SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi yang menembak mati seorang pelajar SMKN 4 Semarang diproses hukum secara pidana. Pasalnya tindakan itu disebut tak manusiawi.

Pernyataan dari Komnas HAM ini merupakan buntut dari penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing menegaskan pentingnya penegakan hukum.

"Kami sudah mengeluarkan sikap yang ditandatangi Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan duka cita mendalam dan menyesalkan terjadinya penembakan oleh polisi," tutur Uli di sela pemantauan di lokasi penembakan di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Lalu Komnas HAM meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan.

Mengingat masih ada dua korban selamat lainnya dan keluarga korban GR yang membuat laporan ke Polda Jateng, dia meminta adanya perlingdungan saksi dan korban.

"Kami juga minta adanya perlindungan saksi dan korban, kami sudah koordinasi dengan LPSK" imbuh Atnike.

Lebih lanjut, dia meminta Polrestabes Semarang menangani aksi tawuran yang marak dilakukan remaja di Semarang secara humanis.

Sehingga penertiban tawuran dapat dilakukan tanpa merenggut nyawa anak-anak.

Kunjungannya di Semarang dilakukan untuk mendalami kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

"Sejak kemarin kami masih melakukan penelaahan, kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak," ungkap dia.

Aipda Robig kini menjalani penahanan di Mapolda Jateng atas dugaan pelanggaran disiplin.

Polisi menduga Robig sudah melakukan tindakan berlebihan atau excessive action saat memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah tiga siswa tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong adanya penguatan kebijakan dan penegakan hukum terhadap judi online yang dinilai telah menjadi darurat nasional sehingga perlu untuk segera diberantas.

"Kami mendorong dan terus mengupayakan penguatan kebijakan dan penegakan hukum untuk memberantas praktik judi online yang semakin meluas dan merugikan masyarakat," kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono dalam diskusi 'Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital Yang Sehat' yang digelar di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, jumlah pemain judi online sedikit menurun dari 9 juta menjadi sekitar 8,8 juta pemain pada tahun 2023, tetapi jumlah deposit yang berputar dalam industri ini masih sangat besar yang mencapai lebih dari Rp43 triliun pada kuartal ketiga tahun 2023.

Angka tersebut menunjukkan bahwa judi online masih menjadi masalah besar yang perlu penanganan serius.

Untuk memutus rantai peredaran uang dalam judi daring, pemerintah melalui Bank Indonesia, OJK dan pemangku kepentingan lainnya terus memperkuat pengawasan transaksi keuangan.

Adapun salah satu tantangan terbesar adalah pergeseran cara pembayaran yang semakin kompleks.

Ia menjelaskan, sebelumnya transaksi deposit sering dilakukan melalui transfer bank atau e-wallet, namun sekarang para pemain judi online lebih cenderung menggunakan merchant agregator dan exchanger crypto untuk menyembunyikan identitas dan menghindari deteksi.

Dengan metode ini, transaksi dilakukan melalui lapisan-lapisan yang sulit dilacak, bahkan menggunakan platform jual-beli yang tidak terkait langsung dengan judi.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam melacak aliran dana yang berputar melalui cryptocurrency dan sistem pembayaran lainnya yang lebih sulit untuk ditelusuri.

"Situs judi terus berinovasi, dan mereka selalu menemukan celah baru untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus pada penguatan sistem identifikasi dan verifikasi transaksi, terutama yang melibatkan mata uang digital," ujar Danang.

Lebih lanjut Danang mengatakan, data pemain yang terdeteksi melakukan transaksi judi online kini dipantau lebih ketat dan pihak berwenang tidak segan untuk memberikan sanksi hukum, termasuk penyampaian data kepada lembaga terkait untuk memproses hukum lebih lanjut.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemblokiran rekening dan pengawasan ketat terhadap transaksi yang mencurigakan.

Di sisi lain, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya judi online, yang terutama menyerang kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ia menyebutkan, sekitar 80 persen pemain judi online berasal dari kalangan masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah, yakni mereka yang berpendapatan di bawah Rp6 juta per bulan.

Hal ini mengindikasikan bahwa judi online seringkali menjebak individu dalam siklus kerugian finansial.

Ia menambahkan, dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan melibatkan berbagai lembaga terkait, pemerintah berharap dapat memutus rantai peredaran judi online secara lebih efektif.

"Upaya pemberantasan judi online memerlukan konsistensi dan keseriusan dari semua pihak. Penegakan hukum harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan," kata Danang.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

SIDOARJO, iNewsSidoarjo.id-Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menggelar kegiatan bakti sosial serentak di seluruh kantor imigrasi, rumah detensi, rumah tahanan, dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Inisiatif ini digelar sebagai bagian dari implementasi 13 Program Akselerasi yang dicanangkan untuk mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tak mau ketinggalan, bersamaan dengan dengan peringatan Hari Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ke-53, kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar acara tersebut di area Masjid Baitul Karim. Junat (29/11/2024).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Ramdhani, menyebutkan bahwa aksi ini ditujukan untuk masyarakat sekitar, dari anak-anak hingga lansia. "Kami membagikan makanan bergizi berupa nasi kotak, yang berisi terdiri dari nasi, sayur, lauk berupa daging, buah pisang, dan jus buah dengan berbagai pilihan," ujar Ramdhani.

Lanjut Ramdhani, jumlah penerima makanan bergizi kali ini sebanyak 130 orang. Ia pun berharap kegiatan ini bisa terlaksana secara berkelanjutan serta meningkatan kepedulian antar sesama. Selain untuk mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, melalui kegiatan ini mampu menjadi langkah kecil menuju perubahan besar bagi kesejahteraan bersama. "Dengan terlaksananya kegiatan ini kami berharap dapat meningkatkan rasa kepedulian dan berbagi kepada masyarakat terutama di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menambahkan bahwa bakti sosial tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi wujud nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. "Melalui program ini, kami ingin menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya bekerja melalui kebijakan, tetapi juga hadir secara langsung untuk memberikan manfaat nyata. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah akselerasi kami dalam mendukung kesejahteraan masyarakat," kata Agus.

Menurut Agus, ada lebih dari 14.000 paket makanan bergizi telah dibagikan secara serentak di seluruh Indonesia pada hari ini. Program ini dirancang untuk berlangsung secara rutin setiap hari Jumat, dengan menyasar masyarakat prasejahtera di sekitar unit kerja Kementerian Imipas. Agus juga menyoroti peran strategis Kementerian Imipas dalam mendukung pembangunan masyarakat.

Selain melalui kebijakan, seperti kemudahan visa untuk investasi dan paspor nol rupiah bagi calon pekerja migran Indonesia, kegiatan seperti bakti sosial ini menjadi wujud nyata kontribusi kementerian terhadap kesejahteraan bangsa. "Kami ingin masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah. Inisiatif ini akan terus kami galakkan sebagai bagian dari komitmen membangun Indonesia yang lebih sejahtera,” pungkas Agus

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

Jakarta -

Pabrikan mobil Jerman Volkswagen (VW) menjual pabrik mobilnya yang berada di Kota Urumqi, Provinsi Xinjiang, China. Penjualan dilakukan karena VW kalah saing dengan perusahaan lain dan China dituduh telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Melansir detikNews yang mengutip AFP dan Reuters, Jumat (29/11/2024), VW mengumumkan penjualan pabriknya pada Rabu (27/11) dan dibeli oleh perusahaan milik China, SMVIC yang aktif dalam bisnis mobil bekas. VW juga menjual lintasan uji di Turpan dan Anting di provinsi yang sama.

VW angkat kaki juga disebabkan China dituduh telah melakukan banyak pelanggaran HAM di wilayah tersebut. China melakukan kamp pendidikan ulang dan kerja paksa yang menargetkan warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.

Seorang juru bicara perusahaan mengatakan alasan dibalik keputusan tersebut. Faktor ekonomi menjadi alasan utamanya

"Alasan ekonomi," kutip juru bicara perusahaan yang tidak disebutkan namanya.

VW Kalah Saing

Pertumbuhan VW pada tahun 2023 jauh lebih lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan itu juga kalah saing dengan pesaingnya dari China.

Diketahui perusahaan VW bekerjasama dengan perusahaan milik negara Cina, SAIC Motor Corporations sebagai mitra. Keduanya tetap akan memperpanjang kerja sama.

Perusahaan itu mengatakan akan memperpanjang kemitraannya dengan perusahaan SAIC selama satu dekade hingga 2040. Kedua perusahaan itu mengatakan bahwa mereka akan menjual pabrik mereka di Xinjiang kepada unit SMVIC dari grup Shanghai Lingang Development, yang juga akan mengambil alih pekerja pabrik tersebut.

Langkah ini diambil karena VW berupaya menutup pabrik di Jerman. Selain untuk memangkas biaya produksi, VW juga memberhentikan karyawannya.

Perusahaan ini telah mengukur dampak perang dagang antara Beijing dan Brussels. Hal ini akan berdampak seiring dengan kebijakan UE mengenakan tarif yang besar pada kendaraan listrik yang diimpor dari Cina.

Isu Pelanggaran HAM

Alasan selain ekonomi, yakni pelanggaran HAM terhadap minoritas di China. Organisasi HAM menuduh China menahan lebih dari satu juta orang, sebagian besar Uighur, di 'kamp pendidikan ulang' dan menuduh telah memanfaatkan para tahanan untuk melakukan kerja paksa.

Diketahui tahun lalu di Paris, Prancis, beberapa kelompok aktivis mengajukan pengaduan yang menargetkan perusahaan-perusahaan Prancis dan AS. Kelompok aktivis itu menuduh mereka terlibat dalam kejahatan HAM di Xinjiang akibat subkontraktor di China.

(ata/hmw)

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun ke Semarang untuk mengumpulkan sejumlah keterangan terkait penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38). Penembakan tersebut menyebabkan siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota Paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17), tewas.

Tim selain mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Candi Penataran Semarang Barat dan lokasi lain, juga mengumpukan keterangan dari masyarakat, termasuk pula dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. "Kami melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan fakta-faktanya," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pihaknya sudah meminta keterangan 14 orang dan mengumpulkan informasi lainnya dari sejumlah sumber. "Masih analisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Tentu Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih harus memeriksa saksi-saksi lain," lanjutnya.

Pihaknya, sebut Uli, menyampaikan duka cita mendalam untuk korban dan menyayangkan terjadinya penembakan itu. "Kami minta ada penegakan hukum yang adil dan transparan. Kami juga ingin pastikan ada perlindungan kepada saksi dan korban," tandasnya.

Semarang -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan pengkajian kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang. Ada tim yang diterjunkan langsung ke Semarang untuk turut mengawal kasus tersebut.

Hal ini diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Ia mengatakan pihaknya telah diterjunkan untuk mengawal kasus tersebut.

"Karena ada tuntutan dari masyarakat Semarang dan kasus ini jadi atensi," kata Uli di tempat kejadian perkara (TKP) penembakan, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Uli menyebut Komnas HAM harus memastikan ada perlindungan terhadap saksi-saksi dan korban. Selain itu pengusutan harus dilakukan secara transparan.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada korban atas terjadinya penembakan. Kemudian juga kami meminta adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Penanganan tawuran itu harus menggunakan cara-cara yang humanis," tegasnya.

Ia mengatakan, dirinya dan tim telah berada di Kota Semarang sejak kemarin dan meminta keterangan dari Polrestabes Semarang, Polda Jateng, hingga mendatangi TKP penembakan untuk meminta keterangan kepada masyarakat sekitar.

"Kemudian melakukan peninjauan lapangan memastikan fakta-faktanya. Kami masih menganalisa keterangan yang kami dapatkan baik di lapangan, versi masyarakat, kemudian dari kepolisian," terangnya.

Pemeriksaan saksi juga telah dilakukan. Ada sebanyak 14 saksi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Namun, ia mengaku belum bisa melihat CCTV dari minimarket yang disebut polisi sebagai lokasi kejadian penembakan maupun video penembakan yang diklaim dimiliki kepolisian.

"Belum lihat (video penembakan), itu yang masih analisis. Mungkin ya itu karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian untuk wilayahnya kepolisian, saya nggak bisa ngomentarin itu," ungkapnya.

"Polisi punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP. (Soal video) Itu kewenangan mereka," lanjutnya.

Hingga kini Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan mengenai kasus tersebut. Uli mengaku masih akan melakukan pengkajian lewat bukti-bukti yang terkumpul. Begitu juga soal keterangan kepolisian yang menyatakan terduga, Aipda Robig Zaenudin, tidak melepaskan tembakan peringatan.

"Mengenai tembakan itu kami masih harus mendalami ya, karena tadi itu dari keterangan kepolisian dari masyarakat dan juga dari lokasi sini. Nah kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu dan sekarang," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari lalu. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Kemudian, Aipda Robig dinilai melakukan tindakan berlebih dan kini dia ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Adapun pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

(ahr/rih)

Surabaya (ANTARA) -

SEMARANG, iNews.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menurunkan tim ke Semarang untuk mengumpulkan sejumlah keterangan terkait penembakan siswa SMKN 4 yang diduga dilakukan oknum polisi. 

Selain mendatangi lokasi kejadian di Jalan Candi Penataran Semarang Barat dan lokasi lain, juga mengumpukan keterangan dari masyarakat, termasuk dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

"Kami melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan fakta-faktanya," kata Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan, Komnas HAM sudah meminta keterangan 14 orang dan mengumpulkan informasi lainnya dari sejumlah sumber. 

"Masih analisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Tentu Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih harus memeriksa saksi-saksi lain," katanya.

Uli menyampaikan duka cita mendalam untuk korban dan menyayangkan terjadinya penembakan itu.

"Kami minta ada penegakan hukum yang adil dan transparan. Kami juga ingin pastikan ada perlindungan kepada saksi dan korban," ujarnya. 

Diketahui, siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17), tewas usai ditembak anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38). Kasus penembakan itu kini sudah ditangani Polda Jateng. Aipda Robig juga sudah ditahan namun statusnya masih terperiksa.

Editor: Kastolani Marzuki

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu dinihari

Semarang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangi Polda Jawa Tengah untuk meminta klarifikasi tentang persoalan penembakan oleh oknum anggota Polrestabes Semarang yang menewaskan GRO, siswa SMKN 4 Kota Semarang.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Artanto di Semarang, Jumat, membenarkan kedatangan tim dari Komnas HAM tersebut.

"Tim dari Komnas HAM diterima oleh Wakapolda Jawa Tengah, hadir juga Kapolrestabes Semarang," katanya.

Artanto menyatakan Polda Jawa Tengah berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM untuk.menggali fakta tentang peristiwa yang terjadi pada 24 November 2024 itu.

"Ini merupakan bagian dari upaya memastikan proses hukum yang akuntabel, profesional, dan transparan," katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mempercayakan penanganan perkara tersebut kepada penegak hukum.

Seorang siswa Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu (24/11) siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu dinihari.

Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Adapun Aipda R, oknum polisi yang diduga melakukan penembakan saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum.

Sementara pihak keluarga GRO sendiri telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Polda Jawa Tengah.
***2***

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Medan -

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggelar bakti sosial dengan berbagi makanan bergizi gratis kepada masyarakat Kota Medan. Bakti sosial ini sebagai bentuk kepedulian ke masyarakat.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat mengatakan bakti sosial itu digelar hari ini. Kegiatan itu bertema 'Imigrasi Berbagi'.

Wahyu bersama dengan sejumlah pejabat imigrasi lainnya turun langsung untuk membagikan makanan bergizi kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor Imigrasi.

"Kami sangat bersemangat untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami dalam mendukung program pemerintah dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat," kata Wahyu, Jumat (29/11/2024).

Wahyu menyebut kegiatan bakti sosial ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama di masa-masa masyarakat terkena bencana. Dia berharap kegiatan ini bisa memberikan semangat, khususnya kepada masyarakat yang terdampak banjir.

Wahyu juga turut mengajak pihak lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas.

"Kami berharap kegiatan ini dapat menyebarkan semangat kebersamaan, khususnya untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kedepannya, kami juga mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini agar dapat dilaksanakan di berbagai kesempatan lainnya," pungkasnya.

(mjy/mjy)

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tegal.

Komisioner Komas HAM Saurlin Siagian melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada di Jateng.

Dia mendapati tingginya angka warga Tegal yang merantau atau pekerja migran domestik di kabupaten itu. Kondisi itu membuat mereka kehilangan hak pilih saat Pilkada.

"Karena persentase pemilih di sana sangat rendah itu terjadi karena banyak perantau yang pulang saat Lebaran. Mereka sukses di berbagai tempat tapi kehilangan hak pilihnya," ujar Saurlin saat ditemui di Sekretariat AJI Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pasalnya bila diharuskan pulang ke Tegal untuk mencoblos calon kepala daerah, hal itu akan berdampak pada perekonomian di daerah perantauan karena mereka banyak yang menjadi pengusaha Warung Tegal.

"Kalau pulang butuh dua hari, itu kerugiannya besar. Bukan hanya pendapatan menurun, tapi berdampak ke pekerja lokal kalau dia (pengusaha perantau) off bukan pada waktunya," imbuh dia.

Bahkan ada satu kelurahan yang dipantau Komnas HAM, hanya 45 persen pemilih dari seluruh daftar pemilih tetap (DPT) yang tercatat di daerah itu.

"Kami ngambil uji petik di Kota Tegal bervariasi berdasarkan kelurahan, tapi yang paling buruk hanya 45 persen yang menyampaikan hak pilih di 1 kelurahan," ungkap dia.

Untuk itu ke depannya, dia mendorong agar pekerja migran domestik dapat menyalurkan hak pilih meski merantau di luar daerah.

"Kita berharap nanti ada perbaikan pada kebijakan di Pilkada yang akan datang. Jadi, perlu dipikirkan bagaimana pekerja migran yang KTP-nya di Jawa Tengah, tapi bekerja di berbagai provinsi di Indonesia mendapatkan hak pilihnya," kata dia.

Menurutnya, regulasi ini perlu menjadi perhatian pemerintah mengingat kesempatan memilih dalam pemilu merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

"Di mana setiap orang berapa pun itu harus diberi kesempatan untuk bisa memilih karena itu, hak asasi, memilih itu adalah hak asasi," tandas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Hidayat Bostam, membantah kliennya menggunakan media sosial Instagram.

Hidayat bilang, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin itu masih harus mengikuti aturan bebas bersyarat yang statusnya didapat sejak Minggu (18/8/2024). Aturan bebas bersyarat tersebut berlaku hingga 2032.

"Belum ada Instagram Jessica, kata dia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Meski demikian, Hidayat tak memungkiri kliennya ingin bermain media sosial.

"Dia belum bisa (bermain media sosial), tapi pengin. Jessica masih mengikuti aturan bebas bersyarat," tambah dia.

Hidayat mengatakan, pihaknya tengah mengajukan proses peninjauan kembali (PK) terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica.

"Makanya kita juga mengajukan PK. Kalau PK ini dikabulkan, Jessica sudah bebas murni, berarti Jessica sudah bisa normal," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Jessica Kumala Wongso kembali jadi sorotan usai muncul akun Instagram dan Tiktok yang diduga milik terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin itu.

Akun Instagram yang dimaksud yakni @jessica.k.wongso. Akun tersebut menggunakan foto profil wajah Jessica yang tampak tersenyum di meja makan. Hanya terdapat tiga foto dan empat video yang diunggah akun tersebut.

Tiga video memperlihatkan sosok yang diduga Jessica. Dalam salah satu video, perempuan itu bernyanyi membawakan lagu "Always" karya Daniel Caesar.

Di video lain, tampak dia bermain gitar membawakan instrumen lagu "Life Goes On" milik BTS.

Ketiga video tersebut diunggah dalam satu minggu terakhir.

Terdapat video lain yang diunggah pada 20 November 2024 yang menunjukkan kumpulan surat-surat.

"Surat-surat ini saya dapat sewaktu saya terkurung dalam jeruji besi. Terima kasih atas doa dan dukungan di saat saya sangat membutuhkannya," bunyi caption unggahan tersebut.

Sementara, tiga foto yang diunggah akun tersebut memperlihatkan bunga, kudapan, dan olahraga hoki es. Ketiga foto itu diunggah pada 2014.

Dilihat pada Jumat (29/11/2024) sore, akun ini diikuti oleh 9.083 followers. Sementara, di kolom komentar, warganet ramai-ramai mempertanyakan keaslian akun tersebut.