MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan kepada 493 kepala daerah yang ikut dalam orientasi (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang untuk menegakkan HAM di daerah mereka masing-masing.

Dia mengatakan, penguatan dan penegakan HAM adalah poin pertama dalam Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

"Jadi, kalau Bapak tidak melaksanakan HAM di daerah maka Bapak menentang (Astacita) nomor satu," ujar Pigai saat menjadi pembicara pada Retreat Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai mengatakan, tiga program prioritas yang perlu diperhatikan oleh para kepala daerah dalam menjalankan HAM, yakni pengarusutamaan HAM, pemajuan HAM, dan penegakan HAM.

Dia menyebutkan, pengarusutamaan HAM dapat dilakukan dengan memahami nilai-nilai kemanusiaan saat menyusun kebijakan daerah.

Menurut Pigai, dengan menyusun kebijakan daerah yang berpatokan pada hak asasi manusia, maka pimpinan daerah tersebut sudah memberikan program prioritas HAM.

Kebijakan yang dimaksud seperti membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengurusi HAM hingga pendanaannya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan kekuatan penuh terhadap sektor HAM. Hal ini menjadi dukungan penting dalam melaksanakan program prioritas yang telah disusun.

Oleh sebab itu, Kementerian HAM juga akan rutin menggelar Rapat Koordinasi HAM Nasional sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selain itu, Natalius Pigai juga menargetkan semua aparatur sipil negara (ASN) dan semua warga bisa mendapatkan pemahaman HAM yang benar.

"Sampai 2025 diperkirakan rata-rata, 10 juta diperkirakan, diperkirakan 2028 itu 20 juta penduduk harus dapat pendidikan HAM," katanya.

PELUNCURAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025, seharusnya menjadi tonggak baru dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

Dengan ambisi mengelola aset lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, Danantara digadang-gadang sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah menjanjikan bahwa badan ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara, sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan BUMN.

Namun, hanya dalam hitungan hari setelah peresmian tersebut, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi besar di tubuh PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas reformasi struktural dan integritas tata kelola BUMN di Indonesia.

Kasus korupsi sebesar ini terungkap di tengah upaya modernisasi dan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah.

Terungkapnya kasus korupsi ini menimbulkan disonansi kognitif dalam masyarakat. Harapan publik yang tinggi terhadap peningkatan tata kelola BUMN pasca-peluncuran Danantara bertabrakan dengan realitas yang menunjukkan masih maraknya praktik korupsi di institusi negara.

Fenomena ini menegaskan bahwa perubahan struktural semata tidak cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diiringi dengan perubahan budaya dan komitmen kolektif dalam menjalankan prinsip tata kelola yang bersih.

Kekecewaan ini berpotensi memperkuat sinisme sosial, di mana masyarakat semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Ketika kasus besar seperti ini kembali mencuat, publik semakin percaya bahwa reformasi yang digaungkan pemerintah hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap BUMN dan pemerintah menjadi semakin rapuh, yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi negara di mata rakyat.

Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan struktural seperti pembentukan Danantara tidak otomatis menghilangkan masalah mendasar yang telah mengakar lama, yaitu korupsi sistemik dalam BUMN.

Reformasi yang dilakukan sering kali hanya sebatas perubahan pada bentuk organisasi, tetapi tidak menyentuh aspek fundamental seperti penguatan integritas individu yang terlibat di dalamnya.

Tanpa reformasi budaya kerja yang serius, mekanisme baru justru dapat menjadi instrumen baru bagi praktik korupsi yang lebih canggih.

Jika perubahan hanya bersifat kosmetik tanpa membangun budaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, maka reformasi hanya menjadi ilusi belaka.

Pemerintah perlu memahami bahwa kebijakan seperti pembentukan superholding bukan solusi instan jika tidak disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.

Pengalaman menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah kelemahan sistem, tetapi juga masalah moralitas dan budaya yang telah berkembang selama bertahun-tahun.

Penetapan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk petinggi Pertamina, menegaskan bahwa korupsi di BUMN masih terjadi di level tinggi.

Ini menimbulkan pertanyaan kritis: di mana sistem pengawasan internal dan eksternal yang seharusnya mendeteksi praktik korupsi sebelum mencapai skala yang begitu besar?

Lemahnya sistem pengawasan menunjukkan bahwa selama ini pengelolaan BUMN masih jauh dari prinsip good corporate governance yang ideal.

Ketidakberdayaan sistem pengawasan ini mencerminkan lemahnya mekanisme check and balance dalam tata kelola BUMN.

Jika sistem pengawasan tidak diperbaiki, maka praktik serupa akan terus berulang, dan upaya pemberantasan korupsi hanya akan menjadi reaksi terhadap skandal yang sudah terjadi, bukan pencegahan yang efektif.

Pemerintah perlu mempertimbangkan sistem pengawasan berbasis teknologi yang lebih transparan dan melibatkan lebih banyak aktor independen untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa isu korupsi tetap menjadi perhatian utama masyarakat. Publik bereaksi keras terhadap kasus ini karena skala kerugian yang luar biasa besar dan fakta bahwa itu terungkap hanya beberapa saat setelah pengumuman reformasi besar-besaran.

Keterkejutan publik bukan hanya pada nilai korupsinya, tetapi juga pada bagaimana praktik tersebut masih bisa berlangsung dalam sistem yang seharusnya sudah diperbaiki.

Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga bagi pemerintahan. Ketika kepercayaan ini dirusak oleh skandal seperti ini, maka pemerintah akan menghadapi tantangan besar dalam membangun legitimasi dan dukungan untuk kebijakan ekonomi dan reformasi lebih lanjut.

Kesenjangan antara retorika anti-korupsi dan realitas yang terjadi di lapangan membuat masyarakat semakin apatis terhadap upaya pemerintah dalam menata ulang sistem ekonomi dan administrasi negara.

Kasus ini menegaskan bahwa reformasi dalam pengelolaan BUMN harus bersifat holistik. Pemerintah harus memperbaiki sistem pengawasan internal dengan menerapkan teknologi audit yang lebih canggih dan melibatkan lembaga independen dalam pemantauan BUMN.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan transparansi melalui platform digital yang memungkinkan publik mengawasi pengelolaan dana dan aset negara secara real-time.

Tidak cukup hanya menangkap para pelaku; hukuman yang diberikan harus memiliki efek jera yang kuat.

Korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar seharusnya mendapatkan hukuman yang sebanding agar dapat memberikan efek deterens bagi pejabat lain yang berpotensi melakukan hal serupa.

Selain itu, proses hukum terhadap pelaku korupsi harus berlangsung transparan agar masyarakat dapat melihat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.

Publik harus memiliki akses terhadap informasi mengenai kinerja dan keuangan BUMN, sehingga kontrol sosial dapat berfungsi lebih efektif.

Jika pengelolaan BUMN terus berlangsung secara tertutup, maka peluang terjadinya korupsi akan selalu ada.

Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi prioritas dalam reformasi tata kelola BUMN untuk memastikan bahwa praktik korupsi tidak lagi menjadi bagian dari sistem.

Dalam jangka panjang, pendidikan dan pembinaan karakter menjadi kunci dalam menciptakan pemimpin dan pegawai BUMN yang berintegritas.

Integritas harus menjadi nilai utama dalam proses rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan BUMN.

Dengan demikian, reformasi tidak hanya berlangsung di level kebijakan, tetapi juga tertanam dalam nilai-nilai yang dianut oleh individu yang menjalankan organisasi tersebut.

Ironi antara peluncuran Danantara dan terbongkarnya kasus korupsi Pertamina harus menjadi pelajaran bagi pemerintah bahwa reformasi bukan sekadar perubahan nama dan struktur, tetapi membutuhkan perubahan budaya dan komitmen nyata dalam memberantas korupsi.

Reformasi sejati membutuhkan keberanian politik untuk menindak pelaku korupsi di segala level, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi.

Tanpa langkah konkret yang mengarah pada perbaikan sistem secara menyeluruh, reformasi hanya akan menjadi sekadar wacana yang terus diulang tanpa hasil nyata bagi masyarakat.

PELUNCURAN Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Februari 2025, seharusnya menjadi tonggak baru dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia.

Dengan ambisi mengelola aset lebih dari 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, Danantara digadang-gadang sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi nasional.

Pemerintah menjanjikan bahwa badan ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan aset negara, sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan yang selama ini menjadi penyakit kronis dalam pengelolaan BUMN.

Namun, hanya dalam hitungan hari setelah peresmian tersebut, publik dikejutkan dengan terbongkarnya kasus korupsi besar di tubuh PT Pertamina yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas reformasi struktural dan integritas tata kelola BUMN di Indonesia.

Kasus korupsi sebesar ini terungkap di tengah upaya modernisasi dan efisiensi yang digaungkan oleh pemerintah.

Terungkapnya kasus korupsi ini menimbulkan disonansi kognitif dalam masyarakat. Harapan publik yang tinggi terhadap peningkatan tata kelola BUMN pasca-peluncuran Danantara bertabrakan dengan realitas yang menunjukkan masih maraknya praktik korupsi di institusi negara.

Fenomena ini menegaskan bahwa perubahan struktural semata tidak cukup untuk memberantas korupsi jika tidak diiringi dengan perubahan budaya dan komitmen kolektif dalam menjalankan prinsip tata kelola yang bersih.

Kekecewaan ini berpotensi memperkuat sinisme sosial, di mana masyarakat semakin skeptis terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Ketika kasus besar seperti ini kembali mencuat, publik semakin percaya bahwa reformasi yang digaungkan pemerintah hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.

Dalam konteks ini, kepercayaan terhadap BUMN dan pemerintah menjadi semakin rapuh, yang pada akhirnya dapat menggerus legitimasi negara di mata rakyat.

Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan struktural seperti pembentukan Danantara tidak otomatis menghilangkan masalah mendasar yang telah mengakar lama, yaitu korupsi sistemik dalam BUMN.

Reformasi yang dilakukan sering kali hanya sebatas perubahan pada bentuk organisasi, tetapi tidak menyentuh aspek fundamental seperti penguatan integritas individu yang terlibat di dalamnya.

Tanpa reformasi budaya kerja yang serius, mekanisme baru justru dapat menjadi instrumen baru bagi praktik korupsi yang lebih canggih.

Jika perubahan hanya bersifat kosmetik tanpa membangun budaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat, maka reformasi hanya menjadi ilusi belaka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, Maya Kusmaya dan Edward Corne, bungkam saat digiring ke mobil tahanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua tersangka keluar dari Gedung Kartika, Kejaksaan Agung, sekitar pukul 23.37 WIB.

Baik Maya maupun Edward sama-sama bungkam ketika ditanya oleh awak media mengenai alasan mereka berdua ikut terlibat dalam kasus oplos Pertamax dengan Pertalite.

Keduanya hanya tertunduk sambil masuk ke dalam mobil tahanan usai diperiksa penyidik sejak pukul 15.00 WIB tadi.

Diberitakan, kedua tersangka, Direktur Pemasaran PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne, dijemput paksa oleh penyidik dari kantor mereka sekitar pukul 14.00 WIB.

Padahal, penyidik telah memanggil keduanya untuk hadir sebagai saksi sekitar pukul 10.00 WIB.

Setelah dijemput paksa, penyidik melakukan pemeriksaan secara intensif kepada keduanya.

“Terhadap dua tersangka tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara maraton, mulai jam 15.00 WIB hingga saat ini, penyidik telah menemukan bukti yang cukup. Kedua tersangka diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tujuh tersangka yang kemarin,” ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, saat konferensi pers di Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

MK dan EC disebutkan mengetahui dan menyetujui blending alias pengoplosan RON 92 dengan RON 90 atau RON 88.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka atas kasus tersebut, di mana empat di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.

Keempatnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS); Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi (YF); Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin (SDS); dan VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono (AP).

Sedangkan tiga broker yang menjadi tersangka yakni MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa;

DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018–2023.

Dua tersangka itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corner, VP trading operation PT Pertamina Patra Niaga.

"Tim penyidik melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 26 Februari," ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kantor Kejagung, Rabu (26/2/2025).

Maya dan Edward sama-sama ditahan di Rutan Salemba. Qohar mengatakan, keduanya awalnya dipanggil sebagai saksi hari ini, pukul 10.00 WIB.

Namun, Maya dan Edward sama-sama mangkir dari panggilan penyidik hingga akhirnya dijemput paksa.

Setelah pemerirksaan dilakukan, penyidik menyimpulkan keduanya melakukan tindak pidana bersama 7 tersangka lain yang diumumkan kemarin.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian "diblending" menjadi Pertamax. Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah, kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).

“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.

Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan. Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.

Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh warga binaan dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, melarikan diri pada Selasa (25/2/2025).

Kaburnya narapidana ini diduga akibat kelalaian petugas dan kondisi cuaca hujan deras yang melanda wilayah tersebut.

"Kaburnya tujuh narapidana ini karena adanya kelalaian dari para petugas lapas dan para narapidana memanfaatkan hujan lebat saat itu untuk kabur," ujar Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2025).

Tujuh narapidana yang berhasil melarikan diri adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Yoin menjelaskan bahwa para narapidana tersebut memanfaatkan situasi untuk melarikan diri melalui area masjid yang terletak di dalam lapas.

"Ketujuh narapidana ini memotong kawat dan kawat ornames menggunakan tang. Lalu mengarah ke pos empat dan langsung melarikan diri," ujarnya.

Di pos empat, tidak ada petugas yang berjaga.

Dari total 10 petugas lapas, hanya 8 orang yang bertugas saat kejadian, sehingga mempermudah pelarian para narapidana.

"Dengan menggunakan kain, tujuh narapidana ini memanjat dan lompat keluar lapas untuk kabur," tambah Yoin.

Hingga saat ini, aparat keamanan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran untuk menangkap enam narapidana yang masih buron di wilayah Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Sementara itu, satu narapidana yang kabur telah berhasil ditangkap di sekitar pos lapas.

Pihak berwenang berkomitmen untuk segera menangkap seluruh narapidana yang kabur dan meningkatkan pengawasan di Lapas Kelas IIB Wamena untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Razman Arif Nasution yakin bahwa ia dan pengacara Firdaus Oiwobo tidak melanggar hukum terkait keributan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang membuatnya dilaporkan ke polisi.

Hal ini disampaikan Razman seusai diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait laporan PN Jakut soal keributan yang melibatkan Razman dan Firdaus.

“Pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. Dan, kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya, ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di tiga pasal itu,” ujar Razman saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Razman mengakui, dalam video tersebut, ia terekam kamera menaikturunkan tangannya ke atas meja.

Namun, ia merasa bahwa hal itu bukanlah sebuah masalah.

“Kami lihat betul, saya pun kaget tadi, saya kaget tadi, begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma gini ke meja itu gitu (gerakan tangan naik turun, pelan),” kata Razman.

Razman menegaskan, dia dan Firdaus tidak bermaksud untuk menyerang institusi manapun, baik itu institusi kehakiman, kejaksaan, maupun polisi.

Namun, ia hanya ingin melakukan koreksi terhadap oknum-oknum yang tidak mau ia sebutkan namanya.

“Kalau bicara oknum itu adalah sebuah koreksi di mana harus memang dilakukan. Apalagi berdasarkan keterangan dari penerima pengaduan di Komisi Yudisial bahwa ada oknum. Dari yang, ya, menangani banyak perkara saat ini juga pernah dilaporkan. Tapi enggak usah sebut nama, tapi saya kira ini koreksi,” kata Razman.

Dalam kasus ini, Razman dan tim hukumnya telah menyiapkan sejumlah ahli, yaitu ahli bahasa dan ahli pidana.

Sebelumnya, Razman dan tim kuasa hukumnya dilaporkan oleh PN Jakarta Utara pada 11 Februari 2025 atas perintah Mahkamah Agung.

Hukum yang menjerat Razman dkk adalah Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang.

Keributan itu terjadi ketika Hotman Paris dihadirkan sebagai saksi korban dalam kasus pencemaran nama baik yang menempatkan Razman sebagai terdakwa.

Saat itu, Razman protes keras karena sidang digelar secara tertutup, padahal sidang-sidang sebelumnya diadakan terbuka.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh narapidana melarikan diri dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/2/2025) sekitar pukul 16.27 WIT.

Pelarian ini terjadi akibat kelalaian petugas jaga di lapas.

Ketujuh napi yang kabur adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka Alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin dan Welinton Kogoya alias Ula.

Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, mengonfirmasi kejadian tersebut dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu (26/2/2025).

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” ujarnya.

Yoin menjelaskan bahwa kaburnya tujuh napi ini disebabkan oleh kelengahan petugas, ditambah dengan hujan deras yang terjadi saat itu. Hal tersebut mempermudah mereka melarikan diri.

“Pelarian ini sebenarnya telah mereka rencanakan,” ungkapnya.

Menurut Yoin, para napi memanfaatkan situasi di Lapas Wamena dan berhasil melarikan diri melalui area masjid yang berada di dalam lapas.

“Para narapidana yang kabur ini memotong kawat berduri dan kawat ornames menggunakan tang. Mereka menuju ke pos empat yang tidak dijaga petugas, sehingga dengan mudah kabur dari Lapas Wamena,” ujarnya.

Setelah mencapai pos empat, ketujuh napi menggunakan kain untuk memanjat keluar.

Keberangkatan mereka baru diketahui petugas setelah tiga napi berhasil kabur.

Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, satu dari tujuh napi yang kabur telah ditangkap oleh petugas Lapas Wamena di area sekitar lapas.

Sementara itu, enam napi lainnya masih dalam pengejaran oleh aparat gabungan, yang terdiri dari Lapas Wamena, Polres Jayawijaya, Kodim 1702/Jayawijaya, Satgas Operasi Damai Kartenz, Bin Elang Jayawijaya, dan Kodam XVII/Cenderawasih.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Seorang mahasiswi berusia 19 tahun, berinisial CK, ditangkap tangan saat mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, Pekanbaru, pada Selasa (25/2/2025).

Agus Pritiatno, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai, mengungkapkan bahwa setelah penangkapan, pelaku langsung diserahkan kepada petugas kepolisian.

"Pelaku seorang mahasiswi yang mencoba menyelundupkan sabu ke dalam Lapas, namun berhasil kami gagalkan. Saat ini pelaku sudah diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/2/2026).

Dalam pemeriksaan, CK mengaku tidak mengetahui adanya sabu di dalam barang yang dibawanya.

Dia mengaku hanya disuruh mengantarkan makanan untuk abangnya yang merupakan narapidana di Lapas Narkotika Rumbai.

"Narkoba ini akan ditujukan kepada tiga orang napi, berinisial VO, RO, dan RY," tambah Agus.

Agus menjelaskan bahwa upaya penyelundupan sabu tersebut terdeteksi ketika petugas melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang-barang yang dititipkan untuk narapidana.

Saat pemeriksaan di ruang kunjungan, petugas melakukan penggeledahan barang dan menemukan barang terlarang yang dikemas dalam roti gabin.

"Makanan itu dititipkan oleh seorang pengunjung," terang Agus.

Sebelum penemuan tersebut, petugas mencurigai adanya pengunjung yang mencurigakan selama proses pemeriksaan barang.

Oleh karena itu, kewaspadaan petugas meningkat terhadap setiap barang yang dibawa oleh pengunjung.

"Alhasil, saat diperiksa ditemukanlah kemasan roti gabin dengan kondisi di lem ulang. Setelah diperiksa, petugas menemukan dua bungkus plastik bening ukuran kecil berisi sabu," kata Agus.

Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah masuknya barang terlarang.

MAGELANG, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, tidak semestinya ada pembatasan terkait kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh band Sukatani dan lagunya "Bayar Bayar Bayar".

Pigai mengatakan, ekspresi apa pun memang boleh dibatasi, tapi pembatasnya juga harus jelas yakni peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

"Kalau ada tanpa pembatasan menurut undang-undang dan keputusan pengadilan, maka tidak memiliki kebenaran untuk melakukan pembatasan. Atau pelarangan. Itu prinsip dasar hak," kata Natalius Pigai saat ditemui di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

Pigai menjelaskan, tidak boleh ada lembaga mana pun yang membatasi kebebasan berekspresi.

Dia menegaskan kembali bahwa hanya amanat undang-undang dan putusan pengadilan yang menyatakan peristiwa itu dilarang yang boleh ditindak.

"Oleh karena itulah, dalam semangat koridor, negara sudah pasti memastikan adanya perlindungan dan penghormatan terhadap setiap ekspresi, setiap rakyat Indonesia," ujar Pigai.

Diketahui, grup band Sukatani asal Purbalingga, Jawa Tengah, menjadi pusat perhatian setelah mengeluarkan permintaan maaf kepada institusi Polri.

Permintaan maaf ini terkait dengan lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar", yang sempat viral dengan lirik kontroversial menyebutkan "bayar polisi".

Dalam pernyataannya, band ini mengungkapkan bahwa lagu tersebut diciptakan sebagai kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar aturan.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Muhammad Syifa Al Ufti alias Electroguy, mewakili band, menyampaikan permohonan maaf atas lirik kontroversial dalam lagu tersebut.

"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’," kata Ufti pada Kamis, 20 Februari 2025.

Bersamaan dengan permintaan maaf itu, band Sukatani juga mengumumkan bahwa mereka telah menarik lagu tersebut dari berbagai platform digital.

Menurut mereka, lagu yang sempat viral dengan lirik “bayar polisi” tersebut seharusnya merupakan bentuk kritik terhadap oknum kepolisian yang dianggap melanggar peraturan.

“Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ‘Bayar Bayar Bayar’, yang memiliki lirik ‘bayar polisi’," ujar Ufti.

Tawaran jadi duta Polri

Setelah viral, Sukatani mendapat tawaran menjadi duta Polri.

Tawaran ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangan resmi pada Minggu, 23 Februari 2025.

Listyo Sigit menyatakan, ajakan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menerima kritik untuk perbaikan institusi.

"Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau Band Duta untuk Polri. Mereka bisa terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta evaluasi berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang," ujar Listyo Sigit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, pemerintah tak bisa berbuat banyak terhadap predator seksual, Reynhard Sinaga.

Sebab, berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Inggris, Reynhard baru bisa mengajukan keringanan penahanan setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara.

"Karena berdasarkan hukum Inggris, dia baru boleh mengajukan keringanan (penahanan) setelah 30 tahun menjalani hukuman," kata Yusril, di kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril mengatakan, pemerintah masih memantau perkembangan kasus Reynhard.

Namun, rencana pemulangannya masih terlalu jauh.

"Jadi, bahwa kita concern dan kita tahu persoalan itu dan kita pantau perkembangannya, tapi kalau untuk segera dilakukan exchange prisoner ataupun transfer prisoners, itu kiranya masih jauh," ujar dia.

Yusril menyatakan, pemulangan terpidana seumur hidup kasus predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris bukan prioritas pemerintah.

Ia mengatakan, kasus Reynhard lebih condong pada masalah pribadi.

"Seperti yang saya katakan, bahwa masalah Reynhard itu tidak menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia. Kasus Reynhard itu lebih banyak merupakan kasus pribadi," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia sedang mengupayakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga, dari Inggris.

Terpidana kasus pemerkosaan dengan hukuman seumur hidup di Inggris itu diupayakan pulang ke Tanah Air karena berbagai faktor, di antaranya permintaan orangtua.

Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Ahmad Usmarwi, menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha maksimal untuk membawa Reynhard kembali ke Indonesia.

"Kami akan sekuat tenaga untuk mengembalikan yang bersangkutan (Reynhard)," kata Usmarwi, dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).

Usmarwi menjelaskan bahwa koordinasi antara pihaknya dengan pemerintah Inggris sedang berlangsung untuk merancang skema repatriasi Reynhard.

Bahkan, dalam waktu dekat akan ada negosiasi dengan Kedutaan Besar Inggris yang akan dilakukan untuk membahas rencana pemulangan tersebut.

"Mudah-mudahan kita bisa mengembalikan," ujar dia.