JENEWA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono, hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).

Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global.

"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tegas Menlu Sugiono, seperti dikutip dari laman Kemlu RI.

Sugiono juga mencermati dinamika dunia saat ini yang diwarnai dengan kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

Ia menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global, dengan menekankan pentingnya setiap negara menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ungkapnya.

Menlu Sugiono menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia.

Kebijakan tersebut mencakup program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan, Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM, dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," tegasnya.

Terkait situasi di Palestina, Menlu Sugiono menegaskan, berdiri untuk keadilan berarti menentang ketidakadilan global.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengingatkan, HAM adalah oksigen kemanusiaan yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi.

Dalam konteks Palestina, Guterres menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

Diketahui, High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.

HLS kali ini diikuti oleh lebih dari 128 pejabat tinggi, termasuk Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dari berbagai negara.

Diketahui, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026, dan aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB.

Termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, serta pembangunan kapasitas di bidang HAM.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Baru setahun menjalani masa hukumannya di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka kabur dari lapas bersama enam narapidana lainnya pada Selasa (25/2/2025).

Pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ini sebelumnya ditangkap oleh Satgas Gakkum Operasi Damai Kartenz pada 19 Mei 2023, karena terlibat dalam berbagai aksi kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

"Penihas baru dihukum pada 17 Februari 2024. Baru setahun menjalani hukuman," ungkap Kepala Operasi Satgas Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Jenderal bintang satu ini mengatakan, Penihas kabur bersama enam narapidana lainnya dari Lapas Wamena.

"Kami akan lakukan pengejaran secara intensif kepada Penihas dan enam narapidana lainnya yang kabur dari lapas," kata Faizal.

Penihas merupakan komandan operasi dan komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo.

Faizal menambahkan, pihaknya tidak akan memberikan ruang terhadap KKB, bahkan kini masih melakukan pengejaran terhadap Penihas dan enam narapidana lainnya yang kabur dari Lapas Wamena.

"Kami masih memburu KKB Penihas dan enam narapidana lainnya yang kabur dari Lapas Wamena," ujar Wakapolda Papua ini.

Faizal berharap, apabila ada warga yang mengetahui keberadaan para narapidana yang kabur agar segera memberitahukannya.

Adapun nama-nama tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Rabu (26/2/2025) membenarkan adanya tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena.

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” katanya.

KOMPAS.com - Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Hal inilah yang menjadi dasar bagi Dompet Dhuafa untuk memberdayakan para penghuni lapas di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur, melalui program Bina Santri Lapas (BSL) Lembaga Pelayan Masyarakat (LPM).

Program Bina Santri Lapas LPM merupakan wujud dari implementasi dana zakat yang diberikan oleh para muzakki. Lewat program ini, Dompet Dhuafa berupaya memberikan kontribusi empati kepada warga binaan.

Mereka dibekali dengan pelatihan mental spiritual, kemandirian, pembinaan kepribadian, hingga motivasi hidup yang lebih baik.

Sebelumnya, Dompet Dhuafa telah menjalin kerja sama dengan Rutan Kelas I Pondok Bambu pada Februari 2025. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ketiga untuk 2025, sekaligus pembukaan program rehabilitasi pemasyarakatan bagi warga binaan di rutan tersebut.

Direktur Mitra Pelaksanaan Program Bidang Sosial, Kemanusiaan, dan Dakwah Dompet Dhuafa, Ahmad Shonhaji, menyampaikan bahwa program Bina Santri Lapas LPM hadir untuk memberikan pembinaan dalam hal kepribadian dan kemandirian.

"Dompet Dhuafa berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan. Program Bina Santri Lapas hadir untuk memberikan penguatan spiritual serta membimbing mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik," ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (28/2/2025).

Apresiasi dari Rutan Kelas I Pondok Bambu

Kepala Rutan Kelas I Pondok Bambu, Nebi Viarleni mengapresiasi kerja sama semua pihak yang terlibat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga binaan.

"Saya berharap kita dapat terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Tujuan dari pemasyarakatan bukan hanya hukuman, tetapi juga memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk memperbaiki diri, belajar, dan berkembang," ucapnya.

Selain di Rutan Kelas I Pondok Bambu, program Bina Santri Lapas LPM yang dijalankan Dompet Dhuafa juga telah hadir di 11 lembaga pemasyarakatan lainnya.

Pada 2024, lebih dari 1.087 orang menjadi santri binaan yang mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Program Bina Santri Lapas LPM sudah berjalan sejak 2005 dan akan terus berlanjut dengan mengajak kolaborasi berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Atas dedikasinya, program tersebut mendapatkan apresiasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

KOMPAS.com - Mandi sebelum memasuki bulan Ramadhan kerap dilakukan sebagian umat Islam sebagai bentuk penyucian diri sebelum menjalankan ibadah puasa.

Meski tidak diwajibkan dalam ajaran Islam, tradisi ini masih banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, umat Islam akan segera menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 Hijriah.

Kementerian Agama (Kemenag) telah menjadwalkan sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadhan 1446 H pada Jumat, 28 Februari 2025.

Hukum Mandi Sebelum Puasa Ramadhan

Mengutip KompasTV, tidak ada tuntunan wajib untuk mandi sebelum berpuasa karena hal tersebut bukan bagian dari rukun puasa.

Sementara itu, laman resmi Baznas menyebutkan bahwa mandi ini bukanlah suatu keharusan, tetapi dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan diri sebelum memasuki ibadah besar, seperti puasa dan shalat berjamaah pada hari raya.

Beberapa ulama menggolongkan mandi ini sebagai mandi sunnah yang dapat dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Bacaan Niat Mandi Jelang Puasa

Berikut bacaan niat mandi sunnah sebelum memasuki bulan Ramadhan:

Nawaitu ada'al ghuslil masnuni li fi hadzihil lailatil min romadhona lillahi ta'ala.

Artinya: Aku berniat menjalankan mandi yang disunnahkan kepadaku pada malam ini di bulan Ramadhan karena Allah Ta'ala.

Perbedaan Mandi Sunnah dan Mandi Wajib

Selain mandi sunnah sebelum puasa, terdapat juga mandi wajib atau mandi junub yang harus dilakukan setelah mengalami hadas besar.

Mengacu pada laman Kemenag, mandi wajib atau junub dilakukan dalam beberapa kondisi, antara lain:

• Keluar darah haid, nifas, atau wiladah bagi perempuan.
• Keluar air mani baik pada laki-laki maupun perempuan, baik disengaja maupun tidak.
• Berhubungan suami istri, meskipun tidak sampai keluar mani.

Mandi junub menjadi syarat sah sebelum menjalankan ibadah tertentu, seperti shalat, i’tikaf di masjid, thawaf, dan menyentuh mushaf Al-Qur’an.

Bagi seseorang yang masih dalam keadaan hadas besar hingga memasuki waktu imsak, puasanya tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, sebelum menjalankan ibadah lain seperti shalat dan membaca Al-Qur’an, mandi wajib harus dilakukan terlebih dahulu.

Niat dan Tata Cara Mandi Wajib

Berikut bacaan niat mandi wajib:
نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ اْلحَدَثِ اْلأَكْبَرِ مِنَ اْلِجنَابَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

Nawaitul-ghusla lirafil ḫadatsil-akbari minal-jinâbati fardlan lillâhi ta‘ala.

Artinya: Saya niat mandi untuk menghilangkan hadats besar dari janabah, fardhu karena Allah Ta'ala.

Dalam madzhab Syafi'i, niat ini harus dibaca bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh.

Tata Cara Mandi Wajib

Terdapat dua bagian utama dalam mandi wajib, yaitu rukun dan sunnah. Rukun mandi wajib yang harus dilakukan adalah:

• Berniat mandi wajib.
• Mengguyur seluruh tubuh dengan air hingga merata, termasuk rambut dan bulu.
• Sedangkan tata cara mandi wajib yang disunnahkan menurut Imam al-Ghazali dalam Bidâyatul Hidâyah adalah:
• Membasuh tangan sebanyak tiga kali.
• Membersihkan kotoran atau najis yang masih melekat di tubuh.
• Berwudhu dengan sempurna.
• Mengguyur kepala tiga kali sambil berniat menghilangkan hadas besar.
• Mengguyur tubuh bagian kanan tiga kali, lalu bagian kiri tiga kali.
• Menggosok seluruh tubuh, baik bagian depan maupun belakang, sebanyak tiga kali.
• Menyela-nyela rambut dan jenggot (jika ada).
• Mengalirkan air ke lipatan kulit dan pangkal rambut.
• Menghindari menyentuh kemaluan, jika tersentuh, sebaiknya berwudhu kembali.

Demikian niat dan tata cara mandi sebelum puasa Ramadhan, baik mandi sunnah maupun mandi wajib. Semoga bermanfaat. Wallâhu a‘lam.

KOMPAS.com - Mandi sebelum memasuki bulan Ramadhan kerap dilakukan sebagian umat Islam sebagai bentuk penyucian diri sebelum menjalankan ibadah puasa.

Meski tidak diwajibkan dalam ajaran Islam, tradisi ini masih banyak dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, umat Islam akan segera menjalankan ibadah puasa Ramadhan 1446 Hijriah.

Kementerian Agama (Kemenag) telah menjadwalkan sidang isbat untuk menentukan 1 Ramadhan 1446 H pada Jumat, 28 Februari 2025.

Hukum Mandi Sebelum Puasa Ramadhan

Mengutip KompasTV, tidak ada tuntunan wajib untuk mandi sebelum berpuasa karena hal tersebut bukan bagian dari rukun puasa.

Sementara itu, laman resmi Baznas menyebutkan bahwa mandi ini bukanlah suatu keharusan, tetapi dianjurkan sebagai bagian dari kebersihan dan persiapan diri sebelum memasuki ibadah besar, seperti puasa dan shalat berjamaah pada hari raya.

Beberapa ulama menggolongkan mandi ini sebagai mandi sunnah yang dapat dilakukan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan.

Bacaan Niat Mandi Jelang Puasa

Berikut bacaan niat mandi sunnah sebelum memasuki bulan Ramadhan:

Nawaitu ada'al ghuslil masnuni li fi hadzihil lailatil min romadhona lillahi ta'ala.

Artinya: Aku berniat menjalankan mandi yang disunnahkan kepadaku pada malam ini di bulan Ramadhan karena Allah Ta'ala.

Perbedaan Mandi Sunnah dan Mandi Wajib

Selain mandi sunnah sebelum puasa, terdapat juga mandi wajib atau mandi junub yang harus dilakukan setelah mengalami hadas besar.

Mengacu pada laman Kemenag, mandi wajib atau junub dilakukan dalam beberapa kondisi, antara lain:

• Keluar darah haid, nifas, atau wiladah bagi perempuan.
• Keluar air mani baik pada laki-laki maupun perempuan, baik disengaja maupun tidak.
• Berhubungan suami istri, meskipun tidak sampai keluar mani.

Mandi junub menjadi syarat sah sebelum menjalankan ibadah tertentu, seperti shalat, i’tikaf di masjid, thawaf, dan menyentuh mushaf Al-Qur’an.

Bagi seseorang yang masih dalam keadaan hadas besar hingga memasuki waktu imsak, puasanya tetap sah selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, sebelum menjalankan ibadah lain seperti shalat dan membaca Al-Qur’an, mandi wajib harus dilakukan terlebih dahulu.

Niat dan Tata Cara Mandi Wajib

Berikut bacaan niat mandi wajib:
نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ اْلحَدَثِ اْلأَكْبَرِ مِنَ اْلِجنَابَةِ فَرْضًا لِلهِ تَعَالَى

JAYAPURA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Operasi Damai Kartenz terus melakukan pengejaran terhadap pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka yang kabur dari Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (25/2/2025).

Penihas Heluka menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo. Penihas kabur bersama tujuh narapidana lainnya, saat memanfaatkan kelalaian para petugas lapas saat hujan deras di Wamena.

Kepala Operasi Satgas Damai Kartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, mengatakan, Penihas ditangkap oleh Satgas Gakkum Operasi Damai Kartenz pada 19 Mei 2023.

“Penihas merupakan komandan KKB yang terlibat dalam beberapa serangkaian aksi kriminal bersenjata di wilayah Yahukimo, Papua Pegunungan,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Jenderal bintang satu ini mengatakan, Penihas terlibat dalam serangkaian aksi kriminal, termasuk pembunuhan terhadap aparat keamanan di Papua.

“Penihas divonis oleh pengadilan 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024,” ujar Faizal.

Faizal menegaskan, pihaknya saat ini bersama-sama dengan pihak Lapas Wamena, kepolisian baik Polres Jayawijaya, dan TNI melakukan penyelidikan terkait kaburnya Penihas bersama enam narapidana lainnya.

“Kami melakukan kerja sama dengan semua pihak, sehingga bisa melakukan penyelidikan terkait kaburnya Penihas dan enam narapidana lainnya,” katanya.

Adapun nama-nama tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena adalah Nelis Helika Bin Hendrik Heluka, Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, Rio Elopere Bin Jani Elopere, Ariel Sonyap alias Koroway Bin Simon Sonyap, Sergius Asso, Ferly Wasabla alias Ferlin, dan Welinton Kogoya alias Ula.

Kepala Lapas Kelas IIB Wamena, Yoin V Aponno, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (26/2/2025), membenarkan adanya tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena.

“Kronologis sesuai olah tempat kejadian perkara (TKP) sendiri bahwa gerakan sudah dilakukan oleh warga binaan yang kabur,” katanya.

Kata Yoin, kaburnya tujuh narapidana ini disebabkan oleh petugas yang lengah dan saat itu terjadi hujan deras, sehingga mempermudah tujuh narapidana untuk kabur.

Dari tujuh narapidana yang kabur dari Lapas Wamena, salah satunya sudah ditangkap di area sekitar lapas, sedangkan enam lainnya, termasuk Penihas, masih kabur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai penyelesaian kasus yang melibatkan guru lebih mengutamakan ketentuan penilaian kode etik profesi dibanding upaya hukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Maharani Siti Shopia dari Departemen Hukum Pengurus Besar PGRI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Artinya sebagai profesi, guru memiliki kode etik yang diharapkan lebih diunggulkan, lebih didahulukan dibanding dengan upaya panggilan atau sebagai terlapor atau upaya penindakan secara hukum," kata Maharani.

Maharani menyebutkan, pihaknya memasukkan ketentuan terkait Dewan Kehormatan Guru Indonesia ke dalam usulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru. Dewan Kehormatan Guru Indonesia nantinya berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian guru saat bertugas.

"Ini kita juga masukkan sebagai bagian dari upaya awal atau upaya yang kita dahulukan sebelum dilakukan penindakan hukum melalui dewan kehormatan guru Indonesia," tambah Maharani.

PGRI, lanjut Maharani, Dewan Kehormatan Guru Indonesia berpotensi akan berkembang menjadi mahmakah atau komisi guru. Maharani mengatakan, PGRI tak bermaksud untuk membuat sebuah lembaga baru dalam dunia pendidikan Indonesia.

"Tetapi dewan kehormatan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dalam setiap kejadian sebelum menetapkan guru sebagai tersangka atau terlapor," pungkas Maharani.

Dikutip dari laman PGRI Kota Semarang, Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, disiplin organisasi dan etika profesi guru.

Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian Kode Etik Guru Indonesia.

Keorganisasian Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan peraturan atau pedoman pelaksanaan yang dijabarkan dari Anggaran Dasar (AD) PGRI BAB XVII pasal 30, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI BAB XXVI pasal 92 tentang Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik profesi, dalam rangka penegakan disiplin etik guru.

Diketahui, PGRI mengajukan permintaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru kepada Komisi X DPR RI.

RUU Perlindungan Guru dianggap perlu disusun untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi guru saat menjalankan tugasnya.

Selain itu, RUU Perlindungan Guru juga bertujuan untuk menerapkan disiplin kepada siswa dan melarang guru menggunakan kekerasan dan tindakan fisik saat mendidik.

Tak hanya itu, RUU Perlindungan Guru juga perlu untuk menjamin keseimbangan hukum dalam kasus yang melibatkan guru saat bertugas mendidik siswa.

Urgensi RUU Perlindungan Guru

Dok. SMP Negeri 7 Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Suwito, seorang guru di SMP Negeri 7 Muara Kaman, Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sedang mengajar murid-muridnya.

Maharani Siti Shopia dari Departemen Hukum Pengurus Besar PGRI menjelaskan ada beberapa urgensi mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar segera disusun.

"Yang pertama tentu kita berharap adanya rasa tenang dan nyaman bagi guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya ancaman, beberapa kekerasan, dan laporan dari pihak orangtua murid dan lain sebagainya itu membuat guru tidak tenang, merasa ketakutan menjalankan tugas dan kewajibannya," kata Maharani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain itu, Maharani menyebutkan RUU Perlindungan Guru juga diperlukan untuk mencegah kriminalisasi guru saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Baginya, guru berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

"Selain itu juga RUU ini juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin positif. Artinya pemberian disiplin itu harus diberikan kepada guru kepada konteks disiplin positif. Sehingga ada beberapa larangan yang kita cantumkan dalam RUU ini untuk tidak dilakukan model disiplin dengan melakukan kekerasan dan tindakan fisik yang tidak dimaksudkan untuk mendidik murid," tambah Maharani.

Maharani juga menegaskan urgensi RUU Perlindungan Guru bukan untuk memberikan impunitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Ia juga berharap perlindungan guru mencakup keseimbangan penerapan hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan guru saat bertugas.

"Seringkali di lapangan ketentuan perlindungan guru ini dibenturkan dengan ketentuan peraturan undang-undang perlindungan anak yang memang sifatnya lex specialis yaitu secara khusus," tambah Maharani.

Kehadiran RUU Perlindungan Guru juga diharapkan bisa memberikan jaminan hukum secara khusus kepada profesi guru. Dengan demikian, profesi guru bisa menjadi profesi yang diminati anak muda bukan lagi profesi yang menyeramkan.

"Sudah kesejahteraan masih diperjuangkan, kemudian juga sekarang mengalami ancaman. Ini yang kita khawatir masa depan profesi guru menjadi profesi yang tak diminati oleh anak muda," ujar Maharani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa pengacara Razman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) kembali ditunda pada Kamis (27/2/2025).

Penundaan ini terjadi karena advokat Hotman Paris Hutapea, selaku pelapor dalam kasus ini, masih sakit dan tidak dapat memberikan keterangan di persidangan.

"Hari ini tidak dapat kami lanjutkan karena saksi yang akan kami periksa ternyata masih sakit," ujar Ketua Majelis Hakim Syofia Marlianti Tambunan dalam ruang sidang.

Sidang dijadwalkan kembali pada Kamis (6/3/2025) setelah ditunda selama sepekan.

Razman sempat meminta agar sidang ditunda selama dua pekan untuk memastikan Hotman benar-benar pulih.

Ia mengaku mendapat informasi Hotman membutuhkan waktu lebih lama untuk pemulihan.

Namun, permintaan ini tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang tetap memutuskan penundaan hanya selama satu minggu.

"Majelis mengabulkan sehingga kita tunda persidangan ini, satu minggu ke depan. Nanti akan dimulai kembali dan akan kami buka pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025," kata Syofia.

Sebelumnya, pada sidang yang digelar Kamis (20/2/2025), Hotman Paris tiba-tiba jatuh sakit saat diperiksa sebagai saksi. Akibatnya, sidang juga ditunda selama sepekan.

"Tadi diberitahukan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis depan tanggal 27 Februari 2025, dikarenakan saudara Hotman Paris Hutapea sakit dan dibopong dibawa ke rumah sakit," ungkap Razman.

Razman mengatakan bahwa Hotman tampak tidak fokus saat memberikan keterangan karena kondisi kesehatannya.

Ia juga mengklaim bahwa Hotman tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kuasa hukumnya.

Razman mengaku telah memprediksi bahwa Hotman tidak akan hadir dalam sidang.

"Saya sudah prediksi, tadi malam kami rapat tim, saya sudah prediksi, bahwa Hotman tidak mungkin bisa hadir hari ini," ujarnya.

Menurut Razman, kondisi Hotman cukup parah karena ia sampai harus dirujuk ke rumah sakit di Singapura.

"Kalau sudah berobat di rumah sakit Indonesia, Jakarta, lalu kemudian dirujuk ke Singapura, artinya apa? Ada hal yang serius," kata Razman.

Razman juga menyoroti kondisi kesehatan Hotman yang kerap mengalami sesak napas.

"Coba dengarin suara dia, sesak. Dengarin, jam 3 subuh. Artinya apa? Ada tiga kemungkinan. Jantung, ginjal, dan atau lambung. Untuk lambung tidak mungkin," tambahnya.

Razman pun meminta Hotman untuk menghilangkan rasa dendam dan lebih fokus pada kesehatannya.

"Rekan kami Hotman, dengerin dirimu. Rasakan penyakitmu, hilangkan dendam dan murkamu, karena itu akan menambah penyakit bagi kau dan anda tidak akan sembuh kalau masih berpikir tentang sakitmu, tentang bicara tentang Razman, Firdaus," ujar Razman.

Ia juga mempertanyakan sampai kapan sidang ini akan terus tertunda akibat kondisi Hotman.

"Nah, pertanyaannya kalau dia sudah sakit begini, sampai berapa lama kita tunggu?" katanya.

Penundaan sidang selama satu minggu disebut tidak cukup untuk proses pemulihan Hotman.

"Kenapa saya katakan tadi jangan satu minggu? Karena saya khawatir nanti tidak juga datang satu minggu. Tim saya ini, ada yang dari Bandung, ada yang dari Bogor," ujarnya.

Sebagai informasi, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah menetapkan Razman sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris pada April 2023.

Kasus ini bermula dari laporan yang dibuat Hotman pada 10 Mei 2022 dengan nomor LP/B/0212/V/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Razman dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dan/atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Kasus ini berkaitan dengan laporan Hotman terhadap mantan asisten pribadinya, Iqlima Kim, dan pengacaranya, Razman Arif Nasution.

Hotman merasa dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap Iqlima Kim, yang akhirnya berujung pada perseteruan hukum yang masih berlangsung hingga kini.

(Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Akhdi Martin Pratama)

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bakal memberikan tunjangan untuk petugas imigrasi di wilayah perbatasan tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T).

Rencana pemberian tunjangan khusus petugas imigrasi di wilayah 3T ini mendapat dukungan dari Komisi XIII DPR RI.

“Komisi XIII DPR RI mendorong Imigrasi agar melayani dengan baik namun tetap tegas, meningkatkan pengawasan di wilayah wisata, industri, dan pertambangan agar tidak ada penyalahgunaan visa," ujar Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi XIII DPR, Dewi Asmara, dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

Dewi juga meminta Ditjen Imigrasi untuk meningkatkan koordinasi intelijen dan pengawasan untuk memastikan orang asing yang masuk, tinggal, dan bekerja di Indonesia sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tantangan Petugas Imigrasi

RDP yang dihadiri oleh Plt Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan Komisi XIII DPR RI itu digelar pada Senin (24/2/2025).

Rapat tersebut membahas pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi, khususnya dalam pengawasan orang asing dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Godam menyebutkan, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang keimigrasian yang harus diselesaikan.

“Di Kepulauan Riau, misalnya, 96 persen wilayah kerja didominasi laut. Untuk melakukan pengawasan orang asing, petugas kami harus menempuh perjalanan dengan waktu tempuh yang bisa mencapai 33 jam dengan menggunakan kapal patroli yang kondisinya kurang prima,” jelas Godam.

Tantangan petugas imigrasi di Kalimantan juga demikian, harus menempuh perjalanan darat hingga 18 jam dengan anggaran operasional terbatas.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bakal memberikan tunjangan untuk petugas imigrasi di wilayah perbatasan tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T).

Sementara di Aceh, isu penolakan masyarakat terhadap pengungsi memerlukan solusi regulasi yang lebih tegas dan praktis.

Adapun kantor imigrasi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur menghadapi tantangan dalam pengawasan kedatangan orang asing serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Wilayah tersebut memiliki banyak pintu masuk dan keluar tidak resmi, sehingga menimbulkan kerawanan di wilayah perbatasan, meningkatkan risiko pelanggaran keimigrasian serta ancaman terhadap ketertiban umum.

Belum lagi, konsentrasi tinggi warga negara asing di Bali, resistensi masyarakat terhadap tenaga kerja asing di proyek strategis nasional di Sulawesi dan Maluku Utara, serta keberadaan pengungsi jangka panjang di Sulawesi Selatan menjadi isu yang mengemuka.

Masalah lainnya terkait keberadaan undocumented persons di Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur, serta kerawanan di wilayah perbatasan seperti NTT, Maluku, dan Papua akibat banyaknya jalur tidak resmi.

“Dengan wilayah kerja yang mencakup garis pantai sepanjang 108.000 kilometer (Km) dan lebih dari 17.000 pulau, kami menyadari betapa menantangnya tugas dan fungsi keimigrasian yang kami emban," ungkap Godam.

Godam juga menyampaikan tantangan lainnya, seperti keterbatasan administratif, teknologi informasi, serta koordinasi antarinstansi dalam pengawasan keimigrasian.

Beberapa kantor wilayah di wilayah timur masih membawahi lebih dari satu provinsi, seperti di Kalimantan Timur dan Papua, yang memperumit efektivitas pengawasan.

DOK. Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi bakal memberikan tunjangan untuk petugas imigrasi di wilayah perbatasan tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia (3T).

Belum lagi, ancaman keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya turut menghambat operasional kantor imigrasi di wilayah tersebut.

“Kami berharap setelah RDP ini, Ditjen Imigrasi dapat diberikan ruang untuk menyejahterakan petugas di wilayah terluar Indonesia yang risiko kerjanya tinggi. Selain itu, keperluan operasional untuk bekerja di medan yang sulit juga dapat terpenuhi dengan baik,” pungkas Godam.

BEKASI, KOMPAS.com - Kuasa hukum korban salah gusur, Dadan mempertanyakan pemasangan garis polisi di area eksekusi lahan di Kampung Bulu, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pasalnya, polisi seharusnya tak memasang garis polisi lantaran sengketa lahan di Desa Setia Mekar masuk kategori perdata.

"Ini kan putusannya perdata, sejak kapan putusan perdata, polisi masuk, pasang police line semuanya," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman selaku pimpinan RDP berjanji akan memanggil Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa untuk menjelaskan persoalan tersebut.

"Iya mangkanya, nanti kita panggil kapolresnya," ujar Habiburokhman.

Sementara itu, Mustofa menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi III untuk menjelaskan persoalan pemasangan garis polisi.

"Kalau saya dipanggil ya saya akan menjelaskan," jelas Mustofa kepada Kompas.com Kamis (27/2/2025).

Mustofa menjelaskan pemasangan garis polisi dilakukan di area pagar yang dibangun oleh pihak Mimi Jamilah selaku pemohon.

Pagar tersebut disebut dirusak oleh seseorang, sehingga personel dari Polsek Tambun Selatan berinisiatif memasang garis polisi.

"Kan sempat dibuat pagar sama pemohon. Kemudian kok pada rusak, kemudian oleh polsek berinisiatif memasang police line di obyek yang katanya pagarnya dirusak," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan, Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II salah menggusur rumah warga dalam sengketa lahan seluas 3,6 hektare di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Rumah yang kini telah rata dengan tanah itu ternyata berada di luar obyek lahan yang disengketakan oleh penggugat bernama Mimi Jamilah pada 1996.

"Kalau dilihat dari data ini, ini di luar tanah yang disengketakan, setelah kami cek," kata Nusron saat mengunjungi lokasi sengketa lahan di Desa Setia Mekar, Jumat (7/2/2025).

Enam korban kemudian mengadu ke Komisi II dan Komisi III DPR RI untuk menuntut keadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melapor ke aparat penegak hukum (APH) terkait kasus pembangunan pagar laut.

Menurut Johan, kasus pagar laut harus mesti di bawa ke ranah hukum karena ia menduga ada kerugian negara dalam proses pembangunan pagar tersebut.

"Saran saya, aktif Pak, KKP itu melapor ke APH bahwa telah terjadi kerusakan di laut, terjadi pelanggaran di laut yang mengakibatkan kerugian negara dan ini cukup kita menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, telah terjadi tindak pidana ekonomi," kata Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dia menilai potensi kerugian negara dalam kasus pagar laut ini karena pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk membongkar pagar laut.

"Kita sehingga mengeluarkan uang negara, Pak, untuk membongkar itu. Satu potensi kerugian negara," ucap Johan.

Selain itu, ia mempertanyakan dana pembangunan pagar laut di Tangerang.

Jika berasal dari dana desa, tentu ini merugikan negara.

"Untuk bangun pagar laut itu, desa pakai uang pribadi atau uang desa? Kalau pakai uang desa, Pak, potensi lagi kita punya kerugian negara di situ," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di sisi lain, Johan merasa heran dengan sikap Sakti yang dirasa terlalu tenang menghadapi persoalan pagar laut.

Sebab, ia menilai pagar laut bukan cuma soal fisik, tetapi mencakup kerusakan ekologis, menghambat nelayan, gangguan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

"Kalau saya jadi menteri KKP, saya yang paling tersinggung dengan adanya pagar laut ini, tapi bapak jawabnya datar-datar saja di dokumen ini," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo, juga menyampaikan bahwa KKP seharusnya melapor ke polisi jika tidak punya kewenangan untuk menjerat pembuat pagar laut ke ranah pidana.

Sebab, ia tak meyakini bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod mempunyai dana miliaran untuk membuat pagar laut.

"Harusnya KKP, kalau memang tidak punya kewenangan, dia lapor ke Kepolisian untuk menindaklanjuti dan bersama Polri melakukan pengusutan tindak pidananya, jadi tidak berhenti di sana. Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya," ujar Johan.

Diketahui, KKP sudah menetapkan Kades Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T sebagai pembuat pagar laut.

KKP pun memberikan sanksi administrasi sebesar Rp 48 miliar kepada mereka.

Merespons Johan, Menteri KP mengatakan dirinya juga tersinggung dengan kejadian pagar laut, tetapip ia tidak ekspresif dalam mengungkapkannya ke publik.

"Saya bukan hanya tersinggung, kesal juga, cuma kan cara ekspresinya beda-beda. Ada ekspresinya yang menunjukkan ke publik. Saya mungkin ekspresinya lebih tenang, bisa juga begitu," ucap Sakti.

Sakti pun mengatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Bahkan, selama proses investigasi di KKP, menurut Sakti, polisi turut dilibatkan.

"Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut bersama-sama di kantor KKP untuk melakukan penyidikan. Maka, tidak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana dan kita dari sisi KKP sudah melimpahkan ke sana dan kita juga dijadikan saksi ahli di sana. Itu koordinasinya, Pak," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, siap untuk menghadapi kasus suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.

Maqdir mengatakan, pihaknya akan terus membahas kebenaran dalam perkara Hasto, dan tak akan meminta belas kasihan dari mantan penguasa.

"Yakinlah bahwa kita akan bicara tentang kebenaran dan untuk keadilan. Bukan kita akan meminta belas kasihan kepada mantan penguasa, itu tidak akan kita lakukan," kata Maqdir di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Maqdir juga menegaskan kliennya tidak pernah terlibat dalam kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Bahkan, kata dia, Hasto pernah memarahi anak buahnya, Saeful Bahri, karena meminta uang kepada Harun Masiku.

"Artinya apa? Ini keterlibatan Mas Hasto terkait dengan dugaan memberikan uang untuk bantuan Harun Masiku menyuap itu tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, terkait perintangan penyidikan, Maqdir mengatakan, kliennya sudah menerangkan bukti-bukti kepada KPK.

"Mas Hasto sudah menerangkan bukti-bukti bahwa tidak ada bukti permulaan mengenai tindakan obstruction of justice," ucap dia.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK.

Hasto merupakan tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Pantauan Kompas.com, dia turun dari lantai dua gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memakai rompi berwarna oranye bertuliskan tahanan KPK, Kamis (20/2/2025).

Hasto turun dikawal oleh dua petugas KPK.

Tangannya pun terlihat diborgol.

Di lobi, sejumlah politikus PDIP terlihat berkumpul.

Di antaranya ada Adian Napitupulu dan Ribka Tjiptaning.

Tampak juga pengacara Hasto, Maqdir Ismail, yang membelanya di sidang praperadilan.

Hasto sempat menyalami mereka sebelum meninggalkan lobi dalam kawalan petugas.

Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.