“Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik,”

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI bersama dengan kantor perwakilan di Papua proaktif untuk mendalami insiden bersenjata di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang diduga mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil.

“Kalau ke Komnas HAM belum ada laporan, tapi kami proaktif melakukan pengecekan di lapangan, di Kabupaten Intan Jaya, khususnya di dua distrik,” ucap Anggota Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing saat konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat.

Menurut Uli, pihaknya tengah mengumpulkan informasi untuk memastikan ada atau tidaknya korban sipil serta pengungsi akibat insiden tersebut. “Kantor perwakilan kami di Papua sedang berkoordinasi dengan kami juga dengan berbagai pihak di Intan Jaya,” katanya.

Komnas HAM, imbuh Uli, mendorong dialog yang bermakna dalam penanganan konflik kemanusiaan di Papua secara umum. Di samping itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil juga perlu dikedepankan.

“Komnas HAM concern (menaruh perhatian) terhadap perlindungan masyarakat sipil yang ada di wilayah konflik,” ucap Uli.

Sebelumnya, Satuan Tugas Habema TNI dilaporkan telah mengamankan sejumlah wilayah di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, setelah melakukan operasi penindakan terhadap kelompok bersenjata di Distrik Sugapa, Rabu (14/5).

Dansatgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Inf. Iwan Dwi Prihartono, dalam keterangannya pada Kamis (15/5) menjelaskan, operasi berlangsung sejak pukul 04.00 hingga 05.00 WIT dengan menyasar Kampung Titigi, Ndugu Siga, Jaindapa, Sugapa Lama, dan Zanamba.

Menurut Iwan, kehadiran TNI bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, edukasi, dan pengamanan pembangunan jalan ke Hitadipa. Namun, hal itu justru dimanipulasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan menjadikan warga sebagai tameng dan menyebarkan narasi ancaman.

Iwan menyebut operasi gabungan dilaksanakan secara profesional dan terukur, serta berhasil mensterilkan wilayah Sugapa Lama dan Kampung Bambu Kuning dari kelompok OPM yang dipimpin oleh Daniel Aibon Kogoya, Undius Kogoya, dan Josua Waker.

Dari operasi tersebut, total 18 anggota OPM dilaporkan tewas. TNI juga mengamankan barang bukti seperti satu pucuk senjata organik AK-47, satu senjata rakitan, puluhan butir amunisi, busur dan anak panah, serta bendera bintang kejora dan alat komunikasi.

“Seluruh personel TNI dalam kondisi aman dan lengkap. Saat ini pasukan masih disiagakan di sejumlah sektor strategis guna mengantisipasi kemungkinan pergerakan kelompok sisa,” kata Iwan.

Di sisi lain, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyebut operasi militer di kampung-kampung yang terletak di antara Distrik Sugapa dan Hitadipa, Intan Jaya, mengakibatkan korban luka tembak pada ibu dan anak.

Selain itu, PGI juga menyebut tiga orang meninggal dunia akibat peristiwa itu, sementara 950 masyarakat sipil dari 13 gereja asal Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) dan Katolik yang melayani di daerah Intan Jaya dilaporkan mengungsi.

“Gereja-gereja di Indonesia memiliki sikap tegas bahwa penembakan terhadap masyarakat sipil tidak bersenjata sangatlah tidak bisa ditolerir. Karenanya, harus segera dihentikan. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah,” kata Kepala Biro Papua PGI Ronald Tapilatu dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/5), sebagaimana keterangan tertulisnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengumumkan temuan peristiwa penyerangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 21-22 Maret 2025.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, 16 korban tewas dalam peristiwa penyerangan OPM tersebut adalah warga sipil.

"Para korban merupakan pendulang emas yang diketahui berasal dari berbagai daerah di luar Papua," kata Uli dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Temuan ini jelas berbeda dari motif tuduhan OPM yang menuduh para korban sebagai agen intelijen militer Indonesia.

Selain itu, Komnas HAM juga menemukan fakta peristiwa penyerangan yang dilakukan OPM terhadap para pendulang emas sudah berulang kali.

Oleh karena itu, Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada pihak OPM agar berhenti melakukan intimidasi dan kekerasan dalam bentuk apapun yang ditujukan secara langsung dan terorganisir kepada masyarakat sipil.

"Tidak melakukan kekerasan (lagi) terhadap guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di seluruh wilayah Papua, sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional serta instrumen hukum dan HAM lainnya," imbuhnya.

Komnas HAM juga meminta agar OPM menghormati prinsip HAM dengan mengutamakan pendekatan dialog damai untuk perjuangan aspirasi politiknya.

Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang menewaskan enam guru dan tenaga kesehatan dan sejumlah pendulang emas di Distrik Anggruk.

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom, menyatakan, "Kami bertanggung jawab atas penyerangan ini dan kami telah membunuh enam guru dan tenaga medis serta membakar rumah-rumah agen intelijen," dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/3/2025).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra menegaskan hak setiap warga negara untuk membentuk organisasi kemasyarakatan atau ormas dijamin penuh undang-undang

Namun Yusril mengingatkan, kegiatan ormas harus sesuai dengan aturan. Jika terbukti bertentangan dengan norma hukum dan konstitusi, pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum hingga peninjauan ulang terhadap status organisasi.

Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mendorong sinkronisasi hukum lintas sektor kementerian dan lembaga (K/L) untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkeadilan dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan melalui keterangan di Jakarta Jumat, mengatakan bahwa adaptasi dan sinkronisasi kebijakan hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman merupakan hal yang perlu dilakukan pemerintah lintas sektor, termasuk di lingkungan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Hal tersebut diungkapkannya dalam menanggapi penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan 20 K/L, termasuk di antaranya Kemdiktisaintek yang dilakukan pada Rabu (14/5).

"Apa yang dilaksanakan oleh Kemenkum adalah langkah yang strategis di semua K/L termasuk Kemdiktisaintek sebagai representasi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan juga pelayanan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, kerja sama ini sangat diperlukan," katanya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut juga menekankan Kemdiktisaintek terus melakukan kolaborasi kebijakan yang adaptif di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi untuk mengimplementasikan visi Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tata kelola kebijakan di lingkungan Kemdiktisaintek terus diarahkan agar dapat dijalankan secara kolaboratif bersama K/L lainya untuk mendukung visi Presiden di bidang pembangunan sumber daya manusia, pangan, energi, teknologi, kesehatan dan lainya," ujar Fauzan.

Sementara, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan kerja sama lintas kementerian menjadi hal yang sangat baik, dalam rangka mendorong inovasi-inovasi pelayanan publik agar lebih relevan dengan perkembangan masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak dapat dilakukan oleh Kemenkum sendiri, sebab dibutuhkan upaya gabungan dari berbagai K/L dalam pembentukan regulasi, penegakan hukum, dan pelayanan publik.

"Semoga kolaborasi ini terus tumbuh, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa dan negara. Saya percaya, dengan semangat gotong royong, kita mampu mewujudkan sistem hukum nasional yang modern, adaptif, dan berpihak pada keadilan," ucap Supratman.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (15/5) menjadi sorotan, mulai dari KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta hingga tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pada hari Kamis ini menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya daerah rumah Robert Bono yang digeledah, Fitroh mengatakan bahwa lokasinya berada di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Kapolri tegaskan tak ada toleransi untuk premanisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memastikan tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana pelaku berasal.

"Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Jenderal Pol. Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Sebanyak enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010—2022 dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Kami menuntut para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Adapun keenam terdakwa dimaksud, yakni Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008—2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011—2013 Herman, serta Senior ExecutiveVP UBPP LM Antam 2013—2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017—2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019—2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021—2022 Iwan Dahlan.

Baca selengkapnya di sini

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyoroti tuntutan 15 tahun penjara yang dijatuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Muhammad Haryono (MH), seorang sopir taksi yang menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, Rabu (14/5/2025).

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menyayangkan tuntutan berat terhadap MH yang dinilai tidak mempertimbangkan peran dan keberanian MH sebagai JC.

“Tuntutan terhadap MH juga dapat berdampak terhadap keberanian masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana,” ujar Sri dalam keterangan tertulis, Jumat (16/5/2025).

Sebelumnya, pada 29 April 2025, LPSK telah mengirimkan Rekomendasi Pemberian Hak Sebagai JC untuk MH kepada JPU, dalam perkara nomor: 50/Pid.B/2025/PN Plk, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng dan Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya.

Sri menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup permintaan pemberian keringanan tuntutan pidana sebagai bentuk penghargaan atas kesaksian dan kontribusi MH dalam mengungkap kasus secara terang dan jelas.

“Rekomendasi dikirimkan pada jaksa terkait dengan kedudukan MH selaku JC untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim,” jelasnya.

LPSK menilai bahwa MH bukan pelaku utama, tidak memiliki niat atau motif untuk mencuri atau membunuh, dan berperan karena tekanan fisik dan psikologis dari pelaku utama, yakni Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Brigadir AKS merupakan anggota polisi aktif bersenjata yang memiliki peran dominan dalam tindak pidana, termasuk dalam pembuangan jasad korban dan upaya menghilangkan jejak.

“MH juga mempunyai itikad baik untuk memberikan keterangan yang dapat membantu pengungkapan perkara,” tambah Sri.

Dalam sidang, MH didakwa dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, serta Pasal 181 KUHP tentang penghilangan barang bukti, dan dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP terkait turut serta secara sadar.

Sri menilai bahwa jika JC seperti MH tetap dijatuhi tuntutan berat, maka akan menjadi preseden buruk yang bisa menghambat kemauan saksi lain untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

LPSK juga berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, termasuk kondisi psikologis MH dan itikad baiknya untuk membantu pengungkapan perkara.

“Dalam sidang lanjutan, LPSK berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa MH bertindak dalam tekanan dan ketakutan, serta telah menunjukkan iktikad baik dengan menjadi JC,” pungkas Sri Nurherwati.

BEBERAPA waktu lalu, pemerintah mengumumkan bahwa sekitar 3,7 juta hektar lahan sawit dinyatakan sebagai kawasan hutan — meskipun di atasnya telah tumbuh ribuan kebun rakyat yang aktif.

Bahkan sebagian telah memiliki dokumen formal seperti Hak Guna Usaha (HGU), Sertifikat Hak Milik (SHM), atau surat keterangan dari pemerintah daerah.

Angka ini menyimpan cerita panjang tentang masyarakat yang membangun kehidupannya di tengah ketiadaan negara.

Namun, saat ini, sebagian di antaranya justru berada dalam ancaman penertiban karena dianggap tidak sesuai peruntukan ruang.

Di sisi berbeda, Jembatan H. Endang di Karawang yang dibangun secara swadaya, juga mengalami hal sama, negara datang dengan dalih penertiban.

Keduanya, beda lokasi, dua partisipasi masyarakat dalam satu rasa dan asa yang sama.

Sekarang mari kita coba urai bersama, mengapa dua isu ini memiliki korelasi bagaimana hukum yang datang belakangan digunakan untuk menghukum peran partisipasi masyarakat, saat negara belum hadir di sana.

Dalih tentang hutan, tentu pentingnya perlindungan kawasan hutan tak dapat disangkal. Namun, tidak semua dari 3,7 juta hektar tersebut dapat dipandang sebagai hasil perambahan ilegal.

Dalam banyak kasus, tanah tersebut telah menjadi lahan produktif selama puluhan tahun. Kehidupan yang tumbuh dari tanah tersebut tak hanya menciptakan pendapatan bagi keluarga petani, tetapi juga menyumbang perekonomian lokal.

Kini, ketika tanah mulai berbuah, kehidupan mulai mapan, negara hadir dengan satu narasi: “ini kawasan hutan”.

Kasus jembatan Haji Endang yang viral telah memberikan kontribusi dalam membantu menghubungkan dua desa dan memudahkan ribuan pekerja pabrik melintasi sungai.

Jembatan tersebut telah berfungsi selama 15 tahun, dibangun tanpa dana negara, tanpa APBD. Ia menjadi solusi nyata, lahir dari gotong royong dan kebutuhan bersama.

Namun kini, jembatan tersebut berada dalam ancaman pembongkaran karena dianggap tidak memiliki izin alias ‘jembatan ilegal’ dan berdiri di atas sempadan sungai.

Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal legalitas administratif, tapi benarkah seperti ini cara negara saat mereka tidak bisa berbuat?

Fenomena ini menunjukkan kegagalan negara dalam membaca sejarah sosial masyarakat setempat. Infrastruktur yang lahir dari gotong royong dan kemandirian lokal kini dihadapkan pada sanksi administratif yang baru ditetapkan bertahun-tahun setelahnya.

Dalil hukum tentang penertiban kerap mengabaikan kenyataan bahwa peta ruang yang diresmikan negara tidak selalu merefleksikan realitas sosial.

Warna hijau dalam dokumen spasial bisa saja menandai rumah, ladang, sekolah, dan dapur keluarga. Peta dapat digambar ulang, tetapi jejak kehidupan masyarakat yang telah lama berurat-akar di atas lahan dan area tersebut tidak dapat dihapus begitu saja.

Ketika hukum hadir dengan dalih “penertiban” atas tatanan yang telah mapan secara sosial, namun tanpa proses dengar dan tanpa memahami konteks sosial-historisnya, maka yang terjadi bukanlah penegakan hukum berkeadilan, melainkan penegakan formalitas yang mengingkari sejarah.

Negara yang lambat dalam menetapkan batas-batas ruang tak seharusnya gegabah menjadikan garis peta sebagai ukuran tunggal kebenaran. Sering kali, justru garis itulah yang memisahkan antara masyarakat dengan ruang hidupnya sendiri.

Penegakan hukum tampak terpisah dari realitas masyarakat yang telah hidup dari infrastruktur tersebut. Hukum yang tidak lahir dari realitas sosial akan selalu terdengar asing — bukan sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai gema kekuasaan yang jauh dari realitas lapangan.

Sebelum negara menyatakan suatu kawasan sebagai hasil penyerobotan, pertanyaan mendasarnya adalah: siapa yang lebih dulu hadir? Siapa yang selama ini membayar pajak, membangun jalan, dan membesarkan anak-anak dari hasil lahan yang kini disebut ilegal?

Lon Fuller mengingatkan pentingnya moralitas internal hukum: agar hukum dapat berfungsi secara efektif, ia harus diketahui, dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat luas.

Namun, bagaimana mungkin masyarakat dapat memahami peta kawasan hutan yang selama ini tidak pernah transparan, tidak pernah disosialisasikan, dan sering kali berubah karena tarik-menarik kepentingan elite?

Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar legalisasi administratif, melainkan pengakuan.

Axel Honneth berpendapat bahwa manusia menjadi manusia sepenuhnya hanya ketika keberadaannya diakui.

Maka, bagi masyarakat adat, petani kecil, atau warga yang membangun infrastruktur lokal, tuntutan mereka bukanlah ampunan, melainkan pengakuan atas apa yang telah mereka ciptakan di tengah ketidakhadiran negara.

Melihat konteks Jembatan Haji Endang, pengakuan itu belum tiba. Jembatan tersebut tidak sekadar struktur fisik di atas sungai, tetapi simbol dari kemandirian warga ketika pemerintah abai.

Kehidupan warga berdenyut setiap hari di atas jembatan tersebut. Namun, ancaman pembongkaran seakan ingin menghapus kontribusi masyarakat yang telah menciptakan solusi nyata bagi kebutuhan hidup mereka.

Rawls mengingatkan bahwa keadilan sejati harus berpihak pada yang paling rentan.

Pada konflik antara peta GPS dan jejak kaki di tanah, antara peraturan dan jembatan kayu, negara seharusnya berpihak pada masyarakat yang lebih dulu hadir dan bekerja.

Tidak seharusnya hukum dibangun di atas pengingkaran terhadap sejarah lokal yang telah ada.

Padahal, banyak tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan telah memiliki dokumen resmi. Ada SHM, HGU, bahkan surat dari pemerintah daerah yang selama ini dijadikan dasar pembangunan ekonomi lokal.

Namun, semua dokumen itu kini tersingkirkan oleh klaim tunggal: “kawasan hutan”. Tanpa dialog, tanpa pemberitahuan, masyarakat diminta tunduk pada garis peta baru yang disusun dari ruang rapat, bukan dari realitas lapangan.

Jembatan Haji Endang menjadi cerminan paradoks antara regulasi dan realitas. Ketika negara lamban menyediakan akses jalan, warga membangun sendiri jembatan.

Ketika negara sibuk menyusun aturan, warga menyambung hidup. Namun, inisiatif tersebut kini dihadapkan pada ancaman pembongkaran, seakan-akan keberadaan mereka adalah kesalahan administratif yang harus ditebus.

Fuller kembali menekankan bahwa hukum yang efektif harus memiliki moralitas internal. Dalam kasus lahan sawit rakyat, peta kawasan tak pernah disosialisasikan.

Dalam kasus Jembatan Haji Endang, izin tidak pernah diterbitkan, tetapi jembatan telah menyambung kehidupan selama 15 tahun. Kini, negara datang dengan label baru dan ancaman baru.

Yang dibutuhkan bukanlah sapu bersih, tetapi kebijakan yang membedakan antara penjajahan ruang dan masyarakat yang berjuang hidup. Bukan penggusuran, tetapi pendengaran. Audit sosial, bukan sekadar audit spasial.

Jika negara ingin dihormati, maka mulailah dengan menghormati mereka yang lebih dulu hadir.

Seperti yang dikatakan oleh Hannah Arendt, kekuasaan tanpa legitimasi moral bukanlah pemerintahan. Itu adalah dominasi. Dan masyarakat dapat membedakan keduanya.

“Ketika hukum datang tanpa nurani, masyarakat akan melihatnya hanya sebagai instrumen kuasa. Namun, ketika hukum hadir dengan pengakuan atas realitas sosial, maka ia akan berfungsi sebagai pelindung, bukan penyerang.”

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (15/5) menjadi sorotan, mulai dari KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta hingga tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

KPK geledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pada hari Kamis ini menggeledah rumah pengusaha Robert Bono Susatyo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

"Benar," ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis.

Ketika ditanya daerah rumah Robert Bono yang digeledah, Fitroh mengatakan bahwa lokasinya berada di Jakarta.

Baca selengkapnya di sini

Kapolri tegaskan tak ada toleransi untuk premanisme

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Jenderal Pol. Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, memastikan tindakan hukum akan diberlakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari simbol atau kelompok mana pelaku berasal.

"Kalau meresahkan masyarakat kami tindak tegas. Apakah ini kelompok dalam tanda kutip ataupun siapa pun itu sepanjang meresahkan masyarakat kami tidak kompromi dan kami tindak tegas," kata Jenderal Pol. Sigit dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Baharkam dan Korps Brimob Polri di Gedung Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Enam terdakwa kasus korupsi tata kelola emas dituntut 9 tahun penjara

Sebanyak enam terdakwa kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas emas Antam seberat 109 ton periode 2010—2022 dituntut pidana penjara masing-masing selama 9 tahun serta denda masing-masing sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

"Kami menuntut para terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Syamsul Bahri Siregar dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Adapun keenam terdakwa dimaksud, yakni Vice President (VP) Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Antam periode 2008—2011 Tutik Kustiningsih, VP UBPP LM Antam periode 2011—2013 Herman, serta Senior Executive VP UBPP LM Antam 2013—2017 Dody Martimbang.

Kemudian, General Manager (GM) UBPP LM Antam periode 2017—2019 Abdul Hadi Aviciena, GM UBPP LM Antam periode 2019—2020 Muhammad Abi Anwar, serta GM UBPP LM Antam periode 2021—2022 Iwan Dahlan.

Baca selengkapnya di sini

KPK panggil lima saksi terkait kasus korupsi LPEI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima orang sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Atas nama SR, SWP, S, WPR, dan AA," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

SR diketahui merupakan mantan Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly. Sementara SWP dan WPR disebut sebagai mantan pegawai LPEI bernama Sunu Widi Purwoko, dan Wahyu Priyo Rahmanto.

Untuk S diketahui sebagai Supiyanto seorang swasta, sedangkan AA dikabarkan merupakan Staf Keuangan bernama Ayu Andriani.

Baca selengkapnya di sini

Tiga tersangka kasus PPDS Undip Semarang dilimpahkan ke kejaksaan

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melimpahkan tiga tersangka dan barang bukti kasus kematian mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Aulia Risma Lestari ke Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kamis.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang Candra Saptaji mengatakan bahwa ketiga tersangka yang dilimpahkan masing-masing dokter senior PPDS Undip Semarang ZYA; Kepala Prodi Anestesiologi FK Undip Semarang TEN; dan Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip SM.

Terhadap ketiga tersangka, kata dia, penuntut umum langsung melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan 20 kementerian/lembaga (K/L) dalam rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi, koordinasi, serta harmonisasi hukum antarsektor.

Penandatanganan dilakukan di Graha Pengayoman, Jakarta, Rabu, dengan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta perwakilan 20 K/L, diantaranya Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

“Dengan kerjasama lintas kementerian ini tentu ini menjadi sesuatu hal yang sangat baik. Soliditas di antara seluruh kementerian akan nampak bahwa ego sektoral harus kita kesampingkan untuk tujuan yang baik, tujuan bersama dalam berbangsa dan bernegara,” ucap Supratman usai penandatanganan itu.

Adapun 20 K/L yang menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenkum, antara lain, Mahkamah Agung, Bank Indonesia, Polri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Kehutanan.

Berikutnya, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian BUMN.

Kemudian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Supratman menjelaskan bahwa pascarestrukturasi, Kemenkum memiliki tiga direktorat jenderal (ditjen) yang siap berkolaborasi dengan K/L, yakni Ditjen Peraturan Perundang-Undangan (PP), Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI).

Ditjen PP, misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan K/L karena menyangkut soal penyusunan dan harmonisasi regulasi. Supratman menyebut Ditjen PP telah memiliki sistem i-Harmonisasi untuk pengharmonisan regulasi setingkat peraturan menteri, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden.

“Apa pun yang di bawah tingkatan undang-undang, dengan i-Harmonisasi yang kami kembangkan yang merupakan karya cipta anak sendiri di Ditjen PP, sekarang harmonisasi itu hanya membutuhkan waktu paling lama lima hari,” ujar Menteri Hukum.

Ia berpesan kepada K/L untuk senantiasa berkoordinasi dengan Kemenkum melalui Ditjen PP mulai dari perencanaan penyusunan regulasi. Dengan begitu, ia meyakini tata hukum Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Di samping itu, Kemenkum melalui Ditjen AHU tengah menyiapkan transformasi digital dalam rangka percepatan Koperasi Merah Putih yang berkaitan dengan Kementerian Koperasi. Dalam hal ini, Ditjen AHU menyediakan sistem khusus untuk pendaftaran koperasi dimaksud.

“Saat ini kami membuat line khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih, seribu pendaftaran bisa bersamaan dalam satu jam. Artinya, dalam satu kali 24 jam, pendaftaran Koperasi Merah Putih yang oleh sistem langsung bisa disahkan itu bisa 24 ribu per hari,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkum juga melakukan transformasi digital melalui Ditjen KI. Upaya ini, imbuh Supratman, berkaitan erat dengan tanggung jawab Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian BUMN.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim kerja yang sehat di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks.

Menurut Nico, nota kesepahaman ini dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi antarsektor dalam pengembangan kebijakan dan layanan berbasis hukum, mengakselerasi regulasi dan transformasi digital pelayanan publik, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Oleh sebab itu, Nico mengaku yakin penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenkum dan 20 K/L tidak hanya seremonial semata, tetapi juga menjadi bentuk komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab kita bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045,” ucap Nico.

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen HAM RI sambut baik restoratif justice di Sumut

JATIM - Kepemimpinan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus mendapat respons positif banyak kalangan. Keberhasilan Khofifah memimpin Jatim tidak terlepas dari berbagai pencapaian dan prestasi yang berdampak pada perbaikan hidup masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pujian atas kiprah Khofifah dalam membawa kemajuan daerah. Kiprah Khofifah sejak menjadi menteri hingga memimpin Jatim menunjukkan konsistensi dan kualitas kepemimpinan yang kuat.

?Saya pikir beliau tokoh wanita yang sangat penting di Tanah Air yang menunjukkan prestasi luar biasa. Baik sebagai seorang menteri maupun gubernur kepala daerah,? ujar Yusril usai hadiri Kongres Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ke-XXVIII di Surabaya, Kamis (15/5/2025).



Selain mengapresiasi kinerja, Yusril juga menilai Khofifah sebagai sosok inspiratif bagi perempuan Indonesia. Menurutnya, perjalanan karir Khofifah layak dijadikan contoh dalam dunia politik dan pemerintahan.

?Saya kira beliau bisa menjadi contoh dan teladan bagi kaum perempuan di Tanah Air kita dalam pembentukan karir di bidang politik dan pemerintahan,? ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Khofifah, persentase penduduk miskin di Jatim pada September 2024 sebesar 9,56%, menurun 0,23% dari Maret 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di perkotaan turun dari 7,12% jadi 6,83%, sedangkan di perdesaan turun dari 13,3% menjadi 13,19%.

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025