JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Wasyim mengatakan, seyogianya polisi sudah memberikan kepastian hukum terkait kasus eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Dalam pantauan Kompolnas, memang sudah masuk satu tahun. Mestinya penyidik sudah dapat memberikan kepastian hukum," ujar Yusuf saat dikonfirmasi, Selasa (3/12/2024).

Pemberian kepastian hukum tersebut terutama memenuhi petunjuk dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk melengkapi berkas perkara.

"Bagi kami sebagai pengawas eksternal, penyidik diharapkan dapat menuntaskan penyidikan ini untuk tidak lama-lama lagi menyelesaikan," kata Yusuf.

Apabila penyidikan masih berlarut-larut, tidak menutup kemungkinan akan ada gelombang kritik dan keraguan publik terhadap Polda Metro Jaya.

Untuk diketahui, Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Sejak itu, data per 1 Oktober 2024, sebanyak 160 saksi telah diperiksa penyidik.

Namun, hingga satu tahun lamanya, Firli Bahuri belum juga ditahan.

Bukan hanya pemerasan, polisi juga tengah menangani perkara pertemuan Firli dengan SYL di sebuah lapangan badminton di Jakarta.

Dalam kasus ini, Firli masih berstatus sebagai saksi meskipun status perkara telah ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Data 1 Oktober 2024, penyidik telah memeriksa 37 orang dalam konteks dugaan pertemuan Firli dengan SYL. Penyidik juga telah memeriksa dua ahli, yaitu ahli hukum pidana dan hukum acara pidana, terkait dugaan pertemuan Firli dengan SYL.

Pada kedua kasus tersebut, polisi menerapkan Pasal 12e dan/atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 65 KUHP, serta Pasal 36 juncto Pasal 65 Undang-Undang KPK.

Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (AI) .

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan internet dan media sosial (medsos) merupakan saluran penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme tertinggi kedua dalam seluruh kasus tindak pidana terorisme di Indonesia setelah komunitas pada peringkat pertama.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan bahwa temuan tersebut merupakan hasil dari riset BNPY yang dikemas dalam dokumen I-KHub BNPT Counter Terrorism (CT) and Violent Extremism (VE) Outlook Tahun 2024 dengan judul Penyalahgunaan Ruang Siber untuk Aktivitas Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

"Sejak 2013 hingga 2022, dari 721 berkas putusan yang dianalisis terdapat 360 kasus pelaku tindak pidana terorisme yang terpapar melalui platform digital," ungkap Eddy dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Untuk itu, dia berharap berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat ke depan perlu dilaksanakan secara lebih terkoordinasi guna optimalisasi sumber daya dan mencapai hasil yang lebih maksimal.

Berbagai upaya dimaksud, yakni mulai dari pengendalian konten, pengawasan dan patroli siber, pemblokiran, kontrak propaganda, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan literasi digital.

Selain itu, menurut dia, koordinasi antarkementerian dan lembaga dengan tugas dan fungsi terkait serta pencegahan ekstremisme kekerasan dan terorisme di ruang siber perlu dioptimalisasi melalui penyamaan paradigma guna memaksimalkan informasi yang diperoleh, sumber daya, serta program pencegahan.

Komjen Pol. Eddy mengungkapkan terjadi peningkatan aktivitas propaganda kelompok teroris dan simpatisannya di ruang siber secara signifikan yang terdeteksi dari tahun ke tahun, termasuk menyalahgunakan peristiwa internasional terkait dengan isu keagamaan dan identitas.

Peningkatan aktivitas propaganda tersebut, sambung dia, termanifestasi ke dalam dua kali serangan teroris di Indonesia, yang sepenuhnya dipengaruhi oleh radikalisasi melalui internet.

"Kedua serangan itu, yakni serangan tunggal pada tahun 2017 di Banyumas dan pada tahun 2022 di Jakarta. Keduanya menargetkan polisi dan dipengaruhi oleh ideologi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang disebarkan melalui internet," ucap dia.

Kepala BNPT menyebutkan terdapat beberapa model kerentanan terhadap radikalisasi dan keterpaparan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di ruang siber, di antaranya minim literasi digital, terpapar konflik sosial, serta terasing dari akar komunitas dan budaya.

Sementara itu, kata dia, terpantau pula adanya perkembangan aktivitas pendanaan terorisme di ruang siber Indonesia, mulai dari penggalangan dana secara tradisional hingga penggunaan teknologi keuangan.

Ia berpendapat bahwa pembentukan identitas dan jaringan kelompok teroris serta simpatisan di internet telah terbukti dapat membentuk identitas dan ketokohan yang dapat menggerakkan aksi terorisme, menggalang dana, serta mengatur dan mengorganisasikan jaringan.

"Penyalahgunaan teknologi oleh kelompok teroris Indonesia pun terus berkembang, termasuk menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dalam membuat konten propaganda serta terindikasi memiliki bahan-bahan pelatihan terkait hacking serta penyalahgunaan teknologi dan game online," tutur Komjen Pol. Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

SUMEDANG, KOMPAS.com - Dua narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sumedang, Jawa Barat, yakni ER dan D, melarikan diri dengan cara memanjat genteng dan melompat pada Selasa (3/12/2024) siang.

Kejadian ini berlangsung saat mereka sedang melakukan persiapan untuk shalat zuhur.

Kepala Lapas Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo, menjelaskan bahwa kedua napi tersebut melarikan diri dari area pemandian umum di blok A Lapas.

"Saat persiapan shalat zuhur, mereka menaiki area pemandian umum blok A, naik kemudian melompat dari genteng," ungkap Ratri dalam jumpa pers di Lapas Sumedang.

Setelah melompat dari atap Lapas, kedua narapidana mendarat di halaman asrama Pengadilan Negeri (PN) Sumedang.

Ratri menambahkan bahwa mereka telah menyiapkan sarung untuk digunakan di luar penjara.

"Alhamdulillah, berkat kepedulian warga sekitar, mereka bisa segera kembali tertangkap," tuturnya.

Ratri menginformasikan bahwa salah satu napi berhasil ditangkap di sekitar halaman asrama PN, sementara yang lainnya ditangkap di sekitar gedung Golkar, sekitar 5 kilometer dari Lapas.

Penangkapan ini, menurutnya, berkat kerja sama dengan pihak kepolisian.

Kepala Lapas juga menyebutkan bahwa kedua narapidana ini telah merencanakan pelarian mereka selama seminggu.

"Iya, mereka sudah mempersiapkannya, seminggu mereka menggambar, melihat situasi untuk melarikan diri," jelas Ratri.

Sebelumnya, kedua napi ini juga mengajak teman sekamarnya untuk ikut melarikan diri.

"Hanya yang satu kamar dengan dia yang diajak," tambah Ratri.

Setelah berhasil ditangkap, kedua narapidana langsung diberikan pengarahan dan akan dikenakan hukuman Register F, yang berarti mereka tidak memiliki hak remisi dan fasilitas lainnya.

Ratri juga menekankan bahwa pelarian ini menjadi evaluasi bagi pihaknya, terutama terkait ketinggian tembok yang mengelilingi Lapas.

"Tembok Lapas saat ini hanya 6 meter, evaluasinya perbaikan tembok yang saat ini masih rendah menjadi 8 meter," ujarnya.

Ia juga menyatakan bahwa kekurangan personel menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pengawasan, karena saat pelarian terjadi, ada petugas yang tengah piket mengawasi narapidana yang sakit.

Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi pihak Lapas untuk meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan di masa mendatang.

PALEMBANG, iNewspalembang.id – Buntut dari penusukan yang dilakukan sesama tahanan, penghuni rumah tahanan (rutan) Polrestabes Palembang melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Selasa (3/12/2024).

Seperti diketahui, dari kejadian penusukan tersebut, tahanan kasus penganiayaan M Fajar (33) warga Jalan Indra, Kelurahan Bukit Kecil, Palembang, mengalami luka tusuk dibagian bahu kiri, tangan kiri, punggung, leher belakang kanan atas, kepala, dan robek dibagian belakang kepala.

Korban Fajar menceritakan, peristiwa penusukan itu terjadi di depan kamar, sekitar pukul 13.00 WIB, Selasa (3/12/2024). Pelaku penusukan ada empat hingga lima orang. Ketika itu, korban baru saja mendapat besukan atau kunjungan keluarga.

“Saya tau ada empat yakni RK, CK, RS, YG. Kejadiannya setelah menerima kunjungan keluarga, saat hendak masuk ke kamar lalu pelaku RS langsung membenturkan kepala saya ke pintu besi,” ujar dia kepada awak media.

Tak hanya sendiri, ungkap Fajar, pelaku RS juga dibantu tahanan lainnya dengan menyerang menggunakan culak yang terbuat dari sikat gigi. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, maka korban langsung berteriak minta tolong dan didengar petugas piket jaga yang langsung melerai.

“Saat ada petugas itu saya sempat mengatakan bahwa disana ada culak terbuat dari sikat gigi dan ada juga dari sendok,” ungkap dia.

Pelaku tersebut, jelas Fajar, memang musuhnya dan saat ini bertemu lagi dalam sel.

“Luka saya sudah diobati dan dijahit, memang saya ada musuh dan inilah musuh saya bertemu lagi di dalam sel tahanan,” jelas dia.

Sementara, Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihhartono menyatakan, masih belum mengetahui kejadian tersebut.

"Saya belum tahu kejadian itu, yang pasti jika benar biar nanti diperiksa Reskrim,” tandas dia.

 

 

 

 

 

Editor : Sidratul Muntaha

Jakarta: Indonesia Audit Watch (IAW) mendukung langkah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk melakukan audit terhadap dua Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK), dan PPK Kemayoran. Keduanya saat ini dinilai belum memberikan hasil maksimal kepada negara.

IAW juga menekankan pemerintah melalui Kemensetneg tidak hanya berfokus pada peningkatan setoran kepada negara, melainkan pengelolaan aset harus memiliki dampak pada perekonomian secara luas. Sehingga masyarakat turut menikmati hasil atau manfaat dari pengelolaan aset tersebut.

“Dua BLU ini yang mengelola aset negara sudah sewajarnya diaudit, dan harus secara rutin. Jangan sampai ada aset negara yang tidak maksimal. Bukan hanya setoran ke kas negara, tapi juga harus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian,” kata Sekretaris Pendiri IAW Iskandar Sitorus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 3 Desember 2024.
Menurut Iskandar, tidak maksimalnya manfaat atau setoran kepada kas negara juga perlu ditelusuri lebih dalam. Apakah hanya tidak maksimal dari sisi harga sewa lahan, atau ada hal lainnya. Sebab menurut Iskandar, jika dilihat dari sisi sewa lahan di dua BLU tersebut para mitra atau perusahaan swasta yang menempati atau mendapat izin di lahan PPK GBK maupun PPK Kemayoran tentu akan mengikuti harga pasar yang menjadi acuan. Karena itu ia mendesak proses audit juga mencakup praktik-praktik bisnis yang selama ini berjalan.

“Proses audit menyeluruh dari proses bisnis dan kerjasama yang dilakukan oleh PPK GBK dan PPK Kemayoran menjadi sangat mendesak. Penyebab setoran negara tidak maksimal karena apa? Kontrak yang tidak sesuai pasar atau justru banyak terjadi kebocoran, sehingga banyak pendapatan yang tidak masuk kas negara,”katanya.

Sebab berdasarkan informasi di lapangan, di wilayah BLU-BLU tersebut banyak berdiri koperasi-koperasi yang ikut menikmati hasil dari penyewaan lahan di BLU tersebut. “Jadi sekecil apapun jenis pendapatan dari pemanfaatan lahan milik negara, harusnya masuk atau disetorkan kepada negara, tidak terkecuali,” tegas Iskandar.

Untuk itu, Iskandar menyarankan agar dibuat tim khusus ketika melakukan audit BLU-BLU tersebut agar semakin banyak pihak yang ikut mengawasi dan menjadi lebih transparan. Sehingga, tujuan akhir dalam mengelola aset negara menjadi lebih maksimal.

Baca juga: Finansial Aman dan Kebutuhan Anak Terpenuhi, Orang Tua Baru Ikuti 5 Strategi Ini!

Selain itu, lanjut Iskandar, penentuan perusahaan swasta yang akan mengelola aset negara tersebut juga menjadi lebih jelas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan peruntukannya. “Jangan sampai badan atau perusahaan yang tidak memiliki kompetensi ikut mengelola. Dia harus punya expertise di situ,” katanya.

Ia juga khawatir jika ada badan atau perusahaan yang menjadi pengelola yang tidak memiliki expertise di bidangnya itu, justru hanya akan menjadi calo atau divendorkan lagi pengelolaannya kepada perusahaan lain. Hal itu pun justru akan memperpanjang alur birokrasinya. Alhasil setoran kepada negara menjadi semakin tidak maksimal karena banyak terpotong oleh setiap struktur badan atau vendor tersebut.

“Bahkan menurut saya dibuat lebih ramping sekalian, tidak perlu ada lagi BLU, dihilangkan saja. Jadi perusahaan yang mendapat mandat mengelola aset lahan di kawasan GBK dan Kemayoran langsung berhubungan dengan Kemensetneg. Pasti hasilnya akan lebih besar,” ujar Iskandar.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan akan melakukan audit kepada PPK GBK dan PPK Kemayoran lantaran kedua BLU tersebut belum memberikan hasil maksimal dari penyewaan lahan di kawasan yang berada di dua BLU tersebut. Diharapkan langkah ini dapat menambah pemasukan dari GBK dan Kemayoran untuk keuangan negara.

“Sepintas kami pelajari bahwa perlu ada perbaikan dari sisi kontrak-kontrak kerja yang kami merasa belum banyak atau terlalu sedikit manfaat dari sisi ekonomi yang dihasilkan dan disetorkan kepada negara,” kata Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Audit dan peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan karena kedua BLU tersebut berada di bawah koordinasi Kemensetneg. Adapun pengelolaan BLU PPK GBK oleh Kemensetneg diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (Kepmenkeu) Nomor 233/KMK.05/2008, sedangkan BLU PPK Kemayoran tercantum di Kepmenkeu Nomor 390/KMK.05/2011.

Mensesneg akan melihat, kontrak atau perjanjian mana saja yang dinilai belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. “Untuk itu kami mohon izin dalam waktu cepat akan kami selesaikan semuanya,” ujar Prasetyo kepada Komisi XIII.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta -

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas soal proses transfer narapidana Bali Nine.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril seusai pertemuan, Selasa (3/12/2024).

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine. Menurutnya, Indonesia dan Australia belum ada kerjasama mengenai transfer napi.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," sebutnya.

Yusril mengatakan pemerintah belum memberikan grasi terhadap napi kasus narkotika sejak era Presiden Soeharto. Namun Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfers of prisoners itu dapat dilaksanakan," tambahnya.

Pertemuan itu juga membahas permasalahan hukum lain yang terkait Indonesia dan Australia. "Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," ucapnya.

(ial/aik)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan siswa SMKN 4 Semarang Gamma Rizkynata Oktafandy (17) yang tewas ditembak oleh anggota Polres Semarang Aipda R merupakan siswa yang baik.

Hal tersebut Pigai sampaikan berdasarkan laporan dari stafnya di Kementerian HAM mengenai kasus tewasnya Gamma.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa ya (anggota gangster), siswa yang baik," kata Pigai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Pigai menyebut pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran atau tidak. Namun, dia meminta kasus itu untuk diproses hingga selesai dan menemukan keadilan.

"Kalau nggak salah laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya Pigai telah mengutus tim dari Kementerian HAM untuk mendalami peristiwa penembakan Gamma.

Aipda R, oknum polisi yang diduga melakukan penembakan saat ini telah ditahan dan menjalani proses hukum baik pelanggaran kode etik maupun pidana.

Pihak keluarga Gamma pun telah resmi melaporkan dugaan pembunuhan tersebut ke Polda Jawa Tengah.

Baru-baru ini Polda Jawa Tengah telah mendapat persetujuan keluarga untuk melakukan ekshumasi jasad Gamma. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab sesungguhnya mengapa korban tewas.

Komisi III DPR berencana memanggil Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar terkait kasus polisi tembak siswa SMKN 4 Semarang pada hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) menduga rembesan Minyakita dijual dalam bentuk minyak curah, yang menyebabkan harga Minyakita melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono mengatakan Minyakita masuk ke dalam status harga tidak aman dengan disparitas harga antar daerah yang rendah. Per 29 November 2029, harga Minyakita berada jauh di atas HET yang seharusnya dibanderol Rp15.700 per liter. Adapun, harga terakhir Minyakita secara rata-rata adalah Rp17.100 per liter.

“Kemarin kami dari Kantor Staf Presiden mengecek ke pasar di sekitar Jabodetabek, harganya [Minyakita] memang antara Rp16.500–Rp17.000. Jadi ini memang mencerminkan kenyataan di pasar,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di YouTube Kemendagri RI, Selasa (3/12/2024).

Edy menjelaskan, jika terjadi disparitas harga yang rendah pada suatu komoditas maka ini mengindikasikan adanya masalah terhadap pasokan. Namun, lanjut dia, KSP mendapatkan informasi bahwa Domestic Market Obligation (DMO) untuk Minyakita tidak bermasalah atau sudah sesuai target.

“Kami kemudian penasaran ini kenapa ya, yang jelas kami yakin bahwa kalau disparitas rendah dan harga tinggi itu berarti ada masalah pasokan,” tuturnya.

Berangkat dari sana, Edy mengungkap bahwa KSP menemukan sejumlah dugaan penyebab tingginya harga Minyakita. Salah satunya adalah rantai distribusi yang lebih panjang daripada yang seharusnya.

Perlu diketahui, Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan 18/2024 menjelaskan terkait pendistribusian minyak goreng rakyat (MGR). Jalurnya antara lain produsen minyak goreng menyalurkan MGR kepada distributor lini 1 (D1) dan/atau BUMN Pangan dan wajib melaporkan pengiriman melalui SIMIRAH.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan bahwa D1, BUMN Pangan, dan/atau distributor lini 2 (D2) wajib menyalurkan MGR yang diterima sampai kepada pengecer. Adapun, pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET. HET ini sendiri ditetapkan oleh menteri.

“Jadi kalau menurut peraturan, seharusnya Minyakita dari produsen, distributor 1, distributor 2. Kemudian langsung ke pengecer. Di lapangan lebih panjang daripada itu,” bebernya.

Dugaan penyebab tingginya harga Minyakita yang kedua adalah harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang mahal.

Per Oktober 2024, Edy menyampaikan rata-rata harga CPO adalah Rp14.000. Kemudian, jika CPO diolah menjadi minyak goreng maka setidaknya membutuhkan biaya Rp4.000, sehingga harga minyak adalah Rp18.000.

Kendati demikian, Edy menjelaskan bahwa pemerintah mempunyai kebijakan tersendiri untuk Minyakita. Di saat harga CPO melambung, maka harga minyak goreng di tingkat konsumen, terutama Minyakita masih bisa dikendalikan.

Adapun imbas dari harga CPO yang melambung, maka harga minyak curah juga terdorong untuk naik. Hal ini mengingat minyak curah sudah tidak lagi diatur oleh pemerintah.

Perbesar

Menurut dugaannya, hal ini secara tidak langsung memengaruhi Minyakita, lantaran harga minyak curah yang mahal. Dengan kata lain, ada dugaan permintaan (demand) yang meningkat karena tingginya harga minyak curah.

“Jadi kalau harga minyak curah itu tinggi maka akan ada sebagian paling tidak konsumen yang tadinya membeli minyak curah, kemudian bergeser ke Minyakita. Ini yang kemudian menyebabkan terjadinya peningkatan demand terhadap Minyakita,” jelasnya.

Dugaan Penyebab Minyakita Mahal

Lebih lanjut, Edy menambahkan dugaan lain yang menjadi biang kerok mahalnya harga Minyakita adalah terjadi rembesan Minyakita ke minyak curah. Berdasarkan temuan dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) pada 2023, terdapat kasus Minyakita yang dibuka dan dijual sebagai minyak curah.

“Jadi ada kasus di mana Minyakita dibuka kemasannya, dijual sebagai minyak curah karena harganya harga minyak curah lebih mahal. Apalagi sekarang minyak curah harganya tidak kendalikan. Ini adalah temuan dari KPPU,” terangnya.

Penyebab ini yang diduga harga Minyakita berada di atas HET, sebab persediaan Minyakita berkurang karena sebagian beralih ke minyak curah.

“Yang terakhir ini lebih serius lagi, yaitu ada dugaan terjadinya rembesan minyak curah ke luar negeri, diekspor sebagai bagian dari minyak bekas. Karena harga misalnya sedang bagus dan itu menjadi bahan baku bagi biodiesel,” imbuhnya.

Edy mengungkap bahwa dugaan ini juga sempat disampaikan perwakilan asosiasi pengusaha dalam Rakor di Kemendag pada 28 November 2024.

“Jadi ini yang kami khawatir dan kalau ini memang benar terjadi, maka kami merekomendasikan kepada Kemendag, Satgas Pangan, Polri, dan instansi terkait lain untuk melakukan pendalaman,” pintanya.

Untuk itu, dia meminta agar Kementerian Perdagangan dan instansi terkait melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran Minyakita.

“Dan jika memang terjadi pelanggaran, diambil tindakan saja karena, pertama, membuka kemasan Minyakita dan dijual dalam bentuk curah itu pelanggaran terhadap regulasi, ada peraturan pemerintahnya,” ucapnya.

Apalagi, lanjut dia, minyak curah yang dijual ke luar negeri juga merupakan sebuah bentuk pelanggaran dan merugikan konsumen Minyakita dalam negeri.

“Dan ini kemudian sedikit memberikan jawaban kepada kami mengapa harga Minyakita ini relatif tinggi, dalam arti lebih tinggi daripada ketentuan [HET]. Sekali lagi ini dugaan mohon kepada seluruh instansi terkait untuk menyelidikinya,” tandasnya.

Jakarta -

Pihak Nikita Mirzani mengupayakan saksi-saksi yang dihadirkannya dalam laporan terhadap Vadel Badjideh mendapatkan perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Laporan Nikita Mirzani atas kasus dugaan tindak asusila Vadel Badjideh kini sudah memasuki penyidikan.

Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, mengatakan pihaknya mempunyai tiga saksi vital. Mereka juga sudah mengajukan permohonan ke LPSK.

"Ada tiga saksi yang sudah menandatangani permohonan dan berita acara Di LPSK. Dia datang terus kemungkinan dalam waktu dekat juga kalau memang saksinya ada di Jakarta, akan saya bawa juga untuk supaya dia ada di bawah pengawasan dan perlindungan LPSK," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Yang menjadi kekhawatiran pihak Nikita Mirzani adalah saat saksi-saksi tersebut selesai memberikan kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, Nikita Mirzani sudah menyiapkannya sejak sekarang.

"Karena semua saksi yang kita khawatirkan terjadi sesuatu. Saya mohon supaya LPSK dapat memberikan perlindungan. Kalau saat ini mungkin tidak begitu krusial, tapi saat sidang, setelah sidang itu yang sangat mengkhawatirkan," terang Fahmi Bachmid.

Meskipun sidang perihal kasus ini belum diketahui kapan digelar, pihak Nikita Mirzani meminta LPSK untuk melakukan monitoring sejak dini. Mereka beranggapan perlindungan terhadap saksi harus sudah ada sejak saat ini.

"Mereka-mereka yang kita khawatirkan setelah dia memberikan kesaksian di persidangan, itu yang perlu diberikan perlindungan. Tapi dari sekarang saya mohon dilakukan monitoring," pungkasnya.

Kemarin, anak Nikita Mirzani, LM, baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban terhadap laporan Nikita Mirzani. LM didampingi oleh kakak dan adik Nikita Mirzani saat memberikan keterangan di depan penyidik Polres Jakarta Selatan.

(ahs/pus)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf terkait transfer of prisioner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine".

"Kami juga sudah menyerahkan sebuah draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners atau pemindahan narapidana," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons dari Pemerintah Australia. Ia mengatakan, pemindahan anggota Bali Nine bisa segera dilakukan, jika Pemerintah Australia menyetujui seluruh poin dalam draf tersebut.

"Kami menunggu respons dari pemerintah Australia. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai satu kesepakatan sehingga proses transfer of prisoners itu dapat dilaksanakan," ujarnya.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," sambungnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk mematau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi Purn. Budi Gunawan menyebutkan dalam perkembangan saat ini aktivitas terorisme global menunjukkan berbagai tanda kebangkitan.

"Ini ditandai dengan radikalisasi generasi muda yang menggunakan isu genosida, Israel di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, dan kelompok proksi Iran di Suriah," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Maka dari itu, dia menilai perkembangan tersebut perlu terus dicermati bersama dan diantisipasi agar tidak memengaruhi dan membangkitkan kelompok teror atau sel-sel teror yang berada di Indonesia.

Dari hasil pantauan Kementerian Koordinator Bidang Polkam, kata dia, berbagai faksi jihad di Suriah saat ini sedang melakukan serangan ofensif ke kota Aleppo dan terus meluas sampai dengan ke Provinsi Hama.

Budi mengemukakan bahwa dinamika dan situasi keamanan di Suriah saat ini sangat mengkhawatirkan, mengingat masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan serta terisolasi di Suriah dan Iran, termasuk perempuan dan anak-anak yang sekarang berada di kamp pengungsi Al-Hol.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan penghentian segera pertikaian di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di Suriah, demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Sekjen PBB Stephane Dujarric pada hari Senin (2/12).

Guterres khawatir dengan eskalasi kekerasan yang terjadi baru-baru ini di wilayah Suriah barat laut, ungkap Dujarric dalam sebuah konferensi pers harian.

Sekjen PBB tersebut menyerukan penghentian segera pertikaian, mengingatkan semua pihak akan kewajiban mereka di bawah hukum internasional, termasuk hukum humaniter, dan mendesak untuk segera kembali ke proses politik yang difasilitasi oleh PBB sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2254 Tahun 2015.

Pernyataan Guterres itu dilontarkan setelah Hayat Tahrir al-Sham, sebuah grup yang ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Dewan Keamanan PBB, dan faksi-faksi oposisi sekutunya melancarkan serangan pemberontak besar-besaran pekan lalu di Aleppo, Suriah barat laut, mengubah garis depan yang berada dalam kondisi statis sejak 2020.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan mengingatkan bahwa saat ini ancaman terorisme bermetamorfosis lebih canggih dengan memanfaatkan berbagai ruang siber untuk menyebarkan pahamnya secara global.

"Meskipun saat ini seolah-olah sel teror itu sedang tidur, namun dari hasil pengalaman saya berdinas di dunia intelijen, terorisme kini semakin bermetamorfosis," kata Budi dalam acara Publikasi I-KHUB BNPT CT/VE Outlook 2024 dan Peta Jalan Komstra PE di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, para kelompok teror tersebut menggunakan ruang siber yang sulit dideteksi, seperti menggunakan Dark Web untuk melakukan berbagai propaganda dan serangan mereka serta menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna mengecoh pengawasan dari aparat penegak hukum.

Menko menyebutkan hal itu sudah diprediksi sejak tahun 1997. Pada saat itu, salah satu Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency (CIA) mengatakan bahwa ancaman ruang siber merupakan senjata pemusnah massal yang sama bahayanya dengan serangan bom nuklir.

Oleh karenanya, dia sangat mengapresiasi dan menyambut baik inisiatif Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atas peluncuran riset tahunan yang berfokus pada penilaian risiko penyalahgunaan ruang siber untuk aktivitas ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme serta Peta Jalan Komunikasi Strategis Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (Komstra PE).

Peluncuran tersebut, kata Budi, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus-menerus melindungi masyarakat dari ancaman terorisme, khususnya di dunia maya.

"Saya sekali lagi sangat mengapresiasi konsistensi BNPT bersama seluruh stakeholder terkait untuk terus memperbaharui riset ini yang sebelumnya pernah diluncurkan pada tahun 2023 dan tentunya berkelanjutan terus," ucap dia.

Agar terus relevan, dirinya berharap substansi substansi riset itu perlu diperbaharui secara terus-menerus dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan visualisasi agar menarik dan memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami pengalaman BNPT di lapangan.

Kehadiran hasil riset tersebut, menurutnya, menjadi pedoman dan referensi yang sangat penting bagi BNPT serta seluruh kementerian/ lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi ancaman terorisme di ruang siber secara bersama-sama.

Namun demikian, Budi tetap meminta kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi guna mencegah penyalahgunaan ruang siber dari ancaman terorisme serta memperkuat kapasitas seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Selain itu, ia juga berharap berbagai narasi kontra propaganda dan kontra narasi yang berbasis teknologi kreatif bisa terus diintensifkan, mengadopsi dan mengimplementasikan peta jalan Komstra PE, serta seluruh kementerian/lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme bisa terus hadir guna memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, baik di ruang nyata maupun di ruang siber.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024