KOMPAS.com - Pada tahun 1998, Indonesia berada di ambang perubahan besar. Krisis ekonomi yang melanda negeri ini tak hanya mengguncang stabilitas finansial, tapi juga memantik gelombang keresahan di kalangan mahasiswa.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto yang kembali terpilih untuk ketujuh kalinya dalam Sidang Umum MPR awal Maret 1998, menyulut aksi-aksi protes yang awalnya terbatas di lingkungan kampus, lalu merambah ke jalanan.

Suasana kian panas ketika demonstrasi mulai dihadapi aparat keamanan dengan kekerasan.

Di Yogyakarta, pada 8 Mei 1998, seorang mahasiswa bernama Moses Gatutkaca tewas saat aksi dibubarkan secara represif. Hanya empat hari berselang, tragedi serupa terjadi di Jakarta.

Empat mahasiswa Universitas Trisakti gugur ditembus peluru tajam ketika mereka bergerak keluar dari kampus menuju Gedung DPR/MPR.

Di tengah tekanan itu, Presiden Soeharto yang baru saja kembali dari KTT G-15 di Mesir, mencoba menyampaikan kondisi perekonomian nasional di forum internasional.

Namun, publik Tanah Air lebih tertuju pada aksi-aksi mahasiswa yang terus meluas. Tuntutan agar Soeharto mundur makin lantang terdengar.

Puncaknya terjadi pada 18 Mei 1998. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menduduki Gedung DPR/MPR.

Mereka mendesak agar pimpinan dewan segera mengusulkan Sidang Istimewa untuk menggulingkan Soeharto.

Harian Kompas edisi 19 Mei 1998 menggambarkan bagaimana sejak pagi, massa mahasiswa berdatangan bergelombang ke parlemen, menggunakan bus hingga mobil pribadi.

Sejumlah tokoh masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan turut hadir dan menyampaikan orasi, salah satunya adalah Amien Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah saat itu.

Harkitnas yang Tak Biasa

Tepat pada 20 Mei 1998, saat bangsa ini memperingati 90 tahun Hari Kebangkitan Nasional, suasana justru mencekam.

Tanggal yang seharusnya menjadi momen reflektif, berubah menjadi titik genting perjuangan reformasi.

Pemerintah saat itu tengah berupaya meredam gejolak dengan menggulirkan rencana pembentukan Komite Reformasi. Komite ini dirancang untuk mengawal pemilu dan membuka jalan bagi Soeharto mundur secara bertahap.

Namun, gagasan itu ditolak mahasiswa. Mereka menuntut pengunduran diri secara langsung dan tanpa syarat.

Sebuah rencana aksi pun dirancang: long march dari kompleks DPR/MPR menuju Monas. Amien Rais direncanakan menjadi salah satu tokoh sentral dalam aksi tersebut.

Tetapi, rencana itu tak berjalan mulus. Dalam sebuah peringatan 20 Tahun Reformasi pada 21 Mei 2018, Amien Rais mengungkapkan bahwa ia mendapat telepon dari seorang petinggi TNI.

"Saya ditelepon dari Cilangkap (Mabes TNI). Saya betul-betul lupa namanya. 'Pak Amien Rais, saya Mayjen ini, jadi Pak Amien, tolong 20 Mei yang akan dijadikan syukuran reformasi di Monas, itu tolong dibatalkan'," tutur Amien menirukan isi pembicaraan tersebut.

Menurut Amien, jenderal itu menyampaikan kekhawatiran akan potensi kerusuhan besar jika aksi di Monas tetap digelar.

Bahkan, ia mengancam penggunaan kekuatan militer serupa dengan tragedi Lapangan Tiananmen di China pada 1989, ketika mahasiswa dibubarkan dengan senjata dan tank, menyebabkan banyak korban jiwa.

Jakarta yang Dibungkam oleh Tank dan Kawat Berduri

Pada pagi 20 Mei 1998, Jakarta berubah menjadi kota yang nyaris lumpuh. Jalan-jalan di sekitar Monas, Istana Merdeka, Bina Graha, Jalan Cendana, Sudirman, Thamrin, hingga Rasuna Said dijaga ketat oleh aparat keamanan.

Barikade kawat berduri dipasang rapat. Pasukan elit seperti Kopassus, Marinir, dan Kostrad bersiaga lengkap dengan panser, tank, serta berbagai jenis senjata berat.

Tak hanya kendaraan bermotor, pejalan kaki pun dilarang melintas. Aktivitas bisnis dan perkantoran berhenti.

Jalan-jalan ibu kota menjadi lengang, seolah menandai hari yang sangat berbeda dari Hari Kebangkitan Nasional tahun-tahun sebelumnya.

Amien Rais yang telah menerima peringatan dari TNI, segera menyampaikan informasi tersebut kepada mahasiswa di DPR/MPR. Ia tak ingin peristiwa berdarah kembali terulang.

Menjelang dini hari, sekitar pukul 02.00 WIB, Amien yang masih mengenakan sarung dan kemeja batik, melangkah ke Monas. Di sana, ia melihat kawat berduri, panser, dan tentara telah memagari seluruh kawasan.

Amien mendekati sekelompok tentara dan bertanya, “Saya mau tanya ke Anda semua, instruksinya apa?”
Seorang tentara menjawab, “Pak Amien, kami belum ada instruksi. Tapi sudah disuruh berjaga di Monas ini. Semua pintu masuk ke Monas sudah dijaga dengan beberapa tank, panser, dan juga gulungan kawat berduri.”

Mendengar hal itu, Amien dan sejumlah tokoh reformasi lainnya akhirnya menggelar konferensi pers sekitar pukul 04.00 WIB. Mereka memutuskan untuk memindahkan lokasi aksi ke DPR/MPR, tempat mahasiswa sudah berkonsentrasi sejak 18 Mei.

Dampak dan Titik Balik

Keputusan membatalkan aksi di Monas terbukti krusial. Langkah ini tidak hanya meredakan potensi bentrokan, tapi juga membawa efek positif terhadap situasi politik dan ekonomi.

Dokumentasi Harian Kompas edisi 21 Mei 1998 mencatat, nilai tukar rupiah menguat drastis. Dari sebelumnya Rp 12.300 per dolar AS, rupiah naik menjadi Rp 11.000—penguatan sebesar 1.300 poin.

Sikap Amien Rais mencerminkan kenyataan politik saat itu. Sejumlah tokoh yang diajak Soeharto untuk duduk di Komite Reformasi justru menolak.

Mereka tak mau terlibat dalam struktur pemerintahan transisi yang dipandang hanya memperpanjang kekuasaan.

Gelombang desakan dari rakyat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh nasional akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan pengunduran dirinya. Sang jenderal bintang lima yang dijuluki "The Smiling General" itu resmi lengser setelah lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia.

Sumber: Kompas.com