Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melakukan kunjungan ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Nicholay melakukan kunjungan ini ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, kemudian ada juga Tokoh Muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni. Mereka meminta masalah mengenai sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua.

Dalam hal ini, Nicholay mengatakan KemenHAM mendorong solusi terbaik masalah Papua saat ini adalah rekonsiliasi dan upaya-upaya perdamaian. Dia meminta semua pihak menyetop aksi kekerasan.

"Tentu saja kekerasan yang seakan tak pernah berakhir menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak korban berjatuhan, nyawa melayang sia-sia. Atas dasar apa pun kami mengajak untuk stop kekerasan. Kita akhiri sudah. Kita sama-sama mendorong upaya rekonsiliatif yang menjadi pintu menuju perdamaian. Kita bangun Papua dalam semangat ini yaitu rekonsiliasi dan perdamaian," kata Nicholay di sela-sela pertemuan dengan pengungsi di Kenyam seperti keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (19/4/2025).

Nicholay mengatakan kehadirannya di Nduga kali ini utamanya adalah misi kemanusiaan. Dia ingin memastikan masalah di tanah Papua ini bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi dan perdamaian.

"Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik. Kita berharap dari Nduga ini lahir semangat rekonsiliasi dan perdamaian itu," kata Nicholay.

Dia menilai masalah Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Dia meyakini dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian diharapkan masalah Papua bisa perlahan membaik sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

"Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak," jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga, Nicholay mengaku mendapat banyak temuan yang akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian 'rasa aman' bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ucap Nicholay.

Lebih lanjut, dia juga memastikan negara benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. Dia meyakini pemerintah bisa menjadi jembatan perdamaian di Papua.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," katanya.

"Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya," sambungnya.

Terakhir, Nicholay memastikan temuan kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk Kementerian HAM mencarikan solusi untuk masalah aksi kekerasan di Papua. Dia menginginkan keadilan bagi Tanah Papua.

"Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting," pungkas Nicholay.

Nicholay mengatakan saat ini pengungsi dari Kabupaten Nduga yang tersebar di banyak wilayah seperti Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua menantikan kebijakan negara yang holistik agar mereka bisa kembali dan menjalankan hidup dengan normal kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Masyarakat mengharapkan agar hak mendapatkan pendidikan bagi Anak-anak, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik lainnya bagi warga pengungsi Nduga yang selama ini terabaikan bisa dipenuhi kembali

Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua pada umumnya.

Simak juga Video: Polisi Klaim Kuasai Nduga Pegunungan, Dipastikan Sudah Aman

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kelompok Hamas akan membebaskan tiga sandera Israel di Jalur Gaza pada Sabtu (15/2) waktu setempat. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sebanyak 369 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (15/2/2025), hal ini akan menjadi pertukaran sandera-tahanan keenam sejak gencatan senjata diberlakukan di Jalur Gaza antara Hamas dan Israel pada 19 Januari lalu.

Pertukaran ini sempat terhambat pekan ini, Hamas mengumumkan akan menunda pembebasan sandera usai menuduh Israel melanggar kesepakatan. Israel dalam tanggapannya mengancam akan mengakhiri gencatan senjata dan melanjutkan kembali perang di Jalur Gaza.

Namun pada Jumat (14/2) waktu setempat, kedua pihak mengisyaratkan bahwa pertukaran sandera-tahanan yang dijadwalkan pada Sabtu (15/2) akan tetap dilaksanakan.

Hamas telah mengumumkan bahwa ada tiga sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu (15/2), termasuk salah satunya seorang sandera berkewarganegaraan Israel-Amerika Serikat (AS).

Kelompok Jihad Islam, sekutu Hamas, secara terpisah mengatakan akan membebaskan sandera berkewarganegaraan Israel-Rusia sebagai bagian kesepakatan.

Kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya telah menerima tiga nama sandera yang akan dibebaskan di Jalur Gaza pada Sabtu (15/2) waktu setempat. Ketiga sandera itu terdiri atas Sagui Dekel-Chen yang berkewarganegaraan Israel-Amerika, kemudian Sasha Trupanov yang berkewarganegaraan Israel-Rusia, dan Yair Horn yang berkewarganegaraan Israel-Argentina.

Ketiganya disandera oleh Hamas dan Jihad Islam sejak 7 Oktober 2023 lalu ketika Hamas memimpin serangan mengejutkan terhadap Israel, yang memicu perang tanpa henti di Jalur Gaza.

Kelompok advokasi Klub Tahanan Palestina, dalam pernyataannya, menyebut Israel akan membebaskan 369 tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera Israel tersebut. Disebutkan bahwa terdapat "36 tahanan yang menjalani hukuman seumur hidup" terkait serangan terhadap warga Israel.

Sekitar 24 tahanan di antaranya, sebut Klub Tahanan Palestina, akan dideportasi ke negara lain usai dibebaskan oleh Israel.

Mayoritas dari tahanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel itu, sekitar 333 tahanan, menurut Klub Tahanan Palestina, merupakan "tahanan dari Jalur Gaza yang ditangkap setelah 7 Oktober".

Berdasarkan kesepakatan tahap pertama gencatan senjata Gaza, yang berlangsung selama 42 hari sejak pertengahan Januari lalu, Hamas harus membebaskan 33 sandera Israel. Sedangkan Israel membalasnya dengan membebaskan ribuan tahanan Palestina dari penjaranya.

Setelah krisis terjadi yang hampir mengakhiri gencatan senjata yang rapuh di Jalur Gaza, Hamas mengatakan pihaknya mengharapkan perundingan tahap kedua bisa dimulai pada awal pekan depan.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Koordinator Tim Hukum Peradi Pimpinan Otto Hasibuan, Rivai Kusumanegara buka suara terkait isu Mahkamah Agung yang telah mengesahkan kepengurusan Peradi RBA (Luhut MP Pangaribuan). Menurutnya, berita atau isu tersebut tidak benar.

"Yang benar justru Mahkamah Agung telah mengesahkan kepengurusan Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon yang kemudian dilanjutkan kepengurusannya oleh Otto Hasibuan (Ketua Umum) dan Herman Dulami (Sekjen), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085/Pdt/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt," kata Rivai dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (31/12/2024).

Dia menjelaskan meskipun ada putusan MA yang memenangkan Peradi Otto, Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Yasonna Laoly telah berpihak dan tidak menerima pendaftaran dari Peradi Otto sebagai pihak yang menang, tetapi sebaliknya menerima pendaftaran dari Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah di MA.

"Itulah sebabnya kami menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan TUN agar pendaftaran Peradi Luhut dibatalkan, tetapi MA dalam putusannya Nomor 189 K/TUN/2024 tidak mengabulkan gugatan kami dan kami akan mengajukan PK terhadap perkara tersebut," ujar Rivai.

Dia mengatakan dengan demikian jelas perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeda, dimana Putusan MA 189 K/TUN/2024 (TUN) tersebut tidak berimplikasi hukum apa-apa terhadap keabsahan Peradi Otto. Sebab putusan tersebut hanya menyatakan menolak gugatan (pendaftaran), sedangkan Peradi Otto telah diputuskan sebagai Peradi yang sah berdasarkan Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Rivai menilai semestinya, secara sukarela dan tanpa harus digugat terlebih dahulu, Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan MA yang telah memenangkan dan menyatakan Peradi Otto yang sah dan bukan mendaftarkan Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah. Menurutnya, itulah ketidakadilan yang dilakukan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu.

"Sampai sekarang tidak ada satu Putusan Pengadilan maupun MA yang menyatakan Peradi Luhut yang sah, tetapi ada Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 yang menyatakan Peradi Otto sebagai yang sah," tutup Rivai.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar. Pigai menyebutkan salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.

"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Belum lagi, menurut dia, terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," tambahnya.

Ia mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai juga menyampaikan keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.

"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.

"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.

Dikatakan satu kantor itu bisa diberi anggaran Rp 100 juta. Lantaran hal itu, menurut dia, permintaan anggaran Rp 20 triliun realistis.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," pungkasnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]