Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyambut baik pembukaan posko 'Lapor Mas Wapres' oleh Gibran Rakabuming Raka.

Ia menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran hendak mendengarkan dan membuka saluran komunikasi pemerintah dengan masyarakat.

"Bagi kami itu semangat yang baik. Pemerintahan ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung," kata Pras di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/11).

Prasetyo mengatakan mereka terus mencoba menjajaki seluruh mekanisme untuk membuka saluran antara pemerintah dengan pemerintah.

Ia pun menyinggung instruksi Prabowo yang meminta jajarannya untuk meninggalkan hal yang bersifat feodalistik dan birokratis yang berbelit.

"Karena beban masalah masyarakat tidak direspons dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali," ujarnya.

Wapres Gibran menginisiasi posko pengaduan 'Lapor Mas Wapres' di Istana Wapres, Jakarta. Posko itu dibuka sejak Senin (11/11) lalu.

Masyarakat silih berganti berdatangan dan membuat pelaporan atas permasalahan yang dialami.

Pada hari pertama tercatat sebanyak 55 orang melaporkan permasalahan mereka ke posko pengaduan.

Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden Sapto Harjono menyebut pengaduan yang disampaikan masyarakat bermacam-macam.

Ia menjelaskan usai menerima laporan, Setwapres akan mempelajari permasalahan yang dialami pelapor. Lalu, Setwapres akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga hingga Pemda terkait yang dinilai membawahi permasalahan tersebut.

Tujuh orang tahanan dan narapidana terkait kasus narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Kelas 1 Jakarta Pusat, pada Selasa (12/11) dini hari.

Kabar adanya tahanan dan narapidana yang melarikan diri itu juga turut dibenarkan oleh Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani. Agung menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap ketujuh tahanan yang melarikan diri.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan kepolisian melakukan pengejaran terhadap tujuh Tahanan dan Narapidana yang melarikan diri," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Agung menjelaskan ketujuh tahanan dan narapidana itu diduga melarikan diri dengan cara menjebol teralis besi kamar mandi.

Setelahnya para narapidana itu melompat ke area luar kamar mandi dan langsung masuk menuju gorong-gorong atau saluran air.

"Lalu masuk ke gorong-gorong dan kembali menjebol teralis gorong-gorong menuju arah timur Rutan," jelasnya.

Agung mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pengecekan kamar dan penyisiran sekitar area Rutan. Selain itu, ia memastikan akan berkoordinasi penuh dengan Ditjenpas serta kepolisian guna memeriksa petugas yang berjaga di lokasi.

"Jajaran Rutan Jakarta Pusat bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," tuturnya.

Agung merinci ketujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri tersebut berinisial AAK, J, W, MJ, M, MAU, dan AS.

Republik Indonesia mempertimbangkan opsi "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana di kasus terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Imipas) Yusril Ihza Mahendra saat menerima kunjungan resmi Duta Besar Filipina Gina Alagon Jamoralin, Senin (11/11).

Yusril mengatakan RI menjunjung tinggi kedaulatan hukum dan berkomitmen pada penerapan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.

Namun, sebagai bagian dari upaya diplomasi yang konstruktif, Kemenko Kumham Imipas saat ini tengah mempertimbangkan opsi transfer of prisoner untuk narapidana asing termasuk Mary Jane yang disesuaikan dengan permintaan dari pemerintah negara asal.

"Masalah ini sudah kami diskusikan internal Kemenko Kumham Imipas dan juga sudah mendiskusikan poin-poin persoalan ini kepada Presiden Prabowo, dan kita sedang merumuskan satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan narapidana asing yang ada di negara kita ini baik melalui perundingan bilateral maupun juga kita merumuskan satu kebijakan yang dapat kita tempuh terkait dengan apa yang dalam bahasa Inggris sebut dengan transfer of prisoner," ujar Yusril.

Apabila permohonan tersebut dikabulkan, Mary Jane akan melanjutkan sisa masa hukumannya di Filipina dengan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan oleh pengadilan Indonesia. Pihak Filipina, sesuai kebijakan ini, juga diharapkan untuk mengakui keputusan tersebut dan melaksanakannya.

Kata Yusril, kebijakan tersebut menjadi bagian dari kerja sama timbal balik antara kedua negara untuk menghormati dan memperkuat penegakan hukum di tingkat internasional.

Yusril menambahkan RI terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk merumuskan prosedur lebih lanjut termasuk melalui negosiasi dan perjanjian bilateral dengan pemerintah Filipina.

"Indonesia menghormati permintaan dari pemerintah Filipina untuk mempertimbangkan transfer Mary Jane Veloso demi kepentingan penegakan hukum di Filipina. Namun, transfer ini akan dilakukan dengan tetap mengakui kedaulatan hukum kita dan menghormati putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia," ungkap Yusril.

Mary Jane asal Bulacan, Filipina, ditangkap kepolisian di Bandar Udara Adisutjipto, Yogyakarta, pada 25 April 2010 lantaran kedapatan menyelundupkan 2,6 kilogram heroin.

Pengadilan Negeri Sleman memvonisnya dengan hukuman mati karena dinilai melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mary Jane mengaku hanya diperalat untuk membawa barang haram tersebut. Ia pun masuk dalam daftar terpidana mati yang dieksekusi pada April 2015 di Nusakambangan.

Namun, nasib Mary Jane masih menggantung lantaran eksekusi mati tersebut ditunda. Sejak Maret 2021, ia menghuni Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta di Rejosari, Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta.

Yusril mengatakan pihaknya juga akan membentuk komisi bersama untuk mengurus 8.000 WNI di Filipina yang tidak punya akta lahir. Yusril mengatakan persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan harus diselesaikan.

"Saya menyarankan supaya dibentuk semacam satu joint comission antara kedua negara untuk merumuskan masalah yang dihadapi dan menyelesaikan persoalan ini," kata dia.

Sementara itu, Duta Besar Filipina untuk Indonesia Gina Aragon Jamoralin mengungkapkan pihaknya melalui Konsulat Jenderal Filipina di Manado selama ini telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI.

Terhadap para WNI tanpa status yang mayoritas bekerja sebagai nelayan, pemerintah Filipina tetap memberikan izin tinggal.

Ketika para nelayan itu tinggal dan memiliki anak di wilayah Filipina, sebagian besar mereka tidak mengurus dokumen berupa akta lahir dan tidak mendaftarkan anak mereka ke otoritas di Filipina.

"Mereka merupakan generasi kedua dari nelayan-nelayan Indonesia yang tinggal di wilayah selatan Filipina," ucap Dubes Gina.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menerima kenaikan pangkat Jenderal Polisi kehormatan (Hor) dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Pangkat jenderal kehormatan untuk Agus itu pun ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres). Pemberian kenaikan pangkat kehormatan terhadap eks Wakapolri tersebut juga dibenarkan Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho.

Melalui kenaikan pangkat itu, Agus bakal meninggalkan pangkat Komisaris Jenderal (bintang tiga) saat dirinya pensiun sebagai Wakapolri.

"Alasannya karena beliau berdedikasi selama bertugas di Kepolisian dengan karya-karya, dan juga mendapatkan kehormatan menjadi Menteri," ujarnya kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (12/11).

Ketentuan pemberian kenaikan pangkat kehormatan itu juga tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 106/POLRI/ TAHUN 2024 tentang Kenaikan Pangkat Kehormatan Dalam Golongan Perwira Tinggi.

Keppres tersebut ditetapkan Prabowo di Jakarta, 5 November 2024.

"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi purnawirawan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Komisaris Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. NRP 67020345 menjadi Jenderal Polisi Kehormatan," bunyi Keppres tersebut.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan rencananya akan dilakukan kegiatan upacara pelepasan Agus Andrianto yang telah mengundurkan diri sebagai Wakapolri sekaligus pensiun dini dari kepolisian.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan DPR gelar uji kepatutan dan kelaikan atau fit and proper test 10 nama calon pimpinan dan anggota dewan pengawas KPK yang dikirim oleh Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Yusril saat menerima komisioner KPK periode 2019-2024 yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini Insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang segera berakhir di penghujung Desember mendatang," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11).

Yusril mengatakan Prabowo tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi panitia seleksi (Pansel) yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Ia menjelaskan pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 UU KPK dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir di penghujung bulan Desember 2024.

Sementara pertimbangan hukum putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

"Untuk mengatasi keadaan di atas, pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat kepada presiden menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Presiden Jokowi, membentuk Pansel baru dan memilih calon-calon baru atau tidak," ucap Yusril.

Ia menambahkan Prabowo telah menjawab surat pimpinan DPR tersebut. Prabowo menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan sebelumnya.

DPR pun dipersilahkan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima di antaranya untuk ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut 10 nama capim KPK yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelaikan:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky Indarti

10. Setyo Budiyanto

Sementara itu, berikut 10 nama calon anggota dewan pengawas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto

2. Chisca Mirawati

3. Elly Fariani

4. Gusrizal

5. Hamdi Hassyarbaini

6. Heru Kreshna Reza

7. Iskandar Mz

8. Mirwazi

9. Sumpeno

10. Wisnu Baroto

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memindahkan 64 narapidana risiko tinggi di wilayah Sumatera Utara ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Keputusan itu diambil guna mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang sejalan dengan program Astacita Presiden RI tentang pencegahan maupun pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih mengendalikan peredaran narkoba, love scamming, serta penipuan online dari Lapas dan Rutan," ujar Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra melalui keterangan persnya, Kamis (7/11).

Eduar mengatakan pemindahan puluhan narapidana melibatkan TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, serta didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online," kata Eduar.

Narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan akan ditempatkan di Lapas Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan Super Maximum Security.

Selain untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut diharapkan juga dapat memutus jaringan peredaran narkoba serta penipuan online dari lapas dan rutan.

Eduar menambahkan langkah pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowded di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang saat ini dihuni oleh 32.177 narapidana (data per 5 November 2024) dengan kapasitas ideal sejumlah 14.811 orang.

"Data tersebut menunjukkan lapas dan rutan di Sumatera Utara mengalami overcrowded mencapai 217 persen," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berupaya mewujudkan program Astacita, satu di antaranya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemindahan 64 orang narapidana risiko tinggi (high risk) dari Lapas dan Rutan di Sumatera Utara ke Nusakambangan disebut menjadi langkah awal dari komitmen yang diwujudkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ke depannya akan dilakukan pemindahan narapidana risiko tinggi (high risk) secara bertahap ke lapas wilayah Nusakambangan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online, khususnya di lapas dan rutan," kata Eduar.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menampik soal adanya rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, Prasetyo Hadi masih belum bisa membeberkan kepastian kapan waktu pertemuan dua tokoh negara itu akan berlangsung.

"Jelas ada dong, sedang direncanakan. Enggak tahu kalau kapannya tunggu saja, tunggu," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan baru-baru ini pun Prabowo sudah bertemu dengan sejumlah mantan Presiden Indonesia. Mulai dari pertemuan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11) malam lalu.

Hingga yang terbaru adalah pertemuan antara Prabowo dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Senin (4/11) malam WIB.

Namun menurut pria yang akrab disapa Pras ini, tidak ada hal khusus yang dibahas dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

"Enggak ada [pembahasan khusus], silaturahmi biasa. Itu kan sahabat, kemudian beliau juga Presiden, kan ke Solo juga silaturahmi," ujar Pras.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertandang menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, Kamis (7/11).

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, itu turut membahas beberapa isu seperti Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset, penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Terkait RUU Perampasan Aset, Yusril mengatakan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu waktu pembahasan akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Yusril melalui siaran persnya, Kamis (7/11).

Yusril menyatakan akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset. Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinasi Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok Undang-undang, akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ucap Yusril.

Sementara terkait KITAS, Yusril menjelaskan proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru kemudian bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa. Yusril berjanji akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online agar masyarakat dapat dilayani secara cepat, tepat, akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," kata Yusril.

Hadir dari KPK yaitu Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Sedangkan Yusril didampingi Staf Khusus Bidang Administrasi Rildo Ananda Anwar, Staf Khusus Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono, Plt. Deputi Bidang Hukum Nofli, Plt. Deputi Bidang HAM R Andika Dwi Prasetya, serta Plt. Deputi Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan Surya Mataram.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar tidak akan mengkaji atau mengubah nama-nama calon pimpinan dan calon dewas KPK yang sebelumnya sudah diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR sebelum mengakhiri masa jabatan.

Pras mengatakan proses pemilihan nama Capim dan Dewas KPK sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, pemerintah menurutnya enggan membuang-buang waktu dan energi atas hasil dari proses yang sudah berjalan.

"Tentu yang dihasilkan Pansel itu juga adalah orang-orang yang terbaik yang diajukan. Secara prinsip, Pak Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Pansel sebelumnya," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Pras menyebut Prabowo akan mengikuti proses dan meneruskan hasil penetapan yang ada. Ia juga menyebut secara administrasi proses penetapan Capim dan Dewas KPK terus berjalan.

Namun Pras masih belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri selama 16 hari yang dimulai sejak 8 November itu.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima Supres terkait tindak-lanjut pemilihan calon pimpinan dan dewas KPK. Surat tersebut telah diterima Ketua DPR Puan Maharani.

Namun, hingga saat ini DPR belum menyampaikan surat itu dalam Paripurna DPR untuk bisa ditindaklanjuti di Komisi terkait. Nantinya, DPR akan melakukan atau memilih lima dari 10 nama yang diserahkan, masing dari capim dan dewas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku tidak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut Ia sampaikan usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kita tidak ada (fokus program kerja dalam) 100 hari," kata Agus.

Agus menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya akan langsung mengebut 13 program prioritas yang telah dicanangkan. 

Agus kemudian mengungkapkan salah satu strategi yang akan diterapkan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sejumlah daerah rawan. Agus mengaku ingin memperketat syarat keimigrasian di daerah rawan TPPO dengan calon imigran harus melampirkan mutasi rekening dalam jangka satu tahun.

"Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun," kata Agus.

Agus menilai pelampiran mutasi rekening tersebut dapat menyaring antara para calon imigran yang hendak berwisata dengan mereka yang ingin menjadi calon migran illegal. Ia menyebut pihak keimigrasian akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

"Kalau rekeningnya cuman 100-500 ribu, enggak mungkin dia liburan kan," tutur dia.

Di sisi lain, Agus mengaku sudah membekali sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO terkait upaya pencegahan TPPO. Ia juga mengaku akan berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk mengurangi TPPO di seluruh Indonesia.

"Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya," tutur dia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya masih berkonsultasi dengan DPR terkait rencana Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR," kata Pras di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11).

Pras mengatakan pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait penunjukan Kepala OIKN sudah sesuai mekanisme aturan yang berlaku.

"Tunggu dulu lah [pelantikannya], segera itu," kata dia.

Sebelumnya Pras telah membenarkan jika Presiden Prabowo Subianto menunjuk Eks Basuki untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Minggu (27/10) lalu.

Pras menegaskan Prabowo berkomitmen agar pembangunan IKN terus dilanjutkan di bawah kepemimpinannya.

Basuki kini masih menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 lalu.

Penunjukan Basuki kala itu dilakukan setelah Kepala Otorita IKN periode 2022-2027 Bambang Susantono resmi mengundurkan diri.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mau membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Ia menyampaikan itu dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Saya akan bentuk hampir semua provinsi. Kantor wilayah dan struktur sudah saya siapkan Pak Pimpinan," kata Pigai dalam rapat.

Pigai menyebut kepala kanwil di daerah itu akan setara dengan PNS eselon dua. Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di daerah nantinya.

"Jadi kalau Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Merespons itu, Ketua Komisi XIII Willy Aditya turut memberikan catatan. Menurutnya, tak perlu ada penambahan struktur, tapi yang penting adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu akan rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu yang kemudian harus kita lihat," ujar dia.