Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan sederet instrumen hukum yang telah dimiliki Indonesia untuk dapat menindak tegas kejahatan siber termasuk judi online yang saat ini gencar diperangi secara nasional.

Dalam acara Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) di Gedung PPATK, Jakarta, Kamis, Meutya menyebutkan dasar hukum penting untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan siber sehingga dapat memberikan efek jera setelah ditegakkan.

"Kita punya undang-undang PDP (Pelindungan Data Pribadi), kemudian dasar hukum kita juga ada undang-undang ITE yang sudah cukup kuat jadi ini juga tanpa perlu direvisi lagi memang sudah menjelaskan mengenai sanksi hukum terhadap judi online, dan juga kejahatan-kejahatan di ranah digital," kata Meutya.

Selain itu, Meutya juga mensosialisasikan eksistensi dari aturan baru yang disahkan pada Maret 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu PP nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau disebut dengan nama PP Tunas.

Aturan ini memang secara khusus dirancang untuk melindungi anak-anak di ruang digital termasuk dari bahaya kejahatan siber, itu artinya aturan ini juga bisa dimanfaatkan untuk melindungi generasi muda penerus bangsa dari jeratan judi online sejalan dengan langkah pemerintah saat ini.

Lewat aturan ini, anak-anak diharapkan bisa mendapatkan pendampingan yang tepat saat mengakses platform digital termasuk juga mengatur platform agar bisa menghadirkan konten yang sesuai dengan usia penggunanya.

Hanya anak yang dirasa sudah cukup usia, yaitu usia 18 tahun yang diharapkan memiliki akun dengan identitas digitalnya secara mandiri, dengan demikian anak-anak diharapkan tidak langsung terpapar konten yang berpotensi bermuatan negatif ataupun yang mampu mengancam keamanannya.

"Dari PP ini kita harapkan intervensi atau penekanan terhadap kejahatan seperti judi online," ujarnya.

Tidak hanya itu, Kementerian Komdigi juga berencana kembali menegakkan dan menegaskan kembali pelaksanaan Peraturan Menteri terkait dengan kepemilikan kartu SIM prabayar.

Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mengurangi penipuan digital termasuk judi online dari nomor-nomor sekali pakai yang menyalahgunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah bocor.

Meutya menegaskan operator seluler akan diminta melakukan pendataan ulang untuk memastikan bahwa satu identitas NIK hanya boleh memiliki tiga kartu SIM dari satu operator.

Dengan demikian apabila ditemukan nomor-nomor lainnya akan dinonaktifkan sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Sekarang ada 1 NIK bisa sampai ratusan. Nah ini kita juga telusuri menjadi salah satu sumber kejahatan karena kalau di situs-situs judi online kita lihat banyak sekali nomor-nomor WA (WhatsApp) yang kita yakini itu hasil dari pencurian data pribadi," kata Menkomdigi.

Terakhir, Meutya juga memberi ancang-ancang bahwa pihaknya tengah bersiap untuk menertibkan Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa internet (PJI) yang dinilai ilegal dengan harapan bisa berkolaborasi dengan Polri dalam penegakannya.

Menurutnya ISP ilegal yang beroperasi di Indonesia berpotensi menjadi ancaman untuk keamanan siber karena tidak mengantongi izin dan beroperasi tidak sesuai standar yang ditetapkan.

"Karena ketika ilegal kita tidak tahu sumbernya, dasar hukumnya itu juga dapat atau potensi menjadi sumber dari kejahatan digital," Meutya menutup pernyataannya.

Pewarta: Livia Kristianti/Rio Feisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

TEL AVIV - Seorang warga Israel mantan sandera Hamas, Mia Schem, mengakui dia merasa lebih aman dan terlindungi di Gaza daripada di Israel.

Surat kabar Hebrew Maariv melaporkan hal itu pada Senin (5/5/2025).

Mia Schem, 23 tahun, dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan pada November 2023.

Awal bulan ini, Schem mengidentifikasi dirinya sebagai penggugat dalam kasus pemerkosaan yang dilaporkan sebelumnya terhadap seorang pelatih pribadi terkenal di Tel Aviv, yang merupakan tokoh terkemuka di media sosial dan memiliki beberapa klien selebriti, termasuk mantan perdana menteri.

Menurut surat kabar tersebut, Schem menuduh pemerkosaan itu terjadi di rumahnya, menggunakan obat bius, dan dia tidak ingat banyak detailnya.

Media Israel melaporkan tersangka dalam kasus Schem telah berbohong dalam tes poligraf, tetapi dia dibebaskan dari tahanan karena kurangnya bukti.

Mereka juga menuduh Schem berbohong untuk mencari perhatian.

Pengadilan mengeluarkan perintah penyekapan lengkap atas penyelidikan tersebut termasuk identitas pihak-pihak yang terlibat.

Menurut laporan resmi, meskipun ribuan kasus pelecehan dan penyerangan seksual dilaporkan setiap tahun, hampir sembilan dari sepuluh kasus pemerkosaan ditutup tanpa tuntutan.

Laporan oleh Asosiasi Pusat Krisis Pemerkosaan, Kepolisian Israel membuka 6.405 penyelidikan atas kasus pemerkosaan pada tahun 2023, namun, 81% di antaranya ditutup tanpa dakwaan sementara tuntutan diajukan hanya pada 16% kasus.

2% dari kasus yang tersisa berakhir dengan penyelesaian bersyarat.

Lahat -

Sebanyak delapan tahanan di Polres Lahat, Sumatera Selatan kabur dari sel. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap para tahanan yang melarikan diri dari sel tersebut.

Delapan tahanan yang kabur ini yakni lima orang pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba dari Satres Narkoba Lahat, dan tiga dari pelaku tindak pidana umum Satreskrim Lahat.

Kasi Humas Polres Lahat Iptu Lispono membenarkan jika ada delapan tahanan yang kabur dari sel Tahti Polres Lahat. Delapan tahanan ini kabur dari Rutan Tahti pada Minggu (27/4/2025) sekitar pukul 03.00 WIB.

"Mereka kabur dengan cara membobol dinding sel dengan menggunakan obeng yang sudah di modifikasi," katanya, Minggu.

Menurutnya saat ini sedang dilaksanakan pengejaran dan penyisiran di hutan-hutan sekitar Polres Lahat, dan memback-up jalur-jalur keluar dari Kota Lahat dengan cara melaksanakan patroli dan razia di seluruh polsek.

"Tim saat ini masih melakukan pengejaran terhadap delapan tersangka yang dimungkinkan masih berada di wilayah hukum Polres Lahat," katanya.

Saat ini, kata dia, Propam Polres Lahat tengah melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga tahanan yang bertugas pada saat kejadian.

Pemeriksaan bertujuan untuk mengungkap kemungkinan kelalaian atau indikasi keterlibatan dalam pelarian para pelaku.

"Kapolres Lahat serius dalam menangani kasus ini dan melakukan penyelidikan internal dilakukan untuk memastikan prosedur pengamanan sudah sesuai atau belum," ungkapnya.

(csb/csb)

GAZA - Hamas dilaporkan akan mengajukan proposal lima poin selama pembicaraan mendatang di Kairo, yang bertujuan mengamankan gencatan senjata jangka panjang dan perjanjian komprehensif dengan Israel.

Kabar itu diungkap seorang sumber senior dari gerakan tersebut. Rencana tersebut mencakup pertukaran tahanan, gencatan senjata selama lima tahun, dan jaminan internasional dan regional.

Menurut laporan media, pokok pertama dalam proposal tersebut adalah pertukaran tahanan komprehensif di mana semua tawanan Israel yang ditahan di Gaza akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati.

Proposal tersebut juga menyerukan gencatan senjata permanen, penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza, dimulainya upaya rekonstruksi, dan pencabutan blokade.

Proposal tersebut menguraikan kesediaan Hamas menyetujui gencatan senjata selama lima tahun, asalkan didukung jaminan internasional dan regional serta untuk memulihkan kondisi seperti sebelum 2 Maret ketika Israel sepenuhnya memblokade daerah kantong tersebut.

Ini akan mencakup penghentian operasi militer, pasukan Israel kembali ke posisi yang disepakati dalam kesepakatan 17 Januari, dan dimulainya kembali bantuan kemanusiaan berdasarkan protokol yang ditetapkan.

Satu komite lokal yang terdiri dari teknokrat independen akan dibentuk untuk memerintah Gaza berdasarkan ketentuan kesepakatan yang diusulkan.

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menyebut kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Sugiat menilai terdapat banyak pelanggaran di kasus tersebut.

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Ada beberapa pasal, bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambungnya.

Sugiat menyesalkan eksploitasi tersebut. Terlebih, kata dia, hal itu mulai dilakukan saat para korban masih berusia anak-anak.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujarnya.

Dia mendorong kasus tersebut diusut kembali. Dia bejanji mengawal kasus tersebut hingga selesai.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) melakukan audiensi ke Komisi XIII DPR RI atas dugaan eksploitasi. Mereka mengaku disiksa hingga tak memiliki identitas selama menjadi pemain OCI.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyesalkan kasus dugaan eksploitasi eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) tak selesai sejak awal mula diadukan. Atnike mengatakan saat ini kasus tersebut telah berlangsung selama 28 tahun.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama dia mengadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," kata Atnike rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4).

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997. Jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," sambungnya.

Atnike mengatakan rekomendasi yang diberikan Komnas HAM pada 1997, tak dijalankan oleh pihak OCI. Menurutnya, hasil pemantauan terdapat pelanggaran hak asasi manusia dari kasus tersebut.

Dia mengatakan pelanggaran HAM tersebut di antaranya, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui identitas dan hubungan keluarga. Atnike menyampaikan para pemain OCI tersebut masih berada di bawah umur saat diambil dari orang tuanya untuk dilatih menjadi pemain sirkus.

(amw/haf)

TEL AVIV - Setiap tahun pada tanggal 17 April, Hari Tahanan Palestina diperingati untuk menyoroti penderitaan mereka yang ditahan di penjara Israel dan perjuangan mereka untuk kebebasan melawan pendudukan Israel yang terus berlanjut atas tanah mereka.

Hari tersebut menandai pembebasan Mahmoud Bakr Hijazi pada tahun 1974, warga Palestina pertama yang dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan Israel.

Hari tersebut kemudian ditetapkan untuk menghormati semua tahanan Palestina dan menyoroti penahanan berkelanjutan Israel terhadap warga Palestina serta pelanggaran hak-hak mereka.

Saat ini, ada hampir 10.000 warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel di Israel dan wilayah yang diduduki, menurut kelompok hak-hak tahanan Addameer.

Bagi warga Palestina, mereka adalah tahanan politik yang harus dibebaskan. Dari mereka yang ditahan: 3.498 ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, 400 adalah anak-anak, 27 adalah wanita, 299 menjalani hukuman seumur hidup.

Tahanan administratif, termasuk wanita dan anak-anak, dapat ditahan militer untuk periode enam bulan yang dapat diperbarui berdasarkan "bukti rahasia" yang tidak boleh dilihat tahanan maupun pengacara mereka.

400 Tahanan Anak, Kasus Ahmad Manasra

Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang mengadili anak-anak di pengadilan militer, yang sering kali mengabaikan hak-hak dasar mereka.

Menurut Defense for Children Palestine, sekitar 500 hingga 700 anak Palestina ditahan dan dituntut di sistem pengadilan militer Israel setiap tahun, beberapa di antaranya berusia 12 tahun.

Dakwaan yang paling umum adalah melempar batu, kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum militer hingga 20 tahun penjara.

Saat ini, 400 anak Palestina masih berada di penjara Israel, sebagian besar berada dalam tahanan praperadilan dan belum divonis atas pelanggaran apa pun.

Salah satu kasus tahanan anak yang paling mengerikan adalah kasus Ahmad Manasra, yang ditangkap pada usia 13 tahun, diinterogasi secara brutal, dan kemudian dijatuhi hukuman.

Ahmad bersama sepupunya Hassan, yang diduga menikam dua pemukim Israel di dekat permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur yang diduduki pada tahun 2015.

Hassan, yang saat itu berusia 15 tahun, ditembak dan dibunuh oleh warga sipil Israel, sementara Ahmad dipukuli habis-habisan oleh massa Israel dan ditabrak mobil.

Dia menderita patah tulang tengkorak dan pendarahan dalam.

Pada saat itu, hukum Israel menyatakan anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Untuk menghindari hal ini, otoritas Israel menunggu hingga Manasra berusia 14 tahun untuk menjatuhkan hukuman kepadanya.

Hukum tersebut diubah pada bulan Agustus 2016 untuk memungkinkan penuntutan anak-anak yang lebih muda.

Ahmad didakwa dengan percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Hukumannya kemudian dikurangi menjadi 9,5 tahun.

Ahmad telah lama menderita masalah kesehatan mental. Pada akhir tahun 2021, seorang psikiater dari Doctors Without Borders (MSF) diizinkan mengunjunginya dan mendiagnosisnya dengan skizofrenia.

Ini adalah pertama kalinya seorang dokter eksternal diizinkan untuk menemuinya.

Pada tanggal 10 April 2025, setelah menghabiskan lebih dari sembilan tahun di balik jeruji besi, Ahmad akhirnya dibebaskan.

Tahanan Palestina Berlipat Ganda sejak 7 Oktober

Sejak Oktober 2023, ketika Hamas memimpin serangan ke Israel selatan dan Israel kemudian memulai perangnya di Gaza, hingga April 2025, jumlah tahanan politik Palestina berlipat ganda, meningkat dari 5.250 menjadi hampir 10.000 orang.

1 Warga Palestina Dibebaskan, 15 Ditahan

Sejak 7 Oktober, Israel telah menahan sekitar 30.000 warga Palestina. Selama pertukaran tahanan-tawanan dengan Hamas, Israel telah membebaskan lebih dari 2.000 tahanan Palestina.

Itu berarti, untuk setiap orang yang dibebaskan, 15 orang lainnya ditangkap.

Selama gencatan senjata terakhir awal tahun ini, 739 warga Palestina dari Gaza dibebaskan, dari 15.000 yang ditahan.

Sementara di Tepi Barat yang diduduki, 652 orang dibebaskan, tetapi hampir 14.500 telah ditahan.

Jakarta -

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan ada 8 rancangan undang-undang yang akan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Selain itu, akan ada 3 rancangan peraturan pemerintah (RPP).

"Pada 2025 terdapat 8 RUU dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang masuk Program Legislasi Nasional, yang harus segera diselesaikan," kata Supratman saat menyampaikan pencapaian Kemenkum triwulan pertama, di kantor Kemenkum, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Supratman mengungkapkan salah satu RUU yang akan diajukan adalah tentang narkotika dan psikotropika. Ia menyebut perubahan aturan ini telah dibahas antarkementerian.

"UU Narkotika dan Psikotropika akan segera kita ajukan setelah rapat antar kementerian dilakukan dan tercapai kesepakatan di antara semua lembaga dan kementerian untuk kita ajukan. Untuk memaksimalkan upaya pemberantasan ataupun penindakan kejahatan di bidang narkotika," jelas dia.

Supratman memerinci ada pula 3 RPP yang merupakan pelaksanaan dari UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masuk Prolegnas untuk diselesaikan. Dia telah menunjuk tim untuk mengurus hal tersebut.

"Timnya saya sudah meminta kepada Bapak Wamen (Eddy Hiariej) untuk memimpin langsung, menyangkut ketiga RPP yang sementara akan segera disusun dan juga beberapa undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No.1/2023," sebutnya.

Berikut daftar 8 RUU yang akan masuk Prolegnas:

• RUU Narkotika dan Psikotropika
• RUU Hukum Acara Perdata
• RUU Keamanan dan Ketahanan Siber
• RUU Perubahan UU 37/2004 (Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
• RUU Jaminan Benda Bergerak
• RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi
• RUU Pelaksanaan Pidana Mati
• RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Perda

Simak juga Video: DPR Sahkan 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025

(ial/isa)

TEPI BARAT - Israel telah menahan 1.200 anak Palestina dari Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis organisasi hak asasi Palestina bersama-sama.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Palestina untuk Urusan Tahanan, Masyarakat Tahanan Palestina, dan Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer pada hari Sabtu (5/4/2025), menandai Hari Anak Palestina, yang diperingati pada tanggal 5 April setiap tahun.

Pernyataan tersebut mengungkapkan, ?Tahanan anak menjadi sasaran penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan sistematis setiap hari."

Kondisi ini baru-baru ini mengakibatkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang Gaza, Walid Ahmad yang berusia 17 tahun dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang terbunuh di Penjara Megiddo di Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Perkumpulan Tahanan mengonfirmasi kematian Ahmad, dengan mengutip hasil forensik yang mengidentifikasi kelaparan sistematis sebagai penyebab utama kondisinya yang memburuk dan kemudian kematiannya.

Lembaga tersebut mengatakan, ?Kampanye penangkapan yang menargetkan anak-anak telah meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang bertujuan mencabut mereka dari keluarga dan merenggut masa kecil mereka selama fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

"Sejak genosida dimulai, penahanan anak-anak telah meningkat drastis. Di Tepi Barat saja, 1.200 anak telah ditangkap," papar lembaga itu.

Lembaga itu mencatat, "Berkenaan dengan Gaza, jumlah pastinya masih belum diketahui karena kejahatan Israel yang terus berlanjut berupa penghilangan paksa."

Organisasi-organisasi tersebut memperbarui seruan mereka kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "tindakan konkret untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang sedang berlangsung dan untuk menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Sejauh ini, identitas 63 tahanan yang meninggal dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza, menurut lembaga tersebut.

Lebih dari 9.500 warga Palestina, termasuk wanita dan lebih dari 350 anak-anak, saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang buruk, menurut laporan hak asasi manusia Palestina dan Israel.

Ketegangan meningkat di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki, di mana lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka, menurut data resmi Palestina.

Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina sebagai tindakan ilegal pada bulan Juli.

Mahkamah tersebut menuntut evakuasi semua permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

GAZA - Brigade Al-Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, merilis video pada hari Sabtu (5/4/2025) berjudul ?Waktu Hampir Habis?.

Video itu menampilkan dua tahanan Israel yang saat ini ditahan di Gaza.



Dalam video tersebut, kedua tawanan tersebut menceritakan pengalaman mereka saat terjebak dalam penembakan militer Israel saat mereka keluar dari terowongan untuk menghirup udara segar.

Meskipun terkena penembakan, mereka berhasil bertahan hidup, dan mereka bersyukur atas keselamatan mereka atas Tuhan dan upaya para pejuang Brigade Al-Qassam yang membawa mereka kembali ke tempat yang aman di dalam terowongan.

Para tawanan Israel tersebut menekankan betapa gentingnya situasi mereka, dengan menggambarkan lingkungan mereka saat ini sebagai lingkungan yang tidak aman dan tidak memiliki kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, dan selimut.

Mereka juga menunjukkan kontras antara situasi mereka dan tindakan militer Israel, yang menurut mereka membom mereka sementara para pejuang Hamas mempertaruhkan nyawa mereka untuk memastikan mereka dapat menghirup udara segar di luar terowongan.

Dalam pesan mereka, para tahanan meminta tekanan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memastikan mereka dapat kembali dengan selamat.

Mereka juga menyuarakan rasa frustrasi mereka atas kurangnya perhatian yang diberikan kepada kondisi tahanan lain yang telah kembali ke rumah, mendesak agar mereka diberi kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman mereka.

Para tahanan mengakhiri pesan mereka dengan mengatakan, "Hidupkan kami kembali, kami sudah mati di sini," dan memperingatkan pemirsa tidak mempercayai narasi pemerintah Israel tentang tekanan terhadap Hamas, karena mereka berpendapat pengeboman tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan pemerintah.

Dalam perkembangan terkait, keluarga tahanan Israel yang ditahan di Gaza mengadakan acara peringatan di dekat markas militer Israel di Tel Aviv.

Keluarga tahanan, yang tampak khawatir tentang nasib para tahanan sejak Israel melanjutkan operasi militernya di Gaza bulan lalu, menuntut agar kesepakatan pertukaran tahanan dicapai dengan Hamas.

Selama protes, beberapa kerabat memberikan pidato, menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump untuk memberikan semua tekanan yang tersedia kepada Perdana Menteri Netanyahu untuk mengakhiri pertempuran.

Para pengunjuk rasa juga menuduh Netanyahu memecah belah negara dan masyarakat, serta mempertaruhkan nyawa tawanan dan tentara demi agenda politiknya.

Netanyahu saat ini terlilit banyak kasus korupsi. Jika pemerintahannya runtuh karena menghentikan genosida di Gaza, dia bisa dipenjara karena kasus korupsi.

KAIRO - Media Israel mengatakan Mesir mengajukan usulan baru untuk gencatan senjata antara Israel dan kelompok pejuang Palestina di Jalur Gaza, beserta pertukaran tahanan.

Penyiar publik Israel KAN melaporkan, ?Kairo telah mengajukan usulan baru mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan, yang bertujuan menjembatani kesenjangan antara Israel dan Hamas."

Disebutkan bahwa, "Usulan baru tersebut diajukan oleh Mesir dalam 24 jam terakhir untuk mencapai konsensus antara Israel dan Hamas."

Meskipun penyiar tersebut tidak menyebutkan ketentuan atau rincian apa pun, namun, dikatakan usulan tersebut berada di antara tawaran mediator awal, Mesir dan Qatar, yang mencakup pembebasan lima tahanan yang masih hidup, dan usulan Israel, yang mensyaratkan pembebasan 11 tahanan yang masih hidup di Gaza.

Mesir belum mengomentari laporan tersebut.

Israel memperkirakan 59 sandera masih ditahan di Gaza, dengan 22 orang masih hidup.

Militer Israel melancarkan operasi udara mendadak di Gaza pada 18 Maret, menewaskan 1.249 korban dan melukai 3.022 orang meskipun ada gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas yang berlaku pada Januari.

Lebih dari 50.600 warga Palestina telah tewas di Gaza dalam serangan militer Israel sejak Oktober 2023, sebagian besar dari mereka adalah wanita dan anak-anak.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.

London -

Federasi Sepakbola Inggris (FA) mendakwa West Ham United bersalah atas ulah fans. Suporter The Hammers dianggap bersalah karena menyanyikan chant homophobia.

Dakwaan kepada West Ham dijatuhkan FA pada Jumat (28/3/2025) dini hari WIB. Melansir BBC, hal ini imbas kasus yang melibatkan fans West Ham saat laga kontra Chelsea Februari lalu.

Pada pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge itu, West Ham dinilai gagal menjaga perilaku para penggemarnya. Mereka menyanyikan chat diskriminatif dan homophobia yang ditujukan kepada suporter Chelsea.

"Klub gagal menjamin penonton untuk tidak berperilaku dengan cara yang tak pantas, menyinggung, kasar, tak senonoh, atau hinaan dengan mengacu pada orientasi seksual," begitu isi pernyataan FA, dikutip dari BBC.

West Ham memiliki waktu hingga Selasa (1/4) untuk menanggapi dakwaan FA. Klub asal London itu sebelumnya mengutuk aksi yang dilakukan para penggemar mereka di Stamford Bridge.

"West Ham United mengutuk keras nyanyian diskriminatif dan homophobia yang ditujukan kepada pendukung lawan selama pertandingan Premier League Senin malam di Chelsea," begitu isi pernyataan resmi West Ham.

"Nyanyian yang menyinggung tersebut merupakan pelanggaran aturan FA dan merupakan tindak pidana, menyusul keputusan Crown Prosecution Service di Inggris yang menggolongkannya sebagai kejahatan kebencian," sambungnya.

"Nyanyian tersebut sama sekali tidak dapat diterima dan tidak memiliki tempat dalam sepak bola atau di tempat lain. Klub kini terancam menghadapi tindakan disipliner jika pendukung mereka terlibat dalam perilaku diskriminatif dan menyinggung ini di pertandingan kandang atau tandang."

"Setiap individu yang terbukti melakukan tindak pidana akan dilarang mengikuti pertandingan mendatang," West Ham menegaskan.

(bay/adp)