Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk membahas sejumlah isu terkini, mulai dari rumah penyimpanan benda sitaan negara (rupbasan) hingga wacana pemindahan terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Pada pertemuan yang berlangsung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin itu, Menteri Imipas dan Jaksa Agung juga membahas permasalahan jumlah tahanan atau narapidana yang lebih banyak dari kapasitas rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan (overcapacity).

"Syukur alhamdulillah berbagai permasalahan sudah kami bahas. Dari masalah over kapasitas penghuni, kemudian peralihan rupbasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para terpidana mati," kata Agus saat jumpa pers usai pertemuan tersebut.

Wacana pemindahan rupbasan ke Kejaksaan Agung dikemukakan oleh Menteri Hukum dan HAM (sekarang Menteri Hukum) Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (4/9).

Menurut Supratman, Kementerian Hukum dan HAM telah membahas rencana pelimpahan kewenangan rupbasan kepada Kejaksaan Agung karena mengingat sudah adanya Badan Pemulihan Aset di instansi tersebut.

Sementara itu, wacana pemindahan Mary Jane ke negara asalnya mengemuka usai Presiden Filipina Ferdinand R Marcos Jr menyampaikan rencana kepulangan Mary Jane melalui keterangan tertulis pada Rabu (20/11).

Adapun mengenai overcapacity, Kementerian Imipas telah menetapkan persoalan tersebut sebagai salah satu dari 13 program akselerasi yang selaras dengan misi Astacita Presiden Prabowo. Kementerian ini bertekad mengurai permasalahan kapasitas tersebut.

Selain persoalan rupbasan, Mary Jane, hingga overcapacity, Menteri Imipas dan Jaksa Agung juga membahas pengembangan sumber daya manusia, termasuk soal pendampingan dalam program kerja di Kementerian Imipas.

"Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara," tutur Agus.

Senada dengan Menteri Imipas, Jaksa Agung juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dan menjalin kerja sama yang baik dengan Kementerian Imipas.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan, yang pada intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imipas dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto blak-blakan mengenai rencana memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan lima orang yang tersisa dari geng narkoba Bali Nine. Agus mengatakan rencana pemulangan melalui transfer of prisoner itu masih dibahas.

"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum. Jadi, memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, memang dimungkinkan dilaksanakan transfer of prisoner," kata Agus di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Agus menerangkan, transfer of prisoner itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang tertuang dalam Pasal 45 ayat 1. Kata Agus, ayat 2 dalam beleid berbunyi transfer of prisoner diatur dengan undang-undang, akan tetapi saat ini tidak ada UU yang mengatur soal itu.

"Namun pada ayat duanya itu kan ada ketentuan harus diatur dengan undang-undang. Harusnya kan di bawah, harusnya undang-undang diaturnya dengan aturan yang di bawah," ujarnya.

Agus mengatakan pihaknya telah membentuk tim terkait hal tersebut. Tim itu nantinya akan menyusun aturan yang akan menjadi dasar untuk bisa melakukan transfer of prisoner.

"Nanti kita akan sampaikan kepada tim untuk menyusun masalah aturan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk bisa melakukan transfer of prisoner," kata Agus.

Menurut Agus, dalam hal ini, harus ada mutual agreement antarnegara. Dia berharap narapidana WNI yang berada di luar negeri juga bisa dipulangkan melalui transfer of prisoner.

"Mudah-mudahan kita juga akan mendapatkan hal yang sama untuk warga negara Indonesia. Ini masih dalam pembahasan," ujarnya.

Sejauh ini, Agus mengungkap ada sejumlah negara yang mengirimkan permintaan transfer of prisoner ke Indonesia. Yang terbaru, yaitu dari negara Prancis, Australia, dan Filipina.

"Dari Prancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu," terang dia.

Rencana Napi Dipindahkan dari RI

Indonesia bakal memindahkan sejumlah narapidana ke negara asalnya. Mereka yang dipindah itu terdiri atas terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso dan lima anggota geng narkoba Bali Nine.

Pemerintah menyebutkan tidak ada grasi yang diberikan ke para terpidana itu. Para terpidana itu diserahkan ke negara asalnya dengan proses transfer of prisoner.

Penjelasan Yusril

Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemulangan Mary Jane diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA. Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal.

Namun Yusril menyebutkan kebijakan itu tetap bisa dilakukan. Dia mengatakan kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden dapat menjadi dasar pemulangan narapidana ke negara asal.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11).

Sisa Anggota Bali Nine Akan Dipulangkan ke Australia

Selain Mary Jane, Indonesia berencana memulangkan lima orang yang tersisa dari geng narkoba Bali Nine. Para terpidana Bali Nine yang akan dipulangkan itu masih menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Penjelasan Menko Yusril

Menko Yusril juga telah menjelaskan alasan RI menyetujui pemulangan sisa anggota geng narkoba Bali Nine yang berkewarganegaraan Australia itu. Yusril menegaskan pemulangan itu merupakan bentuk transfer of prisoner menjalani pidana penjara.

"Mereka ditransfer ke Australia dalam status sebagai narapidana dan akan meneruskan menjalani hukuman di sana sesuai putusan pengadilan Indonesia," kata Yusril kepada wartawan, Minggu (24/11).

Yusril mengatakan kebijakan grasi ataupun remisi terhadap napi yang dipulangkan diserahkan kepada pemerintahan Australia. Dia menjelaskan, pemerintah yang bersangkutan bertanggung jawab atas pembinaan napi tersebut.

(whn/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.

"Aparat penegak hukum sewenang-wenang, korupsi terjadi di mana-mana dan itu kerjaannya Pak Mahfud nanti fokus di situ,” kata Mahfud menirukan perkataan Megawati kepadanya.

Terkait investasi, Mahfud pun menyebut bahwa ketidakpastian hukum menjadi masalah utama yang menghambat.

"Sudah diizinkan nanti pada proses berikutnya batal lagi karena ada orang lain yang juga minta dan membayar lebih banyak," ujar Mahfud.

Mahfud juga mengungkapkan bahwa investor sering kali merasa terjebak dalam situasi harus memberikan uang untuk memastikan kelancaran bisnis, tetapi sering kali disalahartikan sebagai tindakan suap.

"Pak Mahfud, gimana saya mau berinvestasi kalau kita ngasih uang untuk sesuatu agar lancar, itu kalau ketahuan kita dibilang nyogok, padahal diperas gitu,” katanya menirukan keluhan yang diterimanya dari pengusaha.

Optimis sekaligus pesimis

Namun, meskipun kondisi hukum di Indonesia sangat memprihatinkan, Mahfud tetap optimis bahwa perubahan bisa terjadi.

Dia menyebutkan bahwa optimisme yang muncul dari pernyataan keras yang sering disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai penegakan hukum.

"Optimisme muncul karena Pak Prabowo statemen-statemenya sampai hari ini masih keras terhadap penegakan hukum," ujarnya.

Namun, dia juga mengungkapkan pesimisme terkait apakah struktur pemerintahan yang ada saat ini dapat mendukung pernyataan tersebut.

"Saya melihat ini ke struktur pemerintahannya ini benar enggak bisa mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo,” katanya.

Meskipun demikian, Mahfud menegaskan bahwa tidak boleh cepat menilai atau menghakimi menteri baru karena perubahan membutuhkan waktu dan kesabaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla atau karib disapa JK mengatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai kemajuan adalah masalah hukum, terutama dalam hal penegakan hukum

"Masalah yang paling pokok, masalah hukum. Sekarang ini hampir semua sektor hukum, penegak hukum yang memegang hukum itu sudah menjadi bagian yang sangat perlu diperbaiki,” kata JK dalam Podcast bersama Mahfud MD bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Senin (25/11/2024).

Menurut JK, jika sistem hukum di Indonesia tidak diperbaiki, maka rencana ekonomi yang baik sekalipun akan sulit diwujudkan.

JK lantas menyebut bahwa kepastian hukum tersebut erat kaitannya dengan investasi yang selama ini dikejar oleh Indonesia.

Dia mengatakan, investor asing sering kali merasa ragu untuk berinvestasi di Indonesia karena masalah ketidakpastian hukum.

"Mau undang investor asing mereka tanya dulu, ini bisa enggak konsekuen hukum ini?" ujarnya.

Selain soal kepastian hukum, JK juga menyoroti korupsi sebagai salah satu masalah besar yang menghambat Indonesia mendampatkan investasi asing.

"Korupsi seperti yang disampaikan tadi sehingga sekarang Indonesia bukan lagi pilihan pertama untuk masuk ke Asia Tenggara investasi," katanya.

Menurut JK, negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand kini lebih dipilih oleh investor karena memiliki iklim hukum yang lebih stabil.

Atas dasar itu, JK menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia harus segera diperbaiki agar bisa bersaing secara global.

Selain itu, JK juga mengkritik perihal prosedur birokrasi yang mempersulit proses perizinan.

"Masalah kita bukan di luar negeri, bukan untuk mengundang mereka masuk tapi kalau masuk bagaimana,” ujarnya.

Proses perizinan yang lambat dan penuh birokrasi disebut membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia. Bahkan, JK menyebut bahwa pengusaha sering kali mengalami kesulitan karena perizinan yang memakan waktu berbulan-bulan.

Senada dengan JK, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam Mahfud MD juga menyoroti perihal kepastian hukum di tanah Air

Menurut Mahfud, ketika diminta menjadi calon wakil presiden (cawapres) oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, masalah hukum menjadi prioritas utama.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan saat ini pihaknya tengah membahas teknis dan waktu pemindahan tahanan kasus narkoba asal Filipina Mary Jane Veloso ke negara asalnya.

"Masih dalam pembahasan, memang sesuai dengan amanat UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 45 kalau enggak salah, ayat satu mengatakan bahwa dimungkinkan ada transfer operasional," kata Agus saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin.

Agus mengatakan, pemindahan tersebut layak dipertimbangkan karena beberapa hal diantaranya diatur dalam UU Pemasyarakatan, dan mengurangi beban negara.

Mary Jane juga dianggap telah menyelesaikan lebih dari dua pertiga masa tahanan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agus melanjutkan, proses pemindahan akan berjalan dengan lancar jika pihak Filipina mau mengakui kedaulatan sistem hukum di Indonesia dan setuju menyelesaikan masa tahanan di sana.

"Maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk melakukan transfer operasional sesuai dengan permintaan daripada negara-negara yang mengajukan itu," tambah Agus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemindahan terpidana mati kasus penyeludupan narkotika Mary Jane Veloso dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dalam bentuk Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters.

Ia menyebutkan hingga saat ini belum ada undang-undang (UU) yang mengatur tentang mekanisme pemindahan narapidana atau transfer of prisoner di Indonesia, namun pemindahan narapidana bisa dilakukan berdasarkan MLA, kesepakatan para pihak, dan diskresi dari Presiden untuk mengambil keputusan maupun kebijakan.

"Karena UU tidak mengatur, tidak menyuruh, dan melarang juga tidak, maka Presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," ujar Yusril saat memberikan keterangan video yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dalam melakukan pemindahan Mary Jane, Yusril menyebutkan terdapat beberapa syarat yang telah diajukan pemerintah Indonesia dan diterima oleh pemerintah Filipina.

Syarat pertama, yakni Filipina harus mengakui putusan pengadilan Indonesia karena Indonesia berwenang mengadili warga negara Filipina yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian syarat kedua, yaitu jaminan keamanan mengembalikan narapidana ke Filipina merupakan tanggung jawab negara tersebut.

Nantinya, pemerintah Filipina juga harus menyetujui apabila terdapat permintaan pemindahan narapidana Indonesia yang dijatuhi hukuman di negara tersebut untuk kembali ke Tanah Air.

Adapun pemindahan Mary Jane dilakukan atas permintaan pemerintah Filipina. Pemerintah Indonesia menerima permohonan pemindahan Mary Jane dari Menteri Kehakiman Filipina Jesus Crispin Remulla pada beberapa hari yang lalu.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya sedang mengkaji pemindahan lima narapidana (napi) warga negara asing (WNA) penyelundup narkotika dari Australia yang merupakan anggota Bali Nine ke negara asalnya.

Ia menyebutkan pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

"Hasil kajian tersebut nantinya akan kami konsultasikan kepada Presiden RI Bapak Prabowo, sehingga keputusan yang nantinya diambil merupakan yang terbaik," kata Supratman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Secara prinsip, kata Supratman, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyetujui pemindahan napi WNA ke negara asalnya atas dasar kemanusiaan dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara sahabat.

Meski begitu, lanjut dia, sampai saat ini, Indonesia belum memiliki prosedur tetap terkait pemindahan napi internasional, tetapi pihaknya akan mengupayakan proses tersebut secepat mungkin.

"Ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan negara sahabat. Namun, kita juga harus memastikan bahwa negara mitra menghormati proses hukum di Indonesia," ucap dia menegaskan.

Menurut dia, negara asal dari napi WNA, harus mengakui putusan pengadilan Indonesia, karena Indonesia berwenang mengadili WNA yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan begitu, dirinya menekankan bahwa napi WNA yang dipindahkan ke negara asalnya bukan berarti bebas, tetapi mereka harus menyelesaikan masa tahanannya di negara masing-masing sesuai putusan hukum Indonesia.

Selain pemindahan napi WNA ke negara asalnya, sambung dia, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di luar negeri.

"Kami juga meminta keluarga kami, Warga Negara Indonesia (WNI) yang ada di luar (menjadi narapidana), sebisa mungkin juga bisa kembali ke Indonesia kalau terjadi pertukaran. Akan tetapi mekanismenya masih dalam kajian," ujar Supratman.

Hingga saat ini, Kementerian Hukum (Kemenkum) RI sudah menerima surat dari para duta besar negara sahabat terkait pemindahan napi WNA ke negara asalnya.

Dia menuturkan bahwa akan menunjukkan surat permohonan untuk pengalihan napi tersebut kepada Presiden RI.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan napi asal Australia yang ditangkap di Bali, Indonesia karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada 2005.

Kesembilan terpidana terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia. Kesembilan terpidana dimaksud, yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Adapun Andrew dan Myuran telah dieksekusi mati pada 2015. Sementara Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi, sedangkan Tan Duc telah meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada 2018.

Kini, tinggal lima napi dari anggota Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia, yaitu Si Yi, Michael, Matthew, Scott, dan Martin.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkum kaji pemindahan 5 napi anggota "Bali Nine" ke Australia

JAKARTA - Pengacara Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong membacakan kesimpulan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Dia menyebut Tom Lembong dikriminalisasi dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

"Banyak fakta yang memperkuat bukti adanya kriminalisasi Thomas Trikasih Lembong (TTL) dalam perkara ini. Semua dalil dan bukti yang disampaikan pemohon tak mampu dibantah termohon," ujar pengacara Tom Lembong, Ari Yusuf Amir saat membacakan kesimpulannya di PN Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Dalam kesimpulannya, tim pengacara Tom Lembong menerangkan tuduhan penyidik yang menyangka kliennya melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara nyata tidak terbukti. Sehingga, penetapan tersangka terhadap Tom Lembong harus dinyatakan tidak sah.

"Pemohon tidak diberikan hak untuk memilih penasehat hukumnya sendiri. Tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka," katanya.

Tim pengacara Tom Lembong membeberkan dalam kesimpulannya, unsur kerugian keuangan negara tak terbukti karena tak adanya hasil audit investigasi BPK. Lalu, unsur perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang dalam konteks pidana tak terbukti.

Kemudian, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi juga tak terbukti lantaran termohon atau Kejaksaan Agung tak memiliki alat bukti adanya aliran dana yang dilakukan secara melawan hukum pada pemohon, orang lain, dan atau korporasi.

"SPDP diterima tersangka lebih dari 7 hari setelah dikeluarkannya Sprindik. Pemohon menjalankan proses hukum secara tebang pilih dan tidak berkeadilan," kata Ari.

Konawe Selatan -

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoolo Konawe Selatan menjatuhkan vonis kepada Supriyani, seorang guru SD Negeri 4 Baito, yang didakwa menganiaya muridnya. Vonis hakim ini sejalan dengan dakwaan jaksa yang menuntut agar Supriyani dibebaskan.

"Menyatakan terdakwa guru Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan kedua penuntut umum. Kedua membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan penuntut umum," kata Hakim Ketua PN Andoolo Stevie Rosano saat membacakan amar putusan dalam sidang di PN Andoolo, Senin (25/11/2025) dikutip detikSulsel.

Stevie Rosano meminta hak-hak guru Supriyani selama ini dapat dipulihkan, baik kedudukan, harkat maupun martabatnya. Jaksa penuntut umum juga diminta agar mengembalikan semua barang bukti milik saksi dalam proses persidangan.

"Tiga memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya," ungkapnya.

Stevie memberikan kesempatan kepada JPU untuk melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku dalam putusan itu. Tak hanya itu, guru Supriyani melalui kuasa hukumnya juga diberikan kesempatan yang sama.

"Pasca putusan ini, baik untuk penasehat hukum maupun yang terdakwa melalui penasehat hukum memiliki hak melakukan upaya hukum. Sidang dinyatakan selesai," imbuh hakim.

Diketahui, Supriyani dituduh menganiaya siswa yang merupakan anak polisi di SD Negeri 4 Baito pada Rabu (24/4) sekitar pukul 10.00 Wita. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum (JPU), anak yang diduga dianiaya berusia 8 tahun.

Supriyani didakwa melanggar pasal 80 ayat 1 juncto pasal 76C Undang-Undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

(astj/astj)

Jakarta -

Waketum Partai Golkar, Adies Kadir, buka suara soal KPK yang menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Golkar mengimbau Rohidin untuk menaati proses hukum yang berjalan.

"Partai Golkar adalah partai yang taat hukum, kami tentunya akan menghimbau kepada yang bersangkutan untuk mengikuti semua proses hukum yang sedang berjalan," kata Adies kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Adies menyebut Partai Golkar prihatin dengan peristiwa itu. Ia mengatakan pihaknya masih mengkaji terkait pemberian bantuan hukum atau tidak.

"Tentunya kami sangat prihatin terhadap kasus yang menimpa beliau di saat berkontestasi di Pilkada. Partai Golkar akan mempelajari dan mengkaji peristiwa hukum yang menimpa kader calon gubernur Bengkulu tersebut," ujar Adies.

"Terkait apakah akan memberikan bantuan hukum, masih dikoordinasikan dengan teman-teman Bakumham Partai Golkar dan keluarga yang bersangkutan," tambahnya.

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus pemerasan terkait dana kampanye. Mereka adalah Rohidin Mersyah (RM), Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (IF), dan Anca (AC) adc Gubernur Bengkulu. Rohidin merupakan calon petahana pada Pilkada 2024.

Para Tersangka disangkakan telah melanggar Ketentuan pada Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP.

KPK menyita sejumlah uang senilai Rp 7 miliar dalam tiga mata uang yaitu Rupiah, Dolar Amerika (USD), dan Dolar Singapura (SGD). KPK mengamankan uang dan barang di sejumlah tempat.

Simak juga Video 'Konstruksi Perkara yang Jerat Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah':

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/maa)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024).

Kedatangan Agus Andrianto beserta rombongan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Hari ini saya kedatangan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan,” ujar Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa banyak pembahasan dilakukan antara Kejagung dan Kementerian Imipas.

Ia menekankan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan.

“Intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Agus Andrianto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membahas berbagai persoalan yang terjadi di sektor Pemasyarakatan.

Hal-hal yang dibahas termasuk peralihan terpidana mati, serta peralihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Dari masalah over kapasitas, kemudian peralihan Rubasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para tersangka pidana mati, serta pengembangan sumber daya manusia,” jelas Agus.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian Imipas.

Agus menegaskan bahwa Kejagung siap mendukung dan memberikan pendampingan terhadap seluruh program Kementerian Imipas.

“Termasuk pendampingan dalam program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun tugas-tugas lain yang nanti akan kami laksanakan,” kata Agus.

“Syukur Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengunjungi kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin (25/11/2024).

Kedatangan Agus Andrianto beserta rombongan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

“Hari ini saya kedatangan Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan,” ujar Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung.

Jaksa Agung menjelaskan bahwa banyak pembahasan dilakukan antara Kejagung dan Kementerian Imipas.

Ia menekankan bahwa diskusi tersebut bertujuan untuk mendukung kerja-kerja kelembagaan.

“Intinya adalah sinergisitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegasnya.

Agus Andrianto menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut, ia membahas berbagai persoalan yang terjadi di sektor Pemasyarakatan.

Hal-hal yang dibahas termasuk peralihan terpidana mati, serta peralihan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rubasan) yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

“Dari masalah over kapasitas, kemudian peralihan Rubasan yang akan dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian masalah penanganan para tersangka pidana mati, serta pengembangan sumber daya manusia,” jelas Agus.

Mantan Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolri) ini juga menyampaikan bahwa pihaknya meminta pendampingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di Kementerian Imipas.

Agus menegaskan bahwa Kejagung siap mendukung dan memberikan pendampingan terhadap seluruh program Kementerian Imipas.

“Termasuk pendampingan dalam program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maupun tugas-tugas lain yang nanti akan kami laksanakan,” kata Agus.

“Syukur Alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Bapak Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto buka suara soal rencana pemerintah untuk memulangkan terpidana mati Mary Jane dan tahanan Bali Nine ke Filipina dan Australia.

Menurutnya, wacana terkait pemulangan terpidana atau transfer of prisoner Mary Jane dan Bali Nine ke negara asalnya masih dibahas oleh pemerintah.

“Sekarang belum ya [pemulangan terpidana ke negara asal] masih dalam pembahasan,” ujarnya di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (25/11/2024).

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan amanat UU No 22/2022 tentang pemasyarakatan, pasal 45 ayat 1. Dikatakan, bahwa dimungkinkan ada transfer of prisoner dari Indonesia ke negara asal tahanan.

Namun, Agus tak menampik bahwa ayat 2 beleid tersebut menyebutkan transfer of prisoner diatur dengan undang-undang. Padahal, kata dia, saat ini tidak ada UU yang mengatur soal transfer tahanan dari Indonesia ke negara asalnya.

Mantan Wakapolri tersebut mengatakan pemerintah akan melihat berbagai aspek sebelum melaksanakan transfer of prisoner, seperti Mary Jane dan tahanan Bali Nine. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama.

“Mengingat mereka juga telah menjalani hukuman lebih dari 2/3 hukuman kemudian keberadaan di sini menjadi beban,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra, Agus mengatakan negara yang bersangkutan harus mengakui kedaulatan dan sistem hukum di Indonesia.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga harus melanjutkan sisa hukuman di sana.

“Kemudian, tidak ada permasalahan di belakang hari maka mungkin kita akan pertimbangkan transfer of prisoner kepada beberapa [tahanan] sesuai dengan negara-negara yang mengajukan itu,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Indonesia telah sepakat untuk memulangkan lima orang terpidana seumur hidup Bali Nine ke Australia. Kelima napi WNA anggota Bali Nine tersebut, yakni Si Yi Chen, Michael Czugaj, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Kelimanya saat ini tengah menjalani hukuman seumur hidup karena kasus penyelundupan narkoba. Mereka ditangkap di Bandara Ngurai Rai karena ditemukan heroin terikat di tubuh mereka.

Sebagai informasi,kelompok yang dikenal dengan nama Bali Nine terdiri dari sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005.

Selain memulangkan tahanan seumur hidup bagian dari Bali Nine, pemerintah Indonesia juga akan mengupayakan kepulangan tahanan Indonesia yang ditahan di Australia.

"Presiden [Prabowo Subianto] telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas seperti yang dilansir Reuters pada Minggu 24 November 2024.

Kesepakatan ini diduga merupakan hasil perundingan antara Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Prabowo selama pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT APEC di Peru.

Reuters melaporkan bahwa belum lama ini Indonesia mengonfirmasi Mary Jane Veloso, seorang wanita Filipina yang dijatuhi hukuman mati karena perdagangan narkoba dalam kasus terpisah, akan diizinkan menjalani sisa hukumannya di negara asalnya.