Semarang -

Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Komjen Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) pada Pilgub Jateng 2024. Ada juga nama Letnan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachmansebagai Dewan Pembina.

Susunan pengurus tim pemenangan tersebut diumumkan pada acara Deklarasi Pemenangan Ahmad Luthfi - Taj Yasin di MAC Ballroom Kota Semarang. Putranto menyebut dia mendapat perintah dari Prabowo Subianto untuk memenangkan Luthfi-Yasin.

"Diberi tugas oleh Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto untuk bantu memenangkan Bapak Ahmad Lutfhi dan Taj Yasin," kata AM Putranto saat memberikan sambutan, Sabtu (7/9/2024).

Dalam sambutannya, Putranto menegaskan ada 15 partai pengusung dan pendukung yang merapat ke Luthfi-Yasin. Dukungan juga datang dari relawan.

"Ada 15 partai, belum yang lainnya. Mari sama-sama sepakat bahu-membahu. Sekarang banyak yang daftar sebagai relawan. Semua terkendali dengan baik," tegasnya.

AM Putranto merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Jabatan terakhir di TNI yaitu Komandan Kodiklat TNI AD. Ia juga bertugas sebagai Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Sementara itu dalam susunan Dewan Pembina tim pemenangan Luthfi-Yasin, terlihat juga ada nama Dudung Abdurachman. Berikur daftar dewan pembinanya:
1. KH Munif Zuhri
2. KH. Achmad Chalawani Nawawi
3. Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M
4. KH Subhan Ma'mun
5. Jenderal Polisi (Purn) Drs. Sutarman, S.I.K
6. KH Zuhrul Anam
7. Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Bibit Waluyo
8. KH. Chamami, M.Si
9. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, S. H.
10. KH Sholahudin Shodaqoh
11. Letnan Jenderal TNI (Purn) Bakti Agus Fadjari, S.I.P, M.Si.
12. KH Shodiq Hamzah
13. Mayjend TNI (Purn) Toto Nugroho
14. Prof. Sri Puryono
15. Sugiono
16. Prasetyo Hadi
17. Pdt. Bambang Mulyana

(apl/apl)

Kudus (ANTARA) - Deputi VI Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Janedri M Gaffar mengajak warga Kudus tidak hanya sekadar bisa menghafal teks Pancasila, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau Pancasila dalam tindakan.

"Nilai-nilai Pancasila hendaknya dijadikan acuan dasar yang diimplementasikan dalam tiga fungsi utama Pancasila," ujarnya saat menjadi pembicara dalam "Sarasehan Kebangsaan Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Pembinaan Kesadaran Bela Negara" di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Di antaranya, kata dia, bisa dijadikan sebagai pandangan hidup, sehingga nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tingkah laku warga negara Indonesia.

Pancasila, kata dia, juga berfungsi sebagai dasar negara, sehingga diaktualisasikan dalam wujud pasal-pasal UUD 1945 dan segenap peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran UUD 1945.

"Sementara dalam hal berfungsi sebagai ideologi negara, maka nilai-nilainya bisa diaktualisasikan dalam wujud prinsip dan norma acuan dasar dalam kebijakan pembangunan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

"Agar Pancasila selalu menemukan relevansi zaman dan tetap berakar pada masyarakat, maka Pancasila harus menjadi ideologi terbuka, di mana nilai-nilai fundamental Pancasila bersifat permanen," ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, dalam praktik pelaksanaannya, baik dalam norma politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan dapat fleksibel sekaligus adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka harus bekerja atau hidup, living ideology, menjadi ideologi yang efektif dan mampu menggerakkan masyarakat untuk mencapai cita-cita nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus M. Fitrianto mengungkapkan sarasehan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki jiwa patriotisme dan rasa nasionalisme yang tinggi, menghayati dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

"Kami juga berharap bisa mewujudkan masyarakat kudus yang bersatu, kokoh, toleran, saling menghormati dan bergotong-royong," ujarnya.

Ia juga berharap dukungan masyarakat dalam menghadapi pesta demokrasi yaitu Pilkada 2024 agar dapat berjalan dengan aman, damai, partisipatif dan kondusif. Meskipun ada perbedaan pandangan politik, masyarakat juga tetap harus bersatu.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

..., yang bersangkutan ini dari intelegensinya cukup rendah sehingga berpotensi mendapatkan tekanan.

Cirebon (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan satu terpidana kasus kematian Vina dan Eky atas nama Sudirman sudah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, dengan kondisi aman.

"Secara fisik Sudirman kondisinya sehat, tetapi memang perlu dicek kembali berkaitan dengan medisnya," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati di Cirebon, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, terpidana ini sempat ditempatkan di Lapas Kelas II A Banceuy Bandung karena dipinjam oleh Polda Jabar untuk dimintai keterangan terkait dengan pengembangan daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus tersebut.

Suparyati menjelaskan bahwa LPSK sudah memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada ketujuh terpidana. Namun, khusus Sudirman, diberikan perlindungan tambahan berupa dukungan rehabilitasi psikologis.

LPSK menilai perlindungan tambahan ini sangat penting, mengingat terpidana tersebut memiliki tingkat intelegensi yang rendah dan dikhawatirkan akan mendapatkan tekanan saat memberikan keterangan yang tidak sesuai.

Ia menekankan bahwa perlindungan kepada para terpidana berdasarkan hasil penelitian dan asesmen forensik oleh LPSK.

Selain itu, pihaknya juga meyakini ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses peradilan terhadap para terpidana yang terjadi pada tahun 2016.

Atas dasar tersebut, lanjut dia, LPSK bekerja sama dengan pihak lapas untuk memastikan keselamatan para terpidana, termasuk Sudirman yang saat ini sedang mengajukan upaya peninjauan kembali (PK) atas kasus kematian Vina dan Eky.

"Berhubungan Sudirman juga nanti sebagai pemohon yang mengajukan PK, kami memberikan pengawalan dalam persidangan. Namun, kami menghargai proses hukum ini," tuturnya.

Sementara itu, Jan Sangapan Hutabarat, kuasa hukum Sudirman, mengatakan bahwa sidang PK perdana kliennya itu rencananya pada tanggal 25 September 2024 di PN Cirebon.

Dikatakan pula bahwa tim kuasa hukum akan berupaya agar persidangan Sudirman dapat disatukan dengan keenam terpidana lainnya yang kini sedang menjalani proses tersebut.

"Kami akan mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk menyatukan PK Sudirman dengan enam terpidana lainnya," kata dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan kepada tujuh orang terpidana terkait kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Tujuh orang tersebut adalah RA, ER, HS, ES, JY, SP, dan SD.

Para terlindung saat ini berstatus sebagai saksi dalam kasus pemberian keterangan palsu dan sebagai pemohon peninjauan kembali (PK) dalam kasus tewasnya Vina dan Eki.

"LPSK memberikan layanan program pemenuhan hak prosedural pada seluruh pemohon berupa pendampingan saat pemeriksaan sebagai saksi dalam setiap proses peradilan pidana dan pemohon upaya hukum PK," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati, dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (4/9/2024).

Keputusan untuk memberikan program perlindungan itu diputus dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada Senin (2/9). Lebih lanjut, Suparyati menjelaskan, ketujuh terlindung mendapat layanan pemenuhan hak prosedural serta pengawalan dan pengamanan melekat saat pemberian keterangan atau kesaksian dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon.

Sementara itu, khusus untuk terlindung SD, diberikan perlindungan tambahan, yakni perlindungan fisik berupa pengawasan dan rehabilitasi psikologis berdasarkan hasil asesmen LPSK.

Suparyati menambahkan, selain menerima permohonan perlindungan, LPSK juga mengharapkan agar SD dikembalikan ke Lapas Cirebon.

"Sebab sejak awal usai pemeriksaan di Polda Jabar, SD masih ditempatkan di Lapas Banceuy, Kota Bandung, sedangkan terpidana lain di Lapas Cirebon," kata dia.

Dijelaskan Suparyati, pertimbangan untuk memindahkan SD ialah demi kemudahan akses kunjungan keluarganya. Selain itu, lokasi Lapas Cirebon dinilai efektif dalam pelaksanaan upaya hukum PK di PN Cirebon.

Atas dasar itu, LPSK merekomendasikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Direktur Jenderal Pemasyarakatan, untuk menempatkan kembali Terpidana SD ke Lapas Kelas I Cirebon.

(taa/taa)

SEMARANG, iNews.id - Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto ditunjuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Pilgub Jateng 2024. Purnawirawan jenderal bintang tiga ini merupakan rekan seangkatan Andika Perkasa di Akademi Militer (Akmil) tahun 1987 yang juga maju calon gubernur Jateng.

Tim Komunikasi Pemenangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, Berty Diah Rahmana mengatakan, pengumuman tim pemenangan tersebut akan digelar di Aloon-Aloon Pasar Johar Kota, Semarang, Rabu (4/9/2024) pukul 16.00 WIB.

“Ini untuk mendekatkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jateng dengan masyarakat. Sebab Pasar Johar jadi salah satu ikon urat nadi ekonomi masyarakat,” ujar Berty, Senin (2/9/2024).

Pengumuman tim pemenangan ini juga akan dihadiri AM Putranto, termasuk para ketua partai politik (parpol) pengusung dan pendukung, simpul-simpul relawan, komunitas hobi lintas profesi, ormas, anak-anak muda dan masyarakat luas yang menyatakan dukungannya ke pasangan tersebut.  

Diketahui, AM Putranto saat juga merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ahmad Luthfi yang juga saat ini polisi aktif berpangkat tiga bintang tak meragukan kemampuan dan kapasitas AM Putranto.

“Saya tegaskan kepada seluruh pendukung agar tidak menyerang, tidak boleh memfitnah, tidak boleh menghujat, tidak boleh menjelekkan pasangan calon lain dan pendukung lain,” ujar mantan Kapolda Jateng tersebut, Senin (2/9/2024).

Luthfi berharap semua tim pemenangan baik yang ada di Jateng maupun kabupaten/kota satu komando dengan tim pusat yang dipimpin AM Putranto dalam rangka meraih kemenangan.

Dia juga mengingatkan pesta demokrasi harus diisi dengan hal-hal positif dan menyenangkan. Pesta demokrasi harus dibangun dalam suasana gembira.

Luthfi mengakui dia dan Taj Yasin ingin menang dalam kontestasi Pilgub Jateng. Namun, untuk meraih kemenangan itu harus diraih dengan cara-cara baik, beretika dan norma-norma berdemokrasi.

“Hormati pasangan dan pendukung calon lain. Yang penting tetap jaga persatuan dan kesatuan. Kita semua cinta Jawa Tengah, kita wujudkan Pilkada Jawa Tengah yang sejuk, bergembira dan menyenangkan,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

MALANG - Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan etika, ideologi, dan pembangunan sosial. Penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Hak itu diungkapkan Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika Sosial dan Pendidikan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)" di Malang, Jawa Timur, Senin (2/9/2024)

Mahfud mengatakan, kerapuhan etika sudah lama menjadi masalah di Indonesia. Menurutnya, etika yang rapuh sejak era Orde Baru telah melahirkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih berlanjut hingga kini.

Meskipun, Reformasi diharapkan membawa perubahan melalui TAP MPR RI No. 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, tantangan etika tetap ada.

?Terjadi flexing, pamer kemewahan, suka bohong, pemborosan yang luar biasa sehingga yang terjadi tumpulnya Trisakti. Kedaulatan politik tidak secara substansi dilaksanakan, terkadang didikte juga oleh ambisi pribadi,? katanya.

Salah satu upaya untuk menghapus persoalan etika itu ialah melalui penguatan Pancasila.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu menjelaskan, Pancasila punya dua fungsi, pertama berfungsi sebagai dasar negara dan fungsi selain dasar negara.

Fungsi sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber pembentukan hukum di Indonesia. Sementara Pancasila yang berfungsi sebagai selain dasar negara, Pancasila menjadi medium pemersatu bangsa, pedoman hidup bangsa, dan pandangan hidup bangsa.

?Fungsi Pancasila selain dasar negara ini adalah nilai moral dan etik. Daya ikatnya kesadaran moral, takut, risih sehingga sanskinya otonom. Yang terjadi, orang hanya takut pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga bisa diubah sewaktu-waktu oleh penyelenggara negara,? tukasnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, Pancasila harus diletakkan kembali sebagai ideologi berbasis kesadaran historis. ?Bahwa Ideologi itu lahir dari berbagai pemikiran, islamisme, nasionalisme, humanisme, demokrasi, dan marxisme,? katanya.

Lewat kesadaran historis terhadap Pancasila itu, proses demokratisasi di Indonesia harus dipastikan tidak melayani segelintir orang saja tapi melayani kepentingan rakyat.

?Sistem hubungan kekuasaan cenderung oligarki, terbukti pada masa Orde Baru tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, hanya memunculkan ketimpangan sosial,? ujarnya.

Budayawan Garin Nugroho menyoroti internet yang dulu dianggap sebagai ruang publik yang demokratis kini berubah menjadi arena politik massa yang manipulatif.

Sutradara sejumlah film itu mencatat hampir 80% anak muda menggunakan internet, namun banyak dari mereka terjebak dalam politik pasar yang mengutamakan kepentingan ekonomi dan kekuasaan, bukan produktivitas masyarakat.

?Perlu ada strategi etika yang jelas untuk mengatasi fenomena ini dan memastikan bahwa ruang digital dapat digunakan secara konstruktif,? katanya sambil menegaskan ruang maya saat ini tanpa panduan nilai kebangsaan.

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICPR) Siti Musdah Mulia mengatakan, pentingnya reformasi budaya dan undang-undang untuk mengatasi diskriminasi dan intoleransi.

?Reform sejumlah undang-undang atau peraturan yang ada yaitu sejumlah perundang-undangan masih ada yang diskriminatif. ICRP pernah mendata, terdapat 147 undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur diskriminatif dan intoleran,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya menilai, keterlibatan LPSK merupakan wujud keseriusan menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan.

"Menghadirkan LPSK adalah bentuk keseriusan Pansus Angket Haji DPR dalam menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka yang berpedoman pada kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, selama kurang lebih 2 pekan berjalan, investigasi oleh Pansus Angket Haji DPR mulai menemukan titik terang.

Di sisi lain, ada saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Pansus Angket Haji, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur non pemerintah mendapatkan tekanan.

Oleh karena itu, Anggota Komisi VIII DPR RI ini menilai pentingnya kehadiran LPSK.

"Semisal jemaah, mulai menerima tekanan hebat dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Tekanan itu juga dirasakan oleh anggota pansus," ucap dia.

Lebih lanjut, politikus PKS ini menyampaikan, LPSK akan memberikan sejumlah bentuk perlindungan.

Dia menyebut, perlindungan tersebut dapat diberikan berdasarkan permintaan saksi secara pribadi atau dapat melalui permintaan Pansus Angket Haji DPR.

“Perlindungan dalam bentuk fisik semisal menyediakan safe house atau Rumah Aman, pengawalan melekat, hingga pendampingan hukum bagi para saksi yang mengalami ancaman dan gugatan hukum akibat dari keterangan yang disampaikan kepada pansus angket haji DPR,” tutur Wisnu.

Selain itu, Wisnu mengatakan, LPSK akan mendampingi proses investigasi penyelenggaraan haji sampai penyelidikan oleh Pansus Angket Haji DPR tuntas.

“Salah satu bentuk dukungan LPSK terhadap para saksi adalah kehadiran mereka secara fisik guna memantau penyampaian keterangan oleh para saksi yang dipanggil oleh pansus angket haji DPR,” ucap dia.

DPR resmi membentuk Pansus Angket Haji pada rapat paripurna, Selasa (10/7/2024).

Pansus Haji DPR dinilai penting, salah satunya untuk mengusut dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ibadah haji 2024.

Salah satu temuan tim pengawas haji adalah terkait informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

"Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji sebenarnya termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi yang sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu," kata anggota Pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 10 Juli 2024.

Jakarta -

Tanggal 7 September merupakan peringatan Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Penetapan hari ini berkaitan dengan peristiwa wafatnya aktivis HAM Indonesia, Munir.

Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional bertujuan untuk memperjuangkan perlindungan HAM bagi pembela hak asasi manusia. Dilansir situs Komnas HAM, pembela HAM atau yang disebut Human Rights Defender sampai saat ini masih sering mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi.

Berikut serba-serbi Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional.

Asal-usul Hari Perlindungan Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang paripurna menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Di tanggal yang sama, Komnas HAM dalam sidang paripurna juga mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM.

"Kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan ini menjadi hari nasional," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, Selasa (7/9/2021).

Menurut Komnas HAM, keberadaan pembela HAM sangat penting dalam pemajuan, pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Semangat dan ide perlindungan pembela HAM harus tetap dijaga dan dirawat agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Komnas HAM bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia pada Selasa, 7 September 2021.

Pembela HAM dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemajuan HAM. Oleh karena itu, harus ada perlindungan dan pemulihan bagi para pembela HAM.

"Para pembela HAM berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, bahkan melakukan perubahan hukum dan kebijakan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM yang lainnya," lanjut Hairansyah.

Berikut beberapa rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK yang mendesak perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi para pembela HAM.

• DPR RI untuk segera melakukan perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi menjadi ancaman bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM (UU ITE/UU Minerba/UU Cipta Kerja), serta merevisi UU HAM yang memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif terhadap pembela HAM dan perempuan pembela HAM;
• Kementerian LHK untuk segera menetapkan permen anti SLAP terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup;
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah-rumah aman bagi PPHAM yang mengalami kekerasan/serangan;
• Aparat Penegak Hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mensosialisasikan Pasal tersebut secara masif terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus Pembela HAM dan tidak mudah menerapkan pemidanaan untuk mengkriminalisasi mereka;
• Media (offline dan online) untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan Pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.

Simak juga Video 'Komnas HAM: 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM':

[Gambas:Video 20detik]

(kny/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempertanyakan maksud pelibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), oleh Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI.

Kehadiran LPSK itu disebut Pansus Haji DPR RI untuk menjamin keamanan para saksi karena mendapatkan banyak tekanan dari pihak luar.

“Saya kira harus ditelusuri dulu, siapa yang minta perlindungan terhadap saksi? Intimidasi itu dilakukan oleh siapa?” ujar Yaqut kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (2/9/2024).

Yaqut mengaku heran dengan pernyataan Pansus Haji DPR RI yang menyebut saksi mendapat tekanan, sehingga harus mendapatkan perlindungan LPSK.

Sebab, pihak yang menjadi saksi dalam rapat Pansus Haji DPR RI selama ini berasal dari Kemenag.

“Yang tertekan siapa? Memangnya ada saksi menyampaikan itu, mereka tertekan? Siapa saksi yang minta perlindungan ke LPSK? Ada nggak? Karena saksi setahu saya semua dari Kemenag,” kata Yaqut.

Bersamaan dengan itu, Yaqut menegaskan bahwa tidak ada tekanan, apalagi intimidasi yang dilakukan oleh jajaran Kementerian Agama.

Dia justru meminta agar seluruh saksi dari Kementerian Agama memberikan keterangannya yang sebenar-benarnya, sesuai dengan tugas kerja dan fungsi mereka.

“Kan kami enggak mungkin. Kalau Kemenag enggak mungkin mengintimidasi. Pak Sekjen ya nggak mungkin melakukan intimidasi terhadap stafnya, kan ya enggak mungkin,” ungkap Yaqut.

“Jadi terangkan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Yang di luar itu, ya jangan,” kata dia.

Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji (Pansus Angket Haji) 2024 DPR RI menggandeng LPSK dalam rapat dengar pendapat umum pada Senin (2/9/2024).

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya menilai, keterlibatan LPSK merupakan wujud keseriusan menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan.

"Menghadirkan LPSK adalah bentuk keseriusan Pansus Angket Haji DPR dalam menjamin keselamatan dan keamanan para saksi yang telah bersedia menyampaikan keterangan secara jujur dan terbuka yang berpedoman pada kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (2/9/2024).

Menurut dia, selama kurang lebih 2 pekan berjalan, investigasi oleh Pansus Angket Haji DPR mulai menemukan titik terang.

Di sisi lain, ada saksi yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Pansus Angket Haji, baik dari unsur pemerintah maupun dari unsur non-pemerintah mendapatkan tekanan.

Jakarta: Dalam rangka memperkuat pemahaman dan penanaman nilai nilai Pancasila di kalangan Milenial dan Generasi Z serta menyemarakan HUT ke 79 RI. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Sosialisasi Pancasila di atas geladak Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat-992.

Acara ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada komponen masyarakat dalam melaksanakan Penguatan Pancasila. Acara yang digagas oleh TNI AL dan Gerakan Nasional Penguatan Pancasila (GNPP) dirancang untuk mendekatkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda melalui pendekatan yang kreatif dan inspiratif di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Serta bentuk dukungan kepada seluruh komponen masyarakat dalam memperkuat nilai nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992, sebagai simbol kekuatan maritim Indonesia, dipilih sebagai lokasi sosialisasi untuk menegaskan pentingnya peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah tantangan global. Dengan latar belakang lautan yang luas, kegiatan ini diharapkan dapat menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air di hati generasi penerus bangsa. KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 yang juga hasil karya anak bangsa ini memiliki penamaan Tokoh Pahlawan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) serta memiliki pengalaman dalam rangka membantu misi kemanusiaan.
“Saat ini, kita berdiri di atas Kapal rumah sakit pertama karya PT PAL Indonesia yang merupakan karya anak bangsa. Penamaan Kapal ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan terhadap seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan pendirian bangsa Indonesia," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 1 September 2024.

Yudian menambahkan, kapal ini sudah banyak mengemban tugas operasinya, antara lain dukungan medis kegiatan KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2023, dan pengiriman bantuan baik logistik maupun fasilitas kesehatan ke Jalur Gaza Palestina dari Tahun 2023 sampai dengan 2024.

Penguatan Pancasila pada generasi muda memiliki peranan penting dimana kegiatan ini merupakan arahan Presiden pada Presidential Lecture Tahun 2019, “129 juta anak-anak muda, itu hampir 48 persen, kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, enggak mengerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini.” Ujar Yudian Wahyudi mengulang pernyataan Presiden Joko Widodo.

Menurut Yudian di era yang serba cepat dan penuh dengan perubahan seperti sekarang ini, generasi milenial dan Gen-Z memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga serta menguatkan jati diri bangsa. Sebagai generasi yang tumbuh dengan teknologi di genggaman tangan, generasi muda adalah penggerak utama dalam membentuk masa depan Indonesia.

Namun, di tengah globalisasi yang semakin mengikis batas-batas negara, diperlukan agar bangsa tetap berdiri kokoh, yakni, Pancasila.

"Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi ia adalah perekat kita semua sebagai bangsa yang beragam. Di tengah derasnya arus informasi global, Pancasila menjadi panduan kita dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, sambil tetap menjaga identitas dan nilai-nilai luhur yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa," kata Yudian.

Penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Milenial dan Gen Z di atas KRI dr. Radjiman Wedyodiningrat-992 adalah simbol dari upaya BPIP untuk menjaga dan memperkuat ideologi negara, tidak hanya di darat tetapi juga di laut, yang merupakan bagian integral dari identitas kita sebagai bangsa maritim.

BPIP ingin Generasi Z dan Milenial merasakan langsung kebesaran Indonesia dan memahami pentingnya Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa. Acara juga melibatkan serangkaian kegiatan edukatif dan interaktif, seperti talk show kebangsaan, Deklarasi Gerakan Nasional Penguatan Pancasila, Pembacaan ikrar Pancasila, kegiatan interaktif Ke-Pancasila-an. Para peserta yang berjumlah kuran lebih 1.000 orang, yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, dan pemuda dari berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, juga diberi kesempatan untuk berdialog langsung dengan para narasumber, yang berbagi pandangan tentang pentingnya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan dalam menjaga kedaulatan bangsa.

Selain itu para peserta dapat merasakan ship tour serta joy sailing di sekitar perairan Tanjung Priuk. Sehingga kegiatan ini dapat memberikan wawasan kepada para peserta tentang peran BPIP dalam menguatkan Pembinaan Ideologi Pancasila serta TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Dengan ini, diharapkan para pemuda tidak hanya memahami pentingnya Pancasila, tetapi juga menghargai peran strategis Indonesia sebagai negara maritim yang besar untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima permohonan untuk perpanjangan batas waktu pemberian bantuan kepada korban terorisme masa lalu dari sebelumnya 3 tahun menjadi 10 tahun sejak pemberlakuan UU 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyatakan, putusan MK tersebut memberikan kesempatan kepada korban untuk mendapatkan hak mereka.

"Kami sangat mengapresiasi keputusan ini karena akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi korban untuk mendapatkan hak-hak mereka," ujar Susilaningtias dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Ia juga mengapresiasi kepada para korban dan kuasa hukumnya atas upaya gigih mereka memperjuangkan hak-hak melalui proses judicial review.

LPSK berharap keputusan ini dapat menghadirkan keadilan yang lebih baik bagi para korban.

Susilaningtias menjelaskan, LPSK akan menyiapkan serangkaian langkah untuk menindaklanjuti putusan MK dengan tujuan agar korban terorisme masa lalu dapat mengakses hak-haknya secara optimal.

"Langkah-langkah tersebut mencakup penyesuaian prosedur, penyediaan informasi yang jelas dan transparan, sosialisasi, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, utamanya dengan BNPT dalam hal penerbitan surat keterangan korban," kata Susilaningtyas.

"Tujuannya adalah agar setiap korban terorisme masa lalu tidak lagi terkendala dalam mengajukan permohonan bantuan, kompensasi, atau rehabilitasi yang menjadi hak mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, MK memutus uji materi atas Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Kamis, (29/8/2024).

Dalam putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 itu, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang dimohonkan oleh tiga orang korban tindak pidana terorisme.

Mahkamah memberikan batas waktu selama 10 (sepuluh) tahun bagi korban tindak pidana terorisme di masa lalu dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sejak UU Tindak Pidana Terorisme berlaku.

Dengan demikian, para korbant indak pidana terorisme dapa tmengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, hingga rehabilitasi psikososial dan psikologis hingga 2028 mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com -Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah tenggat waktu masa pengajuan kompensasi korban terorisme menjadi 10 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Hal itu ditetapkan dalam putusan Nomor 103/PUU-XXI/2023 dalam perkara yang diajukan oleh Peria Ronald Pidu dan dua orang lainnya, para pemohon adalah korban terorisme yang dibuktikan oleh surat penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Mahkamah beralasan, waktu 10 tahun sejak UU Tindak Pidana Terorisme diberlakukan adalah waktu yang adil untuk para korban mengurus kompensasi dan restitusi.

"Oleh karena itu, tenggang waktu 10 tahun terhitung sejak UU 5/2018 mulai berlaku sampai dengan 22 Juni 2028 harus dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga-lembaga yang diberi wewenang untuk memulihkan hak konstitusional korban dengan memberikan kemudahan pelayanan bagi korban," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam ruang sidang MK, Kamis (29/8/2024).

"Dengan demikian, ketentuan norma Pasal 43L ayat (4) UU 5/2018 telah ternyata tidak cukup memberikan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945,” sambung Enny.

Perpanjangan waktu kompensasi dan restitusi para korban terorisme ini juga mempertimbangkan dampak Covid-19 yang terjadi sejak 2019 lalu.

Hal ini berpengaruh pada proses pengajuan permohonan oleh korban tindak pidana terorisme masa lalu serta penanganannya oleh BNPT dan LPSK.

Keadaan kahar tersebut membuat penanganan korban tindak pidana terorisme masa lalu tidak dapat dilakukan sesuai ketentuan UU 5/2018 dan peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan, untuk pokok permohonan lainnya Mahkamah tidak mengabulkan.

"Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya," kata Enny.