JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila Arif Rahman akhirnya angkat bicara perihal penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Arif menyebut tidak ada kaitannya antara kasus yang diproses KPK dengan Japto.

Sebab, Japto pun bukan penyelenggara negara.

"Kita tidak tahu masalahnya gitu kan. Ya tidak mengerti prosesnya, kan proses 2017. Dan kalau kita kaitkan ke ketum kan, Pak Japto kan bukan penyelenggara negara atau pejabat negara," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/2/2024) malam.

Arif mengatakan, pada intinya, Pemuda Pancasila menghormati proses yang dilakukan oleh KPK.

Dia pun meminta agar semua pihak menghormati dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Yang penting kan aspek hukumnya ya jangan lebih kuat aspek politisnya. Kan kita bicara hukum kan. Pasti kita hormati proses hukum yang berlaku lah," tuturnya.

"(Pemuda Pancasila) tidak tahu, bahwa ini ada masalah seperti ini. Kita tidak mengerti, tidak tahu," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno (JS).

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Penggeledahan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah Saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa dalam keterangannya, Rabu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa I Wayan Agus Suartama (IWAS) alias Agus disabilitas.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias menjelaskan, terdapat delapan korban dan satu saksi dalam kasus Agus disabilitas.

"Sejak 23 Januari 2025, perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis," kata Susilaningtias di kantornya, Rabu (5/2/2025).

Susilaningtias menjelaskan, perlindungan dilakukan LPSK ketika saksi dan korban menghadiri persidangan.

"Menghadapi persidangan kasus kekerasan seksual, korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK memberikan pendamping psikologi," ungkap Susilaningtias.

Hal tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan psikologi sebelum menjalani persidangan sebagai saksi dan korban.

Sementara itu, saksi dan korban tidak mengajukan restitusi kepada LPSK terkait kasus Agus disabilitas.

Sebelumnya diberitakan, Wayan Agus Suartama alias Agus disabilitas (22), terdakwa kasus dugaan pelecehan seksual, menghadapi ancaman hukuman berat.

Pada sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (16/1/2025), jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Agus dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

JPU Dina Kurniawati menyebut Agus didakwa melanggar Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain hukuman penjara, Agus juga menghadapi denda sebesar Rp300 juta.

SURABAYA, KOMPAS.com - Sidang perdanakasus perundungan siswa SMA Kristen Gloria 2 digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (5/2/2025).

Terdakwa Ivan Sugianto hadir dengan gaya rambut baru.

Jika sebelumnya Ivan selalu tampil dengan rambut klemis, kini dia tampil dengan rambut tipis seperti habis dicukur gundul.

Datang ke ruang sidang, Ivan dalam posisi tangan diborgol, mengenakan rompi tahanan berwarna merah, baju putih, dan celana hitam.

Hingga usai sidang, dia enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Dalam sidang tersebut, Ivan mendengarkan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Galih Riana Putra dari Kejaksaan Negeri Surabaya.

Ivan didakwa dengan dua dakwaan.

Pertama, Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah tentang perubahan kedua atas UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kedua, Pasal 335 KUHP Ayat (1) butir 1 KUHP.

"Terdakwa dinilai menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak," kata Galih.

Menanggapi hal itu, penasihat hukum Ivan, Billy Handiwiyanto mengaku akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan untuk membantah dakwaan jaksa.

"Kami mengajukan eksepsi Yang Mulia," kata Billy menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim Abu Achmad Sidqi Amsya.

Dalam sidang tersebut, JPU menjelaskan kronologi perundungan terhadap siswa SMA Kristen Gloria 2.

Bermula saat anak Ivan, EL, dan ditemani DEF mendatangi korban EN di SMA Kristen Gloria 2 untuk menyelesaikan suatu masalah pada Senin, 21 Oktober 2024.

Keduanya kemudian bertemu Ira Maria dan Wardanto, orang tua EN.

"EL mau menanyakan maksud perkataan EN yang menyebut EL seperti anjing pudel," kata Galih.

Singkat cerita, EL dan DEF menghubungi terdakwa Ivan.

Setibanya di lokasi kejadian, Ivan tersulut emosi dan memaksa serta mengintimidasi EN untuk meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong.

"Terdakwa lalu menyuruh EN untuk bersujud dan menggonggong dengan berkata, ‘Minta maaf! Sujud! Sujud!’ sebanyak tiga kali," kata Galih.

Karena ketakutan, EN kemudian mau bersujud di depan Ivan, EL, dan kerumunan orang.

Namun, saat ia hendak menggonggong, ayah EN berusaha membangkitkan anaknya.

"Namun tindakan orangtua korban itu dihalangi oleh terdakwa. Lalu terdakwa kemudian mengintimidasi saksi Wardanto sembari menengadah dahinya ke kepala saksi Wardanto," katanya.

Atas perbuatan terdakwa itu, berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik RS Bhayangkara Surabaya, korban EN mengalami gangguan kecemasan hingga depresi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan pelanggaran HAM, termasuk polemik pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

Dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian HAM, politikus PDI-P itu menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Padahal, Siti mengaku bahwa dirinya memiliki harapan besar terhadap Pigai yang selama ini dikenal sebagai pegiat HAM. Namun, dia merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah.

Siti juga menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar Rp 20 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan yang terlihat sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Udang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti Aisyah juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk konflik di Rempang dan pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi.

Dia mempertanyakan mengapa Natalius Pigai tidak terlihat dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti Aisyah.

Lebih lanjut, dia berharap Natalius Pigai dapat kembali menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi konkret, seperti yang dilakukan saat menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Kami ingin Pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala, mungkin ada gesekan, tetapi kami ingin melihat solusi yang lebih baik dari Kementerian HAM," ujar Siti Aisyah.

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kini memasang QR code (kode QR) khusus di konter pemeriksaan imigrasi bandara dan pelabuhan internasional utama. Tujuannya untuk menyampaikan pengaduan masyarakat.

Pengaduan yang masuk dari QR code ini akan langsung diterima dan ditindaklanjuti oleh tim dari Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi Ditjen Imigrasi.

• Kronologi 2 WNA China Diamankan Usai Viral Video Dugaan Suap Petugas Imigrasi
• Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WN China Pembuat Video Selipkan Uang Rp 500.000 di Paspor

"Apabila penumpang di bandara maupun pelabuhan melihat ada indikasi pelanggaran dalam proses pemeriksaan Imigrasi oleh petugas, atau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, silakan sampaikan pengaduan melalui QR code yang tertera di konter pemeriksaan Imigrasi. Tim kami akan melakukan pengecekan berdasarkan laporan tersebut," ujar Plt Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam lewat siaran resmi, Selasa (04/02/2025).

Meskipun demikian, kata Godam, aduan harus disampaikan dengan bertanggung jawab.

Artinya, pemohon pengaduan dapat membuktikan bahwa dirinya berada di area kedatangan atau keberangkatan pada tanggal dan waktu tersebut, apabila dimintai keterangan.

Shutterstock/scorpeow Daftar negara bebas visa bagi paspor Indonesia.

"Imigrasi tentu berusaha sebaik-baiknya untuk semakin transparan dan akuntabel dalam melayani masyarakat. Namun, kami juga harus adil dalam mengelola pengaduan," katanya.

Jangan sampai, sambungnya, fasilitas QR Code pengaduan masyarakat ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang sengaja ingin mencederai nama baik seseorang yang bertugas di tempat pemeriksaan Imigrasi.

• Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi
• Imigrasi Promosi Golden Visa Indonesia di Konferensi Internasional di Singapura

Guna meningkatkan transparansi dan integritas layanan Imigrasi di perlintasan, Ditjen Imigrasi juga mengawasi area konter pemeriksaan paspor dengan kamera CCTV.

Selain itu, di atas setiap konter dipasangkan peringatan untuk tidak memberikan tip (no tipping) dalam tiga bahasa yakni Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan Bahasa Mandarin.

Plt Dirjen Imigrasi juga mengarahkan agar penumpang yang melewati area pemeriksaan Imigrasi untuk menggunakan autogate.

"Autogate bisa digunakan oleh warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang menggunakan e-visa. Fasilitas tersebut memberikan pengalaman pemeriksaan Imigrasi yang lebih cepat dan nyaman, hanya 15-20 detik per perlintasan," pungkas Godam.

• Perpanjang Visa on Arrival, WNA Wajib Dapat Verifikasi Kantor Imigrasi
• Imigrasi Gandeng VFS Global Terbitkan Electronic Visa on Arrival, Jangkau Lebih Banyak Turis Asing

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai bahwa kehadiran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang praperadilan adalah suatu hal yang biasa.

Diketahui, Hasto menggugat KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pada perkara eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku.

“Biasa saja,” kata Ronny saat berbincang dengan Kompas.com, Rabu (5/2/2024).

Ronny mengaku tidak melihat kejanggalan dengan hadirnya Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rudi Setiawan dan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini berharap, sidang tetap berjalan dengan mengedepankan argumentasi hukum dalam pembuktian gugatan yang dilayangkan.

“Kami berharap, seperti juga harapan Yang Mulia Hakim yang mengadili persidangan ini, semoga persidangan ini dapat menjadi persidangan yang berisi perdebatan rasional, argumentatif, dan mencerahkan publik,” ujar Ronny.

“Kami sudah menyampaikan argumentasi kami tadi dalam persidangan, tentang ketidakadilan dan pelanggaran hukum acara pidana terhadap penetapan tersangka Mas Hasto dan kita akan dengar sama-sama tanggapan KPK dalam sidang besok,” katanya lagi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 09.50 Deputi Penindakan dan Dirdik KPK Asep Guntur Rahayu terlihat berada di area ruang sidang Utama PN Jakarta Selatan.

Dirdik KPK tampak mengenakan kemeja putih. Sementara, Deputi Penindakan KPK Rudi Setiawan datang mengenakan batik corak berwarna hijau. Mereka datang ketika tim pengacara Hasto tengah doorstop atau wawancara dengan awak media.

Kepada Kompas.com, Asep Guntur mengaku, hanya ingin melihat proses jalannya sidang.

Sementara itu, Deputi Penindakan KPK tampak masuk ke ruang sidang untuk memantau langsung jalannya sidang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menduga Hasto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa melalui proses penyelidikan.

“Termohon secara nyata menetapkan pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyelidikan terlebih dahulu yang seharusnya dimulai dengan surat perintah untuk penyelidikan,” kata Todung dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

Todung menyatakan, KPK tiba-tiba menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) nomor B/722/DIK.00/23/12/2024 dan B/722/DIK.00/23/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristiyanto.

Pengacara senior itu bilang, KPK seharusnya melaksanakan penyelidikan terlebih dahulu sebelum meningkatkan kasus yang tengah diusut ke tahap penyidikan.

“Penetapan tersangka atas diri pemohon ini terkesan terburu-buru karena tidak menunggu perolehan bukti-bukti dari hasil penyidikan, khususnya melalui tindakan penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam perkara yang melibatkan pemohon,” kata Todung.

“Hal ini dikonfirmasi Asep Guntur selaku Direktur Penyidikan KPK dalam konferensi pers 24 Desember 2024 yang menyatakan, ‘diperlukan waktu untuk melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada para saksi dan kami juga akan melakukan penyitaan-penyitaan’,” ucapnya.

Padahal, pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti dalam perkara mesti lebih dulu dilakukan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

“Oleh karenanya, perbuatan termohon tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan termohon dan bentuk ketidakpatuhan atau pembangkangan termohon kepada proses hukum acara pidana,” ujar Todung.

Untuk diketahui, Hasto mengajukan gugatan praperadilan untuk menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang ditetapkan oleh KPK.

KPK menduga Hasto turut menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan demi meloloskan eks kader PDI-P Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Hasto juga disangka merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang masih berstatus buron sejak tahun 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rumah Ketua Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Jalan Benda Ujung Nomor 8, Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/2/2025) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (5/2/2025) sekitar pukul 14.27 WIB, tak tampak penjagaan khusus di rumah Japto.

Hanya terlihat empat pria berpakaian sipil di pos penjagaan dekat gerbang rumah.

Adapun dari tampak depan, rumah Japto memiliki lebar sekitar 50 meter. Terdapat dua gerbang dengan lebar 3 meter dan tinggi sekitar 1,5 meter di sisi depan.

Terdapat patung Gupala setinggi 1 meter di masing-masing gerbang itu.

Di balik gerbang besar tersebut, terlihat sebuah jalan beraspal yang menghubungkan ke bagian dalam rumah. Tampak dua mobil berwarna hitam terparkir di jalan itu.

Sementara, di kanan dan kiri jalan terdapat taman yang terhampar memanjang.

Beberapa orang tampak lalu lalang di sekitar taman. Beberapa lagi tengah menyapu dan membersihkan taman.

Kompas.com sudah berupaya untuk meminta keterangan dari para penjaga rumah Japto. Salah satu dari mereka membenarkan bahwa rumah itu merupakan kediaman Japto.

Akan tetapi, Kompas.com tidak bisa meminta keterangan lebih lanjut sebab diusir oleh para penjaga rumah tersebut.

Tetangga di dekat rumah Japto juga enggan berkomentar terkait keseharian Japto bersama para tetangga.

Sebelumnya, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) pada Selasa (5/2/2025) malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, penggeledahan tersebut terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar, ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa, dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

"Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW," sambung dia.

Namun, KPK masih merahasiakan peran Japto dalam kasus korupsi Rita Widyasari.

Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik.

"11 Ranmor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Nasdem Tonny Tesar meminta agar Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) ikut mengawal proyek strategis nasional (PSN) food estate di Merauke.

Keterlibatan dan kehadiran Kementerian HAM diperlukan agar pembangunan PSN tersebut tidak melanggar atau mengabaikan hak warga setempat.

“Masalah PSN di Merauke kita tahu bahwa kita semua mendukung program Bapak Presiden untuk membangun pusat pangan nasional di Papua, di Merauke,” ujar Tony dalam rapat kerja bersama Kementerian HAM, Rabu (5/2/2025).

“Tetapi jangan sampai terjadi kejadian yang sama, jangan di Kalimantan misalnya yang sekian ribu hektar dibuka tapi tidak ada hasilnya,” katanya lagi.

Tonny pun mendorong agar Menteri HAM Natalius Pigai untuk benar-benar mengawasi pembangunan PSN tersebut, sehingga prosesnya tidak merugikan dan mempersulit warga setempat menjalani kehidupan.

“Di Papua juga begitu, hutan merupakan mama dari orang Papua yang hidupnya, makanannya dari hutan. Jangan rusak begitu saja, kemudian hak-hak mereka terabaikan atau terpingkirkan dan kemudian mereka hilang dari hutan yang biasa ambil untuk makan,” ujar Tonny.

Sementara itu, Pigai memastikan bahwa Kementerian HAM akan meningkatkan pendampingan dalam pembangunan PSN agar setiap prosesnya berbasis pada HAM dan kelestarian lingkungan.

“Dalam aspek proyek pembangunan apa pun dalam skala yang besar maupun industri-industri yang dibangun tentu harus mempertahankan kelestarian lingkungan,” kata Pigai.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah menyosialisasikan proyek lumbung pangan nasional atau food estate di Merauke, Papua Selatan.

Komandan Satgas BKO Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani bahkan mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Merauke pada 12 September 2024.

Di hadapan warga, Ahmad Rizal menegaskan bahwa program 1 juta hektar sawah ini merupakan program strategis nasional.

"Pembangunan 1 juta hektar sawah di Merauke adalah program strategis nasional dan bukan merupakan investasi atau proyek swasta karena semua dibiayai dan dikerjakan atas nama negara," kata Ahmad Rizal.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk ketika itu menegaskan pembangunan 2 juta hektar lumbung pangan atau food estate di Merauke, Papua Selatan, bertujuan untuk kebaikan masyarakat.

"Itu juga toh kebaikannya untuk masyarakat juga kan begitu," katanya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 20 Desember 2024.

Ribka menyebut, food estate dijalankan untuk ketahanan pangan nasional dan pasti akan berdampak pada masyarakat setempat.

Namun, dia tidak memungkiri bahwa ada masyarakat yang terdampak pembangunan food estate. Hal ini terjadi karena hak wilayah adat mereka berubah menjadi ladang tanam.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ribka mengatakan, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah akan membuka dialog dengan masyarakat setempat.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa proyek food estate berpotensi menghilangkan hak tanah warga setempat.

Oleh karena itu, Komnas HAM meminta adanya dialog yang lebih mendalam antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan seluas 2 juta hektar itu.

KOMPAS.com - Ketua Ormas Pemuda PancasilaJapto Soerjosoemarno menjadi perbincangan setelahnya digeledah KPK pada Selasa (5/2/2025) malam.

Mencuatnya nama Ketua Umum Pemuda Pancasila di tengah kasus korupsi yang diselidiki KPK membuat sosoknya menjadi sorotan di masyarakat.

Dilansir dari Kompas. tv, Japto Soerjosoemarno adalah tokoh Indonesia yang lahir di Surakarta, 16 Desember 1949 dan memiliki darah ningrat.

Japto Soerjosoemarno merupakan anak pasangan Mayor Jenderal (Pun) Ir. KPH (Kanjeng Pangeran Haryo) Soetarjo Soerjosoemano dan Dollu Zegeroius, yang merupakan keturunan Belanda.

Japto Soerjosoemarno merupakan adik kandung dari aktris Kanjeng Raden Ayu Soemarini Soerjosoemarno alias Marini.

Sejarah karier Japto Soerjosoemarno di dunia politik terbilang cukup panjang.

Dia menjadi satu-satunya tokoh utama ormas Pemuda Pancasila dan telah menjabat sebagai ketua umum selama 30 tahun.

Nama Japto Soerjosoemarno ditetapkan dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila III yang digelar di Cibubur tahun 1981.

Pun hingga Musyawarah Besar IX tahun 2014 di Malang digelar, Japto Soerjosoemarno masih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila.

Selain ormas Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno juga aktif di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI).

Nama Japto Soerjosoemarno juga tercatat menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Patriot.

Menelisik kehidupan pribadinya, Japto memiliki seorang istri Bernama Retno Suciati.

Dari pernikahan tersebut, Japto dan Retno dikaruniai tiga orang anak.

Salah satu putranya yang bernama Raden Mas Sahid Abishalom Benninu Nugroho Noyosatwiko Soerjosoemarno menikah dengan aktris Tanah Air, Yasmine Wildblood.

Japto Soerjosoemarno juga dikenal sebagai sosok penyayang binatang. Namun, di sisi lain, Japto juga seorang pemburu andal.

Dia memiliki tropi dari Big Five Afrika dan koleksi binatang yang diawetkan.

Rumah Japto Digeledah KPK Terkait Kasus Rita Widyasari

Sebelumnya diberitakan, KPK melakukan penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Penggeledahan rumah Ketua Pemuda Pancasila tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.

"Benar ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah Saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," kata Tessa dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Dalam penggeledahan itu, KPK menyita 11 unit mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik.

"11 kendaraan bermotor roda empat (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Tessa.

Dilansir dari Kompas.com, penggeledahan rumah Japto Soerjosoemarno dilakukan KPK terkait kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

Sebelumnya, KPK menyebut mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.

Sumber:
kompas.tv
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) di Jakarta Selatan pada Selasa (5/2/2025) malam.

Dilansir dari Kompas.com (5/2/2025), penggeledahan ini terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Benar, ada kegiatan penggeledahan perkara tersangka RW (Kukar) di rumah saudara JS di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/01, Ciganjur, Jagakarsa, Jaksel," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Rabu (5/2/2025).

Tessa menegaskan bahwa dasar penggeledahan ini tetap merujuk pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari. "Dasar geledahnya sama. Menggunakan Sprindik Gratifikasi RW," tambahnya.

KPK Sita 11 Mobil dan Barang Bukti Elektronik

Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyita berbagai aset berharga, termasuk 11 unit mobil, uang tunai dalam mata uang rupiah dan valuta asing, dokumen, serta barang bukti elektronik.

"11 ranmor roda 4 (mobil), uang rupiah dan valas, dokumen, dan BBE (barang bukti elektronik)," ujar Tessa.

Meskipun demikian, hingga kini KPK masih belum mengungkapkan secara rinci peran Japto Soerjosoemarno dalam kasus gratifikasi yang menjerat Rita Widyasari.

Sebelumnya, KPK mengungkap bahwa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, diduga menerima jatah gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 juta dolar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batu bara.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa nilai gratifikasi tersebut berasal dari perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).

Menurut Asep, aliran uang hasil gratifikasi tersebut tengah didalami oleh penyidik KPK.
Sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Rita Widyasari, KPK terus menelusuri aliran dana ke berbagai pihak.

“KPK akan menelusuri ke mana pun aliran uang hasil korupsi. Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis,” ujar Asep.

Salah satu pihak yang turut diperiksa dalam kasus ini adalah pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Kalimantan Timur, Said Amin (SA).

“Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutup Asep.

Kasus ini masih terus dikembangkan oleh KPK, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aliran dana hasil gratifikasi tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Rumah Ketua PP Japto Soerjosoemarno Digeledah KPK Terkait Kasus Rita Widyasari, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Ketua Umum (Ketum) Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno, Rabu (5/2/2025).

Lokasi penggeledahan berada di Jalan Benda Ujung Nomor 8 RT 10/RW 01, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika mengatakan, penyidik menyita beberapa barang setelah menggeledah kediaman Japto.

Barang yang disita penyidik adalah uang Rupiah, valuta asing (valas), dokumen, barang bukti elektronik, dan sebelas mobil.

“Benar, ada kegiatan penggeledahan,” ujar Tessa dikutip dari Antara, Rabu (5/2/2025).

Alasan KPK geledah rumah Japto Soerjosoemarno

Tessa menjelaskan, penyidik melakukan penggeledahan di rumah Japto terkait kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.

Dasar KPK mendatangi kediaman Japto adalah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) kasus Rita.

Meski begitu, Tessa belum bisa mengungkap peran Ketum Pemuda Pancasila tersebut dalam kasus gratifikasi Rita.

“Belum bisa diungkap saat ini, Dasar geledahnya sama. Menggunakan sprindik gratifikasi RW (Rita Widyasari),” ujar Tessa dikutip dari Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Sebelum mendatangi rumah Japto, penyidik sudah menggeledah rumah eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, Selasa (4/2/2025).

Penyidik menyita barang bukti elektronik, uang dalam pecahan Rupiah dan asing, tas, serta jam setelah menggeledah kediaman Ahmad Ali.

Meski begitu, Tessa tidak mengungkap keterkaitan politikus Nasdem tersebut dengan kasus yang menjerat Rita.

Ia hanya menyampaikan, dasar penyidik melakukan penggeledahan adalah Sprindik perkara gratifikasi Rita.

“Kalau surat perintah penyidikannya atau dasar geledahnya itu menggunakan (dugaan) tindak pidana korupsi gratifikasi metrik ton, bukan yang TPPU (tindak pidana pencucian uang),” jelas Tessa dikutip dari Antara, Selasa (4/2/2025).

KPK sedang dalami kasus gratifikasi Rita Widyasari

Penggeledahan rumah Japto dan Ahmad Ali terjadi di tengah upaya KPK melakukan pengembangan kasus gratifikasi yang menyandung Rita.

Dalam kasus tersebut, Rita disebut menerima jatah 3,3 sampai 4 dollar AS untuk setiap metrik ton batu bara dari perusahaan tambang.

Hingga saat ini, Rita masih menjalani vonis sepuluh tahun penjara sejak dijatuhi hukuman pada 2017.

Selain dijatuhi hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 600.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Ia dihukum karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp 110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Selain kasus gratifikasi, lembaga anti-rasuah juga mendalami tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret nama Rita.

Hingga saat ini, KPK sudah menyita lima bidang tanah dengan total luas mencapai ribuan meter persegi dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Dilansir dari Antara, Selasa (4/2/2025), sebagian besar barang sitaan telah dititipkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur.

Sementara itu, beberapa barang bukti lainnya ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur untuk perawatan.

Dari berbagai barang yang disita, KPK akan mendalami asal-usul aset yang dimiliki Rita.

Hal tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan dan bakal dirampas sebagai asset recovery atau pemulihan keuangan negara melalui prosedur pengadilan.