Menlu Sugiono: Indonesia Berperan Aktif dalam Perlindungan HAM Global
Di pertemuan Dewan HAM PBB, Menlu Sugiono tegaskan komitmen Indonesia pada HAM global dan meyoroti isu Palestina. Halaman all
(Kompas.com) 28/02/25 13:27 87599
JENEWA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono, hadir dan menyampaikan pernyataan nasional pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, pada Senin (24/2/2025).
Dalam pernyataannya, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di tingkat global.
"Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tegas Menlu Sugiono, seperti dikutip dari laman Kemlu RI.
Sugiono juga mencermati dinamika dunia saat ini yang diwarnai dengan kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.
Ia menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global, dengan menekankan pentingnya setiap negara menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya.
"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ungkapnya.
Menlu Sugiono menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia.
Kebijakan tersebut mencakup program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Sugiono menegaskan, Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM, dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.
"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," tegasnya.
Terkait situasi di Palestina, Menlu Sugiono menegaskan, berdiri untuk keadilan berarti menentang ketidakadilan global.
"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," tambahnya.
Menutup pernyataannya, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan solusi yang nyata.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, juga mengingatkan, HAM adalah oksigen kemanusiaan yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi, dan penyalahgunaan teknologi.
Dalam konteks Palestina, Guterres menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.
Diketahui, High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya.
HLS kali ini diikuti oleh lebih dari 128 pejabat tinggi, termasuk Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dari berbagai negara.
Diketahui, Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026, dan aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB.
Termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, serta pembangunan kapasitas di bidang HAM.
#swiss #palestina #presiden-prabowo-subianto #hak-asasi-manusia #menlu-sugiono #palestina #dewan-ham-pbb