Reformasi dan Repot Nasi
Reformasi yang tidak mampu menjawab repot nasi—pada akhirnya hanya akan menjadi retorika. Indah, tapi lapar. Halaman all
(Kompas.com) 20/05/25 13:44 143624
ADA jeda tak terdengar antara kata reformasi dan keluhan repot nasi. Yang satu lahir dari gagasan, yang lain dari perut.
Yang satu bicara tentang sistem, hukum, konstitusi, parlemen dan pemerintahan. Yang lain hanya ingin hidup hari ini tak lebih lapar dari kemarin.
Dan di antara keduanya, Indonesia berdiri—sering goyah, sering gamang, sering tidak tahu: mau mendengar yang mana?
Bulan Mei selalu mengingatkan kita pada reformasi. Pada 1998, ribuan mahasiswa turun ke jalan bukan hanya menuntut perubahan, tetapi juga karena kemiskinan telah menjelma menjadi amarah.
Harga-harga melonjak, pengangguran meledak, dan negara kehilangan arah. Reformasi pun bukan hanya tuntutan politik, tapi juga jeritan perut.
Dan hari ini, dua puluh tujuh tahun setelahnya, kita bertanya: apa yang telah benar-benar berubah?
Politik yang tak bisa menyentuh perut rakyat akan kehilangan napas. Demokrasi yang hanya berputar di ruang rapat, hanya menjadi parade wacana.
Sebab pada akhirnya, rakyat bukan memilih karena manifesto, tapi karena dapurnya. Mereka bukan turun ke TPS karena ideologi, tapi karena siapa yang menjanjikan beras lebih murah, minyak tak langka, sekolah tak bayar.
Repot nasi bukan hanya tentang kebutuhan. Ia adalah semacam kritik sunyi pada negara yang terlalu sering sibuk bicara, tapi lupa mendengar.
Ketika para pejabat merancang peta jalan ekonomi, rakyat hanya ingin jalan di depan rumahnya tak berlumpur saat hujan. Ketika DPR membahas rancangan UU digital, rakyat hanya ingin sinyal masuk ke desa.
Maka lahirlah paradoks itu: reformasi yang besar, perut yang tetap lapar.
Reformasi, sejak awal, adalah kerja besar. Namun, kerja itu membangun jarak. Antara elite dan rakyat. Antara bahasa media dan suara pasar. Antara pasal konstitusi dan petani yang kehilangan sawah.
Jarak itu tumbuh karena kita terlalu sering bicara tentang sistem, tapi lupa tentang orang.
Politisi menyebut “transformasi ekonomi”. Namun di warung, harga cabai tak pernah ikut turun.
Pemerintah berbicara “distribusi kesejahteraan”, tapi tukang ojek tetap tak bisa bayar SPP anaknya.
Jarak ini bukan hanya geografis. Ia adalah luka simbolik. Luka karena merasa tak dihitung, tak disapa, tak dihargai.
Dan dalam luka itu, suara rakyat berubah. Mereka tak lagi berharap, hanya menunggu. Tak lagi memelihara cita-cita, hanya bertahan.
Bahasa menjadi alat utama dalam reformasi, tapi juga alat yang melukai. Ketika pemimpin bicara tentang “penguatan fiskal”, yang mereka dengar hanya: harga naik lagi.
Ketika pemerintah bicara “restrukturisasi”, yang mereka tahu adalah: kami akan dipecat. Kata-kata besar tidak selalu mengandung harapan. Kadang, mereka hanya membungkus kenyataan pahit.
Repot nasi adalah bahasa lain yang lebih jujur. Bahasa yang tak rumit. Tak memakai statistik. Hanya keluar dari mulut yang sungguh lapar.
Dan dalam bahasa itu, kekuasaan diuji: apakah ia mampu turun dari menara kata-kata, dan menyentuh tanah kehidupan?
Jika tidak, maka bahasa akan menjadi tembok. Dan rakyat akan berhenti mendengarkan.
Reformasi telah menghasilkan banyak simbol: reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi militer, reformasi pendidikan.
Namun semua simbol itu berjalan seperti kendaraan tanpa penumpang. Terlihat bergerak, tapi tak membawa siapa pun. Ia lebih sering menjadi alasan anggaran daripada alat perubahan.
Sementara itu, di lapangan, reformasi tak pernah terasa. Guru honorer tetap menunggu SK. Petani tetap dikejar tengkulak. Anak-anak tetap berjalan kaki belasan kilometer untuk sekolah. Mereka tahu kata reformasi, tapi tak tahu seperti apa wujudnya.
Repot nasi adalah bentuk simbol yang lebih konkret. Ia tak butuh baliho. Ia hadir dalam antrean panjang. Dalam harga minyak goreng. Dalam utang warung yang terus dicatat.
Di situlah republik sebenarnya diuji: bukan pada seberapa hebat narasi yang disusun, tapi pada seberapa mampu negara membuat rakyatnya tenang.
Kita terlalu sering merayakan reformasi sebagai masa lalu. Sebagai tonggak sejarah. Tapi kita lupa: reformasi belum selesai. Ia bukan monumen. Ia proses.
Namun, karena terlalu sering dikenang tanpa dikerjakan, ia menjadi semacam nostalgia. Seperti lagu lama yang diputar di tengah kota yang kini penuh gedung dan kemacetan.
Ingatan itu penting. Tapi ingatan yang tak dibarengi dengan kerja, hanya akan melahirkan kebosanan.
Dan rakyat pun jenuh: mengapa terus bicara reformasi, jika hidup mereka tetap harus menunggu bantuan? Tetap harus minta surat pengantar untuk dapat BPJS? Tetap harus menggadaikan motor untuk beli pupuk?
Mereka tak butuh ingatan besar. Mereka butuh negara hadir. Hari ini. Di tempat mereka.
Perlawanan
Bahkan dalam repot nasi, ada perlawanan. Ia tak selalu turun ke jalan. Ia bisa berupa memilih untuk tidak memilih. Bisa berupa diam yang disengaja. Bisa berupa tawa sinis saat mendengar janji kampanye. Atau bisa berupa pilihan untuk tetap hidup tanpa berharap.
Itu bukan sikap apolitis. Itu adalah bentuk politik yang paling jujur. Politik dari perut. Politik dari luka. Politik dari mereka yang tak lagi percaya, tapi juga belum sepenuhnya menyerah.
Reformasi hanya akan hidup kembali jika ia mampu mendengar bentuk-bentuk perlawanan kecil itu. Bukan dengan menindas, tapi dengan hadir. Dengan mengakui kesalahan. Dengan memulai kembali, dari hal yang paling sederhana: membuat rakyat tak repot untuk makan.
Repot nasi bukan sekadar keluhan. Ia adalah pengingat bahwa politik tidak pernah benar-benar besar jika tak menyentuh yang kecil.
Bahwa sistem tak berarti apa-apa jika tak menjawab kebutuhan sehari-hari. Bahwa reformasi, jika ingin tetap hidup, harus tahu cara berjalan ke dapur rakyat, bukan hanya ke ruang sidang.
Bulan Mei adalah bulan sejarah. Bulan ketika demokrasi diperjuangkan dengan tubuh, darah, dan harapan.
Reformasi 1998 tak akan bermakna jika hari ini kita lupa bahwa demokrasi tak hanya diperjuangkan di jalan, tapi juga di meja makan.
Di ladang yang gersang. Di dompet yang tipis. Di antrean minyak goreng. Dan di suara rakyat yang makin pelan, tapi belum sepenuhnya hilang.
Barangkali inilah saatnya kita menata ulang pemahaman. Bahwa demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tapi hak untuk kenyang. Bahwa kebebasan berbicara tidak cukup jika tak diiringi dengan akses pada makanan, kesehatan, dan pendidikan.
Karena reformasi yang tidak mampu menjawab repot nasi—pada akhirnya hanya akan menjadi retorika. Indah, tapi lapar.
https://nasional.kompas.com/read/2025/05/20/13440531/reformasi-dan-repot-nasi