Serang (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Jalu Yuswa Panjang melakukan Monitoring, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Pilkada Serentak di Lapas/Rutan Provinsi Banten, Rabu (27/11).

Kunjungan Kadiv Pemasyarakatan memulai dari Lapas Kelas IIA Tangerang sekaligus langsung menerima kunjungan monitoring pelaksanaan Pilkada serentak yang dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Banten Al Muktabar untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di dalam Lapas berjalan dengan aman dan lancar.

"Alhamdulillah pelaksanaan pilkada serentak berjalan dengan aman tidak ditemukan kendala apapun, PJ Gubernur juga dapat melihat langsung pelaksanaan Pilkada di dalam lapas, pelaksanaan Pilkada di dalam lapas merupakan salah kehadiran negara untuk memberikan hak para warga binaan untuk memilih pemimpin ke depannya," kata Jalu dalam keterangan resminya.

Lepas dari Lapas Serang, Jalu Yuswa Panjang melanjutkan kegiatan monitoring ke Lapas yang ada di Tangerang yaitu Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang dan berakhir di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.

Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga binaan juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi dengan lancar dengan situasi yang tetap kondusif.

"Pastikan seluruh proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan kondusif. Para warga binaan sudah didata mana yang merupakan warga Provinsi Banten untuk dapat memilih Gubernur dan berdomisili sesuai dengan lokasi Lapas atau Rutan untuk dapat memilih bupati/wali kota semuanya sudah kita sampaikan ke KPU," ujar Jalu.

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban saat pemungutan Kadivpas berpesan untuk melakukan koordinasi instens dengan TNI/Polri, serta memastikan seluruh pemilih yang terdaftar sebagai DPT dan DPTb di TPS Khusus di Lapas/Rutan/LPKA dapat menggunakan hak pilihnya. Seluruh tahapan Pilkada serentak ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh KPU.

Pada Wilayah Provinsi Banten sendiri terdapat 4.993 orang warga binaan pemasyarakatan yang menggunakan hak pilihnya dari 12 Lapas dan Rutan yang berada di Provinsi Banten.

Sebanyak 40 tahanan di rutan Polres Batu dapat kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya saat Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Dalam pelaksanaannya, Polres Batu bekerja sama dengan KPPS Junrejo di TPS 7, 8, dan 13.

"Polres Batu memberikan kesempatan kepada narapidana di rumah tahanan, guna menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Kapolres Batu AKBP Andi Yudha Pranata, Kamis (28/11).

Andi menyampaikan bahwa sebenarnya di rutan Polres Batu total ada 54 tahanan. Namun, tidak semuanya bisa mencoblos karena tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). "Ada 14 tahanan tidak terdaftar di DPT karena masuk rutan di atas H-7," ujarnya.

Guna memfasilitasi para tahanan, Polres Batu mengambilkan surat suara dari beberapa TPS di Desa Junrejo. Meliputi, TPS 7, TPS 8 dan TPS 13.

"Dari 40 tahanan yang mendapat hak suara ini terbagi. Dengan rincian, 8 orang yang beralamatkan di Kota Batu bisa memberikan hak suara untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu," kata Andi.

"Sedangkan untuk 32 tahanan lainnya hanya bisa memberikan hak suara kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebab, 32 tahanan itu berdomisili di luar Kota Batu tapi masih berada di Provinsi Jawa Timur," imbuhnya.

Para tahanan ini lanjut sudah mendapatkan verifikasi untuk melakukan pencoblosan pindah pilih di Rutan polres Batu.

"Penghitungan suara dilakukan di TPS setempat," tandasnya.

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

Video: Momen Eri Cahyadi Nyoblos Diantar Iringan Hadrah

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mary Jane tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia seumur hidup.

Menurutnya, saat narapidana warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, pemindahan itu tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika, penangkalannya seumur hidup," kata Yusril dikutip dari Antara, Kamis (28/11/2024).

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan. Kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," tambahnya.

Hukuman Mary Jane di Indonesia masih berlaku

Kendati demikian, Yusril menghormati keputusan pemerintah Filipina jika ingin memberikan grasi atau pun pengurangan hukuman kepada Mary Jane apabila sudah dipindahkan dari Indonesia.

Namun, hal itu tidak akan memengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia, apabila ia sudah dibebaskan atau selesai menjalani sisa hukuman di Filipina.

Pasalnya, Filipina tidak mengakui hukuman mati. Sementara, masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam.

Namun, khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, masa penangkalan akan dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," tegas Yusril.

Kasus Mary Jane

Mary Jane Fiesta Veloso (39) adalah wanita berkebangsaan Filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkotika di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.id, kasus ini bermula ketika Mary Jane mendapat tawaran kerja dari temannya sebagai PRT di Malaysia pada 2010.

Ia kemudian membayar sejumlah uang, serta menyerahkan sepeda motor dan telepon seluler untuk biaya perekrutan.

Namun, saat tiba di Malaysia, Mary Jane diminta pergi ke Yogyakarta karena majikan barunya sedang berada di luar negeri. Ia juga diberikan koper baru oleh perekrutnya.

Pada 25 April 2010, Mary Jane mendarat di Bandara Internasional Adisutjipto Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sesaat setelah Mary Jane mendarat, ia diamankan petugas karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Sleman pada 11 Oktober 2010.

Vonis mati itu dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada 23 Desember 2010 dan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 31 Mei 2011.

Pada 2014, permohonan grasi yang diajukan Mary Jane juga ditolak oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, MA juga telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Mary Jane pada 25 Maret 2015.

Pada 24 April 2015, pengacara Mary Jane mengajukan permohonan PK untuk kedua kalinya melalui PN Sleman. Akan tetapi, PN Sleman menolak permohonan itu.

Mary Jane sempat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada 24 April 2015 untuk dieksekusi.

Namun, rencana eksekusi terhadap Mary Jane akhirnya ditunda, menyusul tekanan yang datang dari masyarakat internasioal dan nasional yang menyatakan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.

Sebuah bukti baru, yang menyatakan Mary Jane adalah korban perdagangan manusia (human traficking), membuat eksekusi itu juga tertahan.

Beberapa jam sebelum eksekusi, Maria Kristina Sergio yang mengaku terlibat dalam pengiriman Mary Jane ke Indonesia, menyerahkan diri ke kepolisian Filipina.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Mary Jane tidak diizinkan untuk masuk ke Indonesia seumur hidup.

Menurutnya, saat narapidana warga negara asing (WNA) dipindahkan ke negara asalnya, pemindahan itu tidak menghapus status hukumnya di mata Indonesia.

"Jadi napi WNA kalau sudah dikembalikan, akan kami tangkal apabila masuk ke Indonesia. Kalau untuk napi narkotika, penangkalannya seumur hidup," kata Yusril dikutip dari Antara, Kamis (28/11/2024).

"Statusnya tetap sebagai narapidana, itu yang harus dicatat ya, jangan sampai salah paham. Karena banyak berita dibebaskan, pembebasan, enggak ada pembebasan. Kita kembalikan dia, statusnya itu tetap sebagai narapidana," tambahnya.

Hukuman Mary Jane di Indonesia masih berlaku

Kendati demikian, Yusril menghormati keputusan pemerintah Filipina jika ingin memberikan grasi atau pun pengurangan hukuman kepada Mary Jane apabila sudah dipindahkan dari Indonesia.

Namun, hal itu tidak akan memengaruhi masa penangkalan Mary Jane ke Indonesia, apabila ia sudah dibebaskan atau selesai menjalani sisa hukuman di Filipina.

Pasalnya, Filipina tidak mengakui hukuman mati. Sementara, masa penangkalan terhadap WNA ke Indonesia memiliki waktu yang beragam.

Namun, khusus untuk WNA yang sedang atau pernah terlibat kasus narkotika, masa penangkalan akan dikenakan seumur hidup atau permanen.

"Kalau sudah ditangkal, mereka tidak bisa masuk. Itu sudah pasti, berlaku juga dengan napi lain yang dipulangkan," tegas Yusril.

Kasus Mary Jane

Mary Jane Fiesta Veloso (39) adalah wanita berkebangsaan Filipina yang menjadi terpidana mati kasus narkotika di Indonesia.

Dilansir dari Kompas.id, kasus ini bermula ketika Mary Jane mendapat tawaran kerja dari temannya sebagai PRT di Malaysia pada 2010.

Ia kemudian membayar sejumlah uang, serta menyerahkan sepeda motor dan telepon seluler untuk biaya perekrutan.

Namun, saat tiba di Malaysia, Mary Jane diminta pergi ke Yogyakarta karena majikan barunya sedang berada di luar negeri. Ia juga diberikan koper baru oleh perekrutnya.

Pada 25 April 2010, Mary Jane mendarat di Bandara Internasional Adisutjipto Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Sesaat setelah Mary Jane mendarat, ia diamankan petugas karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin.

BENGKULU, KOMPAS.com - Secarik kertas putih dikirimkan Gubernur Bengkulu yang juga calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah, dari balik Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui Rohidin dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sabtu (23/11/2024).

Surat tersebut bertuliskan:

Tim Pemenangan/Simpatisan ROMER

Kita telah berjuang dengan segala kemampuan dan kondisi hari ini harus kita terima. Kita harus tetap semangat, kompak dan yakin bahwa niat baik kita untuk membangun Bengkulu akan terus ada.

Saya selalu ada untuk kalian semua.

Jakarta, 28-11-2024

Rohidin Mersyah

KOMPAS.COM/FIRMANSYAH Tulisan tangan Rohidin Mersyah dari tahanan KPK untuk pendukungnya

"Surat ditulis dari ruang tahanan KPK, lalu dititipkan ke pengacara, lalu kami terima dan kami sebar," ujar Usin saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (28/11/2024).

Ia mengatakan, surat itu sebagai bentuk ketegaran Rohidin menjalani proses hukum di KPK.

CIAMIS, iNewsTasikmalaya.id – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 menjadi tonggak penting bagi demokrasi Indonesia, termasuk bagi para tahanan yang berada dalam proses hukum. 

Dalam upaya memastikan hak pilih tetap terjaga, Polres Ciamis mengambil langkah proaktif dengan memberikan layanan khusus.

Melalui mekanisme jemput bola, petugas dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Makopolres Ciamis. Sebanyak enam tahanan yang telah terdaftar sebagai pemilih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya pada Rabu (27/11/2024).

“Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum, tetap memiliki kesempatan berpartisipasi dalam pesta demokrasi,” ungkap Iptu Anton Basuki, Kasat Tahti Polres Ciamis, mewakili Kapolres.

Menurut Iptu Anton, inisiatif ini merupakan bentuk nyata pelayanan Polri kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa pemilu berjalan inklusif. Hak pilih merupakan hak dasar yang harus dihormati, terlepas dari status hukum seseorang,” tambahnya.

Proses pemungutan suara dipimpin langsung oleh Ipda Asep Cece dengan dukungan pengamanan dari empat personel Polres Ciamis yaitu Aipda Wandhi, Bripda Rizaldi, Bripda Andre, dan Bripda Raffi. 

Pengamanan ketat diterapkan untuk menjaga kelancaran kegiatan, yang berhasil berlangsung aman tanpa kendala.

Seluruh tahanan yang terdaftar menggunakan hak pilih mereka dengan baik. "Partisipasi mereka menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia benar-benar mengedepankan prinsip inklusivitas," ujar Iptu Anton.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemilu yang lebih partisipatif dan adil.

Polres Ciamis menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara lancar dan demokratis, tanpa memandang latar belakang pemilih.

Editor : Asep Juhariyono

DEPOK, KOMPAS.com - Banjir merendam Rutan Kelas 1 Cilodong, Kota Depok, dengan ketinggian air selutut orang dewasa atau 30-50 sentimeter.

Banjir diperkirakan mulai masuk ke Rutan Cilodong, Rabu (27/11/2024) sore sekitar pukul 15.37 WIB.

"Air masuk (ke rutan) kurang lebih sekitar pukul 15.37 WIB, dikarenakan luapan air samping rutan," kata Kasie Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Cilodong, Eko Hidayat, kepada Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Ketinggian air kali yang berlokasi di dekat rutan terus meningkat akibat hujan deras mengguyur Kota Depok sejak Rabu siang.

Luapan air itu masuk ke Rutan Cilodong hingga puncaknya sekitar pukul 19.00 WIB, ketinggian banjir mencapai selutut.

"(Banjir) selutut saya," ujar Eko.

Banjir ini baru selesai teratasi pada pukul 21.45 WIB usai dipompa oleh dua unit mobil Damkar.

"Sampai semalam pukul 21.45 WIB sudah surut karena dibantu oleh Damkar, mulai dipompa sekitar pukul 19.00 WIB," ucap Eko.

Saat ini, air sudah surut dan operasional Rutan Kelas 1 Cilodong sudah kembali normal.

Madiun (ANTARA) - Sebanyak 14 orang tahanan Polres Madiun menyalurkan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, Rabu, yang difasilitasi petugas tempat pemungutan suara di ruang tahanan mapolres setempat.

Kepala Polres Madiun Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Ridwan mengatakan pemungutan suara dilakukan dengan pengawasan ketat petugas kepolisian dan melibatkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 002 dan 003 Desa Kaibon, KPU dan Bawaslu Kabupaten Madiun.

"Kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan para tahanan dapat menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini juga diawasi oleh Bawaslu," ujar Ridwan.

Menurutnya, partisipasi para tahanan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan hak politik setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang berada dalam masa tahanan.

Proses pencoblosan dilakukan di bilik suara khusus yang disediakan di dalam area ruang tahanan. Sebanyak 14 orang tahanan yang terdiri atas 13 orang laki-laki dan seorang perempuan yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) diberikan kesempatan untuk menyalurkan suaranya.

"Pelaksanaan pencoblosan berjalan tertib, aman, dan lancar dengan pengawalan petugas dari Polres Madiun dan instansi terkait," katanya.

Kegiatan pencoblosan di rutan Polres Madiun diakhiri dengan penghitungan suara yang langsung dikirimkan ke TPS induk sesuai prosedur.

Kapolres memastikan seluruh proses berlangsung transparan dan sesuai aturan, sekaligus menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan pilkada yang inklusif dan adil.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Madiun Qoirul Anam mengatakan lembaganya mengawasi langsung layanan memilih dengan ketentuan yang digelar di Mapolres Madiun bagi 14 orang tahanan tersebut.

"Dalam layanan memilih dengan ketentuan ini, secara prinsip Bawaslu tetap mengawasi agar semua tahapan penggunaan hak pilih berlangsung sesuai ketentuan dan prosedur," kata Anam.

Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Madiun diikuti dua pasangan calon, yakni nomor urut 1 Ahmad Dawami Ragil Saputro-Sandhika Ratna Veryantiko yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Ahmad Dawami adalah petahana Bupati Madiun.

Kemudian pasangan calon nomor urut 2 Hari Wuryanto-Purnomo Hadi yang diusung delapan partai politik, yakni PKB, Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, Partai NasDem, dan PSI. Hari Wuryanto merupakan petahana Wakil Bupati Madiun.

Mereka akan memperebutkan suara sebanyak 568.252 pemilih yang telah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Madiun.

Bisnis.com, CIREBON- Sebanyak 27 tahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mapolresta Cirebon turut berpartisipasi dalam pemungutan suara pilkada serentak, Rabu (27/11/2024).

Pelayanan pencoblosan ini dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang telah disiapkan di dalam rutan untuk memastikan hak suara para tahanan tetap terlindungi meskipun berada dalam penahanan.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni mengatakan, pencoblosan berlangsung aman dan tertib di bawah pengawasan ketat petugas keamanan.

"Tahanan yang memberikan suara di TPS Rutan Mapolresta Cirebon terdiri dari 24 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka terdaftar di tiga TPS, yaitu TPS 01 dengan 7 pemilih, TPS 02 dengan 11 pemilih, dan TPS 09 dengan 9 pemilih," ujar Sumarni.

Pelaksanaan pencoblosan ini melibatkan petugas dari TPS 01, 02, dan 09 Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Prosesnya juga diawasi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), serta saksi dari pasangan calon (paslon).

"Kami memastikan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Hak pilih warga negara, termasuk tahanan, harus tetap dihormati," tambahnya.

Pihaknya berharap, melalui upaya ini, partisipasi aktif masyarakat, termasuk tahanan, dalam Pilkada Serentak 2024 dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan semangat demokrasi yang menjamin hak pilih setiap individu tanpa memandang status hukum mereka.

Salah satu tahanan yang ikut memberikan suara mengaku senang mendapat kesempatan berpartisipasi dalam Pilkada meski berada di balik jeruji.

"Kami merasa dihargai sebagai warga negara. Semoga suara kami bisa memberikan perubahan yang lebih baik," ujar seorang tahanan yang enggan disebutkan namanya.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Pasalnya, berdasarkan hasil peninjauan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus Lapas dan Rutan Salemba.

"Tadi kami melihat ya di menit-menit terakhir proses pencoblosan tadi sudah di atas 70 persen dengan target menjelang jam 1 (siang) itu 100 persen (pemilih menggunakan hak suaranya), secara kuantitas sangat baik, secara kualitas juga baik ya," jelas Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Hal itu ia sampaikan setelah melihat langsung proses pemungutan suara di lokasi tersebut, Rabu (27/11).

Selain itu, petugas juga aktif melakukan jemput bola kepada tahanan maupun warga binaannya yang tengah sakit, dengan mendatangi langsung kamarnya. Dia menekankan, memfasilitasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya merupakan hal penting dalam pelaksanaan Pilkada.

"Jadi saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di Lapas, Kakanwil dan semua jajaran yang secara sigap telah memberikan hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima menegaskan, jangan sampai karena mereka berada di Rutan dan Lapas hak pilihnya dilupakan.

"Kecuali yang domisilinya bukan di Jakarta, yang dokumen kependudukannya bukan Jakarta ya itu tidak bisa menggunakan hak pilih (di Pilkada DKI Jakarta)," tegasnya.

Lebih lanjut, Bima meyakini KPU sebelumnya aktif melakukan sosialisasi kepada tahanan dan warga binaan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Rutan dan Lapas Salemba. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman tahanan dan warga binaan terhadap pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Jadi ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena kan terbatas mereka enggak bisa mengakses sumber informasi dengan gawai, jadi langsung sosialisasi dari KPU," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, Bima didampingi oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, serta pejabat terkait lainnya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri) memfasilitasi 369 warga binaan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2024 di TPS khusus 901 yang telah disiapkan KPU setempat.

Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang Yan Patmos yang memantau langsung jalannya pemungutan suara menjelaskan dari total 457 warga binaan yang berada di rutan itu, sebanyak 224 orang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), sementara 145 lainnya masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb).

“Kami pastikan seluruh warga binaan yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilihnya secara aman dan nyaman. Pelaksanaan pilkada ini juga menjadi bagian dari upaya kami mendukung hak-hak politik warga binaan,” kata Yan Patmos, Rabu.

Untuk menjamin kelancaran proses pemungutan suara, kata dia, ketua dan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di TPS khusus ini berasal dari jajaran ASN Rutan Kelas I Tanjungpinang. Hal ini sesuai surat penetapan dari KPU Kota Tanjungpinang.

"Seluruh ASN Rutan Kelas I Tanjungpinang dipastikan tetap bersikap netral, mulai dari sebelum hingga usai pelaksanaan pilkada 2024," ujarnya.

Salah seorang warga binaan Yudi Armada mengungkapkan rasa senangnya karena pemerintah turut menyediakan TPS di lingkungan Rutan Tanjungpinang.

“Dengan adanya TPS di sini, kami bisa memilih langsung untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang,” katanya.

Penyelenggaraan pilkada di Rutan Kelas I Tanjungpinang berjalan dengan tertib dan lancar. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan demokrasi yang adil bagi seluruh masyarakat, termasuk warga binaan pemasyarakatan.

Pewarta: Ogen
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Palembang (ANTARA) - Sekitar 12.000 lebih warga binaan pemasyarakatan (WBP) di 20 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) di wilayah kerja Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan (Sumsel) menggunakan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.

"Hari ini sekitar 12 ribu (WBP) menggunakan hak suaranya di 33 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di seluruh lapas dan rutan di 17 kabupaten/kota di Sumsel," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan sekitar 80 persen WBP dari 15.693 orang menggunakan hak suaranya, sedangkan 20 persen WBP tidak bisa menggunakan hak suaranya pada pilkada 2024, karena saat pendataan pemilih mereka lalai tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan KTP, serta dokumen, juga tidak mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK).

Selain itu, dipengaruhi kondisi WBP yang fluktuatif, dinamis dan terus berubah-ubah jumlahnya.

Menurut dia, pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak pada tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar atau sesuai harapan, termasuk Ketua KPU Provinsi Sumsel Andika Pranata Jaya.

Untuk petugas KPPS adalah pegawai setiap lapas dan dibantu petugas KPPS dari luar yang ditunjuk KPU.

Sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 43 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum. Maka, seluruh warga binaan pemasyarakatan yang juga merupakan bagian dari masyarakat dapat memilih selagi hak politiknya tidak dicabut berdasarkan keputusan pengadilan.

"Dengan persiapan maksimal dan koordinasi intensif dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota, pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah itu dapat berlangsung di lingkungan lapas dan rutan dengan aman, tertib, jujur, dan adil," ujar Ilham.

Sebelumnya, Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya ketika bersilaturahim dengan Kakanwil Kemenkumham Ilham Djaya mengapresiasi Kemenkumham Sumsel yang proaktif dan komunikatif dalam pelaksanaan Pilkada 2024, sehingga WBP di lapas dan rutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024