REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengajukan program Rp 100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar Rp 8,3 triliun. Angka itu diambil dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83 ribu lebih.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesaan, kami siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp 8,3 triliun," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa atau kelurahan menurut provinsi pada 2023 mencapai 83.971 lokasi. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024.

Pigai mengatakan, sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program HAM agar langsung menyentuh masyarakat. "Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Mantan komisioner Komnas HAM tersebut juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian.

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang sehingga membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan. Pigai menjelaskan, untuk program Rp 100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp 9 triliun.

"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100-200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai. Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang realistis.

Sebelumnya, Menham Natalius Pigai mengungkapkan ,akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik. Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Adapun anggaran Kementerian HAM pada 2024 adalah sebesar Rp 64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebelum dipecah menjadi tiga kementerian teknis dan satu kementerian koordinator.