"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mendukung inisiasi Rumah Sakit (RS) Islam Sultan Agung Semarang dalam menjalin kerja sama peningkatan layanan kesehatan dan kompetensi tenaga medis di lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas).

Dia menuturkan fungsi Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas bersifat mendukung dan menjembatani. Apabila kerja sama tersebut menyangkut perumusan kebijakan atau peraturan perundang-undangan, maka ruangnya ada di Kemenko.

"Namun untuk pelaksanaan teknis tetap menjadi domain kementerian teknis terkait," ujar Menko Yusril dalam audiensi bersama jajaran RS Islam Sultan Agung Semarang di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasikan.

Ia memberi masukan bahwa kerja sama yang diinisiasi tersebut bisa dimulai dari wilayah Jawa Tengah sebagai pilot project atau proyek percontohan, misalnya bisa dimulai dari Lapas Nusakambangan, sebagai contoh awal sebelum kerja sama diperluas.

Yusril pun menginstruksikan Deputi Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Deputi HAM Kemenko Kumham Imipas untuk memfasilitasi pertemuan lanjutan antara RS Islam Sultan Agung dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna merancang bentuk kerja sama yang konkret.

Adapun audiensi juga dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi HAM Kemenko Kumham Imipas Ibnu Chuldun, Deputi Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram, dan Staf Khusus Menko Kumham Imipas Bidang Komunikasi dan Media Iqbal Fadil.

Dari pihak RS Islam Sultan Agung Semarang, hadir Direktur Utama dr. Agus Ujianto beserta jajaran. Dalam paparannya, dr. Agus menjelaskan maksud kunjungan tersebut adalah untuk membangun kerja sama peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bertugas di lapas dan rumah tahanan (rutan).

"Kami ingin menjadi benchmark layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dan membangun sistem rujukan yang tetap tersentral melalui RS Pengayoman," kata dr. Agus pada audiensi.

Manajer Litbang dan Diklat RS Islam Sultan Agung dr. Galih Pria Pambayun menambahkan bahwa RS Islam Sultan Agung siap menyediakan layanan telemedisin yang terintegrasi untuk mendata dan menangani isu kesehatan fisik maupun mental penghuni lapas.

"Dengan akreditasi A yang kami miliki, kami siap memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di lapas secara berkelanjutan," ucap Galih.

Deputi Ibnu menyambut baik inisiatif tersebut, namun mengingatkan bahwa pelaksanaan teknis tetap berada di bawah kewenangan Ditjenpas.

"Setiap warga binaan tetap memiliki hak kesehatan yang sama seperti masyarakat umum. Karena itu, medical record sangat penting untuk diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan," ujar Ibnu.

Dirinya turut menyoroti pentingnya menjaga keamanan dan privasi data dalam implementasi kerja sama tersebut. Pihaknya pun ingin memastikan bahwa asas akuntabilitas tetap dijaga dalam setiap proses yang akan dilaksanakan bersama.

Selain itu, Deputi Surya turut menyampaikan dukungannya. Ia menyebut bahwa saat ini sudah ada 12 klinik pemasyarakatan yang terafiliasi dengan BPJS Kesehatan.

"Penguatan kerja sama ini akan semakin memperluas akses kesehatan yang layak bagi warga binaan," ungkap Surya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membuka peluang untuk merancang undang-undang (UU) yang mengatur secara khusus mengenai organisasi profesi ke depannya.

UU tersebut, menurutnya, penting agar organisasi seperti Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) memiliki pegangan hukum dalam menjalankan perannya dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

"Tugas pemerintah pada masa ini adalah mendesain organisasi profesi dengan baik agar memiliki fondasi hukum yang jelas," ujar Yusril dalam Kongres Nasional PDGI Ke-28 di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Yusril pun menyoroti pentingnya posisi organisasi profesi seperti PDGI dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

Ia menekankan bahwa organisasi profesi memiliki perbedaan mendasar dengan organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, yayasan, atau partai politik.

Disebutkan bahwa keanggotaan dalam organisasi profesi menuntut kompetensi dan keahlian tertentu yang bersifat spesifik dan tidak bisa diikuti oleh sembarang pihak.

Dengan demikian PDGI sebagai organisasi profesi, kata Menko, memainkan peran penting dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kedokteran gigi.

"Sayangnya, sampai hari ini kita belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur organisasi profesi. Ini menjadi tantangan yang harus segera dijawab oleh pemerintah," ujarnya.

Dirinya menilai keberadaan regulasi yang jelas dan kuat sangat dibutuhkan agar organisasi profesi dapat bekerja secara optimal, memiliki legitimasi hukum yang tegas, dan terlindungi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya.

Lebih lanjut, Yusril juga menyoroti tantangan global yang dihadapi organisasi profesi, termasuk perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dia menyampaikan bahwa kemajuan teknologi dapat membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko yang harus diantisipasi.

Dikatakan bahwa perkembangan teknologi seperti AI dapat mempercepat proses pelayanan kesehatan, namun juga bisa menggeser peran manusia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Di sinilah organisasi profesi berperan penting dalam memastikan anggotanya terus mengembangkan kompetensi agar tidak tertinggal," kata Yusril menambahkan.

Ia berharap Kongres Nasional PDGI Ke-XXVIII dapat menghasilkan rumusan yang strategis dan konstruktif untuk penguatan PDGI ke depan serta PDGI bisa tetap solid, menjaga kekompakan dan persatuan, dan terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan gigi di Indonesia.

'"Semoga kongres ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta memperkokoh eksistensi PDGI sebagai organisasi profesi yang unggul dan terpercaya," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut Yusril turut membuka Kongres dan meresmikan pameran alat kesehatan dan perawatan gigi.

Kongres Nasional PDGI Ke-28 mengusung tema Penguatan Peran dan Fungsi PDGI Bagi Anggota dan Masyarakat Pasca Berlakunya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023.

Kongres yang berlangsung dari tanggal 15-17 Mei 2025 tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan peran PDGI dalam mendampingi anggotanya, sekaligus memastikan bahwa pelayanan kesehatan gigi di Indonesia terus meningkat dari sisi kualitas, jangkauan, dan akuntabilitas.

Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional, antara lain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, serta Ketua Umum PDGI Usman Sumantri.

Selain itu, ratusan peserta yang terdiri dari anggota PDGI dari berbagai wilayah Indonesia turut meramaikan kongres, yang menjadi ajang strategis dalam merumuskan arah kebijakan dan penguatan organisasi profesi dokter gigi di Indonesia tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra menegaskan hak setiap warga negara untuk membentuk organisasi kemasyarakatan atau ormas dijamin penuh undang-undang

Namun Yusril mengingatkan, kegiatan ormas harus sesuai dengan aturan. Jika terbukti bertentangan dengan norma hukum dan konstitusi, pemerintah berhak untuk melakukan tindakan hukum hingga peninjauan ulang terhadap status organisasi.

Jambi (ANTARA) - Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi menerima premi sebesar 50 persen dari produk bernilai jual yang dihasilkan melalui program pembinaan kemandirian.

Kepala Seksi (Kasi) Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Jambi Jailani di Jambi, Kamis, mengatakan warga binaan menerima premi atas karya yang dihasilkan melalui program pembinaan kemandirian.

Warga binaan menerima premi sebesar 50 persen, 35 persen untuk dana penunjang, dan 15 persen untuk modal.

Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan, kata dia, mulai dari bidang pertanian, perikanan, pangkas rambut, menjahit, membatik, pengelasan dan berbagai hal lainnya.

Kemudian warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi memiliki produk inovasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain batik dan tata boga.

Berdasarkan data, ada sebanyak 40 orang dari jumlah 1.470 warga binaan Lapas Kelas IIA Jambi yang menjadi peserta UMKM.

Warga binaan yang ikut program keterampilan tanpa ada unsur paksaan, prosesnya diseleksi terlebih dahulu untuk menjadi peserta UMKM.

"Jika ada bakat atau mau belajar maka kita bantu menyalurkan," kata dia.

Mekanisme pemasaran semua produk warga binaan dilakukan dengan cara melalui dari orang terdekat dan mengikuti pameran atau bazar.

Salah satu warga binaan Raden mengatakan setiap hari ada berbagai kegiatan pembinaan yang disediakan Lapas Kelas IIA Jambi.

"Terima kasih kami difasilitasi kegiatan batik, berkebun dan bertani sehingga tidak ada rasa bosan selama di sini," katanya.

JATIM - Kepemimpinan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus mendapat respons positif banyak kalangan. Keberhasilan Khofifah memimpin Jatim tidak terlepas dari berbagai pencapaian dan prestasi yang berdampak pada perbaikan hidup masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pujian atas kiprah Khofifah dalam membawa kemajuan daerah. Kiprah Khofifah sejak menjadi menteri hingga memimpin Jatim menunjukkan konsistensi dan kualitas kepemimpinan yang kuat.

?Saya pikir beliau tokoh wanita yang sangat penting di Tanah Air yang menunjukkan prestasi luar biasa. Baik sebagai seorang menteri maupun gubernur kepala daerah,? ujar Yusril usai hadiri Kongres Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ke-XXVIII di Surabaya, Kamis (15/5/2025).



Selain mengapresiasi kinerja, Yusril juga menilai Khofifah sebagai sosok inspiratif bagi perempuan Indonesia. Menurutnya, perjalanan karir Khofifah layak dijadikan contoh dalam dunia politik dan pemerintahan.

?Saya kira beliau bisa menjadi contoh dan teladan bagi kaum perempuan di Tanah Air kita dalam pembentukan karir di bidang politik dan pemerintahan,? ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Khofifah, persentase penduduk miskin di Jatim pada September 2024 sebesar 9,56%, menurun 0,23% dari Maret 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di perkotaan turun dari 7,12% jadi 6,83%, sedangkan di perdesaan turun dari 13,3% menjadi 13,19%.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan analisa dan evaluasi kerja untuk kinerja semester I 2025 setelah mengikuti rapat internal yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi dan juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Seluruh Indonesia.

"Setelah mengikuti rapat internal, evaluasi ini menjadi momen penting untuk meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambil, sekaligus menyusun strategi ke depan agar kinerja pemasyarakatan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (15/5).

Poin-poin hasil rapat kinerja dipahami Evan bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, yang turut mengikuti rapat via zoom.

Disebutkan, tujuan kegiatan rapat adalah untuk membahas rencana kerja tahun 2025, capaian dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sampai dengan awal bulan Mei 2025, capaian program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, isu permasalahan dan kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan terhadap isu permasalahan.

Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan pelayanan, serta memastikan kesesuaian program dengan arah kebijakan nasional pemasyarakatan.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja yang telah dilakukan pada semester pertama tahun ini.

Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antarsatuan kerja dalam membahas tantangan yang dihadapi di lapangan serta solusi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan profesionalisme layanan pemasyarakatan.

Jambi (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, Jambi berhasil mengamankan seorang perempuan berinsial MX Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok dalam kegiatan operasi mandiri pengawasan orang asing terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Sungai Penuh.

"Operasi dilakukan seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, guna memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja mereka dan hasilnya mengamankan seorang perempuan WNA tanpa izin resmi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, Purnomo Amd.IM.,SH.,M.AP, dalam keterangan resminya diterima Kamis.

Dia mengatakan bahwa tim telah berhasil mengamankan seorang Warga Negara Tiongkok yang di duga melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tindakan yang akan dikenakan pada Warga Negara Asing tersebut akan dilanjutkan ke ranah hukum sesuai dengan pasal yang disangkakan kepadanya.

Kegiatan operasi mandiri itu difokuskan pada sekitar area Pasar Tanjung Bajure – Sungai Penuh. Berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pengamatan di lapangan yang melihat adanya kegiatan seseorang yang di duga Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan jual beli kacamata dan beberapa jenis aksesoris lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, petugas melakukan tindakan pengumpulan data dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan saat dilakukan pembicaraan dan wawancara singkat, yang bersangkutan tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar.

Dalam pembicaraan yang dilakukan, petugas berupaya mencari informasi terkait identitas dan juga asal usul pedagang yang di duga merupakan Warga Negara Asing. Petugas juga berupaya meminta kartu identitas pedagang tersebut, namun pedagang tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dirinya maupun identitas kependudukan nya sehingga menambah keyakinan petugas bahwa pedagang tersebut merupakan WNA.

Atas temuan tersebut, petugas membawa yang bersangkutan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa MX pedagang tersebut merupakan Warga Negara Tiongkok pemegang paspor kebangsaan Tiongkok dan memiliki izin tinggal kunjungan dengan indeks Visa D2.

Informasi terkait identitas dan juga asal usul pedagang yang di duga merupakan Warga Negara Asing. Petugas juga berupaya meminta kartu identitas pedagang tersebut, namun pedagang tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dirinya maupun identitas kependudukan nya sehingga menambah keyakinan petugas bahwa pedagang tersebut merupakan WNA.

Warga Negara Tiongkok tersebut diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya “ dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Hal ini selaras dengan pernyataan menteri imigrasi dan pemasyarakatan, bapak Agus Adrianto yang menegaskan bahwa imigrasi berkomitmen untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun melanggar aturan serta mengancam ketertiban," kata Purnomo.

Mataram -

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

(hsa/gsp)

BANDUNG, KOMPAS.com – Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa dengan skema kerja sama ini, Lapas Klas I Sukamiskin kini berperan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Arcamanik. Dapur Lapas Sukamiskin menyediakan makanan bergizi bagi 3.550 penerima manfaat di 12 sekolah serta sejumlah posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait, jadi skema dan lain sebagainya kan, banyak, tapi ini mitranya adalah lapas," kata Adita saat memantau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, dapur MBG di Lapas Sukamiskin melibatkan lebih dari 47 warga binaan yang turut menyiapkan bahan makanan, memasak, hingga mencuci peralatan.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuhnya.

Adita menilai, keterlibatan narapidana dalam dapur MBG bukan hanya menjadi kegiatan positif selama menjalani masa hukuman, tetapi juga memberikan bekal keterampilan untuk kehidupan setelah bebas.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," ujarnya.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi program MBG yang telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar sekolah di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat, pertama manfaatnya anak-anak menikmati makanannya, udah bergizi juga enak," ujarnya.

Ia juga menyoroti manfaat ganda dari program tersebut yang memberi kesempatan bagi warga binaan untuk berkembang.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," tandasnya.

MEDAN, iNewsMedan.id - Sebuah dugaan skandal memalukan mencoreng institusi kepolisian di Polres Asahan. Seorang tahanan perempuan kasus narkoba berinisial LS (23) diduga kuat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh dua perwira sekaligus pejabat di Polres tersebut.

Kabar ini mencuat setelah kuasa hukum korban, Alamsyah, membuat aduan masyarakat (Dumas) ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Sumatera Utara (Sumut), Kamis (15/5/2025). 

Alamsyah mengungkapkan, kliennya yang kini telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas II Labuhan Ruku, diduga dilecehkan oleh Kepala Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) Polres Asahan berinisial AKP S, dan seorang Kepala Unit (Kanit) di Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) berinisial Ipda S.

"Selama klien kami menjalani masa penahanan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan. Jadi dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit Narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah kepada awak media di depan Bid Propam Polda Sumut.

Alamsyah menjelaskan, LS merupakan istri dari Chandra, seorang pecatan TNI Angkatan Laut (AL) yang juga terduga bandar narkoba. Chandra sempat kabur dengan menembaki polisi saat hendak ditangkap di kediamannya pada Februari 2025, di mana polisi menemukan 10 kilogram sabu. LS kemudian ditangkap pada 18 Februari karena diduga turut memiliki narkoba dan mengetahui peredaran narkoba namun tidak melapor.

"Dugaan pelecehan seksual terhadap LS terjadi selama ia ditahan di ruang tahanan dan barang bukti (Sat Tahti) Polres Asahan," ujar Alamsyah.

Alamsyah membeberkan modus yang diduga dilakukan oleh kedua perwira tersebut. Katanya, untuk Kasat Tahti AKP S, dugaan pelecehan berawal dari pemberian handphone kepada LS selama masa tahanan. Setelah itu, AKP S diduga terus menerus menghubungi LS melalui chat dan video call dengan bahasa yang tidak sopan, bahkan mengajak video call saat mandi. Tak hanya itu, AKP S juga diduga menyuruh korban datang ke kamarnya dengan alasan ingin mengajak berbicara. 

"Modusnya menurut keterangan klien kami terhadap kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya," ungkap Alamsyah.

Sementara itu, Kanit Reserse Narkoba Ipda S diduga melakukan pelecehan seksual secara langsung kepada LS. Berdasarkan pengakuan korban, Ipda S diduga sering mengeluarkan LS dari ruang tahanan dengan alasan pemeriksaan di ruang kerjanya. Namun, setibanya di ruangan, Ipda S diduga menciumi korban hingga mengajaknya bersetubuh. Dugaan pelecehan ini terjadi setelah dua pekan LS ditahan. 

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami. Itulah menurut keterangan klien kami," jelas Alamsyah.

Menanggapi kasus ini, Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon menyatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap aduan yang disampaikan kuasa hukum korban. 

"Kami cek dulu ya," singkat Kompol Siti. 

Kasus dugaan pelecehan seksual oleh dua perwira Polres Asahan ini tentu menjadi tamparan keras bagi citra kepolisian dan menuntut adanya investigasi yang transparan dan tuntas.

Editor : Jafar Sembiring

Bulukumba -

Oknum pegawai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernisial AR (35) ditangkap terkait kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sabu. Polisi menyita 8 saset sabu dengan berat 4,6 gram.

"Betul. Memang ada kami amankan. Sekarang ini ada di kantor kami," ujar Kasat Narkoba Polres Bulukumba AKP Syamsuddin kepada detikSulsel, Kamis (15/5/2025).

AR diamankan di minimarket Jalan Gajah Mada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, Selasa (13/5) sekitar pukul 15.00 Wita. Dari tangan pelaku, polisi menyita 8 saset diduga sabu dengan rincian 5 saset kecil dan 3 saset sedang.

"Total berat barang bukti mencapai 4,6 gram. "(Barang bukti) kami juga masih bawa ke Labfor Polda Sulsel nanti untuk dilakukan pemeriksaan," katanya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Bulukumba Akbar Amnur membenarkan AR merupakan pegawainya. Dia menyebut pelaku sudah bertugas sejak tahun 2009 dan berstatus aparatur sipil negara (ASN).

"Iya, betul, ada satu anggota kami. Di salah satu pusat perbelanjaan diamankan pihak kepolisian karena diduga ada barang bukti narkotika," katanya.

Akbar mengaku selama ini tak melihat perilaku mencurigakan dari AR dalam menjalankan tugas. Meski demikian, dia membenarkan AR sempat dijatuhi sanksi disiplin dan telah dibina secara intensif.

"Kalau dalam melaksanakan tugas, sih, dalam pengamatan saya dalam kondisi baik-baik saja. Memang laporan yang masuk ke saya, dulu pernah ada penjatuhan hukuman disiplin. Saya sudah lakukan pembinaan intensif, pengarahan, penguatan, bahkan terakhir disiapkan surat pernyataan untuk memperbaiki dirinya," bebernya.

Lebih lanjut, Akbar mengungkapkan bahwa AR diduga terjerat masalah ekonomi. Berdasarkan laporan yang dia terima, pelaku punya utang piutang dan terlibat judi online.

"Kemudian juga ada informasi bahwa anggota kami ini punya urusan utang piutang di luar. Kemudian ada juga indikasi dia judi online," tuturnya.

(hsr/asm)

KOMPAS.com - Pemerintah pusat menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Kota Bandung, sebagai mitra pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini menyasar siswa sekolah, serta ibu hamil dan menyusui di wilayah Arcamanik dan Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menyampaikan bahwa Lapas Sukamiskin kini menjalankan peran sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk wilayah Arcamanik.

Dengan menggunakan dapur di dalam lapas, makanan bergizi disiapkan bagi 3.550 penerima manfaat yang tersebar di 12 sekolah dan beberapa posyandu.

"Yang hari ini (MBG) ini dapurnya ada di Lapas Klas I Sukamiskin. Ini satu skema kolaborasi antara Badan Gizi Nasional sebagai leading sector dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi, skema dan lain sebagainya itu banyak, tapi mitranya adalah lapas," jelas Adita saat meninjau kegiatan MBG di SDN 101 Sukakarya, Kamis (15/5/2025).

Apa Peran Warga Binaan dalam Program MBG?

Yang menarik, program ini memberdayakan para warga binaan. Lebih dari 47 narapidana dilibatkan secara aktif dalam proses penyediaan makanan bergizi mulai dari menyiapkan bahan baku, memasak, hingga mencuci peralatan dapur.

"Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan. Ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya," imbuh Adita.

Ia menilai, keterlibatan warga binaan ini bukan hanya menjadi kegiatan positif selama masa pembinaan, tetapi juga membuka jalan bagi mereka untuk memperoleh keterampilan yang bisa dimanfaatkan ketika kembali ke masyarakat.

"Ini membuka peluang keterampilan baru bagi mereka setelah masa pembinaan. Skema seperti ini patut menjadi contoh yang bisa diterapkan di tempat lain," lanjutnya.

Bagaimana Respons Pemerintah Daerah terhadap Program Ini?

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, turut hadir dalam kegiatan pemantauan program MBG. Ia menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan pelaksanaan program tersebut di Kota Bandung.

"Terus terang saya merasa bahagia dan bangga sekali atas program Makan Bergizi Gratis ini karena ada dua manfaat. Pertama, anak-anak menikmati makanannya. Sudah bergizi juga enak," kata Erwin.

Ia juga menekankan dampak positif program ini terhadap para narapidana yang dilatih untuk berkontribusi secara nyata kepada masyarakat.

"Kedua, ternyata yang memasak ini para napi yang ada di Sukamiskin. Tentunya para napi ini dilatih untuk menjadi napi yang baik, jadi Insya Allah saat mereka lepas dari tahanan bisa bermanfaat untuk masyarakat," jelasnya.

"Ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi soal bagaimana kita membangun ekosistem yang saling mendukung dan memberdayakan," tutupnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Lapas Sukamiskin Jadi Dapur MBG, Napi yang Masak".