Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (PP) Ahmad Ali memberi konfirmasi ke penyidik KPK tak bisa menghadiri pemeriksaan pada hari ini, Kamis (27/2).

Pemeriksaan tersebut bergeser ke tanggal 6 Maret 2025.

"Info dari penyidik, saudara AA sudah memberi konfirmasi ketidakhadiran karena ada kegiatan yang sudah terjadwal sebelumnya. Dijadwalkan ulang tanggal 6 Maret 2025," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis (27/2).

Ahmad Ali yang juga merupakan politikus Partai NasDem ini berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Sebelum ini, tepatnya pada Selasa (4/2) lalu, penyidik KPK menggeledah rumah kediaman Ahmad Ali di Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Dari sana, ditemukan dan disita sejumlah barang bukti diduga terkait perkara seperti uang Rp3,4 miliar, beberapa tas dan jam bermerek, dokumen hingga Barang Bukti Elektronik (BBE).

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa Ketua PP Japto Soerjosoemarno.

Lembaga antirasuah kembali menetapkan Rita Widyasari karena menduga yang bersangkutan menerima gratifikasi berkaitan dengan pertambangan batu bara, jumlahnya sekitar US$3,3 hingga US$5 per metrik ton batu bara.

Rita diduga juga telah menyamarkan penerimaan gratifikasi tersebut sehingga KPK menerapkan Pasal TPPU.

Saat ini, Rita tengah mendekam di Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek.

Lebih lanjut, Rita juga disebut-sebut dalam kasus yang menjerat mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju. Dalam perkara itu, Rita masih berstatus saksi.

Komisi antirasuah akhirnya menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi karena perkara dugaan gratifikasi. Praktisi hukum, pemberi dan penerima sama-sama bersalah.

Ini karena kedua belah pihak dinilai sama-sama punya andil hingga terjadinya perkara suap-menyuap tersebut.

"Menurut saya, kasus dugaan gratifikasi antara pemberi dan penerima harus diusut semua," kata praktisi hukum di Situbondo, Supriyono, Rabu (22/1/2025).

Menurutnya, sejauh ini KPK hanya melakukan pemeriksaan saksi-saksi yakni sejumlah pengusaha atau kontraktor yang diduga terlibat dalam perkara gratifikasi tersebut.

"Mestinya KPK juga mengungkap, bahkan menetapkan pihak penyuap atau pemberi hadiah itu," tegasnya.

Sehingga, tambahnya, ada rasa keadilan di masyarakat. Karena akan lucu jika penerima gratifikasi atau suap dibidik, tapi pemberinya dibiarkan.

Lebih jauh akademisi dan juga advokat ini menguraikan, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, pasal 12 ayat (1) menyatakan, setiap orang menerima gratifikasi dapat dipidana.

Sedangkan di Pasal 12B ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dapat dipidana.

"Undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa penerima hadiah baik berupa uang ataupun barang dan pemberi atau penyuap dapat dikenakan sanksi pidana," beber Supriyono.

Sebagaimana diberitakan, KPK menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Kadis PUPP Eko Pringgo Jati, terhitung sejak Selasa (21/1/2025).

Keduanya disangka terlibat dugaan gratifikasi dan penyimpangan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digulirkan pemerintah pusat beberapa kurun silam.

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN

Bahas Elektabilitas Golkar, Hakim MK Tanya Airlangga soal Jabatan Ketua PEN

Mensesneg, Prasetyo Hadi, menyebut Presiden Prabowo Subianto tak akan mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK yang sebelumnya telah diusulkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke DPR. Prabowo akan mengikuti usulan nama-nama tersebut.

"Saya rasa tidak ya," kata Prasetyo kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Prasteyo menjawab akankah pemerintah mengkaji ulang nama-nama capim dan cadewas KPK. Sebab, DPR sudah mengirim surat ke Presiden terkait nama-nama capim dan cadewas KPK.

Prasetyo mengatakan proses itu sudah berjalan. Pihaknya tak ingin lagi buang-buang energi untuk memproses ulang capim dan cadewas KPK. Menurutnya, pilihan sebelumnya sudah yang terbaik.

"Proses itu kan sudah berjalan, sesuai dengan prosedur, dan cara berpikir kita tidak mau buang-buang energi tentu yang dihasilkan pada masa itu juga orang yang terbaik yang diajukan, secara prinsip Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Presiden sebelumnya," kata Prasetyo.

Meski begitu, Prasetyo belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, sebelumnya mengatakan pimpinan DPR telah mengirim surat kepada Prabowo Subianto terkait kelanjutan seleksi capim KPK. Supratman mengatakan daftar nama capim yang akan dikirimkan oleh Prabowo bisa sama dengan yang telah dikirimkan oleh Jokowi atau bisa berbeda.

"Setahu saya, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada presiden. Presiden juga nanti dalam waktu dekat pasti akan menjawab terkait dengan surat dari pimpinan DPR," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Tonton juga Video Jokowi Tunggu Administrasi Setneg Sebelum Kirim Nama Capim KPK ke DPR

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo Subianto kemungkinan besar tidak akan mengkaji atau mengubah nama-nama calon pimpinan dan calon dewas KPK yang sebelumnya sudah diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR sebelum mengakhiri masa jabatan.

Pras mengatakan proses pemilihan nama Capim dan Dewas KPK sudah sesuai dengan prosedur. Selain itu, pemerintah menurutnya enggan membuang-buang waktu dan energi atas hasil dari proses yang sudah berjalan.

"Tentu yang dihasilkan Pansel itu juga adalah orang-orang yang terbaik yang diajukan. Secara prinsip, Pak Presiden Prabowo mengikuti apa yang menjadi usulan Pansel sebelumnya," kata Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Pras menyebut Prabowo akan mengikuti proses dan meneruskan hasil penetapan yang ada. Ia juga menyebut secara administrasi proses penetapan Capim dan Dewas KPK terus berjalan.

Namun Pras masih belum bisa memastikan apakah proses penetapan pimpinan lembaga antirasuah itu rampung sebelum Prabowo memulai lawatan ke luar negeri selama 16 hari yang dimulai sejak 8 November itu.

"Nanti kami cek ya. Kalau secara administrasi nampaknya sebenarnya sudah berjalan, sudah selesai juga jawaban dari Bapak Presiden juga sudah ada, tinggal proses dilanjutkan oleh teman-teman di DPR," ujarnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima Supres terkait tindak-lanjut pemilihan calon pimpinan dan dewas KPK. Surat tersebut telah diterima Ketua DPR Puan Maharani.

Namun, hingga saat ini DPR belum menyampaikan surat itu dalam Paripurna DPR untuk bisa ditindaklanjuti di Komisi terkait. Nantinya, DPR akan melakukan atau memilih lima dari 10 nama yang diserahkan, masing dari capim dan dewas.