesuai dengan kewenangan mereka,” jelas Heru.

Selain bersurat ke Komnas HAM dan DPR RI, warga Perumahan CE juga sudah melaporkan perkara ini ke Komisi Yudisial (KY).

Duduk perkara

Adapun perkara ini bermula perkara dari M yang berencana membangun Perumahan CGR seluas 1,6 hektare di lahan yang terbelah Kali Grogol, di antara lahan Perumahan CE (20 persen) dan Pangkalan Jati (80 persen).

Sebanyak 100 unit rumah akan dibangun di lahan tersebut.

Lalu, M meminta izin untuk membangun jembatan di antara kedua lahan dengan maksud agar akses alat berat dapat melalui Cinere.

“Tapi kita keberatan dengan penambahan penduduk yang sekian banyak kan masih akan menimbulkan banyak kesulitan (nantinya),” terang Heru.

“Nah, ini yang kita takutkan saat buka akses. Ini bukan cuma soal keamanan juga, tapi soal (kepadatan) lalu lintas dan kemudian jumlah penduduk yang akan ada di situ dan sebagainya,” sambungnya.

Adapun M mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok dengan mencantumkan nama 10 tergugat itu pada awal tahun 2024.

Putusan awal dari PN Depok tidak mengabulkan gugatan tersebut dan justru menghukum penggugat atau M untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.251.000 pada 15 Oktober 2024.

Namun, M mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian membatalkan putusan dari PN Depok, Kamis (5/12/2024).

Pengadilan Tinggi meminta tergugat membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa 75 persen dari 100 unit rumah yang akan dibangun telah terjual.

Berdasarkan barang bukti yang diserahkan M, mereka mengeklaim kehilangan pembeli akibat penundaan proyek yang disebabkan oleh perselisihan ini.

“Menghukum para Terbanding semula para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada pembanding semula penggugat sebesar Rp 40.849.382.721,50,” kutip isi putusan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan mempelajari aduan pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eks terpidana kasus Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina.

Anggota Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan, pengaduan ini akan ditangani sesuai prosedur operasi standar (SOP) dengan memberikan terlebih dahulu ke bagian pengaduan.

"Kami masukan dulu ke bidang pengaduan untuk dipelajari dulu substansinya," kata Uli saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia mengatakan, setelah dipelajari, Komnas HAM akan menentukan langkah selanjutnya apakah memanggil pihak terkait atau langsung pada rekomendasi.

Uli menyebut, keterangan terkait alasan berobat ke luar negeri Agustiani Tio juga menjadi pertimbangan Komnas HAM untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Kami pelajari dulu terkait dengan dokumen kesehatannya dan juga kami akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Agustiani yang juga eks Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengadukan pencegahan ke luar negeri yang dilakukan KPK terhadap dirinya.

Padahal, Agustiani mengaku harus menjalani pengobatan kanker pasca operasi di Guangzhou, China.

Agustiani berharap Komnas HAM bisa mengeluarkan rekomendasi agar pencegahan itu bisa dihentikan sehingga dia bisa kembali ke China.

Untuk diketahui, Agustiani sempat diperiksa kembali oleh KPK pada Senin (6/1/2025).

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikannya untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dia sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan pada Agustus 2020 dan dinyatakan terbukti bersama dengan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima uang 19.000 dollar dan 38.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Agustiani dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan narapidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, bersama rombongan pengacaranya menumpangi mobil Toyota Lexus dan Jeep Rubicon saat mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (3/2/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Agustiani menumpangi mobil Lexus tipe RX200T dengan pelat nomor B 2497 RFP.

Diketahui, RFP merupakan pelat nomor khusus yang biasa digunakan untuk pejabat Polri.

Sedangkan, pengacara Agustiani Tio, Army Mulyanto, terlihat keluar dari mobil Jeep Rubicon berwarna putih dengan pelat nomor B 1405 FCY.

Agustiani terlihat menenteng tas putih besar berisi hasil rekam medis perawatan sakit kankernya dari Guangzhou, China.

Hingga berita ini ditayangkan, Army belum menjawab pertanyaan yang diajukan Kompas.com mengenai pelat mobil yang ditumpangi Agustiani itu.

Dalam aduannya, Agustiani menginginkan agar Komnas HAM bisa menganulir pencekalan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.

Ia beralasan, pencekalan tersebut menghambat proses pengobatan kankernya karena ia harus berobat ke Guangzhou.

Eks anggota Bawaslu ini pun mempertanyakan pencekalannya itu karena ia sudah bebas murni dari hukuman dalam kasus Harun Masiku.

Menurut Agustiani, tindakan KPK tersebut tidak adil mengingat kondisi kesehatannya yang sangat memprihatinkan.

"Saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Padahal pertama, saya itu sudah bebas murni loh tanggal 23 April 2023, kemudian ditambah 1 tahun masa percobaan, 23 April 2024, dan saya sudah dinyatakan bebas," kata Agustiano.

Kalaupun memang saya melakukan kesalahan kemarin, saya sudah menjalani hukuman itu sampai dengan 29 April 2024," ujar dia sambil terisak.

Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengaku akan mempelajari pengaduan dari Agustiani.

Mereka akan bersikap profesional dengan memproses aduan sesuai prosedur dan tetap menghormati proses hukum yang sedang dijalankan KPK.

Untuk diketahui, Agustiani sempat diperiksa kembali KPK pada Senin (6/1/2025).

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani Tio Fridelina sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikannya untuk tersangka Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dia sebelumnya divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 4 bulan kurungan pada Agustus 2020, dan dinyatakan terbukti bersama dengan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima duit 19.000 dollar dan 38.350 dollar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Agustiani dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Agustiani Tio Fridelina, mantan terpidana kasus korupsi suap Harun Masiku, mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pencekalan yang menghalanginya untuk bepergian ke luar negeri.

Ia mengungkapkan bahwa pencekalan tersebut menghambat rencananya untuk berobat ke Guangzhou, China, guna mengatasi penyakit yang dideritanya sejak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Dia menceritakan bagaimana kondisinya saat ini sehingga harus berobat ke Guangzhou, China saat masa percobaan 2024.

"Saya berobat di Guangzhou, keberangkatan saya pertama ini saya diangkat rahim," kata Agustiani, di Kantor Komnas HAM pada Senin (3/2/2025).

Ia menambahkan, setelah menjalani pengobatan pertama, ia tidak dapat hadir untuk pemeriksaan kedua, yang menyebabkan munculnya polip di ususnya.

Polip tersebut harus segera ditangani untuk mencegah kemungkinan berkembang menjadi kanker.

Agustiani saat ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada 17 Februari 2025 untuk operasi.

Namun, ia khawatir pengobatan tersebut akan tertunda akibat pencekalan yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengeklaim telah memenuhi panggilan KPK meskipun dalam kondisi kesehatan yang tidak baik.

Akhirnya, pada 6 Januari 2025 dia datang dan meminta izin kepada penyidik tidak bisa hadir jika sidang digelar Februari, karena dia harus berobat.

"Saya tidak tahu kok tiba-tiba nih ada pencekalan," ungkap dia.

Agustiani mempertanyakan alasan di balik pencekalan tersebut, apakah karena keterangannya dianggap tidak sesuai dengan harapan KPK atau ada alasan lain.

Diketahui, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini telah diperiksa kembali pada 6 Januari 2025.

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, serta perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Agustiani sebelumnya divonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan pada Agustus 2020.

Ia dinyatakan terbukti bersama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima suap sebesar 19.000 dollar dan 38.350 dollar Singapura, setara dengan Rp 600 juta, dari Saeful Bahri.

Agustiani melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan praktik pemerasan yang menimpa warga negara China.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal terhadap para petugas tersebut.

Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan proses hukum yang akan diambil.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ungkap Godam dalam keterangan kepada Kompas.com, pada Senin (3/2/2025).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan pengumuman bertuliskan "No Tipping" di beberapa lokasi di bandara, yang mulai berlaku sejak 1 Februari.

Sebelumnya, media sosial X (Twitter) ramai dengan unggahan tangkapan layar yang konon berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia.

Dalam surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China menyampaikan keluhan resmi kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia.

Surat yang bertanggal 21 Januari 2025 tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah warga negara China menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan WN China

Sejumlah kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Secara total terdapat 44 kasus yang telah diselesaikan dengan Rp 32.750.000 berhasil dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," terang isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa masih banyak kasus pemerasan lainnya yang belum dilaporkan oleh warga negara China, baik karena kesibukan atau takut akan balas dendam.

Kedutaan China juga mengusulkan agar tanda-tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dipasang untuk membantu mengatasi masalah ini.

Mereka berharap perintah serupa juga dapat disampaikan kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Di sisi lain, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa keputusan untuk mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta diambil setelah menerima laporan mengenai dugaan pemerasan tersebut.

"Kami berterima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa Kementerian tidak akan mentolerir pelanggaran dalam bentuk apapun dan memastikan bahwa para pejabat yang terlibat akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.

"Saat ini, mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kami hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tutup Agus.

Sumber: nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Pengadilan Uni Eropa membuat keputusan bahwa kegagalan menangani polusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Putusan yang diumumkan, Jumat (31/1/2025), itu bakal berdampak signifikan bagi swasta dan pemerintah nasional dan regional.

Dikutip dari Edie, Senin (3/1/2025), putusan tersebut muncul setelah sekelompok warga dari wilayah Campania, Italia, mengajukan kasus hukum di pengadilan.

Alasannya, pemerintah daerah gagal menerapkan sistem pengelolaan limbah yang tepat sehingga mengakibatkan polusi tanah, air, dan udara yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Masalah itu telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Beberapa lingkungan di wilayah tersebut, yang dihuni oleh tiga juta orang, secara lokal pun sudah dikenal sebagai 'Land of Fires' karena pembuangan dan pembakaran sampah yang sembarangan.

"Dampak kesehatan lokal jelas, dari meningkatnya angka kanker dan penyakit kardiovaskular hingga penyakit pencernaan serta saluran kemih," kata ahli epidemiologi Dr. Fabrizio Bianchi mengatakan.

Sementara firma hukum lingkungan ClientEarth yang mewakili kelompok masyarakat tersebut di Pengadilan HAM Eropa mengungkapkan, kegagalan menangani polusi itu telah merusak hak warga untuk hidup (Pasal 2 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa) dan hak untuk hidup pribadi (Pasal 8).

ClientEarth menyoroti “prinsip pencegahan” dan “prinsip kehati-hatian” yang mengharuskan pihak berwenang mengambil tindakan dini guna mengatasi polusi yang dapat membahayakan masyarakat.

Putusan di Pengadilan HAM Eropa perlu dibuat bersama oleh tiga hingga 15 hakim, tergantung pada pentingnya dan kompleksitas kasus.

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para hakim tentang penafsiran Konvensi, terutama tentang bagaimana polusi lokal berbeda dari krisis iklim global, mereka mencapai kesepakatan.

Pengadilan memutuskan bahwa kegagalan pemerintah untuk menangani polusi, meskipun disebabkan oleh pihak swasta, telah melanggar hukum hak asasi manusia.

“Putusan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia kita bergantung pada lingkungan yang sehat termasuk udara, air, dan tanah yang sehat. Pemerintah harus melindungi orang-orang dari ancaman lingkungan terhadap kehidupan, tidak peduli siapa yang menyebabkannya," ungkap Pengacara ClientEarth, Malgorzata Kwiedacz-Palosz.

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyusul dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menyatakan bahwa para petugas tersebut akan menjalani pemeriksaan internal, meskipun belum ada kepastian apakah mereka akan diproses hukum lebih lanjut.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ujar Godam kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan informasi bertuliskan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara sejak 1 Februari 2025.

Dugaan pemerasan terungkap dari laporan Kedubes China

Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar surat Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia beredar luas di media sosial X (Twitter).

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 yang diunggah oleh akun @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China melaporkan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut isi surat tersebut, kasus pemerasan terhadap WN China terjadi dalam rentang waktu Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari total 44 kasus yang telah diselesaikan, sebanyak Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian isi surat tersebut.

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa kasus yang terdata hanya sebagian kecil dari insiden pemerasan yang sebenarnya terjadi.

Banyak korban tidak melaporkan kejadian serupa karena jadwal yang padat atau takut akan pembalasan di kemudian hari.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kedubes China mengusulkan pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" di area bandara.

Selain itu, mereka juga meminta agar perintah larangan memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan China, guna mencegah wisatawan menyuap petugas imigrasi.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memastikan bahwa semua pejabat yang terlibat telah dicopot dari jabatannya.

Keputusan tersebut diambil setelah kementerian menerima laporan dan data-data terkait dugaan pemerasan ini.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun, dan para pejabat yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Robertus Belarminus)