Magelang -

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bakal menerbitkan paspor khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan kode tertentu. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mempermudah identifikasi PMI.

Menteri PPMI, Abdul Kadir Karding, menyebut dirinya sudah menggelar pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, pada Rabu (20/11). Pertemuan tersebut salah satunya menyepakati adanya paspor khusus bagi PMI.

"Alhamdulillah, kemarin (Rabu) saya silaturahmi ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah disepakati oleh Pak Menteri Agus untuk khusus PMI (paspor) ada kode tertentu. Jadi, gampang kita mengidentifikasinya," kata Karding kepada awak media usai acara di Mungkid, Kabupaten Magelang, Kamis (21/11/2024).

"Dengan Pak Agus, itu bukan hanya itu (paspor bagi PMI). Kami juga menyepakati akan buat semacam counter atau desk bersama di situ ada Imigrasi-nya ada dari kami (PPMI)," sambung Karding.

Soal waktu penerbitan paspor bagi PMI, kata Karding, setelah MoU ditandatangani bisa langsung jalan.

"(Tahun ini?) Oh, ya harus," ujarnya.

Saat disinggung perihal PMI ilegal atau unprocedural, kata Karding, berdasarkan survei total PMI seluruhnya ada 9 juta lebih.

"Tapi, data yang terdaftar di kita hanya 5 juta. Berarti kan sisanya itu nonprosedural," kata Karding.

Guna menekan PMI nonprosedural, kata Karding, yang pertama menyiapkan bahasa, bekal dan memperketat lintasan.

"Memperketat di lintasan-lintasan baik di bandara maupun di pelabuhan. Lalu, nanti edukasi terus-menerus. Kita pelan-pelan, kita cari mafianya, kita gunting satu-satu gitu," pungkasnya.

(aku/ams)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia untuk membuat paspor khusus bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

"Ke depan paspor khusus PMI akan ada kode khusus," kata Menteri Karding setelah Rapat Koordinasi bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Agus Andrianto di Jakarta, pada Rabu (20/11).

Menteri Karding mengatakan rencana kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya kolaborasi yang dilakukan Kementerian PPMI dengan kementerian terkait lain untuk memperkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.

Menurut dia, salah satu sumber utama terjadinya eksploitasi adalah karena masih banyak calon PMI yang memilih untuk bekerja di luar negeri melalui jalur non-prosedural.

Oleh karena itu, Kementerian PPMI berupaya mencegah arus PMI non-prosedural tersebut dengan bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi.

"Karena imigrasi beririsan dengan kepemimpinan kami. Oleh karena itu, tadi kami bisa membuat beberapa kesepakatan yang insya Allah kami tindaklanjuti dalam bentuk MoU," kata Menteri Karding.

Wakil Menteri PPMI Christina Aryani menambahkan bahwa tujuan pembuatan paspor berkode khusus tersebut adalah untuk memantau lalu lintas para PMI sehingga upaya perlindungan dapat lebih ditingkatkan.

"Jadi, mereka datang, mereka pergi, kita bisa tahu. Jadi, proteksi bisa lebih baik lagi. Jadi, enggak ada yang berangkat-berangkat secara tidak prosedural," katanya.

Dalam rencana pembuatan paspor khusus tersebut, Wamen mengatakan bahwa para calon PMI juga akan diminta untuk memiliki saldo tertentu di rekening mereka dalam tiga bulan terakhir. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan mereka menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

"Jadi, ini untuk meminimalisir tadi, biar berangkat-berangkatnya jangan jadi korban TPPO juga," demikian katanya.

Sementara itu, selain rencana pembuatan paspor berkode khusus bagi PMI, Kementerian PPMI juga bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dalam data perlintasan pekerja migran sehingga data tersebut dapat terhubung langsung dengan SISKOP2MI, yang menjadi tempat untuk semua layanan perlindungan PMI.

"Jadi, data perlintasan pekerja migran ini juga langsung terkoneksi dengan data imigrasi untuk kami yang ada di SISKOP2MI," demikian kata Karding.

Pewarta: Katriana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sepakat memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal itu terungkap dalam pertemuan keduanya di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas penguatan perlindungan bagi PMI serta langkah pencegahan TPPO.

Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. "PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Kami sepakat mendukung Kementerian PPMI dalam memberikan perlindungan maksimal, termasuk mencegah warga negara menjadi korban TPPO," ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).

Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI.

Agus Andrianto menyoroti tantangan besar dalam mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. "Wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini," jelasnya.

Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, serta beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda. "Ini menjadi perhatian serius kami. Penguatan pengawasan di perbatasan adalah kunci untuk mengatasi masalah ini," tambah Agus.

Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.

"MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, serta integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan pengawasan," ujarnya.

Kerja sama antara Kementerian PPMI dan Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perlindungan PMI sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, kontribusi PMI sangat penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, dan pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka di kancah internasional.

KOMPAS.com - Polemik dugaan video para narapidana (napi) berpesta narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) berbuntut panjang.

Sipir atau petugas lapas bernama Robby Adriansyah yang merekam video tersebut dimutasi.

Tak hanya dimutasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Mulyadi juga menyebut Robby sebagai sosok yang bermasalah, positif narkoba, dan jarang masuk kerja.

Namun, Robby membantah pernyataan Mulyadi sambil meminta pihak kanwil menunjukkan bukti bahwa dirinya positif narkoba.

Kanwil Kemenkumham Sumsel bantah ada pesta narkoba

Saat dikonfirmasi, Mulyadi membenarkan bahwa video yang beredar di media sosial memang direkam oleh Robby.

Tetapi, ia menampik narasi napi pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Mulyadi berdalih, Robby merekam napi atas motif butuh uang, ketergantungan obat, dan suka memeras napi.

“Makanya, kami menggeser Robby ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) di Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel). Tujuannya, supaya tidak ada lagi komunikasi antara Robby dan warga binaan di LP Tanjung Raja,” ujar Mulyadi dikutip dari Kompas.id, Jumat (15/1/2024).

Mulyadi menambahkan, Robby merupakan sosok yang bermasalah sejak diangkat menjadi pegawai pada 2017.

Ia menyebut, Robby pernah terindikasi menggunakan narkoba pada 2021 dan sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Kalianda, Lampung, dan Bogor.

“Saat bertugas di Baturaja, Robby dites urine oleh kepala rupbasan dan masih positif (menggunakan narkoba),” jelas Mulyadi.

“Terakhir, Robby pernah masuk di rumah sakit jiwa yang ada di Palembang dan semua bukti administrasinya lengkap,” sambungnya.

Selain itu, Mulyadi juga mengungkapkan, Robby dituding melakukan tindakan indisipliner karena jarang masuk kerja dan sempat diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham lalu mendapatkan sanksi berat.

Saat ini, Robby masih diawasi dan akan diperiksa dalam waktu dekat. Bisa jadi, Robby akan dipecat jika ditemukan unsur-unsur kesalahan fatal.

Selain menyebut Robby bermasalah, Mulyadi menilai Kalapas Tanjung Raja, Badaruddin, tidak bersalah secara langsung.

Tetapi, Badaruddin bisa saja dicopot dari jabatannya apabila ke depan ditemukan peredaran narkoba, ponsel, dan pungutan liar di dalam lapas.

Robby Adriansyah minta bukti

Setelah dimutasi, Robby meminta bukti dari pihak Lapas Tanjung Raja terkait tuduhan ia positif narkoba.

Ia mengatakan, dirinya memang mengonsumsi obat, namun jenisnya adalah benzo untuk pengobatan gangguan kecemasan atau serangan panik.

"Saya ada riwayat penyakit. Saya diberi obat oleh dr. Abdullah Shahab di Rumah Sakit Ernaldi Bahar," ungkap Robby dikutip dari Kompas.com, Minggu (17/11/2024).

"Pernyataan Bapak di media seolah-olah mencondongkan (menyudutkan) saya, merugikan nama baik saya,” tambahnya.

Robby menyesalkan tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, ditambah riwayat kesehatannya yang pernah direhabilitasi.

Meski begitu, ia merasa semua hal tersebut adalah masa lalu dan dirinya sudah berubah.

"Saya pernah di Ernaldi Bahar, berobat (untuk penyembuhan) psikis saya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya sudah berubah dan ingin memberikan (sumbangsih) pada negara," pungkas Robby.

KOMPAS.com - Polemik dugaan video para narapidana (napi) berpesta narkoba jenis sabu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) berbuntut panjang.

Sipir atau petugas lapas bernama Robby Adriansyah yang merekam video tersebut dimutasi.

Tak hanya dimutasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumsel, Mulyadi juga menyebut Robby sebagai sosok yang bermasalah, positif narkoba, dan jarang masuk kerja.

Namun, Robby membantah pernyataan Mulyadi sambil meminta pihak kanwil menunjukkan bukti bahwa dirinya positif narkoba.

Kanwil Kemenkumham Sumsel bantah ada pesta narkoba

Saat dikonfirmasi, Mulyadi membenarkan bahwa video yang beredar di media sosial memang direkam oleh Robby.

Tetapi, ia menampik narasi napi pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Mulyadi berdalih, Robby merekam napi atas motif butuh uang, ketergantungan obat, dan suka memeras napi.

“Makanya, kami menggeser Robby ke Rupbasan (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara) di Baturaja (Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel). Tujuannya, supaya tidak ada lagi komunikasi antara Robby dan warga binaan di LP Tanjung Raja,” ujar Mulyadi dikutip dari Kompas.id, Jumat (15/1/2024).

Mulyadi menambahkan, Robby merupakan sosok yang bermasalah sejak diangkat menjadi pegawai pada 2017.

Ia menyebut, Robby pernah terindikasi menggunakan narkoba pada 2021 dan sudah dua kali menjalani rehabilitasi di Kalianda, Lampung, dan Bogor.

“Saat bertugas di Baturaja, Robby dites urine oleh kepala rupbasan dan masih positif (menggunakan narkoba),” jelas Mulyadi.

“Terakhir, Robby pernah masuk di rumah sakit jiwa yang ada di Palembang dan semua bukti administrasinya lengkap,” sambungnya.

Selain itu, Mulyadi juga mengungkapkan, Robby dituding melakukan tindakan indisipliner karena jarang masuk kerja dan sempat diperiksa Inspektorat Jenderal Kemenkumham lalu mendapatkan sanksi berat.

Saat ini, Robby masih diawasi dan akan diperiksa dalam waktu dekat. Bisa jadi, Robby akan dipecat jika ditemukan unsur-unsur kesalahan fatal.

Selain menyebut Robby bermasalah, Mulyadi menilai Kalapas Tanjung Raja, Badaruddin, tidak bersalah secara langsung.

Tetapi, Badaruddin bisa saja dicopot dari jabatannya apabila ke depan ditemukan peredaran narkoba, ponsel, dan pungutan liar di dalam lapas.

JAKARTA, iNewsDepok.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding mengadakan pertemuan strategis dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Rabu (20/11). Pertemuan ini membahas penguatan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. "PMI adalah pahlawan devisa yang menyumbang devisa terbesar kedua setelah migas. Kami sepakat mendukung Kementerian PPMI dalam memberikan perlindungan maksimal, termasuk mencegah warga negara menjadi korban TPPO," ungkap Agus.

Sebagai langkah awal, kedua kementerian sepakat untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat koordinasi dan implementasi perlindungan PMI.

Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang berangkat secara nonprosedural.

 "MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, serta integrasi data perlintasan PMI ke dalam sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko eksploitasi dan meningkatkan pengawasan," ujar Abdul Kadir.

Dalam kesempatan yang sama, Agus Andrianto menyoroti tantangan besar dalam mengawasi jalur gelap yang kerap dimanfaatkan jaringan TPPO.

 "Wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini," jelasnya.

Menurut Agus, jalur gelap paling banyak ditemukan di wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, serta beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan Juanda.

 "Ini menjadi perhatian serius kami. Penguatan pengawasan di perbatasan adalah kunci untuk mengatasi masalah ini," tambah Agus.
 

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

KOMPAS.com - Nama Robby Ardriansyah viral usai memvideokan dugaan pesta narapidana di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Hasil tes urine Robby menunjukkan ia positif mengonsumsi Benzodiazepine.

Kepala Rupbasan Baturaja, Sumsel, Palben Manurung SH mengatakan, obat tersebut bukan termasuk narkoba.

Dilansir dari WebMD, benzodiazepine adalah sejenis obat penenang yang biasanya direkomendasikan dokter untuk orang-orang yang mengalami gangguan medis, seperti insomnia, kecanduan alkhohol, mudah gelisah, gangguan kecemasan, kontrol kejang, dan relaksasi otot.

"Bukan narkoba, dari hasil test petugas kesehatan urine Robby mengandung Benzodiazepin (BZD/BZO), saya tidak mengerti zat apa itu," katanya saat ditemui, Rabu (20/11/2024).

Diketahui, Robby saat ini menjadi sorotan karena dimutasi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Baturaja, OKU tak lama setelah video napi diduga pesta sabu di Lapas Tanjung Raja viral di sosial media.

Bahkan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumsel, Mulyadi mengungkap Robby adalah ASN bermasalah yang mengkonsumsi narkoba bahkan sudah 2 direhabilitasi.

Setibanya di Rupbasan Baturaja menjalani tes urine.
Dikatakan Palben, tes urine memang dilakukan rutin oleh petugas kesehatan dari Rutan Baturaja.

Tanggal 14 November 2024 dilakukan tes terhadap lima karyawan Rupbasan Baturaja termasuk Robby Adriansyah.

Hasil tes Robby postif mengandung BZO/BZD, Palben mengaku dirinya tidak mengerti jenis obat apa itu.

Di kesempatan itu Palben mengatakan memang Robby minum obat rutin untuk mengurangi kecemasan berlebih.

Palben mengaku dirinya tidak tahu persis cerita masa lalu Robby Adriansyah. Tapi dia masih bisa bekerja dan layak bekerja.

“Saya lihat tadi dia live di salah satu televisi swasta, bagus bicaranya terarah,” kata Kapala Rupbasan Baturaja.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, Badarudin dan KPLP Tanjung Raja, Ade Irianto.

Penonaktifan kedua pejabat Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Sumatera Selatan, itu guna pemeriksaan terkait video viral sejumlah warga binaan sedang berpesta sambil memainkan musik remix.

"Sudah (instruksi penonaktifan)," kata Agus saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (19/11/2024).

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Hasil Tes Urine Robby Adriansyah Eks Petugas Lapas Tanjung Raja, Positif Benzodiazepine

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan tidak ada sanksi bagi RB, petugas lapas yang menyebarkan video narapidana (napi) pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Justru, kata Agus, bila informasi yang disebar dan pernyataan RB terbukti benar, dirinya akan menjadikan RB sebagai justice collaborator.

"Tidak ada sanksi, justru yang bersangkutan akan kami jadikan justice collaborator karena mengungkap apa yang terjadi di dalam lapas tersebut," tegas Agus kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Agus mengatakan, sebelum RB menyebarkan video, RB sudah lebih dulu terkena sanksi oleh Inspektorat Jenderal Imipas. RB disanksi, lanjut Agus, karena permasalahan disiplin, yakni tak masuk kerja berbulan-bulan.

"Kami coba urai kronologinya, video ini viral antara rentang waktu 5 November sampai kemarin (19 November) kan? Nah yang bersangkutan dikenakan sanksi disiplin itu 16 Oktober 2024," ujar Agus.

Soal narasi RB dimutasi setelah video ini viral, Agus pun menerangkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menerbitkan surat mutasi RB pada 27 September.

"Mutasinya 27 September 2024 mutasinya. Oleh sebab itu, dengan dia menyebarkan video (pesta sabu napi di lapas), justru kita memberi apresiasi atas semangat petugas untuk membenahi penyimpangan, dengan menempatkan posisinya sebagai justice collaborator, yang mana memperingan atau mengabaikan sanksi Inspektorat kepada yang bersangkutan," terang Agus.

Agus berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung pembenahan di tubuh Kementerian Imipas. Agus menyadari banyak hal yang harus diperbaiki dalam sektor imigrasi dan permasyarakatan yang menjadi bidang tugasnya.

"Mohon tidak ada yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan apa pun. Kami sedang berbenah, kami sudah berikan arahan yang sekomprehensif mungkin kepada para pegawai untuk berbenah diri," ungkap dia.

Terakhir, Agus menekankan komitmennya membenahi pelayanan permasyarakatan. Dia berharap jajaran permasyarakatan memetik pelajaran dari kejadian ini, bahwasanya mereka harus membangun kesadaran dan mengemban tanggung jawab sebaik-baiknya.

"Kami sangat paham banyak hal yang harus diperbaiki. Mohon doanya semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangunkan kesadaran pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, bangsa, dan negara dalam melayani warga binaan dan tahanan sebelum mereka kembali ke masyarakat," pungkas Agus.

(aud/fjp)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang mengkaji pemulangan sejumlah narapidana warga negara asing (WNA) ke negara asal mereka, termasuk WN Filipina Mary Jane yang merupakan terpidana mati atas kasus narkoba.

Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Hukum, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024), Supratman menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan beberapa menteri terkait, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol Agus Andrianto.

“Karena bukan hanya Mary, ada juga narapidana dari Perancis dan beberapa dari Inggris,” kata Supratman.

Ia menambahkan, para duta besar dari negara-negara tersebut telah mengajukan surat permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memindahkan narapidana tersebut ke negara masing-masing.

Supratman menekankan, Indonesia terbuka terhadap permintaan dari negara-negara tersebut, dengan syarat bahwa mereka mengakui sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

“Tetapi sementara kami pelajari bersama Pak Menko, Prof Yusril, nanti pada akhirnya kami komunikasikan dan konsultasikan kepada Presiden sebelum keputusan itu diambil, mana yang terbaik,” tuturnya.

Selain itu, Supratman juga menyebutkan bahwa pemerintah berupaya untuk mengembalikan narapidana warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini menjalani hukuman di luar negeri.

Salah satu langkah yang telah diambil adalah berkomunikasi dengan Duta Besar Australia.

“Kami juga meminta agar warga negara Indonesia yang ada di luar negeri sedapat mungkin bisa dipulangkan jika terjadi pertukaran,” imbuhnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat dengan pemerintah Filipina untuk memulangkan Mary Jane, terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkotika.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak membebaskan Mary, melainkan memulangkannya melalui kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner.

Palembang -

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) memindahkan 15 orang narapidana (napi) dari Sumatera Selatan (Sumsel) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Para napi tersebut berasal dari Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Kelas IIA Banyuasin.

"Dari Palembang tujuh, Banyuasin delapan," kata Direktur Pengamanan dan Intelijen Imigrasi dan Pemasyarakatan Teguh Yuswardhie kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Dia menjelaskan pemindahan dilakukan dari Lapas Kelas I Palembang pukul 22.00 WIB, Selasa (19/11). Pemindahan dikawal tujuh orang personel Brimob bersenjata lengkap dan petugas dari lapas.

"Mayoritas (napi) narkoba dan ada kasus pidana umum, yaitu pembunuhan berencana dan hukuman variasi di atas 7 tahun sampai seumur hidup dan hukuman mati," ujar Teguh.

Para napi dipindah dengan mata ditutup kain sebo dan tangan diborgol. Mereka dibawa menggunakan bus menuju Nusakambangan.

Sebelumnya, Imipas telah memindahkan 152 narapidana klasifikasi berbahaya dari Sumatera Utara, Jawa Timur dan Banten ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap. Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan pemindahan napi ke Nusakambangan adalah upaya konkret pihaknya untuk memutus mata rantai pengendalian narkoba.

"Ini menjadi upaya konkret dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memerangi narkoba. Sudah banyak sindikat narkoba yang ketika ditelusuri pengendaliannya berasal dari dalam lapas," ucap Agus kepada detikcom, Jumat (8/11).

Pemberantasan narkoba termasuk salah satu hal dalam poin ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin ketujuh itu berbunyi: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

(aud/haf)

KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, Badarudin dan KPLP Tanjung Raja, Ade Irianto.

Penonaktifan kedua pejabat Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Sumatera Selatan, itu guna pemeriksaan terkait video viral sejumlah warga binaan sedang berpesta sambil memainkan musik remix.

"Sudah (instruksi penonaktifan)," kata Agus saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (19/11/2024).

"Saya arahkan Dirjen Pas (Direktur Jenderal Pemasyarakatan) untuk segera eksekusi," kata Agus.

Sebelumnya diberitakan, sebuah video yang menarasikan napi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berpesta sabu sembari mendengarkan musik remix viral di media sosial.

Video itu diunggah akun Instagram @palembang_bedesau dan disebut-sebut direkam oleh petugas Lapas.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil KemenkumHAM Sumatera Selatan, Mulyadi, membenarkan video tersebut direkam oleh petugas Lapas Tanjung Raja bernama Robby Ardiyansyah.

Namun, dia membantah adanya pesta narkoba di dalam Lapas.

"Tidak ada pesta narkoba di dalam Lapas. Video itu direkam RA dengan motif agar diberikan uang oleh napi," ujar Mulyadi, Jumat (15/11/2024).

Robby diduga mengancam napi dengan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang, meski jumlah yang diminta belum diketahui.

"Videonya sudah lama direkam untuk mengancam napi. RA juga jarang masuk kerja, pernah diperiksa Inspektorat Jenderal, kena hukuman disiplin berat, dan terakhir positif narkoba saat bertugas di Rupbasan Baturaja," jelas Mulyadi.

Sementara, Robby lewat videonya, membantah menggunakan narkoba. Robby meminta bukti dirinya disebut positif narkoba.

"Tolong Bapak jelaskan, buktinya mana? Positif apa? Kenapa Bapak tidak langsung tunjukkan ke media, berikan info, apakah saya positif sabu, ekstasi, metamin atau amfetamin atau marijuana? Saya benar positif, tapi positif benzo," tutur Robby.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Imipas Perintahkan Kalapas Tanjung Raja Dinonaktifkan Buntut Video Viral Napi Pesta Sabu

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku mendapat laporan soal petugas lapas yang menyebarkan video pesta sabu, RB, berstatus pecandu narkoba dan puluhan hari tidak masuk kerja. Menyikapi laporan tersebut, Agus mengatakan akan mengecek kebenaran dari laporan yang dia terima.

Agus menyampaikan jika laporan soal RB pengguna narkoba terbukti, pihaknya akan merehabilitasi RB. Namun RB akan dijadikan justice collaborator bila yang dikatakannya di media sosial benar.

"Bunyi laporannya memang yang bersangkutan (RB) memakai narkoba dan sedang dalam perawatan, dan mangkir berturut-turut 67 hari. Laporan ini akan kami cek benar atau tidak. Kalau benar pengguna dan mangkir ini kan kesalahan, maka akan direhab dan diproses," jelas Agus kepada detikcom, Selasa (19/11/2024).

Agus menuturkan seorang petugas lapas jika terbukti menggunakan narkoba maka akan disanksi. Namun jika petugas lapas tersebut juga mengungkap fakta pelanggaran hukum di dalam lapas, maka posisinya bisa dijadikan justice collaborator, sehingga memperingan sanksinya.

"Tapi karena dia menyebarkan (video napi pesta narkoba), maka akan dimasukkan klasifikasi justice collaborator, untuk meringankan hukuman dia bila sebelumnya dia ada melakukan pelanggaran," terang Agus.

Untuk diketahui, RB mengunggah video dirinya meminta tolong setelah menyebarkan video napi pesta sabu di Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam video terbaru, RB mengatakan dirinya menyebarkan video dengan motivasi menegakkan kebenaran.

"Bantu saya, saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa yang dibahas saya yang bermasalah? Bahas saja kenapa video itu bisa ada di handphone, bisa ada sabu, bisa ada semua, semua milik punya. Pak Presiden Prabowo Subianto, bantu saya, Pak. Ini emosi saya, sudah nggak tahan ini, Pak. Saya sampai meneteskan air mata demi negara Indonesia maju, Bapak. Tidak demi kepentingan pribadi, Bapak. Saya berani maju karena saya merasa benar. Saya yakin Bapak Prabowo bakal bela yang benar," ungkap RB.

Sebelumnya Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi menjelaskan video viral yang terjadi di dalam sel tahanan Lapas Tanjung Raja. Menurutnya, saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras, lalu direkam. Petugas yang menjaga lapas saat itu bernama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberitahukan ke Kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba, sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi, dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia menegaskan yang merekam video itu bukan petugas lapas, melainkan warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

(aud/imk)