Jakarta: Pasca-Pilkada 2024, wacana mereposisi Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mencuat dan menjadi perdebatan hangat. Menurut Pakar Hukum, Slamet Pribadi, gagasan tersebut tidak hanya keliru secara hukum, tetapi juga melukai amanah reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.

"Pemilu itu adalah pesta demokrasi, ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpinnya dengan hati nurani. Tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, elite tertentu malah melontarkan wacana yang sangat emosional dan berpotensi memecah belah bangsa," ujar Slamet Pribadi dalam keterangannya, Rabu 4 Desember 2024.

Sejarah Panjang Pemisahan Polri dan TNI

Slamet mengingatkan, pemisahan Polri dari TNI bukanlah keputusan sesaat, melainkan proses panjang yang melibatkan berbagai presiden, mulai dari Soeharto hingga Megawati Soekarnoputri. Reformasi ini dilandasi semangat memperkuat profesionalisme kedua institusi negara tersebut, sebagaimana tertuang dalam berbagai produk hukum, seperti:

1. Inpres No. 2 Tahun 1999 - Mengatur langkah pemisahan Polri dari ABRI.
2. Kepres No. 89 tahun 2000- Menegaskan Kedudukan Kepolisian Negara RI
3. Tap MPR No. VI/MPR/2000 - Menegaskan pemisahan peran TNI dan Polri.
4. Tap MPR No. VII/MPR/2000 - Menegaskan peran TNI dan peran Kepolisian Negara RI,
5. UU No. 2 Tahun 2002 - Mengatur independensi dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Pemisahan ini adalah buah reformasi yang memperjuangkan demokrasi. Mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri sama saja dengan mengkhianati amanah reformasi,” tegas Slamet.

Baca juga: Legislator PDIP Terlapor Tuduhan Partai Cokelat Disanksi Teguran Tertulis

Narasi Politik yang Berbahaya

Wacana reposisi Polri ini, menurut Slamet, lahir dari narasi emosional akibat kekalahan politik. Beberapa elite mengklaim bahwa Polri diduga terlibat mendukung calon tertentu, yang kemudian memicu seruan untuk mengubah struktur institusi tersebut.
“Framing seperti ini hanya menunjukkan ketidakdewasaan politik. Memanfaatkan institusi negara sebagai kambing hitam kekalahan adalah langkah berbahaya dan tidak berdasar secara hukum,” ujar Slamet.

Penolakan dari Berbagai Pihak

Mayoritas fraksi di parlemen, Menteri Dalam Negeri, dan masyarakat luas menolak usulan ini. Dari delapan fraksi di DPR, tujuh di antaranya secara tegas menolak gagasan reposisi Polri. Slamet juga menekankan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dalam memilah narasi politik.

“Masyarakat sudah paham mana kritik yang konstruktif dan mana yang sekadar ekspresi kekecewaan. Jika wacana ini dibiarkan, maka potensi memecah belah bangsa semakin besar,” tambahnya.

Slamet mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme Polri dan menghormati semangat reformasi. “Mengelola negara bukan soal membalikkan keputusan reformasi karena emosi politik sesaat. Kita harus menghormati perjuangan panjang yang melibatkan berbagai presiden dan masyarakat,” tutup Slamet.

Wacana reposisi Polri ini diharapkan tidak menjadi bahan spekulasi lebih jauh. Pendidikan politik yang baik, adu gagasan yang sehat, dan penghormatan terhadap reformasi menjadi kunci menjaga demokrasi tetap berjalan sesuai amanah rakyat.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan, pemerintah bakal mereformasi peraturan perundang-undangan terkait narkotika.

Eddy menyebutkan, Undang-Undang (UU) Narkotika bakal direvisi dengan memadukan aspek kesehatan dan hukum pidaha.

“Ya itulah, ini akan kita reformasi dengan Undang-Undang Narkotika. Lalu betul-betul ini perpaduan dua hal, ya, yaitu kesehatan dan hukum pidana,” kata Eddy usai acara diskusi publik di kawasan Glodok, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Eddy menjelaskan, lewat reformasi perundang-undangan tersebut, pemerintah berpandangan bahwa pengguna narkotika yang benar-benar hanya pengguna tidak perlu dipidana.

“Sehingga dalam pandangan kita ke depan, untuk pengguna, pure pengguna, itu sudah tidak lagi sanksi pidana, tapi sanksi pada tindakan,” kata Eddy.

Ia menyebutkan, tindakan yang dimaksud dapat berupa rehabilitasi atau penilaian dari tim asesmen.

Guru besar hukum piadan Universitas Gadjah Mada ini menekankan pentingnya penyempurnaan Undang-Undang Narkotika yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Eddy mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipertimbangkan, didengar, dan dijelaskan dalam proses pembentukan undang-undang.

“Oleh karena itu, semakin banyak forum dialog publik dan masukan dari berbagai pihak, semakin besar peluang undang-undang tersebut diterima secara sosial oleh masyarakat,” kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, mendukung penegakan hukum terkait persoalan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Pinang Ranti, Jakarta Timur.

"Tim pemenangan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakan hukum apabila terjadinya pelanggaran hukum di sini. Jadi silahkan saja," kata Bendahara Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris di Jakarta, Rabu.

Charles menyebutkan, pihaknya menyerahkan semua kasus ini kepada pihak berwenang, mulai dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian hingga Kejaksaan yang memproses apabila memang terjadi pelanggaran.

Hal ini menyikapi adanya tindakan kecurangan di TPS Pinang Ranti, yakni ditemukan 19 surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

Selain itu, pihaknya tidak mengetahui siapa dibalik kecurangan tersebut. Karena itu, mereka mendorong para penegak hukum untuk menelusuri hal tersebut.

"Kami sebagai tim pemenangan tidak tahu, tidak mengenal yang bersangkutan. Jadi ya kami kooperatif saja. Kami mengikuti proses hukum dan kami mendukung penuh apabila ada proses hukum yang berjalan," katanya.

Ketua Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Lies Hartono atau Cak Lontong juga turut mendorong penyelidikan hukum terkait hal tersebut.

Menurut Cak Lontong, pelaku yang melakukan pencoblosan terhadap gambar pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pinang Ranti mesti diketahui dengan jelas keberpihakannya agar kejadian ini jelas.

"Saya kira, kita sangat 'fair' ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak manapun. Bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu, itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku," kata Cak Lontong.

Badan Pengawas Pemilu Jakarta Timur masih melakukan kajian terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 028 Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, karena terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara di lokasi itu.

"Untuk potensi PSU atau tidaknya, kami masih melakukan pembahasan di internal melalui rapat pleno," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Timur, Willem J. Wetik ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Sementara terkait unsur pidana yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berinisial RH dan petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) berinisial KN saat ini Gakkumdu juga tengah melakukan proses hukum.

Bawaslu juga akan menyerahkan berkas perkara kepada ke Polres Metro Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti usai mengumpulkan sejumlah dokumen terkait kasus tersebut.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Penerbitan paspor elektronik atau e-paspor bakal mulai diterapkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi secara menyeluruh dan bertahap per tanggal 1 Desember 2024. Ketetapan ini berlaku pada 13 kantor imigrasi tertentu di Indonesia.

"Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan memberlakukan penerbitan paspor elektronik 100 persen secara bertahap, dimulai di 13 kantor imigrasi di Indonesia mulai tanggal 1 Desember 2024. Kebijakan ini menandai babak baru dalam sistem Imigrasi Indonesia," bunyi keterangan tertulis Ditjen Imigrasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam mengumumkan bahwa mulai tanggal tersebut, pemohon di 13 kantor imigrasi tertentu akan langsung menerima e-paspor.

"Per 1 Desember 2024, seluruh warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor di 13 kantor imigrasi yang ditunjuk akan secara otomatis mendapatkan paspor elektronik," papar Saffar.

Rencananya, kebijakan ini akan diimplementasikan ke seluruh kantor imigrasi di Indonesia," jelasnya dalam keterangan Ditjen Imigrasi.

Ketiga belas kantor imigrasi yang menjadi percontohan ialah sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta2. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan3. Kantor Imigrasi Jakarta Barat4. Kantor Imigrasi Jakarta Utara5. Kantor Imigrasi Jakarta Timur6. Kantor Imigrasi Tanjung Priok7. Kantor Imigrasi Bitung8. Kantor Imigrasi Medan9. Kantor Imigrasi Batam10. Kantor Imigrasi Makassar11. Kantor Imigrasi Tangerang12. Kantor Imigrasi Surabaya13. Kantor Imigrasi Ngurah Rai

Adapun keunggulan penggunaan e-paspor dibandingkan dengan paspor cetak yakni tingkat keamanan yang pastinya lebih tinggi sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan, membuat proses imigrasi lebih cepat (terutama di sejumlah negara di dunia yang telah menggunakan sistem pemeriksaan paspor otomatis dengan pembaca chip).

Selanjutnya, paspor elektronik juga menjadi standard internasional dalam dokumen perjalanan dan hampir semua negara di dunia telah menggunakannya sebagai dokumen perjalanan yang sah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke menyatakan bahwa Australia dan Indonesia perlu mengatasi isu yang muncul dalam sistem hukum masing-masing terkait rancangan kerja sama pemindahan narapidana.

Burke menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Selasa, setelah pembicaraan menyoal rancangan kerja sama pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Burke menyatakan menghormati sistem hukum Indonesia, seraya menambahkan niat baik Indonesia kepada Australia sangat jelas dalam rancangan kerja sama tersebut.

“Kami membahas berbagai masalah di setiap sistem hukum yang harus kami selesaikan, dan membahasnya dengan cara yang sangat konstruktif,” kata Burke, menambahkan bahwa diskusi rancangan kerja sama itu akan segera dilanjutkan di antara pejabat kedua negara.

Burke juga mengatakan Australia dan Indonesia membahas pentingnya kerja sama berkelanjutan antara kedua negara, khususnya mengenai migrasi ilegal dan penyelundupan manusia.

Dia mengatakan tidak meragukan kekuatan hubungan antara Indonesia dan Australia yang berkelanjutan, terutama kerja sama antara pejabat kedua negara yang memastikan bahwa hubungan kuat kedua negara tidak berubah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Indonesia telah menyerahkan rancangan kerja sama untuk pemindahan narapidana Bali Nine ke Australia.

Rancangan tersebut berisi persyaratan yang diajukan Indonesia untuk pemindahan narapidana, di antaranya Australia harus mengakui kedaulatan Indonesia dan menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Indonesia akan memindahkan narapidana itu dalam status sebagai narapidana, tetapi apabila Australia akan memberikan grasi, amnesti maupun remisi kepada narapidana setelah dipindahkan, maka Indonesia akan menghormatinya.

Yusril menyebutkan bahwa Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang pemindahan atau pertukaran narapidana, serta Indonesia dan Australia juga belum memiliki perjanjian mengenai hal tersebut.

Bali Nine merupakan julukan untuk sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena tersangkut kasus sindikat narkoba pada tahun 2005. Mereka terbukti menyelundupkan 8,2 kilogram heroin.

Kesembilan narapidana itu, antara lain, Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrance, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae Lawrance divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi.

Sementara itu, Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dunia di dalam tahanan saat menjalankan pidana penjara seumur hidup pada tahun 2018.

Saat ini, tinggal lima narapidana Bali Nine yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup di Indonesia. Mereka adalah Si Yi Chen, Michael Czugai, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: RI, Australia perlu atasi isu hukum tentang pemindahan narapidana

Jakarta -

Indonesia tengah membuat practical agreement dengan Pemerintah Australia. Practical agreement itu dibuat salah satunya untuk melakukan transfer narapidana Bali Nine.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu, dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut.

"Jadi kami tuh menyiapkan apa yang kami sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tetapi untuk kasus yang spesifik," ujar Yusril seusai bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantornya, Selasa (3/12/2024) dilansir dari detikNews.

Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia dalam pertemuan dengan Tony Burke.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners," ungkap Yusril.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Akademisi di bidang hukum tata negara itu mengeklaim pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kami sudah submit ke pemerintah Filipina dan mereka merespons sangat positif, tetapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tutur Yusril.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, Australia harus menghormati keputusan final di pengadilan Indonesia. Ketiga, Australia harus memberi akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

Keempat, Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Terakhir, kata Yusril, Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Kalau dalam kasus narkotika, itu pemerintah kita bisa mencekal seumur hidup," terang mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

*Kendala Transfer Napi Bali Nine*
Yusril menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine. Menurutnya, Indonesia dan Australia belum ada kerja sama mengenai transfer napi.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," terang Yusril.

Yusril mengatakan pemerintah belum memberikan grasi terhadap napi kasus narkotika sejak era Presiden Soeharto. Namun, Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfers of prisoners itu dapat dilaksanakan," tambah Yusril.

Pertemuan Yusril dengan Tony Burke juga membahas permasalahan hukum lain yang terkait Indonesia dan Australia. "Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kilogram (kg) heroin ke Australia.

Mereka yang masuk dalam Bali Nine adalah Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Renae Lawrence dan Scott Rush dihukum penjara seumur hidup, sementara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, Michael Czugaj dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Sementara itu, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Martin Stephens dijatuhi hukuman seumur hidup.

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

(iws/gsp)

Jakarta -

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Mendagri Australia, Tony Burke, di kantor Kemenko Kumham Imipas. Pertemuan itu membahas soal pemindahan terdakwa kasus Bali Nine kembali ke Australia.

"Dalam pertemuan ini juga disinggung mengenai surat yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Australia kepada saya, yaitu permintaan dari pemerintah Australia untuk melakukan repatriasi terhadap narapidana warga negara Australia yang terkenal dengan sebutan Bali Nine," kata Yusril seusai pertemuan, Selasa (3/12).

Kasus Bali Nine adalah kasus sembilan warga negara Australia yang ditangkap di Bali pada 2005. Sembilan orang itu kedapatan menyelundupkan 8 kg heroin ke Australia.

Mereka yang masuk dalam Bali Nine adalah Martin Stephens, Renae Lawrence, Scott Rush, dan Michael Czugaj, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Andrew Chan, dan Myuran Sukumaran.

Renae Lawrence dan Scott Rush dihukum penjara seumur hidup, sementara Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, Michael Czugaj dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. sementara itu, Si Yi Chen, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, dan Martin Stephens dijatuhi hukuman seumur hidup.

Kendala Transfer Napi Bali Nine

Yusil menyampaikan kendala untuk mewujudkan transfer narapidana Bali Nine. Menurutnya, Indonesia dan Australia belum ada kerjasama mengenai transfer napi.

"Dan di Australia pun, kita dengan Australia pun, belum mempunyai perjanjian tentang pemindahan dan tukar menukar narapidana itu," sebutnya.

Yusril mengatakan pemerintah belum memberikan grasi terhadap napi kasus narkotika sejak era Presiden Soeharto. Namun Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan hubungan baik antara Indonesia dan Australia.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai suatu kesepakatan sehingga proses transfers of prisoners itu dapat dilaksanakan," tambahnya.

Pertemuan itu juga membahas permasalahan hukum lain yang terkait Indonesia dan Australia. "Memerlukan adanya peningkatan kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi adanya penyelundupan manusia ini," ucapnya.

Draft Transfer Napi Bali Nine

Dalam pertemuan itu, Yusril menyerahkan draf terkait poin-poin syarat transfer narapidana ke Australia.

"Kami juga sudah menyerahkan semua draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners," kata Yusril.

Yusril menjelaskan baik Indonesia maupun Australia tidak memiliki aturan terkait transfer narapidana. Untuk itu dibuatlah practical agreement terkait transfer narapidana tersebut, yang drafnya telah diberikan.

"Jadi kita tuh menyiapkan apa yang kita sebut dengan practical agreement. Jadi practical agreement itu salah satu bentuk perjanjian juga sebenarnya antara dua negara, tapi untuk kasus yang spesifik," ujarnya.

Yusril mengatakan draf yang sama juga telah diserahkan ke pemerintah Filipina terkait pemindahan Mary Jane. Dia menyebut pemerintah Filipina merespons positif terkait hal tersebut.

"Dan draf yang sama sebenarnya kita sudah submit ke pemerintah Filipina. Dan mereka merespons sangat positif. Tapi pemerintah Australia masih perlu waktu untuk mempelajari draf itu," tuturnya.

Yusril menjelaskan syarat yang merupakan isi draf tersebut. Pertama adalah Australia harus menghormati kedaulatan negara Indonesia.

"Syarat-syaratnya itu pertama sekali adalah negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara kita," kata dia.

Kedua, Australia harus menghormati keputusan final di pengadilan Indonesia. Ketiga, Australia harus memberi akses Indonesia memantau narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Kita transfer ke negara yang bersangkutan dan kita tetap diberi akses untuk memantau apa yang terjadi kepada narapidana itu setelah dikembalikan ke negaranya," sebutnya.

Dan keempat, Indonesia akan menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Terakhir, katanya, Indonesia berhak mencekal narapidana yang telah dikembalikan ke negaranya.

"Apabila kita transfer ke negara yang bersangkutan, kita berhak untuk mencekal yang bersangkutan untuk tidak masuk ke Indonesia. Kalau dalam kasus narkotik, itu pemerintah kita bisa mencekal seumur hidup," sebutnya.

"Jadi sekarang bola bukan di tangan kita lagi, bola di tangan pemerintah Australia," tambahnya.

(aik/rfs)

Magelang -

Video ustaz Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang mengumpat penjual es teh dengan sebutan goblok viral di berbagai media sosial (medsos). Gus Miftah terekam mengumpat ke penjual es teh bakulan di pengajian sebuah pondok pesantren (ponpes) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

Video viral memperlihatkan pria yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu duduk di atas sebuah panggung. Dia seperti sedang memberikan tausiah.

Selanjutnya, ada salah satu momen, seperti yang terekam dan viral, Gus Miftah berteriak ke penjual bakulan. "Es teh kamu masih banyak nggak? Masih? Yaudah dijuallah goblok," kata Gus Miftah diikuti suara tawa dari orang-orang. Ketika kamera beralih ke penjual es teh tersebut, terlihat perubahan ekspresi dari wajahnya.

Kuasa hukum Gus Miftah, Herdian Saksono, telah memberikan klarifikasi mengenai video tersebut. Herdian mengatakan yang dilakukan kliennya hanyalah gaya syiar saja, bukan hal yang benar-benar dimaksudkan untuk menghardik.

"Itulah guyonan atau gaya bahasa dalam penyampaian syiar, dalam penyampaian sebuah cerita, yang dimaknai dengan pertanda-pertanda yang menurut Gus itu merupakan intermeso dan menarik perhatian khalayak ramai," kata Herdian dilansir dari detikPop.

Rekan Gus Miftah, Muhammad Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf, juga memberikan pembelaannya. Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang, itu juga hadir dalam kajian itu. Gus Yusuf merasa tidak ada maksud kasar dari Gus Miftah.

Gus Yusuf merasa aksi itu dilakukan secara spontan. Senada dengan Herdian, dia juga menyebut itu sebagai gaya komunikasi Gus Miftah.

"Saya waktu itu melihat itu spontan. Bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jemaah. Ya guyonan biasa. Jadi itu ya wajar-wajar saja," klaim Gus Yusuf.

"Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, ngelarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi tolong jangan dipotong videonya. Kalau bisa, datang langsung ke majelisnya agar paham cara beliau berinteraksi," tambah Gus Yusuf.

Gus Miftah sampai saat ini belum memberikan tanggapan secara langsung soal viralnya video itu.

Artikel ini telah tayang di detikPop. Baca selengkapnya di sini!

(iws/dpw)

MEDAN, KOMPAS.com – Kodam I/Bukit Barisan (BB) memastikan dua prajurit TNI yang terlibat dalam kasus penyelundupan sisik trenggiling di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, akan diproses hukum.

Hal ini disampaikan oleh Letnan Jenderal Muchammad Hasan setelah serah terima jabatan kepada Pangdam I/BB yang baru, Mayor Jenderal Rio Firdianto, di Kodam I/BB, Selasa (3/12/2024).

"Sepengetahuan saya, hingga hari ini proses hukum masih berlanjut. Kami akan menindaklanjuti," ujar Hasan.

Hasan menegaskan, tidak akan menutupi kasus ini.

"Kita sangat transparan. Semua persoalan hukum yang melibatkan prajurit Kodam I/BB akan diproses. Sudah ada komunikasi dengan Komnas HAM dan LPSK, dan semua telah dijelaskan," katanya.

Kasus ini melibatkan dua prajurit TNI berinisial MIH dan LNS yang sebelumnya ditangkap Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera bersama pelaku lainnya. Barang bukti berupa sisik trenggiling seberat 1,2 ton juga telah diamankan.

Mayor Jenderal Rio Firdianto, Pangdam I/BB yang baru, berkomitmen melanjutkan visi pendahulunya.

"Visi kami adalah menjadikan Kodam I/BB sebagai satuan yang disiplin, profesional, tangguh, responsif, dan dicintai rakyat," kata Rio.

Dia menambahkan bahwa pelaksanaan tugas akan dilakukan dengan sinergi bersama satuan tetangga, instansi terkait, dan masyarakat di wilayah Kodam I/BB.

Diberitakan sebelumnya, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera mengamankan empat pelaku penyelundupan sisik trenggiling.

Selain dua prajurit TNI, pelaku lainnya adalah warga sipil berinisial AS dan seorang anggota Polri berinisial AHS.

Leicester -

Ruud van Nistelrooy menghadirkan hasil positif di laga debutnya sebagai manajer Leicester City. The Foxes akhirnya bisa merasakan kemenangan lagi.

Van Nistelrooy menggantikan Steve Cooper yang dipecat usai kekalahan dari Chelsea. Dia banyak peminat setelah sukses menjadi karteker di Manchester United.

Leicester vs West Ham United di King Power Stadium menjadi debut Nistelrooy, Rabu (4/12/2024) dini hari WIB. Kemenangan 3-1 langsung didapat.

Jamie Vardy membuka keunggulan Leicester di menit kedua. Skor diperbesar Leicester pada menit ke-61 lewat Bilal El Khannouss dan Parson Daka pada injury time.

West Ham mencetak gol hiburan tak lama berselang. Gol itu dicetak oleh Niclas Fullkrug.

Leicester kini merasakan kemenangan lagi. Juara Premier League 2015/2016 itu sebelumnya mencatatkan lima laga tanpa kemenangan di Liga Inggris dengan rincian empat kalah dan satu imbang.

Ini juga menjadi kemenangan ketiga Leicester di Premier League musim ini. Dua kemenangan lainnya didapat saat melawan Bournemouth dan Southampton.

Leicester untuk sementara naik ke posisi 15 dengan 13 poin. West Ham di urutan ke-14 dengan 15 poin.

(ran/adp)

KOMPAS.com - Berita Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis memuncaki darftar Populer Global kali ini.

Di bawahnya, ada berita Pengadilan Vietnam memastikan hukuman mati untuk Truong My Lan, taipan properti yang melakukan penipuan 27 miliar dollar AS (Rp 430,13 triliun).

Berita di kanal Global Kompas.com yang paling banyak dibaca selanjutnya, yakni memuat cara Arab Saudi mengubah padang pasir menjadi tanah subur.

Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman daftar Populer Global edisi Selasa (3/12/2024) hingga Rabu (4/12/2024) pagi yang dapat Anda simak:

1. Korea Selatan Umumkan Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/2024) mengumumkan darurat militer untuk melindungi negara dari kekuatan komunis.

Pengumuman darurat militer ini dilakukan di tengah pertikaian parlemen mengenai rancangan undang-undang anggaran.

"Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara... Dengan ini saya mengumumkan darurat militer," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat, dikutip dari kantor berita AFP.

Baca selengkapnya di sini

2. Vietnam Pastikan Hukuman Mati untuk Taipan Properti yang Lakukan Penipuan Rp 430 Triliun

Pengadilan Vietnam pada Selasa (3/12/2024) memastikan hukuman mati untuk Truong My Lan, taipan properti yang melakukan penipuan 27 miliar dollar AS (Rp 430,13 triliun).

Lan (68) pada awal tahun ini divonis hukuman mati karena menggelapkan uang dari Saigon Commercial Bank (SCB), yang menurut jaksa ia kendalikan.

Dia sempat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam sidang selama sebulan, tetapi pengadilan Ho Chi Minh City menutuskan bahwa tak ada dasar untuk mengurangi hukuman mati Lan.

Baca selengkapnya di sini

3. Menilik Cara Arab Saudi Ubah Padang Pasir Jadi Tanah Subur

Arab Saudi menjadi tuan rumah konferensi COP16 United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) mengenai kekeringan dan penggurunan papda pekan ini.

Topik itu faktanya terasa dekat dengan negara Teluk tersebut, yang para pejabatnya telah menyatakan mereka memiliki tujuan ingin memulihkan 40 juta hektare lahan yang terdegradasi.

Namun, meski Arab Saudi adalah investor utama dalam teknologi iklim, negara tersebut tidak meninggalkan eksplorasi minyaknya yang sudah berlangsung lama.

Baca selengkapnya di sini

4. Diburu 2 Hari, Beruang yang Acak-acak Supermarket Ditangkap dan Dibunuh

Setelah diburu selama dua hari, seekor beruang yang mengacak-acak supermarket di Jepang berhasil ditangkap dan dibunuh.

Perburuan itu berakhir pada Senin (2/12/2024). Sebelumnya, hewan itu menyerang seorang karyawan dan mengais-ngais bagian daging toko sebelum menghindari pihak berwenang selama sekitar 48 jam.

Sebagaimana diberitakan The Independent, beruang itu memasuki toko di Akita pada 30 November dini hari saat 20 karyawan sedang mempersiapkan diri untuk hari itu.

Baca selengkapnya di sini

5. Tensi Menegang, Irak Kerahkan Kendaraan Tempur ke Perbatasan Suriah

Irak pada Senin (2/12/2024) mengerahkan kendaraan tempur lapis baja untuk memperkuat perbatasannya yang panjang dengan Suriah.

Pengerahan ini dilakukan setelah serangan mendadak di Suriah, negara tetangga Irak, oleh pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir Al Sham (HTS).

Serangan kilat HTS dan faksi-faksi sekutunya membuat pasukan Pemerintah Suriah kehilangan kendali penuh atas kota terbesar kedua, Aleppo, untuk kali pertama sejak perang saudara dimulai pada 2011.

Baca selengkapnya di sini

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang meluncurkan program optimalisasi laporan harian pengawasan (SiLAHAP) guna memaksimalkan pengawasan warga negara asing (WNA).

"Dengan pengawasan orang asing yang efektif, kami dapat memantau data orang asing yang berada di wilayah kerja instansi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar meningkatkan efisiensi, serta menjaga akuntabilitas setiap unit kerja," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Uray Avian di Tangerang Selasa.

Uray menjelaskan, program SiLAHAP dibuat untuk mempermudah tindak lanjut pemimpin satuan kerja mengontrol anggotanya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan orang asing di lapangan.

Program yang digagas dalam laporan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II tahun 2024 itu juga bertujuan meningkatkan efisiensi dalam pengendalian arahan, hingga mengarsipkan laporan harian secara lengkap.

Apalagi imigrasi sedang menggalakkan operasi Timpora yang melibatkan seluruh stakeholder mulai dari pihak kepolisian, Satpol PP, Dinas Ketenagakerjaan, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Tantangan yang dihadapi dalam pengawasan orang asing membutuhkan perangkat pendukung. Hadirnya SiLAHAP ini bisa membantu petugas di lapangan lebih maksimal," katanya.

Ia pun berharap program SiLAHAP bisa diimplementasikan secara nasional sehingga pengawasan yang dilakukan petugas bisa saling terintegrasi. "Program ini menyajikan laporan secara real time," katanya.