JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengajukan program desa peduli HAM dengan total anggaran Rp 8,3 triliun. Menurut Natalius, masing-masing desa nanti akan mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp 100 juta.

"Satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka 8,3 triliun. Tentu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah, Rp 8,3 triliun," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Natalius mengatakan, anggaran Rp 100 juta akan diperuntukkan 83.000 kelompok yang dibentuk kementeriannya di setiap desa. Mereka akan bertugas membumikan HAM kepada setiap warga yang berada di desa tersebut.

"Karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah karena kita akan bentuk kantor wilayah," jelas Natalius.

Natalius mengatakan program desa peduli HAM baru satu dari 200 program yang direncanakannya. Dia mengaku, usulan Rp 20 triliun merupakan usulan untuk membiayai 200 program tersebut. 

"Untuk mencapai Rp 20 triliun, saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang saya tadi sebut, Rp 1,2 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi, belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan," pungkas Natalius.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membeberkan alasan terkait Kementerian HAM yang membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun. Mantan aktivitas HAM ini ingin bangsa Indonesia memiliki terobosan-terbosan yang hebat.

Hal tersebut diungkapkan kala dia menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

“Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semuaorang,” ungkapnya.

Terobosan-terobosan yang dimaksud Pigai ini disebut akan mengangkat HAM yang terabaikan dari kebijakan politik dan pembangunan serta menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di Indonesia.

“Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataanyang beyond menggemparkan [pernyataan permintaan anggaran Rp20 triliun],” ujarnya.

Pigai menambahkan, mungkin menurut orang pernyataan tersebut menggemparkan. Namun, bagi para pembela atau aktivis HAM, hal tersebut sebenarnya adalah hal yang biasa-biasa saja.

Lebih lanjut, Pigai juga mengapresiasi respons cepat dari Ketua Komisi XIII Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira. Dengan begitu, kata dia, civil society juga memberikan sambutan positif.

“Itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusian yang ada di seantero negeri ini,” jelasnya.

Lebih jauh, dia turut menjabarkan anggaran ini membutuhkan dukungan karena untuk gaji, tunjangan staf, program, hingga biaya pembangunan.

Kemudian, dia juga menyinggung perihal perincian anggaran untuk membangun Universitas HAM. Selanjutnya Pigai menyampaikan program yang ingin dilakukannya yaitu membumikan HAM se-antero Nusantara.

“Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung, berarti program yang langsung menyentuh 280 juta orang, merubah mindset, karena itulah saya targetkan 83.000 kelompok [yang akan diberi kesadaran HAM],” pungkasnya.

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melihat realitas terkait keinginannya memiliki anggaran Rp 20 triliun. Yasonna mengatakan semangat saja tak cukup saat menjadi menteri.

"Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Tentunya tadi dengan penjelasan dan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi, tapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri, dari pengalaman-pengalaman, realitas juga harus kita harus lihat," kata Yasonna di dalam rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menkumham ini mengatakan pejabat pemerintah harus realistis. Dia menyebutkan APBN defisit dan ada utang jatuh tempo.

"Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp 600 (triliun) ya tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp 800-an (triliun). Kondisi ekonomi kita masih dunia apalagi kalau perang masih terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat," sambungnya.

Dia mengatakan program Menteri HAM harus dirinci dengan jelas. Dia khawatir realitas jauh dari harapan.

"Maka barang kali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran," ujar Yasonna.

"Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang harus realistis," imbuhnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/haf)

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). Berbeda dengan menteri lainnya, Natalius Pigai secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama pascamenjabat sebagai Menteri HAM.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," kata Pigai dalam rapat tersebut.

Menurutnya, jika program 100 hari pertama itu hanya difokuskan untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi, hingga pengisian staf di jajaran kementeriannya, maka hal itu sebenarnya sudah diselesaikan cukup tujuh hari saja.



"Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 nanti diam semua, enggak ada yang kerja lagi.

?Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku bangga diserang karena ucapannya soal anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk kementeriannya. Menurut Natalius, serangan-serangan tersebut membuka wacana publik soal terobosan-terobosan dalam memajukan HAM di Indonesia.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

Menurut Natalius, persoalan HAM selama ini terabaikan dalam kebijakan politik dan pembangunan. Karena itu, sudah saatnya HAM masuk dalam arus utama pembangunan.

"Mengangkat HAM yang diabaikan, diujung dari kebijakan politik dan pembangunan, menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan di republik ini," tandas Natalius.

Natalius mengaku usulan anggaran Rp 20 triliun disambut positif oleh para aktivis HAM dan civil society. Menurut dia, apa yang diutarakannya mewakili para aktivis maupun civil society HAM.

"Mohon izin satu orang civil society tidak memberi kritikan, itu menunjukkan bahwa saya mengungkapkan perasaan-perasaaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada di seantero negeri ini," tutur dia. 

Natalius menambahkan, dirinya berterima kasih kepada pimpinan Komisi XIII DPR, yang langsung merespons ucapannya soal anggaran Rp 20 triliun.

"Kami juga mengucapkan terima masih kepada para pimpinan, dengan adanya kritikan-kritikan yang disampaikan kepada kami," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai memperkenalkan diri kepada anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat kerja perdana. Pigai mengatakan dulunya ia adalah seorang juru parkir.

Hal itu disampaikan oleh Pigai kepada pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat. Pigai menyebut dia bukan sosok yang sering membaca.

"Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak dulu di Depnakertrans, Transmigrasi, Kalibata, itu. Saya tukang parkir, juru parkir," ujar Pigai dalam rapat Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan setelah itu ia menjadi karyawan honorer hingga mendaftar CPNS. Ia mengatakan sempat menjadi staf khusus jabatan struktural hingga akhirnya kini menjadi Menteri HAM Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto.

"Setelah itu jadi honor, sesudah honor jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural fungsional. Jadi pimpinan Komnas HAM, sekarang menteri," sambungnya.

Lantaran hal itu, ia menilai memiliki pengalaman untuk memimpin Kementerian HAM. Dikatakan pengalaman itu sebagai modal untuk melangkah ke depan.

"Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman," pungkasnya.

Selain itu, Natalius mengatakan dirinya saat ini mendapatkan anugerah sebagai menteri. Menurutnya, hal itu suatu yang jarang terjadi bagi seorang aktivis jalanan.

"Hari ini juga saya mendapatkan anugerah sebagai Menteri, sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang aktivis jalanan. Hari ini juga DPR RI mengangkat citra dan nama hak asasi manusia di seantero Republik Indonesia," kata Pigai.

Pigai menyebut ketika menjadi pimpinan Komnas HAM, dia hanya tiga kali dipanggil DPR RI. Ia mengapresiasi langkah cepat pimpinan Komisi XIII DPR RI terkait ucapannya soal permintaan anggaran Rp 20 Triliun.

"Oleh karena itu ketika ada pernyataan saya disambut langsung oleh pimpinan Bapak Willy Aditya dan Bapak Andreas Hugo Pareira sebagai pimpinan, saya hormat. Mewakili semua aktivis hak asasi manusia, saya menghormati dengan tulus, dengan hati yang mulia," ungkap Pigai.

Pigai mengatakan namanya sudah terkenal seantero republik sebagai sosok yang memperjuangkan HAM. Ia menyebut kini dikenal sebagai sosok yang memiliki visi sebagai Menteri HAM.

"Bapak Pimpinan dan para anggota yang terhormat, nama saya sudah terkenal seantero republik. Tapi hari ini saya dikenal karena saya punya vision, saya punya mission, bukan karena saya merusak. Oleh karena itu nama saya Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia," imbuhnya.

(dwr/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan, dirinya tidak menjadi menteri karena selama ini menjadi oposisi pemerintah.

Natalius Pigai sebelumnya merupakan Komisioner Komnas HAM yang juga dikenal sebagai aktivis HAM yang kerap mengkritisi pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Tidak, saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai dalam rapat Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebagai menteri yang berlatar belakang aktivis, Pigai mengeklaim memiliki kompetensi dan keahlian sebagai Menteri HAM.

Ia juga mengeklaim, dari semua menteri di Kabinet Prabowo Subianto, hanya dirinya dan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, yang berasal dari lapangan.

"Kalau Bapak melihat semua menteri, kami dualah yang berasal dari lapangan. Mohon izin. Oleh karena itu, kalau persoalan HAM sudah pasti kami memahami. Kami memiliki kompetensi skill knowledge dan juga attitude," ujarnya.

Selain itu, Pigai mengaku bangga lantaran mendapat serangan atas pernyataannya yang meminta anggaran Rp 20 triliun. Adapun anggaran ini salah satunya untuk membangun Universitas HAM.

Sebab, Pigai mengatakan, dirinya ingin membuat terobosan besar untuk mengangkat hak asasi manusia menjadi salah satu masukan dalam sentrum utama kebijakan di Republik ini.

"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan sebuah pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin menurut orang menggemparkan. Sebenarnya bagi kami pembela HAM, hal yang biasa-biasa saja," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Yasonna Laoly mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai soal koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Yasonna meminta Pigai selaku Menteri HAM jangan sampai berbeda pendapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

"Ini nanti barangkali jangan sampai berbeda pendapat dengan Pak menko, menko hukum Pak Yusril, karena ada statement beliau juga kemarin antara bapak dengan beliau harus duduk bersama dulu supaya ada kesepakatan, jangan nanti tidak harmoni," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebagai eks Menteri Hukum dan HAM periode sebelumnya, Yasonna mencontohkan adanya kerja sama antara kementerian/lembaga terkait.

Salah satunya dalam hal penyelesaian pelangaran HAM nonyudisial.

Dia mencontohkan salah satu kasus yang diselesaikan secara nonyudisial pada pemerintah era Presiden ke-7 Joko Widodo adalah tragedi Talangsari 1989.

"Sehingga model penyelesaian Talangsari kita lakukan dalam pendekatan nonyudisial, diberikan pendidikan bahkan ada waktu itu PNS yang sudah dipecat karena dituduh kita pulihkan kembali, hak-haknya diberikan," ujarnya.

Dalam rapat Komisi XIII, ia meminta Pigai mencari pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan oleh Kementerian HAM terkait penyelesaian 13 pelanggaran HAM.

Menurutnya, dalam hal melakukan penyelesaian pelanggaran HAM, Pigai harus melibatkan kementerian/lembaga lain.

"Anggarannya tidak perlu hanya dari kementerian hukum dan HAM, BUMN dilibatkan, kementerian pendidikan (dilibatkan) untuk keperluan pendidikan bagi keluarga korban, perumahan menteri perumahan soal bantuan perumahan," kata Yasonna.

"Jadi bagaimana koordinasi sinergitas antar lembaga dan antar kementerian lembaga bisa digunakan sehingga anggaran yang diharapkan 20 triliun, ya mungkin melalui pendekatan-pendekatan lintas sektoral bisa dilakukan," imbuhnya.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar. Pigai menyebutkan salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.

"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Belum lagi, menurut dia, terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," tambahnya.

Ia mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai juga menyampaikan keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.

"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.

"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.

Dikatakan satu kantor itu bisa diberi anggaran Rp 100 juta. Lantaran hal itu, menurut dia, permintaan anggaran Rp 20 triliun realistis.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," pungkasnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/maa)

JAKARTA, investor.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku, kementeriannya tidak memiliki program dalam 100 hari kerjanya. Menurut Natalius, programnya adalah program selama 5 tahun ke depan, tak terbatas hanya 100 hari kerja.

“Saya sampaikan bahwa kami tidak punya program 100 hari," ujar Natalius dalam rapat perdana dengan Komisi XIII DPR, di Ruang Pansus DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dikatakan, Natalius, pihaknya telah menerima Perpres tentang Kementerian HAM, dan segera mendapatkan Permen tentang Hak Asasi Manusia. Natalius mengatakan akan melantik sejumlah pejabat di Kementerian HAM.

"Orang bertanya, apakah itu bagian dari program 100 hari, kami tidak punya program 100 hari," tandas Natalius.

Menurut Natalius, kementeriannya memiliki program yang disebutnya emergency condition. Program ini untuk membangun rakyat bangsa dan negera selama lima tahun kalau dipertahankan.

"Andaikan saya menyatakan program  100 hari adalah tata laksana, revitalisasi, organisasi dan pembangunan organisasi maka saya sudah selesai 7 hari pak, nanti kalau setelah itu diam pak, enggak ada yang kerja," imbuhnya. 

Kerena itu, Natalius mengatakan dirinya akan menempatkan lima tahun ke depan sebagai kondisi emergensi.

"Karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami," pungkas Natalius.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai akan memastikan kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto tidak menabrak koridor HAM.

Pigai menyampaikan ini dalam Rapat Komisi XIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Kami adalah pembangunan, maka kami mendorong akselerasi mulai dari program sampai dengan pelaksanaan, kami harus ikut turut serta agar kebijakan-kebijakan pemerintah secara keseluruhan tidak menabrak atau berjalan di atas koridor HAM," kata Pigai dalam paparannya.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM dan Komisi Nasional (Komnas) HAM mempunyai tugas berbeda. Komnas HAM disebut mengawasi pembangunan HAM.

Sedangkan, Kementerian HAM melaksanakan pembangunan fisik dan nonfisik.

Lebih lanjut, ia menambahkan kementerian tidak akan bisa melakukan peradilan kasus meski memang menerima aduan-aduan pelanggaran HAM.

"Tidak mungkin kementerian akan melakukan proses, karena kami tidak akan bisa mendatangi peradilan. Kami memahami posisi kami adalah lembaga eksekutif, kita berlandaskan pada trias politika, maka kami tidak akan bisa memengaruhi proses peradilan yudikatif," ujar dia.

Menurut Pigai, hal ini juga salah satu contoh yang membedakannya dengan Komnas HAM.

"Ketika ditanya itu Komnas HAM bisa? Dia adalah lembaga quasi judicial yang bisa memberi pertimbangan-pertimbangan di peradilan, amicus curiae. Dia bisa jadi mitra peradilan berbeda dengan kami," ujar Pigai.

Dalam kesempatan ini, Pigai menyampaikan, Kementerian HAM tidak punya program 100 hari.

Dia tidak ingin kementeriannya hanya fokus mengejar target selama 100 hari kerja.

"Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 nanti diam semua, enggak ada yang kerja lagi. Oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya," tutur dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengajukan program Rp 100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar Rp 8,3 triliun. Angka itu diambil dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83 ribu lebih.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesaan, kami siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp 8,3 triliun," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa atau kelurahan menurut provinsi pada 2023 mencapai 83.971 lokasi. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024.

Pigai mengatakan, sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program HAM agar langsung menyentuh masyarakat. "Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Mantan komisioner Komnas HAM tersebut juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian.

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang sehingga membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan. Pigai menjelaskan, untuk program Rp 100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp 9 triliun.

"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100-200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai. Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang realistis.

Sebelumnya, Menham Natalius Pigai mengungkapkan ,akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik. Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Adapun anggaran Kementerian HAM pada 2024 adalah sebesar Rp 64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebelum dipecah menjadi tiga kementerian teknis dan satu kementerian koordinator.