SEMARANG, KOMPAS.com - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi protes di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, pada Selasa (20/5/2025).

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan empat tuntutan utama, termasuk dorongan untuk regulasi Undang-Undang transportasi online sebagai perlindungan bagi mitra ojol.

Sama seperti tuntutan di tingkat nasional, mereka menuntut agar aplikator atau perusahaan ojol mematuhi regulasi yang tertuang dalam Permenhub PM No.12 tahun 2019 serta Kepmenhub KP No.667 tahun 2022, yang telah mengalami perubahan menjadi KP No.1001 tahun 2022.

Salah satu poin penting dalam tuntutan mereka adalah penurunan potongan biaya sewa aplikasi dari 30 persen menjadi 10 persen.

Koordinator Aliansi Satu Komando (Sako) R2 Jateng, Cak Thomas, menegaskan pentingnya regulasi berupa undang-undang untuk melindungi status pekerja informal mereka yang dianggap rentan.

"Kenapa itu kita minta? Karena status kita sampai saat ini ojol itu belum ada payung hukumnya. Jadi kalau bisa dibilang kita itu adalah anak liar, anak haram atau apa? Padahal keberadaan kita itu ada, wujud kita ada real tapi secara status kita bisa dibilang ilegal," ungkapnya.

Cak Thomas menjelaskan bahwa tuntutan mereka terdiri dari empat poin, yaitu kenaikan tarif roda dua, regulasi pengantaran barang dan makanan, tarif bersih untuk roda empat, serta undang-undang transportasi online.

Dia menambahkan bahwa tuntutan pertama hingga ketiga merupakan tuntutan jangka pendek, sementara undang-undang transportasi online menjadi tuntutan jangka panjang.

Tuntutan tersebut telah disampaikan kepada perwakilan anggota DPRD Jawa Tengah dan Dinas Perhubungan Jawa Tengah.

Para pengemudi ojol berharap kedua lembaga tersebut dapat menjembatani aspirasi mereka kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi kalau di Semarang kita ke Gubernuran, di Solo kita ke Wali Kota, terus yang ke Purwokerto tuntutannya sama disampaikan oleh kepala daerah ke Kementerian Perhubungan," lanjutnya.

Pengemudi ojol juga menyatakan kesiapannya untuk mengunjungi Kemenhub dan menyampaikan keresahan mereka langsung.

Meskipun proses tersebut diperkirakan akan memakan waktu lama, mereka berharap dapat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan.

"Prosesnya memang panjang, kita akan mengawal agar tuntutan ini segera bisa tercapai dan perbaikan nasib driver ojol itu real terjadi," tegas Cak Thomas.

Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, bertekad untuk menyampaikan usulan dan tuntutan pengemudi ojol kepada wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya terkait undang-undang transportasi online.

"Kita merasakan bahwa kehadiran ojol itu sangat membantu masyarakat. Ketika ibu-ibu mau melahirkan, yang dicari pertama adalah ojol. Ketika orang di rumah lapar, yang dicari pertama adalah ojol," ucap Nur di hadapan massa aksi.

Mengingat peran penting pengemudi ojol bagi masyarakat, Nur memastikan bahwa keresahan mereka akan disampaikan dan dikawal hingga mencapai hasil yang diharapkan di tingkat pemerintah pusat.

"Kini gilirannya kita memperjuangkan agar apa yang jenengan harapkan, empat tuntutan tadi, kita teruskan dan kita kawal sampai berhasil," tandasnya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) di daerah Transat, Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, pada Senin (19/5/2025) malam.

Dalam sidak tersebut, Rollo menemukan belasan warga Papua Nugini (PNG) yang tinggal dan mendirikan gubuk tanpa izin resmi.

Selain itu, wali kota juga menemukan satu unit sepeda motor yang diduga hasil pencurian dan satu unit senjata tabung yang tidak memiliki izin, yang berada di dalam gubuk milik warga PNG tersebut.

"Saya langsung sidak dan menemukan ada motor curian dan senjata tabung tanpa izin."

"Di tempat ini juga sudah beberapa kali Polsek Muara Tami menemukan ada sekitar tujuh motor pencurian," ungkap Abisai Rollo dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa (20/5/2025).

Mantan Ketua DPRD Kota Jayapura ini menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan kendaraan untuk memulangkan belasan warga yang tinggal di Kampung Skouw Sae kembali ke Papua Nugini melalui perbatasan.

"Kami akan memulangkan mereka semua dan gubuk-gubuk yang dibangun di Kampung Skouw Sae akan kami bakar semua, sehingga tidak ada lagi praktik-praktik kejahatan di Kota Jayapura," tegasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga mengungkapkan bahwa praktik kejahatan yang terjadi tidak hanya terbatas pada pencurian motor, tetapi juga meliputi peredaran narkoba jenis ganja.

"Sudah banyak kejahatan, bahkan ganja juga dibawa ke sini untuk diedarkan di wilayah Kota Jayapura."

"Nanti kalau beberapa rumah ini ditemukan adanya kejahatan, maka semua rumahnya akan kami bongkar, sehingga tidak ada kejahatan lagi," tegas Abisai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengaku sebenarnya sedih jika proses hukum mengenai ijazahnya berlanjut ke tahap berikutnya.

Hal itu disampaikan Jokowi usai diperiksa terkait laporan mengenai ijazahnya yang diduga palsu di Bareskrim Polri pada Selasa (20/5/2025), hari ini.

“Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih,” ujar Jokowi di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

“(Sedih) Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya, saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan,” kata mantan Wali Kota Solo ini melanjutkan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat mengungkapkan perihal pemeriksaannya. Dia mengatakan, sempat ditanya terkait keaslian ijazahnya.

Jokowi mengatakan, dirinya ditanya sebanyak kurang lebih 22 pertanyaan oleh penyidik.

“Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai Universitas,” ujarnya.

Selain soal ijazahnya, Jokowi mengaku juga ditanya terkait dengan sejumlah aktivitasnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Gajah Mada (UGM).

“Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya. Masih semasa itu, di sekitar itu,” katanya.

Namun, Jokowi enggan menunjukkan ijazahnya kepada publik. Dia menegaskan, ijazah-ijazahnya baru akan ditampilkan jika diminta oleh majelis hakim di persidangan.

“Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Jadi, ya kita tunggu proses hukum selanjutnya,” ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pengadilan adalah lembaga yang paling kompeten untuk menunjukkan ijazahnya nanti.

“Ya, ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten untuk di mana saya menunjukkan ijazah saya itu ya di pengadilan nanti,” katanya..

Padahal, saat diperiksa oleh penyidik, Jokowi juga sekaligus mengambil ijazahnya yang kemarin diminta penyidik untuk diperiksa di laboratorium forensik (labfor).

Diketahui, Jokowi diperiksa sebagai terlapor atas laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait dugaan ijazah palsu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Rizal Fadillah, telah lebih dahulu diperiksa sebagai pelapor oleh Bareskrim Polri pada 6 Mei 2025.

Rizal juga diperiksa oleh penyidik di Bareskrim Polri terkait dengan pengaduan masyarakat yang diajukannya pada Desember 2024.

Saat itu, Rizal dkk mengadukan soal ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri. Pengaduan ini disebutkan mulai diselidiki sejak April 2025.

Jokowi Lapor Balik

Akhirnya beraksi terkait polemik ijazah miliknya, Jokowi melaporkan dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.

Pelaporan ini dilakukan usai ijazah Jokowi dituding palsu oleh sejumlah pihak.

Saat menemui penyidik, Jokowi melaporkan lima orang. Mereka adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Tifauzia Tiasumma, Eggy Sudjana, dan Kurnia Tri Royani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Sunoto, menyebut pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, sebagai sarjana hukum yang merusak integritas sistem peradilan.

Pernyataan ini disampaikan Hakim Sunoto saat menceramahi Lisa ketika pengacara itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa pemberi suap dan pemufakatan jahat.

Hakim Sunoto menyebut, di Indonesia terdapat ribuan advokat yang menjunjung tinggi etika, hukum, dan profesi.

“Nah, Saudara sendiri sebagai seorang yang berpendidikan S1 hukum yang memahami bahwa tugas advokat adalah menggunakan pengetahuan hukum untuk membela klien melalui jalur-jalur yang sah,” kata Sunoto di ruang sidang, Selasa (20/5/2025).

Namun, kata Sunoto, beberapa barang bukti yang terungkap di persidangan justru menunjukkan perilaku Lisa bertentangan dengan kode etik advokat.

Lisa misalnya, menemui hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik, di bandara maupun hakim Mangapul di apartemennya.

"Saudara tentu menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut bukan hanya melanggar kode etik advokat, tetapi juga merusak integritas sistem peradilan kita,” ujar Sunoto.

Ia lantas menanyakan alasan Lisa sampai melanggar aturan mendasar yang berlaku di organisasi advokat, alih-alih memperjuangkan keadilan untuk kliennya.

Lisa kemudian menjawab bahwa dirinya tidak berniat melanggar kode etik.

Menurutnya, sejak kasus Ronald Tannur viral di tingkat penyidikan, saat itu penyidik dan jaksa tidak maksimal mencari bukti-bukti.

Namun, pernyataan Lisa ini dihentikan Hakim Sunoto.

“Enggak, gini saya setop. Saudara ada bertemu di bandara dengan hakim itu melanggar kode etik enggak?” cecar Hakim Sunoto.

“Melanggar kode etik betul, tetapi saya namanya dipanggil dengan…,” jawab Lisa, namun kembali dipotong Hakim Sunoto.

“Pihak, itu apabila berdua seimbang, itu baru sebagai alibi. Ada dua yang seimbang. Ini kan enggak seimbang ini, ekspatriat,” timpal Hakim Sunoto.

Sementara itu, Lisa mengeklaim diundang hakim Erintuah Damanik untuk bertemu di luar pengadilan.

“Karena saya sebagai seorang lawyer pada waktu itu ingin tahu apa saja yang mau disampaikan,” ujarnya.

Dalam perkara ini, Lisa didakwa bersama-sama ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja, menyuap tiga hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur senilai Rp 4,6 miliar.

Ketiga hakim itu adalah Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Erin dan Mangapul dihukum 7 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Mereka kemudian menerima hukuman itu sehingga perkara inkracht.

Sementara, Heru dihukum 10 tahun penjara dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Seorang pengunjung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banyuwangi berinisial HRS (35) diamankan. Ia kedapatan menyelundupkan narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam paket makanan lontong.

Peristiwa ini terjadi pada Selasa (20/5/2025) saat HRS berusaha mengirimkan lontong kepada narapidana kasus narkoba berinisial AL (51).

Saat melewati pos pemeriksaan, petugas mencurigai gelagat HRS yang tampak tidak tenang dan terburu-buru.

"Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati satu paket kecil berisi serbuk kristal putih yang telah diselipkan dalam lontong. Setelah diteliti lebih lanjut, ditemukan total 12 paket yang diduga berisi sabu," ungkap Kepala Lapas Banyuwangi, I Wayan Nurasta Wibawa.

Petugas segera mengamankan HRS untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan memanggil AL yang menjadi target pengiriman barang tersebut.

Berdasarkan data pendaftaran pada sistem database pemasyarakatan, upaya penyelundupan ini dilakukan pada pukul 10.01 WIB, saat layanan penitipan barang dan makanan serta kunjungan tatap muka sedang ramai.

"Modus yang dilakukan oleh HRS yaitu memotong lontong dan menyimpan paket kecil dalam potongan lontong tersebut, serta diletakkan di bagian bawah wadah lontong," ujar Wayan.

Berkat ketelitian petugas, aksi penyelundupan ini berhasil digagalkan.

Lapas Banyuwangi telah melakukan koordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Banyuwangi untuk mengungkap lebih lanjut mengenai upaya penyelundupan narkoba tersebut.

"Kami telah menjalin sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, termasuk Polresta Banyuwangi, khususnya dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba," tambah Wayan.

Saat ini, HRS sedang menjalani pemeriksaan oleh Satreskoba Polresta Banyuwangi, sementara AL diamankan di sel isolasi.

ADA jeda tak terdengar antara kata reformasi dan keluhan repot nasi. Yang satu lahir dari gagasan, yang lain dari perut.

Yang satu bicara tentang sistem, hukum, konstitusi, parlemen dan pemerintahan. Yang lain hanya ingin hidup hari ini tak lebih lapar dari kemarin.

Dan di antara keduanya, Indonesia berdiri—sering goyah, sering gamang, sering tidak tahu: mau mendengar yang mana?

Bulan Mei selalu mengingatkan kita pada reformasi. Pada 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan bukan hanya menuntut perubahan, tetapi juga karena kemiskinan telah menjelma menjadi amarah.

Harga-harga melonjak, pengangguran meledak, dan negara kehilangan arah. Reformasi pun bukan hanya tuntutan politik, tapi juga jeritan perut.

Dan hari ini, dua puluh tujuh tahun setelahnya, kita bertanya: apa yang telah benar-benar berubah?

Politik yang tak bisa menyentuh perut rakyat akan kehilangan napas. Demokrasi yang hanya berputar di ruang rapat, hanya menjadi parade wacana.

Sebab pada akhirnya, rakyat bukan memilih karena manifesto, tapi karena dapurnya. Mereka bukan turun ke TPS karena ideologi, tapi karena siapa yang menjanjikan beras lebih murah, minyak tak langka, sekolah tak bayar.

Repot nasi bukan hanya tentang kebutuhan. Ia adalah semacam kritik sunyi pada negara yang terlalu sering sibuk bicara, tapi lupa mendengar.

Ketika para pejabat merancang peta jalan ekonomi, rakyat hanya ingin jalan di depan rumahnya tak berlumpur saat hujan. Ketika DPR membahas rancangan UU digital, rakyat hanya ingin sinyal masuk ke desa.

Maka lahirlah paradoks itu: reformasi yang besar, perut yang tetap lapar.

Reformasi, sejak awal, adalah kerja besar. Namun, kerja itu membangun jarak. Antara elite dan rakyat. Antara bahasa media dan suara pasar. Antara pasal konstitusi dan petani yang kehilangan sawah.

Jarak itu tumbuh karena kita terlalu sering bicara tentang sistem, tapi lupa tentang orang.

Politisi menyebut “transformasi ekonomi”. Namun di warung, harga cabai tak pernah ikut turun.

Pemerintah berbicara “distribusi kesejahteraan”, tapi tukang ojek tetap tak bisa bayar SPP anaknya.

Jarak ini bukan hanya geografis. Ia adalah luka simbolik. Luka karena merasa tak dihitung, tak disapa, tak dihargai.

Dan dalam luka itu, suara rakyat berubah. Mereka tak lagi berharap, hanya menunggu. Tak lagi memelihara cita-cita, hanya bertahan.

Bahasa menjadi alat utama dalam reformasi, tapi juga alat yang melukai. Ketika pemimpin bicara tentang “penguatan fiskal”, yang mereka dengar hanya: harga naik lagi.

Ketika pemerintah bicara “restrukturisasi”, yang mereka tahu adalah: kami akan dipecat. Kata-kata besar tidak selalu mengandung harapan. Kadang, mereka hanya membungkus kenyataan pahit.

Repot nasi adalah bahasa lain yang lebih jujur. Bahasa yang tak rumit. Tak memakai statistik. Hanya keluar dari mulut yang sungguh lapar.

Dan dalam bahasa itu, kekuasaan diuji: apakah ia mampu turun dari menara kata-kata, dan menyentuh tanah kehidupan?

Jika tidak, maka bahasa akan menjadi tembok. Dan rakyat akan berhenti mendengarkan.

Reformasi telah menghasilkan banyak simbol: reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi militer, reformasi pendidikan.

Namun semua simbol itu berjalan seperti kendaraan tanpa penumpang. Terlihat bergerak, tapi tak membawa siapa pun. Ia lebih sering menjadi alasan anggaran daripada alat perubahan.

Sementara itu, di lapangan, reformasi tak pernah terasa. Guru honorer tetap menunggu SK. Petani tetap dikejar tengkulak. Anak-anak tetap berjalan kaki belasan kilometer untuk sekolah. Mereka tahu kata reformasi, tapi tak tahu seperti apa wujudnya.

Repot nasi adalah bentuk simbol yang lebih konkret. Ia tak butuh baliho. Ia hadir dalam antrean panjang. Dalam harga minyak goreng. Dalam utang warung yang terus dicatat.

Di situlah republik sebenarnya diuji: bukan pada seberapa hebat narasi yang disusun, tapi pada seberapa mampu negara membuat rakyatnya tenang.

Kita terlalu sering merayakan reformasi sebagai masa lalu. Sebagai tonggak sejarah. Tapi kita lupa: reformasi belum selesai. Ia bukan monumen. Ia proses.

Namun, karena terlalu sering dikenang tanpa dikerjakan, ia menjadi semacam nostalgia. Seperti lagu lama yang diputar di tengah kota yang kini penuh gedung dan kemacetan.

Ingatan itu penting. Tapi ingatan yang tak dibarengi dengan kerja, hanya akan melahirkan kebosanan.

Dan rakyat pun jenuh: mengapa terus bicara reformasi, jika hidup mereka tetap harus menunggu bantuan? Tetap harus minta surat pengantar untuk dapat BPJS? Tetap harus menggadaikan motor untuk beli pupuk?

Mereka tak butuh ingatan besar. Mereka butuh negara hadir. Hari ini. Di tempat mereka.

Perlawanan

Bahkan dalam repot nasi, ada perlawanan. Ia tak selalu turun ke jalan. Ia bisa berupa memilih untuk tidak memilih. Bisa berupa diam yang disengaja. Bisa berupa tawa sinis saat mendengar janji kampanye. Atau bisa berupa pilihan untuk tetap hidup tanpa berharap.

Itu bukan sikap apolitis. Itu adalah bentuk politik yang paling jujur. Politik dari perut. Politik dari luka. Politik dari mereka yang tak lagi percaya, tapi juga belum sepenuhnya menyerah.

Reformasi hanya akan hidup kembali jika ia mampu mendengar bentuk-bentuk perlawanan kecil itu. Bukan dengan menindas, tapi dengan hadir. Dengan mengakui kesalahan. Dengan memulai kembali, dari hal yang paling sederhana: membuat rakyat tak repot untuk makan.

Repot nasi bukan sekadar keluhan. Ia adalah pengingat bahwa politik tidak pernah benar-benar besar jika tak menyentuh yang kecil.

Bahwa sistem tak berarti apa-apa jika tak menjawab kebutuhan sehari-hari. Bahwa reformasi, jika ingin tetap hidup, harus tahu cara berjalan ke dapur rakyat, bukan hanya ke ruang sidang.

Bulan Mei adalah bulan sejarah. Bulan ketika demokrasi diperjuangkan dengan tubuh, darah, dan harapan.

Reformasi 1998 tak akan bermakna jika hari ini kita lupa bahwa demokrasi tak hanya diperjuangkan di jalan, tapi juga di meja makan.

Di ladang yang gersang. Di dompet yang tipis. Di antrean minyak goreng. Dan di suara rakyat yang makin pelan, tapi belum sepenuhnya hilang.

Barangkali inilah saatnya kita menata ulang pemahaman. Bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tapi hak untuk kenyang. Bahwa kebebasan berbicara tidak cukup jika tak diiringi dengan akses pada makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Karena reformasi yang tidak mampu menjawab repot nasi—pada akhirnya hanya akan menjadi retorika. Indah, tapi lapar.

JIKA dahulu semangat kebangkitan diarahkan untuk melawan kolonialisme fisik, maka di masa kini, kebangkitan sejati seharusnya dimaknai sebagai keberanian untuk melawan banalitas politik uang, korupsi sistemik, putusan pengadilan yang diperjualbelikan, dan apatisme moral kepemimpinan.

Momentum 20 Mei tak sekadar menjadi nostalgia terhadap berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Lebih dari itu: menjadi refleksi kritis atas kondisi kebangsaan hari ini.

Pada dimensi itu, nasionalisme kontemporer telah bergeser dari perjuangan teritorial menuju perjuangan integritas hukum dan keadilan sosial (Ghoffar, 2020).

Nasionalisme Hukum

Boedi Oetomo didirikan oleh para intelektual bumi putera (pribumi) sebagai bentuk kesadaran kolektif untuk bangkit, bersatu, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Terkait itu, Benedict Anderson (1983) menjelaskan bahwa bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan, yang mendasari kehidupan bernegara karena adanya kesamaan kesadaran.

Beriringan dengan itu, Soekarno menukilkan, “Nasionalisme yang sejati tidak akan hidup subur dalam tanah kolonialisme, imperialisme, atau kapitalisme.”

Dengan demikian, secara hermeneutik, nasionalisme sejati ialah berpijak pada keadilan. Implikasinya, hukum merupakan salah satu medium untuk “membayangkan” bangsa atas dasar kesadaran dan menjelma dirinya sebagai instrumen membangun, menopang, dan bahkan menyuburkan keadilan sebagai identitas nasional.

Sebaliknya, kita justru tampak gamang menerka “posisi Boedi Oetomo” dalam lanskap hukum dewasa ini yang tidak menjadi panglima. Para pejabat publik justru menjadi contoh buruk dalam praktik kekuasaan.

Tidak heran jika krisis hukum yang demikian sebenarnya berakar dari kesadaran yang dipenetrasi oleh optik menang dan kalah berebut kekuasaan belaka.

Padahal, hukum bukan sekadar teks, tetapi “cermin dari keadaban masyarakat” (Rahardjo, 2000).

Jika penegakan hukum lumpuh, itu mencerminkan masyarakat yang kehilangan arah moral. Terbukti, sebagian elite politik menjadikan hukum sebagai komoditas transaksional.

Politik uang bukan hanya dibiarkan, tapi dilanggengkan secara sistemik. Ia bahkan dirayakan dalam kontestasi elektoral.

Pemimpin seharusnya menjadi panutan, bukan pelanggar hukum itu sendiri. Logika dasarnya sederhana: jika ia menormalisasi politik uang, maka ia sedang ‘meneladani’ masyarakat bahwa hak pilih layak diperjualbelikan.

Jika seorang pemimpin korup, maka ia sedang ‘mendidik’ rakyatnya untuk hidup dalam logika korupsi.

Dalam situasi seperti ini, nasionalisme kehilangan maknanya yang substantif. Nasionalisme hukum tercerabut dan sebatas diingat dalam literatur-literatur sejarah yang tidak terbaca.

Abdul Ghoffar (2020) dalam tulisannya menggarisbawahi bahwa tantangan kebangkitan nasional hari ini telah bermutasi untuk menghadapi fenomena hukum yang timpang.

Nasionalisme hari ini, sambungnya, seharusnya dimaknai sebagai keberanian menegakkan hukum yang adil, sekalipun bertentangan dengan arus kekuasaan dan kenyamanan status quo.

Masalahnya, tidak banyak yang melakukannya sebab cemas dihantui pengucilan, ancaman, dan bahkan pemidanaan. Seturut dengan itu, keberanian menjadi kritis pun dalam penegakan hukum acapkali dibungkam.

Saatnya kebangkitan kesadaran hukum

Kebangkitan nasional yang kita impikan adalah kebangkitan kesadaran hukum—sebuah keberanian kolektif untuk mengembalikan hukum sebagai alat pembebasan, alih-alih perkakas represi.

Maka, ketika kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, penting untuk merenungkan bahwa perjuangan bangsa belum selesai.

Ia hanya berganti wajah. Dari melawan kolonialisme menjadi melawan hipokrisi hukum. Dari memperjuangkan kemerdekaan menjadi memperjuangkan integritas.

Dari mengusir penjajah menjadi membongkar praktik korupsi kekuasaan dan memutus ketimpangan hukum.

Para pejabat di semua lini, baik politik, hukum, maupun sosial, harus memahami bahwa mereka adalah teladan.

Harus ada kesadaran, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan akan menjadi justifikasi masyarakat untuk melakukan hal serupa.

Sebab itu, nasionalisme hukum yang kita butuhkan kini adalah nasionalisme yang hidup di dalam nurani, bukan semata slogan di baliho.

Ia harus tumbuh dalam bentuk keberanian bersuara, membela yang lemah, melawan penyalahgunaan wewenang, dan membangun budaya hukum yang adil serta inklusif. Dan itu tidak mudah.

Seperti semangat Boedi Oetomo, kebangkitan sejati: kebangkitan kesadaran kolektif. Itu berarti hukum yang adil hanya akan lahir dari masyarakat yang sadar akan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Sudah saatnya kita membalikkan narasi: mencintai negeri ini berarti siap membela hukum, bahkan ketika hukum harus menindak mereka yang berkuasa.

Dalam negara hukum demokratis, tak ada kekuasaan yang kebal. Tidak ada nasionalisme tanpa keadilan, dan itu bukan kebangkitan melainkan kemunduran.

KOMPAS.com - Pada tahun 1998, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Krisis ekonomi yang melanda negeri ini tak hanya mengguncang stabilitas finansial, tapi juga memantik gelombang keresahan di kalangan mahasiswa.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang kembali terpilih untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR awal Maret 1998, menyulut aksi-aksi protes yang awalnya terbatas di lingkungan kampus, lalu merambah ke jalanan.

Suasana kian panas ketika demonstrasi mulai dihadapi aparat keamanan dengan kekerasan.

Di Yogyakarta, pada 8 Mei 1998, seorang mahasiswa bernama Moses Gatutkaca tewas saat aksi dibubarkan secara represif. Hanya empat hari berselang, tragedi serupa terjadi di Jakarta.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur ditembus peluru tajam ketika mereka bergerak keluar dari kampus menuju Gedung DPR/MPR.

Di tengah tekanan itu, Presiden Soeharto yang baru saja kembali dari KTT G-15 di Mesir, mencoba menyampaikan kondisi perekonomian nasional di forum internasional.

Namun, publik Tanah Air lebih tertuju pada aksi-aksi mahasiswa yang terus meluas. Tuntutan agar Soeharto mundur makin lantang terdengar.

Puncaknya terjadi pada 18 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menduduki Gedung DPR/MPR.

Mereka mendesak agar pimpinan dewan segera mengusulkan Sidang Istimewa untuk menggulingkan Soeharto.

Harian Kompas edisi 19 Mei 1998 menggambarkan bagaimana sejak pagi, massa mahasiswa berdatangan bergelombang ke parlemen, menggunakan bus hingga mobil pribadi.

Sejumlah tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan turut hadir dan menyampaikan orasi, salah satunya adalah Amien Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu.

Harkitnas yang Tak Biasa

Tepat pada 20 Mei 1998, saat bangsa ini memperingati 90 tahun Hari Kebangkitan Nasional, suasana justru mencekam.

Tanggal yang seharusnya menjadi momen reflektif, berubah menjadi titik genting perjuangan reformasi.

Pemerintah saat itu tengah berupaya meredam gejolak dengan menggulirkan rencana pembentukan Komite Reformasi. Komite ini dirancang untuk mengawal pemilu dan membuka jalan bagi Soeharto mundur secara bertahap.

Namun, gagasan itu ditolak mahasiswa. Mereka menuntut pengunduran diri secara langsung dan tanpa syarat.

Sebuah rencana aksi pun dirancang: long march dari kompleks DPR/MPR menuju Monas. Amien Rais direncanakan menjadi salah satu tokoh sentral dalam aksi tersebut.

Tetapi, rencana itu tak berjalan mulus. Dalam sebuah peringatan 20 Tahun Reformasi pada 21 Mei 2018, Amien Rais mengungkapkan bahwa ia mendapat telepon dari seorang petinggi TNI.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," tutur Amien menirukan isi pembicaraan tersebut.

Menurut Amien, jenderal itu menyampaikan kekhawatiran akan potensi kerusuhan besar jika aksi di Monas tetap digelar.

Bahkan, ia mengancam penggunaan kekuatan militer serupa dengan tragedi Lapangan Tiananmen di China pada 1989, ketika mahasiswa dibubarkan dengan senjata dan tank, menyebabkan banyak korban jiwa.

Jakarta yang Dibungkam oleh Tank dan Kawat Berduri

Pada pagi 20 Mei 1998, Jakarta berubah menjadi kota yang nyaris lumpuh. Jalan-jalan di sekitar Monas, Istana Merdeka, Bina Graha, Jalan Cendana, Sudirman, Thamrin, hingga Rasuna Said dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Barikade kawat berduri dipasang rapat. Pasukan elit seperti Kopassus, Marinir, dan Kostrad bersiaga lengkap dengan panser, tank, serta berbagai jenis senjata berat.

Tak hanya kendaraan bermotor, pejalan kaki pun dilarang melintas. Aktivitas bisnis dan perkantoran berhenti.

Jalan-jalan ibu kota menjadi lengang, seolah menandai hari yang sangat berbeda dari Hari Kebangkitan Nasional tahun-tahun sebelumnya.

Amien Rais yang telah menerima peringatan dari TNI, segera menyampaikan informasi tersebut kepada mahasiswa di DPR/MPR. Ia tak ingin peristiwa berdarah kembali terulang.

Menjelang dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB, Amien yang masih mengenakan sarung dan kemeja batik, melangkah ke Monas. Di sana, ia melihat kawat berduri, panser, dan tentara telah memagari seluruh kawasan.

Amien mendekati sekelompok tentara dan bertanya, “Saya mau tanya ke Anda semua, instruksinya apa?”
Seorang tentara menjawab, “Pak Amien, kami belum ada instruksi. Tapi sudah disuruh berjaga di Monas ini. Semua pintu masuk ke Monas sudah dijaga dengan beberapa tank, panser, dan juga gulungan kawat berduri.”

Mendengar hal itu, Amien dan sejumlah tokoh reformasi lainnya akhirnya menggelar konferensi pers sekitar pukul 04.00 WIB. Mereka memutuskan untuk memindahkan lokasi aksi ke DPR/MPR, tempat mahasiswa sudah berkonsentrasi sejak 18 Mei.

Dampak dan Titik Balik

Keputusan membatalkan aksi di Monas terbukti krusial. Langkah ini tidak hanya meredakan potensi bentrokan, tapi juga membawa efek positif terhadap situasi politik dan ekonomi.

Dokumentasi Harian Kompas edisi 21 Mei 1998 mencatat, nilai tukar rupiah menguat drastis. Dari sebelumnya Rp 12.300 per dolar AS, rupiah naik menjadi Rp 11.000—penguatan sebesar 1.300 poin.

Sikap Amien Rais mencerminkan kenyataan politik saat itu. Sejumlah tokoh yang diajak Soeharto untuk duduk di Komite Reformasi justru menolak.

Mereka tak mau terlibat dalam struktur pemerintahan transisi yang dipandang hanya memperpanjang kekuasaan.

Gelombang desakan dari rakyat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh nasional akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sang jenderal bintang lima yang dijuluki "The Smiling General" itu resmi lengser setelah lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia.

Sumber: Kompas.com

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini bertemu dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Desa PDT) Yandri Susanto di Kantor Kemenpan-RB, Senin (19/5/2025).

Pertemuan tersebut membahas capaian reformasi birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa PDT.

“Selain membahas capaian reformasi birokrasi, kami juga membahas penguatan kelembagaan serta SDM aparatur di lingkup Kementerian Desa PDT,” jelas Rini melalui siaran persnya, Selasa (20/5/2025).

Pada pertemuan tersebut, Rini menyampaikan, sehubungan dengan pembentukan Kabinet Merah Putih pada 2024, terjadi transisi kelembagaan Kementerian Negara.

"Salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDTT) yang dilakukan dengan memisahkan tugas, fungsi, dan SDM aparatur transmigrasi ke Kementerian Transmigrasi. Sementara itu urusan desa dan pembangunan daerah tertinggal tetap berada di kementerian yang sama,” jelas Rini.

Berdasarkan data pembentukan Kementerian Desa PDTT, Kemenpan-RB menilai, kualitas implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Desa PDTT tetap sama seperti sebelumnya.

Indeks RB 2024 tersebut dapat dijadikan baseline bagi Kementerian Desa PDTT setelah dilakukannya transisi kelembagaan.

“Kami mendukung seluruh upaya serta mengapresiasi atas capaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Desa PDTT,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan bahwa kementerian yang dipimpinnya telah melaksanakan berbagai upaya dalam meningkatkan capaian indeks reformasi birokrasi. Terbaru, Kementerian Desa PDT melakukan 12 rencana aksi pada 2025.

Rencana aksi tersebut diantaranya yaitu badan usaha milik desa (BUMDes) pendukung makanan bergizi, peningkatan ketahanan pangan lokal desa, desa swasembada energi, desa swasembada air, desa ekspor, pemuda pelopor desa, digitalisasi desa dan desa wisata, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta aksi lainnya.

“Dua belas rencana aksi ini merupakan program reformasi birokrasi tematik Kementerian kami dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia,” jelasnya.

Dalam pertemuan ini Yandri juga memberikan apresiasi pada Kemenpan-RB yang telah melakukan supervisi dalam rangka peningkatan indeks reformasi dan penguatan tata kelola di lingkup Kementerian Desa PDT. (HUMAS MENPANRB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan, penerbitan sertifikat tanah ulayat dilakukan untuk melindungi hak masyarakat hukum adat.

Langkah ini dipandang sebagai bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi dan wilayah yang secara turun-temurun dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

“Sertifikat tanah bukan pemberian negara, melainkan pengakuan negara atas hak yang sudah ada. Jadi, ini adalah hak masyarakat hukum adat yang wajib dilindungi,” tegas Ossy sebagaimana dilansir dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (19/5/2025).

Di hadapan niniak mamak, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penerbitan sertifikat tanah ulayat dengan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga adat.

Menurutnya, proses ini memerlukan sinergi kuat agar tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai budaya yang melekat dalam masyarakat hukum adat.

Dia juga menegaskan, legalisasi tanah ulayat bukan semata soal administrasi pertanahan, namun juga bentuk keadilan sosial.

“Masyarakat hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Pengakuan atas tanah ulayat mereka adalah bentuk komitmen kita terhadap keadilan dan keberlanjutan,” tegas dia.

Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyatakan komitmen mendukung sertifikasi tanah ulayat.

“Apabila disertifikatkan tanah kaum ini dan memang sudah turun-temurun tanah itu dijaga. Pajaknya tidak saya tagih. Kenapa demikian? Tujuan kita adalah melindungi tanah-tanah ulayat kaum,” tuturnya.

Selain sosialisasi, Ossy pun menyerahkan sebanyak 12 Sertifikat Hak Pakai (HP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, 1 sertifikat tanah wakaf, dan 5 Sertifikat Hak Milik (SHM) masyarakat.

Setelah penyerahan, Politisi Demokrat tersebut juga meluncurkan layanan elektronik pada Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bukittinggi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jejak empat pejuang reformasi tersimpan rapi di Museum Tragedi 12 Mei 1998. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie.

Museum Tragedi 12 Mei 1998 terletak di dalam area Universitas Trisakti, Jakarta Barat, tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, sekaligus mengembuskan nafas terakhir dalam aksi damai yang terjadi pada 12 Mei 1998, 27 tahun silam.

Sekitar pukul 20.00 WIB, keempatnya dipastikan gugur tertembak di halaman kampus. Hingga saat ini, titik-titik tewasnya pejuang reformasi ditandai dengan pelat bertuliskan nama mereka.

Hafidin tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi Museum Tragedi 12 Mei 1998 berada.

Beberapa langkah dari titik tersebut, Heri juga tertembak di depan Gedung Dr. Sjarif Thajeb.

Kompas.com/Krisda Tiofani Hafidin Royan tertembak persis di depan Gedung Dr Syarif Thajeb, lokasi bangunan Museum Tragedi 12 Mei 1998 berdiri.

Adapun Elang tertembak di area parkir dan Hendriawan tertembak di dekat gerbang Universitas Trisakti Jakarta.

"Pergerakan (reformasi) ini terjadi di seluruh Indonesia. Ada juga korban meninggal lain, di luar kampus, di jalanan," Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

"Tetapi tahun 1998, mahasiswa Trisakti meninggalnya di dalam kampus. Bekas pelurunya masuk ke dalam kampus," lanjutnya.

• Lokasi, Jam Buka, dan Tiket Masuk Museum Tragedi 12 Mei 1998 di Jakarta
• Tanggal Merah 29 Mei 2025 Libur Apa?

Selama setahun sejak pergerakan mahasiswa yang dipengaruhi oleh krisis finansial era mantan Presiden Soeharto tersebut, Universitas Trisakti terus memperjuangkan keadilan demi menemui titik terang di balik penembakan para korban.

Sayangnya, baik satu tahun usai kejadian maupun 27 tahun setelahnya, tidak ada satu pun pihak yang bertanggung jawab atas penembakan keempat pejuang reformasi tersebut.

"Sehingga museum didirikan pada tahun 1999 sebagai perwujudan Trisakti dalam memperjuangkan demokrasi dan hak asasi," kata Dewi.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

Bekas tembakan di museum

Kompas.com/Krisda Tiofani Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih tertanam di lokasi aslinya, menambah bukti nyata peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Kampus Trisakti.

Area Museum Tragedi 12 Mei 1998 tidak seluas museum-museum lain di Jakarta. Hanya ada satu ruangan berisi koleksi barang dan foto-foto sebelum serta pasca-peristiwa.

Koleksi museum dimulai dari diorama aksi damai. Dalam 11 foto di papan pertama museum, tampak barisan mahasiswa Trisakti sebelum korban luka dan tewas berjatuhan.

"Saya ada di sana, kami menyebutnya aksi damai, bukan demo. Saat itu, mahasiswa masih memberi bunga ke polisi-polisi dan berfoto di depan polisi," ujar Dewi.

"Fotoin dulu, Bu. Pakai lipstik dulu, Bu," kata para mahasiswi yang ikut aksi damai 12 Mei 1998, seperti yang ditirukan Dewi.

Kompas.com/Krisda Tiofani Kepala Humas Universitas Trisakti, Dewi Priandini, saat ditemui Kompas.com di Universitas Trisakti Kampus A, Jakarta Barat, Rabu (14/5/2025).

Sayangnya, ketegangan mulai muncul antara aparat dan mahasiswa pada sore hari. Di tengah tembakan dan gas air mata, mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus.

Puncaknya, aparat melepaskan tembakan ke arah depan gerbang kampus, serta aparat lain yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus.

Sebanyak enam peluru bekas tragedi 12 Mei 1998 masih tersimpan di dalam lemari museum ini.

Kompas.com/Krisda Tiofani Koleksi barang milik korban tewas dalam Museum Tragedi 12 Mei 1998.

Dalam lemari kaca yang sama, tersimpan pula pakaian, buku, topi, tas, dan sepatu yang dipakai korban saat tertembak.

"Mereka kan lagi kuliah, jadi lengkap menggunakan tas, baju, dan almamater saat kejadian," ucap Dewi.

Ada pula selongsong peluru yang ditata berbaris di dalam lemari kaca yang sama.

Kaca tebal dengan bekas tembakan peluru yang masih terjaga di lokasi aslinya, menambah bukti peristiwa reformasi 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti.

Adapun saat ini Universitas Trisakti masih memperjuangkan gelar pahlawan reformasi bagi empat mahasiswa yang gugur pada tragedi tersebut.

Meski belum mendapatkan gelar "pahlawan", Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun lalu telah menganugerahi penghargaan Bintang Jasa Pratama bagi para korban.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas tertembak juga dianugerahi gelar Pejuang Reformasi.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998

Kompas.com/Krisda Tiofani Terletak lurus di depan Museum Tragedi 12 Mei 1998, Kampus Trisakti juga membangun monumen untuk menghormati para pejuang reformasi yang gugur.

Beberapa meter dari Gedung Dr. Sjarif Thajeb, berdiri Monumen Tragedi 12 Mei 1998 untuk mengenang para pejuang reformasi yang gugur.

Monumen Tragedi 12 Mei 1998 sarat akan makna. Terdapat empat pilar yang menggambarkan jumlah korban tewas tertembak.

Di setiap bagian tengah keempat pilar tersebut, terdapat bulatan cekung guna menggambarkan titik luka tembak para korban.

Keempatnya diketahui tertembak peluru tajam di area vital, seperti kepala, tenggorokan, dan dada.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Apakah topik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu Indonesia, termasuk era 1965 hingga Orde Baru, masuk dalam penulisan ulang sejarah nasional?

“Kita sepakat untuk terbuka dalam proses penulisan,” kata satu dari tiga editor umum penulisan sejarah nasional Indonesia, Profesor Singgih Tri Sulistiyono, kepada Kompas.com, Senin (19/5/2025).

Tim ini terdiri dari seratusan ahli di bidangnya. Tim ini terbuka dengan masukan-masukan mengenai sejarah yang hendak ditulis, termasuk soal pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kemarin ada masukan tentang peristiwa-peristiwa yang selama ini terbungkam atau dibungkam mengenai kekerasan, konflik, pelanggaran HAM. Ini tetap jadi bahan masukan. Insyaallah tetap diakomodir,” kata Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Diponegoro (UNDIP) ini.

Singgih mengatakan, peristiwa kelam itu merupakan bagian dari dinamika berbangsa dan bernegara yang harus ditempatkan pada konteks sejarah. Babak hitam sejarah bukanlah keseluruhan sejarah, melainkan hanya bagian dari keseluruhan sejarah.

“Kita mendorong pemahaman terjadinya rekonsilisasi dan kohesi sosial. Karena kita menulis sejarah dipersembahkan untuk negara, bukan untuk rezim yang berkuasa,” tutur Singgih.

Hasil proyek penulisan ulang sejarah nasional ini akan diluncurkan tepat pada peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pada 17 Agustus 2025 nanti.

Soal sejarah 1965

Tragedi 1965 dan beberapa tahun setelahnya telah dinyatakan para ahli memuat pelanggaran HAM berupa pembantaian massal terhadap orang yang dituduh berkaitan dengan PKI.

Bagaimana negara akan menuliskan babak perjalanan Indonesia itu?

“Dari sisi fakta-faktanya harus didasarkan pada sumber sejarah yang otentik dan kredibel,” ujar Singgih.

Sumber sejarah dapat berupa dokumen tertulis, arsip, koran-koran, penerbitan sezaman, proses pengadilan, wawancara hingga fakta-fakta lain yang dapat dinarasikan.

“Tapi karena ini official history, konteksnya adalah untuk mengawal kebangsaan. Adapun bahwa di situ pernah ada riak konflik pelanggaran HAM, tetap itu menjadi bagian dinamika sejarah, tapi jangan sampai terlalu mengekspose konflik itu dan lupa dengan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Singgih.

Dia sadar bahwa banyak perbedaan cara pandang di kalangan yang kompeten mengenai sejarah masa itu. Perbedaan perspektif itu tidak akan dilarang di era kini.

“Tidak ada sejarah yang sungguh-sungguh objektif, pasti ditulis dengan perspektif kepentingan tertentu,” kata Singgih.

Pelanggaran HAM era Orde Baru

Sebagaimana diketahui, Orde Baru tumbang pada 1998 atau 27 tahun lalu. Masih ada tokoh-tokoh sejarah dari era Orde Baru yang hidup hingga era kini.

Bagaimana penulisan ulang sejarah nasional Indonesia akan memuat pelbagai pelanggaran HAM era Orde Baru?

“Peristiwa yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa kita itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuliskannya. Tapi kita kaitkan dalam konteks dinamika kehidupan berbangsa,” jawab Singgih.

Dia menjelaskan, sejarah nasional produk resmi negara tersebut nantinya akan bertujuan rekonsiliatif, bukan memecah belah.

Adapun soal fakta sejarah, hal itu tetap harus dibahas, termasuk soal penghilangan paksa aktivis di era ujung Orde Baru.

“Kita kembali pada fakta. Kita tidak boleh menduga-duga, tapi fakta bisa diperoleh dalam sumber sejarah. Kita sikapi dengan kritis,” ujarnya menanggapi.

“Tetapi insyaallah itu akan diperhatikan, ditulis dengan metodologi sejarah yang pas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Apa urgensinya?

Dia menjelaskan, urgensi penulisan ulang sejarah nasional Indonesia ini didasari atas perkembangan studi sejarah dan temuan baru. Terakhir kali, penulisan ulang sejarah nasional dilakukan pada 2012 dan kini perlu diperbaharui lagi.

“Sudah banyak temuan baru dari sejarah. Ini perlu diakomodir untuk menulis ulang sejarah indonesia ini,” ujar Singgih.

Selain itu, perlu ada perspektif baru sesuai perkembangan zaman. Sejarah harus punya peran yang tepat dalam perkembangan masyarakatnya.

“(Peran sejarah) Untuk menghadapi dinamika internal dan ekspansi globalisasi. Perlu penguatan kembali rasa kebangsaan dan kebersamaan,” tutur Singgih.

Singgih adalah salah satu dari tiga editor umum proyek penulisan sejarah nasional. Selain Singgih, ada Profesor Susanto Zuhdi selaku ketua, dan Profesor Jajat Burhanudin.