KOMPAS.com - Artis Korea Selatan, Ham So Won, dan mantan suaminya, Jin Hua, tetap kompak meski mereka telah bercerai.

Pada 25 Februari, Ham So Won mengunggah fotonya dengan pria asal Tiongkok ini di Instagram story miliknya.

Keduanya terlihat duduk bersama di sebuah kafe di Vietnam.

"Siapa ini? Ini mantan suamiku, Jin Hua. Dia datang ke Ho Chi Minh untuk menghadiri upacara wisuda Hyejung. Aku akan mengunggah foto wisudanya setelah makan siang," tulis Ham So Won dalam keterangan unggahannya, dikutip Kompas.com dari Koreaboo, Rabu (26/2/2025).

Sebelumnya, Ham So Won menikah dengan Jin Hua pada 2018.

Keduanya dikaruniai seorang putri bernama Hyejung pada tahun yang sama.

Setelah mengumumkan perceraian mereka pada tahun 2022, Ham So Won dan Jin Hua tetap hidup bersama.

Keduanya kemudian benar-benar berpisah setelah mengumumkan bahwa mereka telah putus sepenuhnya tahun lalu.

Namun, dengan pembaruan foto ini, banyak netizen yang penasaran apakah hubungan Ham So Won dan Jin Hua ada perubahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kembali diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hasto mengatakan, dirinya dalam kondisi baik setelah menjalani penahanan sebagai tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto juga mengaku diterima sangat baik oleh para tahanan di Rutan KPK.

"Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga merah putih," ujarnya lagi.

Hasto mengatakan, hidupnya menjadi lebih tertib karena rutin berolahraga pada pagi hari bersama warga binaan di Rutan KPK lainnya.

"Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib," katanya.

Terakhir, Hasto mengimbau agar seluruh kader PDIP hingga simpatisan tetap tenang dan menjaga marwah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota pesan saya, tetap tenang, jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarnoputri marwahnya dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK usai menjalani pemeriksaan pada 20 Februari 2025.

Dia ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Hasto merupakan tersangka kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, dan perintangan penyidikan.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI menjamin bakal memproses hukum terkait insiden yang terjadi di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2/2025) malam.

Diketahui, sekelompok anggota TNI diduga menyerang Mapolres Tarakan dan menyebabkan sejumlah anggota Polres luka-luka serta beberapa fasilitas rusak.

"TNI menegaskan bahwa proses hukum akan ditegakkan terkait insiden di Mapolres Tarakan," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, kepada Kompas.com, Rabu (26/2/2025).

Hariyanto menyebut, kasus ini sudah ditangani oleh Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman, Mayjen Rudy Rachmat Nugraha.

Mayjen Rudy disebut turun langsung bersama Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, menangani kasus ini.

"Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, bersama Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, telah turun langsung untuk memastikan situasi terkendali," ucap Kapuspen.

Kapuspen kemudian menyinggung pernyataan Pangdam VI/Mulawarman yang menyebut TNI bakal memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

Di lain sisi, kata dia, Pangdam menjamin soliditas TNI-Polri tetap terjaga.

Diberitakan sebelumnya, insiden penyerangan terhadap markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (24/2/2025) malam, diduga berawal dari perselisihan antara oknum anggota TNI dan Polri di sebuah kafe dua hari sebelumnya.

Akibat penyerangan tersebut, lima anggota kepolisian mengalami luka-luka, sementara sejumlah fasilitas kantor rusak parah.

Ketegangan bermula pada Sabtu (22/2/2025) malam di Pot Cafe, ketika Pratu Riski Sanjaya, anggota Yonif 614/Rjp, terlibat cekcok dengan Bripda Pay dari Polres Tarakan.

Insiden tersebut memanas hingga berujung pada adu fisik, yang kemudian melibatkan beberapa anggota polisi lainnya.

KASUS dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun, serta kasus megakorupsi timah yang belakangan viral dengan estimasi kerugian mencapai Rp 271 triliun, apakah sinyal betapa buruknya sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia atau tanda kebangkitan pemberantasan korupsi di negara kita?

Angka-angka ini bukan sekadar bombastis secara statistik; ini adalah bukti nyata bahwa sumber daya negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dijarah oleh segelintir elite yang memanfaatkan celah dalam sistem.

Janji pemberantasan korupsi selalu menjadi retorika klasik dalam setiap rezim. Namun, realitasnya berbicara lain.

Hingga kini, tidak ada satu pun tindakan konkret yang menunjukkan keberanian politik yang sesungguhnya dalam membongkar mafia korupsi di Indonesia.

Justru yang terlihat adalah mengemukanya kasus-kasus korupsi besar (mega korupsi) dan pelemahan sistematis terhadap lembaga-lembaga antikorupsi, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membersihkan negara dari penyakit ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dulu digdaya, kini seakan menjadi "macan ompong" setelah mengalami berbagai intervensi politik dan revisi UU KPK pada 2019 yang mereduksi independensinya.

Sementara itu, para koruptor besar tetap melenggang, mungkin hanya perlu “beristirahat” sebentar di balik jeruji sebelum kembali menikmati kemewahan hidup.

Apakah ini yang dimaksud dengan efek jera?

Banyaknya kasus korupsi berskala besar yang terus bermunculan mengindikasikan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia tidak cukup memberikan efek jera.

Lihat saja bagaimana korupsi di sektor energi dan sumber daya alam terus berulang. Skandal Pertamina dan timah (mungkin) hanyalah puncak gunung es dari masalah yang lebih mendalam, yakni adanya kongkalikong antara birokrat, politisi, dan pengusaha dalam mengakali sistem demi kepentingan pribadi.

Situasi ini semakin diperparah dengan lemahnya pengawasan di sektor strategis dan budaya impunitas yang masih kental.

Tidak heran jika Transparency International mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan di angka 34 pada tahun 2023, jauh tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (47) dan Singapura (83).

Dampak dari maraknya korupsi bukan hanya pada defisit keuangan negara, tetapi juga pada kepercayaan investor.

Indonesia berambisi menjadi negara tujuan investasi, tetapi bagaimana mungkin para investor percaya pada negara yang sistem hukumnya dapat dibeli?

Dalam laporan Bank Dunia, korupsi disebut sebagai salah satu faktor utama yang menghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

Kepercayaan internasional terhadap sistem ekonomi kita tergerus akibat ketidakpastian hukum dan maraknya skandal korupsi.

Jika situasi ini terus dibiarkan, maka jangan heran jika Indonesia semakin terpuruk dalam daftar negara-negara dengan risiko investasi tinggi.

Tidak ada cara lain selain melakukan upaya luar biasa untuk menyelesaikan persoalan korupsi yang sudah gila-gilaan ini.

Pemerintah tidak cukup hanya dengan pidato bombastis, tetapi harus berani melakukan reformasi sistem hukum yang tegas, memperkuat kembali KPK dan lembaga penegakan hukum kita, dan menutup semua celah yang memungkinkan praktik korupsi terjadi.

Selain itu, hukuman bagi koruptor harus benar-benar memberi efek jera, termasuk menyita seluruh aset yang diperoleh dari hasil korupsi (undang-undang perampasan aset) dan memastikan mereka tidak bisa lagi mengakses jabatan publik.

Jika perlu, kita adopsi model hukuman berat seperti di China, bukan sekadar hukuman ringan dengan fasilitas istimewa (ilusi negara hukum).

Sejarawan dan filsuf kontemporer Yuval Noah Harari, dengan tegas menyatakan bahwa "Korupsi modern tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi telah menjadi sistem yang terstruktur dalam politik dan ekonomi".

Ini adalah cerminan nyata dari kondisi di Indonesia, di mana skandal demi skandal bukan hanya melibatkan oknum, tetapi merupakan produk dari sistem yang memungkinkan praktik tersebut berulang kali terjadi.

Kasus mega korupsi seperti tata kelola minyak mentah, tambang timah, hingga penyalahgunaan dana bansos menunjukkan bahwa korupsi telah berakar begitu dalam di berbagai sektor strategis negara.

Indonesia berada di persimpangan jalan: menjadi negara dengan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan, atau terus terjebak dalam lingkaran korupsi yang membuatnya menjadi negara gagal.

Jika pemerintah masih setengah hati dalam bertindak, maka bukan tidak mungkin di masa depan kita akan kehilangan kepercayaan tidak hanya dari masyarakat sendiri, tetapi juga dari dunia internasional.

Harga yang terlalu mahal untuk negara yang bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi global (Indonesia Emas).

Tanpa tindakan luar biasa, Indonesia bukan hanya berisiko kehilangan investasi asing dan kepercayaan global, tetapi juga akan terus terjebak dalam siklus kemunduran yang mengancam masa depan generasi mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan kurikulum wajib militer untuk mendidik siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar inisiatif Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perlu payung hukum dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan oleh Praktisi Pendidikan, Idris Apandi (44) kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Idris mengatakan, rencana Dedi tersebut merupakan hal baik yang bisa menjadi sarana untuk orangtua dan sekolah untuk membangun karakter siswa.

“Tinggal nanti teknisnya harus diatur secara jelas antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat /Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dengan mitra, misalnya TNI,” ujar Idris.

Idris menambahkan, payung hukum untuk penerapan kurikulum wajib militer tersebut bisa berbentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah, dan lainnya.

Peraturan tersebut nantinya menjadi dasar hukum terkait mekanisme penerapan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA.

“Kegiatan "wajib militer" yang digagas oleh KDM bisa diintegrasikan ke dalam Pendidikan Bela Negara sebagaimana yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya point ‘Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib’,” tambah Idris.

Idris menilai rencana Gubernur Jawa Barat menerapkan kurikulum wajib militer untuk siswa SMA yang terlibat tawuran dan balap liar dalam jangka pendek akan cukup efektif untuk menangani persoalan tersebut.

Ia mengingatkan, pembentukan karakter siswa untuk pencegahan fenomena kenakalan pelajar harus melalui proses pendidikan.

"Untuk jangka pendek mungkin saja cukup efektif, tapi untuk jangka panjang, pembentukan karakter bela negara harus melalui proses pendidikan," ujar Idris.

Ia menambahkan, kurikulum wajib militer bisa diintegrasikan dengan mata pelajaran yang relevan seperti PPKN jika ingin diikuti seluruh siswa jenjang SMA. Menurutnya, integrasi tersebut bersifat preventif dan bukan penanganan.

"Di sekolah pun ada ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan. Ini pun bisa jadi sarana pendidikan bela negara," pungkas pria yang pernah menjabat anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024.

Idris mengatakan, kasus kenakalan pelajar seperti tawuran dan balap liar saat ini telah menjurus ke tindakan kriminalitas. Ia menyebutkan, kasus-kasus tersebut berdampak buruk terhadap karakter peserta didik dan bahkan menyebabkan cacat sampai meninggal dunia.

“Kang Dedi Mulyadi memunculkan gagasan akan memberlakukan "wajib militer" bagi anak SMA/SMK yang terlibat geng motor dan tawuran. Mungkin tujuannya untuk mendisiplinkan murid/ pelaku. Hal ini juga sebagai bagian dari pendidikan karakter sehingga kasus geng motor dan tawuran bisa ditekan seminimal mungkin," kata Idris.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya sebagai salah satu bentuk penanganan fenomena tawuran pelajar dan balap liar.

"Dan saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan bahwa masih ada kelompok Suku Bajo di wilayah perbatasan Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless.

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, menjelaskan bahwa kelompok masyarakat itu menetap di perairan Kabupaten Berau, tepatnya di Kecamatan Tanjung Batu.

Namun, hingga kini kelompok Suku Bajo tersebut belum memiliki status kewarganegaraan yang jelas.

Malaysia dan Filipina pun tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya.

“Masih adanya Manusia Perahu (Suku Bajo) yang menetap di perairan Kabupaten Berau (Kecamatan Tanjung Batu),” ujar Syahrioma dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

“Dari data yang kami miliki, mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Malaysia juga tidak mengakui, dan Filipina juga tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Saat ini, belum ditemukan solusi," sambungnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, pun mempertanyakan penyebab utama tidak adanya status kewarganegaraan kelompok Suku Bajo tersebut.

"Kalau Suku Bajo, kan, artinya jelas kita ini orang Indonesia. Tapi mereka tidak diakui negara Filipina dan juga warga negara Malaysia. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Saya kira ini perlu menjadi perhatian juga. Jangan sampai orang Indonesia tidak diakui di Indonesia, tidak diakui di mana-mana," ujarnya.

Andreas bahkan menyoroti aspek hak politik kelompok tersebut, terutama terkait partisipasi mereka dalam pemilu.

"Waktu pemilu, mereka nyoblos apa enggak?" tanya Hugo.

Meski begitu, Hugo mengakui minimnya infrastruktur serta isu mengenai kewarganegaraan masih menjadi tantangan di wilayah perbatasan.

"Terasa betul daerah ini tidak mudah. Dengan keterbatasan, kita tahu ini tidak mudah, tapi infrastruktur pendukungnya sangat minim, Pak Dirjen," kata Andreas.

Dia pun meminta Imigrasi agar tetap berupaya mencari solusi, dan kemudian memberikan penjelasan lebih perinci mengenai status kelompok ini dalam laporan tertulis.

“Saya kira Kakanwil perlu penjelasan tertulis itu, dan saya kira perlu perhatian kita juga. Jangan sampai ada saudara kita tidak berkewarganegaraan, kasihan juga,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Bali, Parlindungan, mengungkapkan bahwa banyak warga negara (WN) Rusia dan Ukraina yang tinggal di Pulau Dewata karena tidak bisa pulang.

Para WN asing tersebut bertahan hingga menghadapi masalah izin tinggal di Indonesia, karena tidak dapat kembali ke negara asalnya akibat perang yang berkecamuk.

"Memang setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded di Bali. Ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan perilaku yang berujung pada tindak pidana di masyarakat," ujar Parlindungan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Selain pelanggaran hukum, kata Parlindungan, Imigrasi juga menemukan maraknya investasi fiktif yang dilakukan oleh WN asing, terutama dari Rusia dan Ukraina.

Berdasarkan temuan Imigrasi Bali, banyak di antara mereka yang menjalankan bisnis dengan nilai investasi yang tidak sesuai ketentuan.

"Kemarin, di bawah pimpinan Plt Dirjen, Dirwasdag, dan Dirintel, Dirjen Imigrasi sudah melakukan operasi penertiban. Banyak ditemukan pelanggaran, terutama terkait investasi fiktif," ungkap Parlindungan.

Parlindungan menerangkan bahwa, berdasarkan aturan yang berlaku, investasi oleh orang asing di Indonesia seharusnya memiliki nilai minimal Rp 10 miliar.

Namun, dari hasil kerja sama antara Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Dirwardaskim) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), ditemukan sejumlah bisnis yang nilai investasinya diragukan.

“Kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno sebagai saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Pemeriksaan Japto bertujuan untuk melengkapi berkas perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

"Benar akan diperiksa besok. Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya. Jadi, ditunggu saja kehadirannya, hadir apa enggak besok itu," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Selain Japto, Asep mengatakan, penyidik juga memanggil Wakil Ketua Umum PP Ahmad Ali sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"Kemudian terkait AA, lusa. Nah, itu juga sama. Jadi, tinggal ditunggu besok sama lusa," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil dari penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa malam.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, belasan mobil yang disita berasal dari berbagai merek, mulai dari Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, hingga Mercedes Benz.

"Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis, di antaranya Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki," kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

Tessa mengatakan, KPK juga menyita uang senilai Rp 56 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas), dokumen, dan barang bukti elektronik.

Ia menjelaskan, penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan dan asset recovery dalam kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari (RW).

"Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka aset recovery. Jadi, aset recovery-nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa rencana memlangkan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Yusril mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," kata Yusril di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril juga mengatakan, pemerintah belum bisa berbuat banyak terhadap perkara Reynhard.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman selama 30 tahun penjara.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orang tua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan, pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang mempertanyakan kebijakan amnesti yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu warga binaan, Farhan, menyampaikan pertanyaannya itu pada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto.

"Saya mendengar beberapa waktu lalu, dari Bapak Presiden melakukan suatu yang namanya amnesti. Apakah memang amnesti itu hanya untuk dikategorikan beberapa tindak pidana saja?" kata Farhan pada Selasa (25/2/2025).

Farhan juga menanyakan apakah warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana lain dapat memperoleh amnesti dari Presiden.

"Dan bagaimana dengan tindak pidana lainnya? Yang memang akan bisa menimbulkan tindak kecemburuan di antara satu sama lain, seperti itu saja mungkin, Pak Menteri," tambahnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Agus Andrianto menegaskan, tidak semua narapidana berhak mendapatkan amnesti.

"Enggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tindak pidana bandar narkoba diberikan amnesti, marah nanti masyarakat," ujar Agus.

Agus juga menjelaskan, untuk penyalahgunaan narkoba, narapidana diwajibkan menjalani rehabilitasi agar bisa memperoleh amnesti.

"Pencandu dan penyalahguna narkoba itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian, yang ibu hamil," ungkap Agus.

Ia melanjutkan penjelasannya mengenai kriteria lain yang berhak mendapatkan amnesti.

"Menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke Rutan atau Lapas, dan ternyata dia hamil, itu yang hamil itu yang diberikan amnesti," kata Agus.

Selain itu, Agus menjelaskan, narapidana yang sedang merawat anak di bawah usia tiga tahun juga akan diberikan amnesti.

"Kemudian ada lansia di atas 70 tahun dan sakit juga yang akan mendapatkan amnesti," ujarnya.

Agus menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan.

"Artinya mohon maaf memang, tidak bisa semua diberikan atau diajukan amnesti dari Bapak Presiden. Sampai sekarang pun belum tuntas, karena masih harus dilakukan assessment," ucap Agus.

Seperti diketahui, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

Selain atas pertimbangan kemanusiaan, amnesti diberikan untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mantan anggota kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI), Encep Nurjaman alias Riduan Isamuddin alias Hambali, dalam waktu dekat akan diadili di Pengadilan Militer Amerika Serikat.

"Kasusnya Hambali yang kami dengar kabar dalam waktu dekat ini akan diadili oleh pihak militer Amerika Serikat," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, pada Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri nantinya hanya bisa memantau proses hukumnya guna memastikan persidangan berjalan sesuai kaedah hukum.

Karenanya, ia menyatakan bahwa rencana pemulangan Hambali masih terlalu jauh.

"Jadi, untuk bicara mengenai pemulangan, saya kira masih terlalu jauh ya. Karena proses peradilannya pun baru akan dimulai oleh pihak Amerika Serikat," ujar dia.

Sebelumnya, Yusril mengatakan, pemerintah Indonesia mewacanakan bakal mengembalikan Hambali dari penjara militer AS di Teluk Guantanamo.

Sebab, pemerintah tidak hanya mengurusi narapidana asing di Indonesia, tetapi juga warga Indonesia yang ditahan di luar negeri.

"Kita juga concern dengan seorang warga negara Indonesia atau WNI yang mungkin saya masih ingat namanya Hambali, yang terlibat dalam kasus bom Bali pada tahun 2002," kata Yusril, usai mengikuti acara Ikatan Wartawan Hukum di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Yusril menjelaskan bahwa terdakwa bom Bali itu pernah menjadi buron pada 2002.

Namun, Hambali ditangkap oleh pemerintah Pakistan.

Meski ditangkap oleh Pemerintah Pakistan, Hambali ditahan di Guantanamo atas permintaan Pemerintahan Amerika Serikat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapasitas Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang di Jatinegara, Jakarta Timur semakin sesak. Jumlah kapasitas rutan tersebut idealnya 1.100 tapi diisi 3.465 warga binaan.

"Kapasitasnya 1.100 penghuni, isinya 3.465 penghuni. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya," ungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Rutan Kelas 1 Cipinang, Selasa (25/2/2025).

Menurut Agus, ada sekitar 1.900 warga binaan yang massa hukuman dibawah satu tahun bisa mengajukan bebas bersyarat. Sehingga sebelum bebas bisa mendapatkan cuti bersyarat.

"Sudah hampir 1.900 orang, sudah tinggal dibawah satu tahun apabila memang sudah melampaui masa dua per tiga hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat," tutur Agus.

Selain itu, Agus juga akan mengadakan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan untuk warga binaan yang sudah memenuhi syarat.

Mereka akan dilatih peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian. Pelatihan tersebut direncanakan mulai pada bulan Juli.

"Kemudian balai latihan kerja menjahit," tutur Agus.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, makan bersama Warga Binaan di Rutan Kelas I Cipinang, Selasa siang.

Agus juga menyapa langsung Warga Binaaan dan mengajak berdiskusi, membuka ruang kepada mereka untuk menanyakan isu apa saja.

“Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri, dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat," katanya, Selasa.