REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai, kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yaitu mengirim siswa nakal ke barak militer adalah pendidikan yang bagus.

"Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus," kata Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Sabtu (10/5/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mobil dinas RI 24-15 viral di lini masa X lantaran diduga melanggar lalu lintas menerobos jalur Transjakarta. Video tersebut viral di media sosial X, pada Selasa (4/2). Hanya saja, tidak disebutkan kapan tepatnya kejadian itu berlangsung.

Dalam video tersebut, terlihat mobil Toyota Alphard putih melaju di busway Transjakarta dengan pengawalan motor polisi. Sejumlah warganet pun dalam komentarnya di X mengaitkan jika mobil dinas RI 24-15 adalah milik Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai.

Pun ada juga media daring yang memberitakan mobil RI 24 dengan kode 15 angka kecil di pojok bawah dikendarai Pigai. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta membantah bahwa mobil Toyota Alphard berwarna putih berplat nomor RI 24-15 milik Menteri Pigai. Menurut dia, Menteri Pigai menggunakan mobil dinas RI 23-5.

"Meluruskan berita yang beredar, baik melalui media online, maupun media sosial yang disebar secara masif, kami tegaskan bahwa tidak benar mobil Aplhard Putih dengan Nomor Polisi RI 24 yang masuk ke jalur busway adalah mobil yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai," kata Thomas kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (5/2/2025).

Thomas menegaskan, mobil dinas yang digunakan Menteri Pigai adalah Toyota Alphard berwarna hitam, bukan putih sebagaimana melanggar masuk busway. "Adapun mobil dinas yang digunakan oleh Menteri Hak Asasi Manusia adalah Mobil Alphard berwarna hitam dengan nomor polisi RI 23.5," ucap Thomas.

Dia pun mengimbau masyarakat atau warganet untuk tidak gegabah dan berhati-hati menggunakan media sosial. "Kami minta masyarakat untuk tidak gegabah dan lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial apalagi menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," kata Thomas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai meminta aparatur sipil negara (ASN) memedomani Undang-Undang (UU) Perkawinan mengenai poligami. Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang menjadi polemik.

"ASN itu ikuti saja aturan undang-undang. Karena itu siapa pun, ikuti saja yang tertulis menurut undang-undang," kata Natalius di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan mengatur, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan catatan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi resmi menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan itu, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengingatkan pejabat manajerial di lingkungan Kementerian HAM (Kemenham) untuk tidak terlibat judi dan melakukan korupsi. Jika ketahuan melakukan dua pelanggaran itu, Pigai tidak segan untuk mencopot jajarannya.

"Tidak boleh main judi, judi online plus judi offline. Tidak boleh. Kalau ada yang main judi, out (keluar), copot!" kata Pigai dalam sambutannya usai melantik 56 pejabat manajerial Kementerian HAM di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Menurut Pigai, judi tidak sesuai dengan aspek sikap (attitude) yang harus dijaga oleh pejabat Kementerian HAM. Di samping itu, dia menilai, korupsi termasuk pelanggaran HAM karena dapat menyebabkan pemenuhan hak masyarakat, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, menjadi terhambat.

Pigai juga mengimbau pejabat di kementeriannya untuk tidak melakukan zina serta menegakkan kejujuran. Pigai menekankan, menjaga moral dan integritas di dalam dan di luar kantor merupakan hal yang wajib sebagai insan Kemenham. Selain aspek sikap, Pigai juga memperhatikan aspek pengetahuan dan kemampuan dalam mengangkat pejabat manajerial.

Dia memastikan, pengangkatan pejabat di lingkungan Kemenham dilandaskan meritokrasi serta tidak berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). "Ukuran-ukuran yang menyangkut, baik itu kriteria pengetahuan, keterampilan, maupun juga attitude (sikap), mental, dan moral menjadi ukuran yang sangat penting. Maka, semua yang saya angkat ini hampir saya tidak kenal, tapi saya pelajari (latar belakangnya)," ucap Pigai.

Adapun Pigai melantik sebanyak 56 pejabat manajerial Kemenham pada Selasa, guna mempercepat transisi kementerian baru tersebut. Sebagian besar dari pejabat yang dilantik merupakan pegawai Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ke depannya, Kemenham akan fokus pada pengarusutamaan HAM di Indonesia, baik di sektor kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah pusat dan daerah, hingga sektor swasta dan bisnis. Sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan HAM tersebut, Pigai mengaku, sedang menyiapkan sejumlah peraturan menteri yang akan menjadi payung hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengeklaim, predikat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk masalah HAM di Indonesia sekarang berubah. Pigai menyebut, predikat PBB yang semula negatif sekarang menjadi netral.

Pigai menyebut, predikat tersebut berubah dari negatif ke netral karena kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB tersebut mencuat dalam pertemuan tahunan di Jenewa pada akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Pigai dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis (19/12/2025).

Pigai menyampaikan, delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM dan didampingi pejabat Kementerian Luar Negeri memperoleh apresiasi atas kasus Mary Jane. Pigai mengatakan perbaikan predikat itu tergolong kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar mantan Komisioner Komnas HAM RI itu.

Pigai menjelaskan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Sehingga Pigai mengatakan perbaikan predikat tersebut ialah salah satu pelaksanaan Asta Cita. Asta Cita diketahui memuat penguatan HAM.

"Pada tahun 2015, Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," ucap Pigai.

Dia juga menjamin Kementerian HAM akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan lewat kebijakan progresif soal sektor bisnis dan HAM. Terutama, dalam sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau penghapusan pidana terhadap 44 ribu narapidana. Penghapusan pidana itu merupakan salah-satu program dalam usaha untuk pengurangan kapasitas berlebih lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengatakan, pemberian amnesti terhadap ribuan narapidana tersebut sebagai program pemajuan HAM. Menurut dia, salah-satu yang menjadi pertimbangan Presiden Prabowo dalam memberikan amnesti adalah aspek kemanusian dan semangat rekonsiliasi.

"Presiden memiliki perhatian pada aspek itu. Maka tentu saja ini menjadi keputusan politik yang humanis berlandaskan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Asta Cita (delapan program utama Presiden Prabowo)," kata Pigai dalam siaran pers kepada wartawan di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Pigai menjelaskan, memang tak semua narapidana bisa mendapatkan program penghapusan hukuman itu. Dia mengungkapkan beberapa kategori narapidana yang bakal mendapatkan amnesti, seperti kasus politik dan kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pigai menerangkan, narapidana politik dan ITE, termasuk tahanan isu kebebasan berpendapat dan berekspresi di Papua bisa mendapaykan amnesti. Pun juga yang dipidana lantaran kasus-kasus penghinaan terhadap kepala negara akan dibebaskan. "Ini semua sangat berkaitan dengan sisi-sisi kemanusian, dan usaha-usaha untuk rekonsiliasi," kata Pigai.

Presiden Prabowo, kata Pigai, juga akan memberikan amnesti terhadap narapidana yang selama menjalani pemidanaan mengalami atau mengidap sakit berkepanjangan. "Termasuk di dalamnya adalah warga-warga binaan (narapidana) yang mengalami gangguan kejiawaan, serta yang mengidap HIV/AIDS, yang perlu perawatan khusus," ujar Pigai.

Dan kategori terakhir yang bakal mendapatkan amnesti adalah para narapidana kasus penggunaan narkotika. Mantan komisioner Komnas HAM tersebut menjelaskan, penghapusan pidana khusus terhadap para pengguna narkotika tersebut dilakukan karena misi utama pemidanaan terhadap para pecandu narkoba harus dengan rehabilitasi atau penyembuhan. Bukan dengan pemidanaan badan di sel penjara.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Jumat (13/12/2024) menyampaikan, Presiden Prabowo akan memberikan amnesti terhadap 44 ribu narapidana. Namun pemberian amnesti tersebut, saat ini masih dalam usulan dan akan dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti," kata Supratman. Dia menjelaskan, presiden sesuai dengan Pasal 14 UUD 1945 memang diberikan kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai mengajukan program Rp 100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM sehingga institusinya memerlukan anggaran sekitar Rp 8,3 triliun. Angka itu diambil dengan perkiraan jumlah desa mencapai 83 ribu lebih.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesaan, kami siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp 8,3 triliun," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dikutip dari laman resmi Badan Pusat Statistik, jumlah desa atau kelurahan menurut provinsi pada 2023 mencapai 83.971 lokasi. Data tersebut terakhir diperbarui pada Februari 2024.

Pigai mengatakan, sudah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program HAM agar langsung menyentuh masyarakat. "Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," katanya.

Mantan komisioner Komnas HAM tersebut juga mengajukan penambahan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian HAM. Penambahan tersebut merupakan imbas dari perubahan struktur dan organisasi kementerian.

Jumlah pegawai di lingkungan Kementerian HAM bertambah 2.166 orang, yakni dari 378 orang menjadi 2.544 orang sehingga membutuhkan sekitar Rp 1 triliun untuk gaji dan tunjangan. Pigai menjelaskan, untuk program Rp 100 juta per desa dan penambahan gaji pegawai Kementerian HAM sudah membutuhkan lebih dari Rp 9 triliun.

"Belum lagi untuk program-program yang lebih dari 100-200 program saya siapkan. Kalau pimpinan (DPR) berkenan, saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," kata Pigai. Oleh karena itu, menurut dia, usulan penambahan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk Kementerian HAM adalah hal yang realistis.

Sebelumnya, Menham Natalius Pigai mengungkapkan ,akan ada penambahan anggaran untuk kementerian yang dipimpinnya dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, baik secara fisik maupun nonfisik. Mantan anggota Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp 20 triliun.

Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, perlindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Hal itu tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp 20 triliun dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa, kalau negara punya anggaran," kata Natalius usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Adapun anggaran Kementerian HAM pada 2024 adalah sebesar Rp 64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebelum dipecah menjadi tiga kementerian teknis dan satu kementerian koordinator.