JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2024 diwarnai oleh banyak noda hitam.

Terbongkarnya kasus pungutan liar di Rumah Tahanan KPK hingga pelanggaran etik pimpinan KPK menjadi hal ironis karena KPK dicita-citakan sebagai lembaga yang bersih dan berintegritas.

Di sisi lain, penindakan yang dilakukan KPK sepanjang 2024 pun terasa kurang menggigit berkaca dari minimnya operasi tangkap tangan.

Pungli Rutan KPK

Pada awal 2024, sebanyak 78 pegawai ASN KPK dinyatakan terbukti melanggar etik dan melakukan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menjatuhkan sanksi berat kepada 78 orang tersebut berupa permintaan maaf secara langsung.

“Sanksi yang dijatuhkan berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Februari 2024.

Kasus dugaan pungli ini ditemukan Dewas KPK dengan temuan awal mencapai Rp 4 miliar per Desember 2021 hingga Maret 2023.

Transaksi panas itu diduga terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi untuk tahanan kasus korupsi serta terindikasi suap, gratifikasi, dan pemerasan.

Dewas KPK menyebut jumlah uang pungli di Rutan KPK mencapai lebih dari Rp 6 miliar dalam rentang waktu 2018-2023.

Pada 13 Desember 2024, sebanyak 15 eks pegawai KPK divonis 4-5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor.

Hakim menyatakan bahwa para terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sepi OTT

Selama 2024, KPK terhitung hanya melakukan 5 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pertama, OTT terkait Bupati Labuan Batu Erik Adtrada Ritonga.

Ia ditangkap terkait korupsi pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu.

Kedua, KPK menangkap 11 orang dalam OTT terkait kasus korupsi dan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kota Sidoarjo, Jawa Timur.

Dalam pengembangan kasus, KPK menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali sebagai tersangka.

Setelah dua OTT tersebut, KPK tak pernah lagi melakukan operasi tangkap tangan itu hingga 8 bulan.

KPK baru kembali melakukan OTT pada Oktober 2024 di Kalimantan Selatan.

Dari OTT ini, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai tersangka.

Namun, status tersangka itu gugur setelah Sahbirin Noor menggugat penetapan tersangkanya ke pengadilan.

Selanjutnya, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Bengkulu.

Terakhir, KPK melakukan OTT terhadap PJ Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terkait kasus pemerasan di lingkungan Pemerintah Pekanbaru.

Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pada tahun 2024, lagi-lagi ada pimpinan KPK yang tersandung kasus pelanggaran etik, kali ini sosoknya adalah Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Pada 6 September 2024, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menjatuhkan sanksi etik sedang kepada Pimpinan KPK Nurul Ghufron.

Nurul Ghufron terbukti melanggar etik dengan menggunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK untuk memutasi pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) berinisial ADM.

Dewas KPK menyatakan bahwa Ghufron melanggar Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas (Perdewas) KPK Nomor 3 Tahun 2021.

Ghufron terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadi.

Ia juga dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis serta pemotongan gaji sebesar 20 persen selama enam bulan.

Kalah Praperadilan

KPK tercatat mengalami 2 kali kekalahan dalam praperadilan sepanjang 2024.

Pertama, ketika melawan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

Eddy saat itu ditetapkan sebagai tersangka karena Wamenkumham itu diduga menerima uang sebesar Rp 8 miliar dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hermawan.

Eddy disebut membantu Helmut ketika hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT CLM terblokir dalam sistem administrasi badan hukum (SABH).

Pemblokiran itu dilakukan setelah adanya sengketa di internal PT CLM.

Kemudian, berkat bantuan dan atas kewenangan Eddy selaku Wamenkumham, pemblokiran itu pun dibuka.

Kedua, KPK kalah dalam praperadilan melawan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap proyek pembangunan di Kalimantan Selatan pada 8 Oktober 2024.

Ia kemudian mengajukan praperadilan dan meminta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menggugurkan status tersangkanya.

Hakim PN Jaksel pun akhirnya mengabulkan permohonan Sahbirin Noor.

Akhir Periode Nawawi dkk

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa jabatan Pimpinan KPK Periode 2019-2024 yang diketuai oleh Nawawi Pomolango.

Nawawi Pomolango menggantikan Ketua KPK Firli Bahuri yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada akhir masa jabatan, Pimpinan KPK berjumlah empat orang, yaitu Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Johanis Tanak.

Pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang baru setelah melewati serangkaian seleksi dari panitia seleksi dan Komisi III DPR.

Kelima pimpinan KPK yang terpilih yakni Komjen Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK, serta empat wakil ketua KPK, yakni Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.

Adapun lima anggota Dewas KPK adalah Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.

Bagaimana perjalanan KPK di bawah nakhoda baru? Mari kita simak selama lima tahun ke depan.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menekankan kewenangan KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan anggota militer bersama warga sipil. Ghufron mengatakan putusan itu menegaskan wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi di Indonesia dengan subjek pelaku dari latar belakang mana pun.

"KPK mengapresiasi putusan MK atas permohonan uji materi Pasal 42 UU KPK tersebut," kata Ghufron kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

Ghufron mengatakan, dalam gugatan itu, KPK menjadi pihak terkait. KPK juga mendukung penuh gugatan yang menyinggung substansi penerapan Pasal 42 UU KPK tersebut.

"KPK dalam uji materi tersebut bertindak dan menjadi pihak terkait, yang mendukung dan memberikan fakta kendala penegakan hukum terhadap perkara korupsi yang melibatkan subjek hukum sipil bersama subjek hukum anggota TNI," kata Ghufron.

Menurut Ghufron, wewenang KPK dalam mengusut kasus korupsi yang melibatkan militer dan sipil memang telah tercantum dalam Pasal 42 UU KPK. Dalam aturan itu ada, ketentuan di mana pihak militer akan disidangkan melalui peradilan militer.

KPK menilai hal itu kerap menimbulkan disparitas hingga proses persidangan kasus menjadi tidak efektif.

"Yang selama ini, walaupun telah ada Pasal 42 UU KPK tersebut, tetapi dalam pelaksanaan, jika subjek hukum terdiri dari sipil dan TNI, perkaranya di-split. Yang sipil ditangani oleh KPK yang TNI disidang dalam peradilan militer. Kondisi ini mengakibatkan potensi disparitas bisa terjadi. Juga peradilan tidak efektif dan efisien," katanya.

Ghufron mengatakan putusan MK hari ini semakin menegaskan wewenang KPK dalam mengusut korupsi yang melibatkan pihak militer dengan sipil. KPK segera berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan dan TNI dalam membahas lebih lanjut putusan tersebut.

"Putusan MK ini telah menguatkan dan menegaskan kewenangan KPK untuk melakukan proses hukum terhadap perkara koneksitas yang dari awal pengungkapannya dilakukan oleh KPK. KPK dengan adanya putusan MK akan melakukan koordinasi dengan Menhan, juga Panglima TNI, untuk menindaklanjuti secara lebih teknis pengaturan pelaksanaannya," terang Ghufron.

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang diajukan advokat bernama Gugum Ridho Putra terhadap UU KPK dan KUHAP. MK mengubah pasal yang mengatur kewenangan KPK dalam koordinasi dan mengendalikan pengusutan kasus korupsi yang melibatkan militer bersama-sama pihak sipil.

Putusan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023 itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Dalam permohonannya, Gugum menggugat pasal 42 UU KPK yang berbunyi:

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum

Dalam permohonannya, Gugum meminta agar MK mengubah pasal itu menjadi:

Kewajiban bagi KPK RI untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi koneksitas sesuai ketentuan Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Pasal 198, Pasal 199, Pasal 200, Pasal 201, Pasal 202 dan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dalam pertimbangannya, MK mengatakan pasal tersebut harus diberi penegasan. Menurut MK, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan atas dugaan korupsi yang dilakukan secara bersama-sama orang yang tunduk pada peradilan militer dengan peradilan umum sepanjang kasus itu memang diusut KPK sejak awal.

"Sebaliknya, terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan militer yang ditemukan dan dimulai penanganannya oleh lembaga penegak hukum selain KPK, maka tidak ada kewajiban bagi lembaga hukum lain tersebut untuk melimpahkannya kepada KPK," ujar MK.

Hal sebaliknya juga berlaku bagi KPK. MK menyatakan KPK tidak punya kewajiban menyerahkan penanganan kasus korupsi yang ditanganinya sejak awal kepada oditurat dan peradilan militer.

"Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 42 UU 30/2002, pada dasarnya tidak ada syarat apa pun yang melekat pada ketentuan dimaksud, yang mengurangi kewenangan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, terhadap hal demikian tidak terdapat kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara tindak pidana korupsi tersebut kepada oditurat dan peradilan militer," ujar MK.

MK juga menegaskan Pasal 42 UU KPK tidak menghambat hukum acara yang berlaku untuk peradilan koneksitas, terutama yang diatur dalam KUHAP. MK menegaskan KPK tak boleh ragu dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan bersama-sama pihak militer dan sipil.

"Dengan penegasan demikian, sudah seharusnya tidak ada lagi keraguan bagi KPK untuk menjalankan kewenanganannya jika menangani perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU 30/2002 dimaksud, sepanjang proses penegakan hukumnya sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK," ujar MK.

Berikut amar putusan MK:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan pasal 42 UU nomor 30/2002 tentang KPK yang menyatakan 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi'

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

4. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto mempersilakan DPR gelar uji kepatutan dan kelaikan atau fit and proper test 10 nama calon pimpinan dan anggota dewan pengawas KPK yang dikirim oleh Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Yusril saat menerima komisioner KPK periode 2019-2024 yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak di Gedung Eks Sentra Mulia, Jakarta Selatan, Kamis (7/11).

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini Insya Allah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman pimpinan KPK yang segera berakhir di penghujung Desember mendatang," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (8/11).

Yusril mengatakan Prabowo tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi panitia seleksi (Pansel) yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Ia menjelaskan pemerintah menyadari berdasarkan Pasal 30 UU KPK dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk memproses pemilihan pimpinan KPK yang akan berakhir di penghujung bulan Desember 2024.

Sementara pertimbangan hukum putusan MK tahun 2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menyatakan presiden hanya diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon pimpinan KPK ke DPR.

"Untuk mengatasi keadaan di atas, pimpinan DPR belum lama ini telah melayangkan surat kepada presiden menanyakan apakah Presiden Prabowo akan menarik nama-nama yang telah diajukan Presiden Jokowi, membentuk Pansel baru dan memilih calon-calon baru atau tidak," ucap Yusril.

Ia menambahkan Prabowo telah menjawab surat pimpinan DPR tersebut. Prabowo menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan sebelumnya.

DPR pun dipersilahkan memproses nama-nama tersebut untuk memilih lima di antaranya untuk ditetapkan oleh Prabowo.

Berikut 10 nama capim KPK yang akan melaksanakan uji kepatutan dan kelaikan:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky Indarti

10. Setyo Budiyanto

Sementara itu, berikut 10 nama calon anggota dewan pengawas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto

2. Chisca Mirawati

3. Elly Fariani

4. Gusrizal

5. Hamdi Hassyarbaini

6. Heru Kreshna Reza

7. Iskandar Mz

8. Mirwazi

9. Sumpeno

10. Wisnu Baroto

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menggelar pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yusril dan para Pimpinan KPK membahas sejumlah hal dalam pertemuan itu.

Pertemuan dilakukan di Kantor Menko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta, Kamis (7/11). Menko Yusril menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilaksanakan.

"Saya sudah mempelajari RUU itu dan menyadari ini merupakan hal baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam perundangan kita. Selama ini, kita hanya mengenal penyitaan dalam proses penyidikan dan perampasan atas harta benda/barang bukti yang dituangkan dalam putusan pengadilan. Perampasan ini di luar kategori itu, sehingga harus dirumuskan dengan cermat agar menjamin keadilan, kepastian hukum dan HAM," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Yusril mengatakan dirinya bakal berkoordinasi dengan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, terkait RUU tersebut. Dia mengatakan jajarannya akan mengkaji detail RUU tersebut.

"Kemenko yang mengkoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," sebut Yusril.

Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas soal calon pimpinan (Capim) KPK hasil pansel yang dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak bermaksud untuk menarik nama-nama hasil seleksi Pansel yang telah disampaikan Jokowi ke DPR.

Pemerintah, katanya, menyadari Pasal 30 UU KPK membuat butuh waktu sekitar 6 bulan untuk proses pemilihan Pimpinan KPK yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2024. Sementara, pertimbangan dalam putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan menyebut Presiden diberi kesempatan satu kali mengajukan nama-nama calon Pimpinan KPK ke DPR.

Yusril mengatakan pimpinan DPR telah bersurat ke Presiden Prabowo menanyakan apakah nama capim yang diajukan di era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama yang telah diusulkan.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi. Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," ujarnya.

Pimpinan KPK yang hadir ialah Nawawi Pomolango, Johanis Tanak dan Nurul Ghufron. Pembahasan lain dalam pertemuan itu terkait keluhan warga negara asing yang diadukan melalui Kedutaan Besar mereka soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tak akan menarik nama calon Pimpinan (Capim) KPK hasil seleksi dari pansel yang dibentuk di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Yusril menyebut hal ini sebagai jalan tengah.

"Ini merupakan jalan tengah agar Pasal 30 UU KPK dipatuhi dan Putusan MK juga dipatuhi," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Dia mengatakan Prabowo mengambil jalan tengah demi mencegah kekosongan Pimpinan KPK. Masa jabatan Pimpinan KPK saat ini akan berakhir bulan Desember 2024.

Yusril mengatakan pemerintah menyadari Pasal 30 UU KPK membuat proses seleksi capim KPK membutuhkan waktu sekitar 6 enam bulan. Sementara, katanya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 112/PUU-XX/2022 menyebut perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun membuat seleksi atau rekrutmen Pimpinan KPK periode selanjutkan akan dilakukan oleh presiden dan DPR periode 2024-2029.

Yusril mengatakan Pimpinan DPR RI telah mengirim surat ke Presiden Prabowo yang intinya menanyakan apakah nama capim yang diajukan pada era Jokowi akan dicabut atau tidak. Presiden Prabowo, menurut Yusril, telah menjawab surat DPR dan menyatakan setuju dengan nama-nama Capim dan Cadewas KPK tersebut.

"Jalan tengah ini insyaallah dapat mengatasi kemungkinan terjadinya kevakuman Pimpinan KPK yang akan segera berakhir di pengujung Desember yang akan datang," katanya.

Sebelumnya, Pansel Capim KPK yang dibentuk di era Jokowi telah menuntaskan kerjanya dan menghasilkan 10 nama capim KPK serta 10 cadewas KPK. Usai resmi menjabat Menko, Yusril mengatakan pemerintah akan melihat lagi putusan MK yang terkait masa jabatan Pimpinan KPK yang turut memuat persoalan pembentukan pansel capim KPK. Yusril mengatakan pemerintah juga akan berkoordinasi dengan DPR.

"Mengenai permasalahan dengan Pansel KPK ya yang sudah diajukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, kami sedang mempelajari permasalahan ini dan membaca dengan saksama putusan dari MK yang terakhir," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

"Bahwa pengajuan itu memang hanya diajukan satu kali oleh presiden sehubungan dengan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun," lanjut Yusril.

Sebagai informasi, MK mengabulkan gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang kemudian mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Perubahan masa jabatan itu tertera dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Dalam putusannya, MK menyebut kewenangan presiden dan DPR untuk melakukan dua kali seleksi selama periode jabatannya berpotensi memengaruhi independensi dan kondisi psikologi Pimpinan KPK. MK kemudian memberi contoh presiden yang terpilih pada 2019 dapat melakukan dua kali seleksi capim KPK, yakni pada 2019 dan 2023, jika masa jabatan pimpinan KPK tetap 4 tahun.

Menurut MK, hal itu tak akan terulang lagi jika masa jabatan pimpinan KPK diubah menjadi 5 tahun. MK menyebut perubahan masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun membuat seleksi atau rekrutmen Pimpinan KPK periode selanjutkan akan dilakukan oleh presiden dan DPR periode 2024-2029.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, kemudian menyebut Prabowo tak akan mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Dia mengatakan para capim yang dihasilkan pansel era Jokowi juga merupakan orang-orang terbaik.

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11). Prasteyo menjawab akankah pemerintah mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Sebab, DPR sudah mengirim surat ke Presiden terkait nama-nama capim dan cadewas KPK.

"Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," sambungnya.

Simak juga Video 'Yusril Puji Langkah Prabowo Pecah Kemenkumham Jadi 3 Kementerian':

[Gambas:Video 20detik]