JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agung Nugroho, mengaku pernah mengusulkan agar rutan lembaga antirasuah dibubarkan karena sudah begitu parah.

Pernyataan ini disampaikan Agung ketika diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Agung mengaku menyampaikan usulan itu ketika menjalani pemeriksaan etik di Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait kasus pelecehan seksual pegawai rutan bernama Mustarsyidin kepada istri tahanan.

"Saya sudah sampaikan itu di Dewas kepada Bu Albertina Ho ketika saya diperiksa kasus Mustarsyidin. Saya sampaikan, Bu, kalau bisa bubarkan saja Rutan KPK," kata Agung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin.

Agung mengungkapkan bahwa praktik pungli di Rutan KPK saat itu sudah sangat parah.

Ia pernah berharap Kepala Rutan (Karutan) baru saat itu, Ahmad Fauzi, berani menghentikan praktik korup ini.

Namun, Fauzi justru menyatakan tidak berani menghentikan "rezeki" yang didapatkan para petugas rutan dari pungli.

"Di situ saya berpikir, waduh ini kok enggak sesuai asumsi saya," tutur Agung.

Setelah bergulirnya kasus Mustarsyidin, Agung mengajak teman-temannya, yakni Muhammad Ridwan dan Riki Rachmawanto, agar berhenti pada kurun 2022.

Sebab, mereka yang semula hanya berstatus pegawai tidak tetap (PTT) di KPK sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Namun, beberapa dari mereka belum bisa berhenti karena gajinya belum disesuaikan dan belum melihat keseriusan atasan di rutan untuk menghentikan pungli.

Agung kemudian menjelaskan, saran lainnya yang ia sampaikan ke Dewas adalah membangun Rutan KPK satu atap, tidak dititipkan di instalasi militer seperti Pomdam Jaya Guntur.

Sebab, Rutan KPK di Guntur itu sulit diakses bahkan oleh petugas rutan lembaga antirasuah sendiri.

Tidak hanya itu, semua petugas rutan, termasuk yang berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan (PNYD), juga diganti.

"Itu sudah saya sampaikan ke Dewas, Pak. Jadi pada prinsipnya saya mohon maaf sekali atas kebodohan dan ketidakmampuan saya untuk menyelesaikan ini semua," tutur Agung.

"Dan saya bertanggung jawab, Pak, saya siap," tambahnya.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta, dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian, eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan power bank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 hingga Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko, dan Rahmat Effendi.

Purwakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, berupaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) melalui peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta.

Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Pemkab Purwakarta, Tin Sumartini, di Purwakarta, Senin, mengatakan setiap tahun, IRB Pemkab Purwakarta terus mengalami peningkatan.

"Selanjutnya pada tahun ini Pemkab Purwakarta menargetkan masuk 10 besar dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat," katanya.

Ia menyebutkan, salah satu cara yang dilakukan untuk menaikkan IRB pada tahun ini ialah dengan melakukan pembentukan gugus tugas.

Pembentukan gugus tugas merupakan project leader dirinya yang saat ini sedang menjalani Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) II di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat dengan mentor Sekda Purwakarta Norman Nugraha dan pembina Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Pembentukan gugus tugas ini berdasarkan regulasi dan berdasarkan SK Bupati. Kemudian pendampingan dengan Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Sistem Urusan Reformasi Birokrasi Integratif (Surabi).

"Tujuannya untuk meningkatkan nilai IRB yang berdampak dan berkelanjutan di Purwakarta," kata dia.

Selama tiga tahun berturut-turut, IRB Purwakarta berada di urutan ke-15 dari 27 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat.

"Selama tiga tahun itu, Purwakarta masuk di kategori BB. Nah, dengan adanya tim gugus tugas, Pemkab Purwakarta menargetkan nilai IRB kategori A," kata Tin Sumartini.*

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) baru mengembalikan ratusan ribu rupiah ke rekening negara dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang mereka terima.

Mantan petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah misalnya baru mengembalikan Rp 300.000, padhaal ia didakwa menerima uang pungli sebesar Rp 135,5 juta selama beberapa tahun.

“Terkait Rp 135,5 juta, apakah saudara sudah mengembalikan?” tanya jaksa KPK kepada Ramadhan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2024).

“Izin Pak Jaksa, saya baru mengembalikan kalau menurut informasi dari istri saya baru Rp 300 ribu,” jawab Ubaidillah.

Mantan petugas KPK lainnya, Muhammad Abduh mengaku menerima uang pungli Rp 94 juta dalam kurun November 2019 hingga Mei 2023.

Ketika dikonfirmasi oleh Jaksa KPK, ia mengaku baru mengembalikan Rp 550 ribu.

“Seingat saya istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," kata Abduh.

Sementara itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi yang menerima uang pungli Rp 399.500.000 baru mengembalikan Rp 2,5 juta.

Baik Deden maupun terdakwa kasus pungli lainnya menyatakan beritikad baik untuk mengembalikan uang haram itu ke negara,

“Jadi, saya jelaskan di sini, saya terima gaji polisi Rp 1,7 tapi saya akan berusaha beritikad baik bagaimana caranya, caranya bagaimana akan saya kembalikan Pak,” tutur Deden.

Dalam persidangan itu terungkap, beberapa petugas KPK yang semula adalah satpam dengan status pegawai tidak tetap (PTT) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak dari mereka kemudian menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ASN tersebut ke bank dengan nilai sekitar Rp 300 juta dengan pelunasan 10 tahun.

Sampai saat ini, setiap bulannya, mereka harus membayar cicilan tersebut yang dipotong secara otomatis dari gaji oleh pihak bank.

Sementara itu, karena berstatus terdakwa, gaji mereka saat ini dipotong 50 persen dan istri mereka tidak bekerja.

Oleh karena itu, banyak terdakwa kasus pungli rutan ini baru mengembalikan uang hasil pungli senilai ratusan ribu rupiah karena mengalami kesulitan ekonomi.

Mereka menyatakan pengembalian uang tersebut sebagai bentuk itikad baik.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK dengan jumlah mencapai Rp 6,3 miliar.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah terdakwa dugaan pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) baru mengembalikan ratusan ribu rupiah ke rekening negara dari puluhan hingga ratusan juta rupiah yang mereka terima.

Mantan petugas Rutan KPK Ramadhan Ubaidillah misalnya baru mengembalikan Rp 300.000, padhaal ia didakwa menerima uang pungli sebesar Rp 135,5 juta selama beberapa tahun.

“Terkait Rp 135,5 juta, apakah saudara sudah mengembalikan?” tanya jaksa KPK kepada Ramadhan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/11/2024).

“Izin Pak Jaksa, saya baru mengembalikan kalau menurut informasi dari istri saya baru Rp 300 ribu,” jawab Ubaidillah.

Mantan petugas KPK lainnya, Muhammad Abduh mengaku menerima uang pungli Rp 94 juta dalam kurun November 2019 hingga Mei 2023.

Ketika dikonfirmasi oleh Jaksa KPK, ia mengaku baru mengembalikan Rp 550 ribu.

“Seingat saya istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," kata Abduh.

Sementara itu, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi yang menerima uang pungli Rp 399.500.000 baru mengembalikan Rp 2,5 juta.

Baik Deden maupun terdakwa kasus pungli lainnya menyatakan beritikad baik untuk mengembalikan uang haram itu ke negara,

“Jadi, saya jelaskan di sini, saya terima gaji polisi Rp 1,7 tapi saya akan berusaha beritikad baik bagaimana caranya, caranya bagaimana akan saya kembalikan Pak,” tutur Deden.

Dalam persidangan itu terungkap, beberapa petugas KPK yang semula adalah satpam dengan status pegawai tidak tetap (PTT) diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Banyak dari mereka kemudian menggadaikan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ASN tersebut ke bank dengan nilai sekitar Rp 300 juta dengan pelunasan 10 tahun.

Sampai saat ini, setiap bulannya, mereka harus membayar cicilan tersebut yang dipotong secara otomatis dari gaji oleh pihak bank.

Sementara itu, karena berstatus terdakwa, gaji mereka saat ini dipotong 50 persen dan istri mereka tidak bekerja.

Oleh karena itu, banyak terdakwa kasus pungli rutan ini baru mengembalikan uang hasil pungli senilai ratusan ribu rupiah karena mengalami kesulitan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Ramadhan Ubaidillah, mengaku akan berpikir ulang setelah mengetahui bahwa tahanan kasus korupsi yang dijaganya mengetahui informasi pribadi, termasuk keluarga dan alamat rumahnya.

Pengakuan tersebut disampaikan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (18/11/2024).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi kepada Ubaidillah mengenai penolakannya untuk menerima uang pungli pada awalnya.

"Belum disampaikan juga kenapa saudara mau menjadi "lurah" pada saat itu, awal-awal saudara masuk kan saudara sempat tidak mau terima terkait dengan uang-uang ini?" tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Izin Pak Jaksa di sini saya mau menyampaikan, jadi pada dasarnya kita ini yang dari ASN KPK yang saat ini statusnya ASN KPK pada dasarnya itu kita seorang satpam Pak," jawab Ubaidillah.

Adapun "lurah" merupakan istilah bagi orang yang bertugas untuk mengambil uang dari tahanan yang berperan sebagai "korting", yaitu pengepul uang pungli dari tahanan lainnya.

Ubaidillah menerangkan, saat pertama kali masuk ke KPK, ia belum menyandang status ASN dan tidak mendapatkan materi terkait rutan selama induksi.

Dia mengaku merasa asing ketika pertama kali masuk ke Rutan, menyadari bahwa para tahanan bukanlah orang-orang biasa.

Ubaidillah kemudian mengungkapkan bahwa ia diintervensi oleh tahanan agar menerima uang.

"Awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji tiga kali lipat juga, tiba-tiba di kemudian hari seorang tahanan tahu saya punya anak dua dan saya tinggal di mana," ujarnya.

Ubaidillah mempertanyakan informasi yang diketahui tahanan tersebut, lantaran ia telah berusaha menjaga jarak dan tidak menjawab pertanyaan terkait identitas pribadinya.

Ia pun melaporkan peristiwa tersebut kepada seniornya, yang memberikan peringatan bahwa para tahanan tersebut bukanlah orang sembarangan.

"Kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," tuturnya.

Dia pun menjadi berpikir ulang ketika identitas keluarganya diketahui oleh tahanan tersebut.

"Ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus mikir seribu kali untuk melawan," ungkapnya.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Ramadhan Ubaidillah, mengaku akan berpikir ulang setelah mengetahui bahwa tahanan kasus korupsi yang dijaganya mengetahui informasi pribadi, termasuk keluarga dan alamat rumahnya.

Pengakuan tersebut disampaikan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (18/11/2024).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi kepada Ubaidillah mengenai penolakannya untuk menerima uang pungli pada awalnya.

"Belum disampaikan juga kenapa saudara mau menjadi "lurah" pada saat itu, awal-awal saudara masuk kan saudara sempat tidak mau terima terkait dengan uang-uang ini?" tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Izin Pak Jaksa di sini saya mau menyampaikan, jadi pada dasarnya kita ini yang dari ASN KPK yang saat ini statusnya ASN KPK pada dasarnya itu kita seorang satpam Pak," jawab Ubaidillah.

Adapun "lurah" merupakan istilah bagi orang yang bertugas untuk mengambil uang dari tahanan yang berperan sebagai "korting", yaitu pengepul uang pungli dari tahanan lainnya.

Ubaidillah menerangkan, saat pertama kali masuk ke KPK, ia belum menyandang status ASN dan tidak mendapatkan materi terkait rutan selama induksi.

Dia mengaku merasa asing ketika pertama kali masuk ke Rutan, menyadari bahwa para tahanan bukanlah orang-orang biasa.

Ubaidillah kemudian mengungkapkan bahwa ia diintervensi oleh tahanan agar menerima uang.

"Awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji tiga kali lipat juga, tiba-tiba di kemudian hari seorang tahanan tahu saya punya anak dua dan saya tinggal di mana," ujarnya.

Ubaidillah mempertanyakan informasi yang diketahui tahanan tersebut, lantaran ia telah berusaha menjaga jarak dan tidak menjawab pertanyaan terkait identitas pribadinya.

Ia pun melaporkan peristiwa tersebut kepada seniornya, yang memberikan peringatan bahwa para tahanan tersebut bukanlah orang sembarangan.

"Kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," tuturnya.

Dia pun menjadi berpikir ulang ketika identitas keluarganya diketahui oleh tahanan tersebut.

"Ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus mikir seribu kali untuk melawan," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Abduh mengaku pernah diancam status kepegawaiannya tidak diperpanjang jika tidak mengikuti "aturan main" terkait praktik pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Keterangan itu Abduh sampaikan ketika diperiksa sebagai terdakwa dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Awalnya, jaksa penuntut umum KPK mengkonfirmasi bahwa Abduh diterima di KPK sebagai pegawati tidak tetap (PTT). Berbeda dengan pegawai lain, PTT dinilai level paling bawah.

"Sebelumnya saya outsourcing di luar kemudian saya lamar di KPK sebagai PTT," kata Abduh di Pengadilan Tipikor Jalarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Abduh kemudian menjelaskan, sebagai PTT ia harus menjalani evaluasi setiap setahun sekali untuk memperpanjang status kepegawaian yang sementara itu.

Evaluasi diberikan oleh rekan kerja dan atasannya sebanyak dua tingkat. Dalam hal ini, Abduh dievaluasi oleh Hengki Tobing yang menjabat Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK.

Abduh mengaku terus bekerja sesuai dengan prosedur sejak bergabung ke KPK pada 2018 hingga 2019.

Pada 2019, ia pun sempat menyita banyak telepon seluler (ponsel) karena ada banyak tahanna yang kedapatan membawa ponsel saat KPK menggelar inspeksi mendadak.

Namun, beberapa hari kemudian ia justru dipanggil oleh Abduh yang mencecarnya terkait sidak tersebut. Ia ditegur atasannya itu lantaran mengambil handphone dari para tahanan.

"Pak Hengki negur saya. Kemarin sidak? Iya, saya bilang sidak. Banyak? Banyak. Kamu ambil HP? Saya ambil HP," kata Abduh menceritakan percakapanjya dengan Hengki.

Dalam pertemuan itu, Hengki yang berwenang mengevaluasi Abduh mengancam anak buahnya itu untuk tidak terlalu mengikuti aturan.

"Saya ditegur (Hengki), lu kerja di rutan di sini, disampaikan pada saya saat itu, di sini enggak usah keras-keras. Teman-teman lu itu sama semua sudah terima," ujar Abduh mengutip pesan Hengki.

"Lah lu belum terima, enggak usah keras-keras. Kalau mau diperpanjang ikuti aturan yang main," kata Abduh lagi menirukan Hengki.

Jaksa lantas menanyakan kenapa ia masih saja menerma uang hasil pungli ketika sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di KPK.

Menurut Abduh, ia menerima uang itu karena sudah terlanjur dan hanya menempati posisi paling bawah di struktur petugas Rutan KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset resmi dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk periode 2025-2029.

Usulan ini disampaikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (18/11/2024).

"Pemerintah itu komit mengusulkan, itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dalam prolegnas 2025-2029, dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima," ujar Supratman.

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia juga mengonfirmasi bahwa RUU Perampasan Aset telah dimasukkan dalam prolegnas jangka menengah tersebut.

"Kita sudah masukkan dia di dalam prolegnas jangka menengah 2025-2029," ujarnya pada Senin petang.

Doli menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset tidak termasuk dalam prolegnas prioritas karena memerlukan waktu lebih untuk dikaji dari berbagai aspek.

Menurutnya, RUU itu harus dibahas kecocokannya dengan sistem hukum dan politik di Indonesia.

Sebelumnya, anggota Baleg DPR RI, Benny K. Harman, menyatakan ketidakpuasannya terhadap anggapan bahwa DPR menjadi kambing hitam atas mandeknya pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Bukan DPR tidak mau membahas, wong pemerintahnya belum ajukan. Kalau memang sudah diajukan, kapan diajukan itu? Kalau ada, tertulis lah. Umumkan itu. Jangan kita main cilukba. Bilang sudah padahal belum, bilang DPR yang tidak mau bahas. Barang saja enggak ada, apa yang mau dibahas?" kata Benny dalam rapat bersama Menteri Hukum.

"Saya lihat di sini kok enggak ada, makanya saya nanya. Kalau memang tidak diajukan ya sudah, kita gembira juga kalau memang begitu," tambahnya.

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025-2029.

Supratman mengatakan keputusan tersebut menunjukkan pemerintah RI berkomitmen dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, Senin (18/11).

"Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, kami letakkan di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029," ujar Supratman.

Ia menjelaskan seyogianya usulan RUU Perampasan Aset sudah pernah diajukan di periode sebelumnya sampai ke penugasan di Komisi III. Namun, usulan tersebut belum berhasil disahkan.

"Saya bisa pastikan bahwa Presiden selalu menegaskan pemberantasan korupsi menjadi agenda utama, dengan cara tertentu yang bisa dilakukan oleh Presiden, saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen," tegas Supratman.

Dalam rapat tersebut, Supratman juga menyampaikan terdapat delapan RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2025 dan 40 RUU usulan Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029.

"Pemerintah mengusulkan 8 RUU untuk masuk dalam prioritas, empat diantaranya merupakan RUU carry over yaitu Hukum Acara Perdata, Narkotika dan Psikotropika, Desain Industri dan Pengelolaan Ruang Udara," tambahnya.

Empat RUU lainnya yaitu tentang Hukum Perdata Internasional, Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Keamanan dan Ketahanan Siber, dan Ketenaganukliran.

Supratman berharap evaluasi Prolegnas tersebut mampu menghasilkan keputusan terbaik.

"Saya berharap rapat kerja hari ini akan menghasilkan keputusan terbaik bagi perencanaan pembentukan Undang-undang. Semoga usulan-usulan ini dapat dipahami dan disetujui bersama," ucap dia.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan baik melalui penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja maupun rapat kerja.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan total keseluruhan usulan RUU masih belum final akan bertambah atau berkurang.

"Sampai rapat persiapan berakhir terdapat 150 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029 dan 42 RUU Prioritas 2025. Pembahasan lebih lanjut terkait jumlah keseluruhan usulan-usulan nantinya akan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja (Panja)," kata Bob sekaligus menutup raker.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2025–2029.

"Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi dengan pengusulan RUU Perampasan Aset, kami letakkan di urutan ke-5 dari 40 usulan RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029," kata Supratman dalam keterangan resminya saat mendatangi rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Senin.

Menurut Supratman, pemerintah sebelumnya juga telah mengusulkan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode sebelumnya, namun pembahasan itu terganjal dinamika politik hingga akhirnya tidak tuntas di Komisi III DPR RI.

Kini, pemerintah kembali mengajukan RUU Perampasan Aset dalam prolegnas agar RUU tersebut dapat dibahas hingga akhirnya disahkan sebagai undang-undang oleh DPR.

Supratman memastikan pengajuan RUU Perampasan Aset ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Saya jamin Presiden akan melakukan tindakan yang keras terhadap upaya pemberantasan korupsi, itu komitmen," katanya.

Pemerintah tidak hanya mengajukan pembahasan RUU Perampasan Aset pada prolegnas periode ini.

"Pemerintah mengusulkan delapan RUU untuk masuk prioritas, empat di antaranya merupakan RUU carry over. yaitu RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, RUU Desain Industri, dan RUU Pengelolaan Ruang Udara,” kata Supratman.

Sedangkan empat RUU lainnya, yaitu RUU tentang Hukum Perdata Internasional, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan RUU Ketenaganukliran.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan jumlah RUU yang diajukan dalam prolegnas belum dapat dipastikan karena kemungkinan akan terus bertambah.

"Sampai rapat persiapan berakhir, terdapat 150 RUU Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 dan 42 RUU Prioritas 2025. Pembahasan lebih lanjut terkait jumlah keseluruhan usulan-usulan nantinya akan dilakukan dalam rapat Panitia Kerja," ujar Bob Hasan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024