Dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan ke seorang wanita yang merupakan tahanan narkoba inisial L (23). Keduanya, yakni Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kanit di Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S.

Laporan itu dilayangkan ke Bid Propam Polda Sumut, hari ini. Kuasa Hukum L, Alamsyah menyebut laporan itu dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5/2025).

Alamsyah menyebut dugaan pelecehan itu terjadi tak lama setelah L ditahan di Polres Asahan atas dugaan kasus narkoba. Dia belum memerinci sejak kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun, dia menyebut dugaan pelecehan itu baru diungkapkan oleh L setelah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Alamsyah menyebut kliennya sempat ketakutan untuk mengungkapkan hal itu.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

"Selama di dalam tahanan kepolisian, dia (L) tidak pernah menceritakan kepada kami. Namun, setibanya dia dititipkan ke Lapas Labuhan Ruku, dia menceritakan perbuatan tidak senonoh ini kepada keluarganya dan kepada kami kuasa hukumnya. Lantas klien kami beserta keluarganya meminta kepada kami untuk melaporkan oknum-oknum terduga yang melakukan tindakan asusila tersebut," sambung Alamsyah.

Alamsyah menyebut AKP S dan Ipda S melakukan dugaan pelecehan yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Peristiwa itu berawal saat AKP S memberikan izin kepada L untuk menggunakan hp di dalam tahanan. Alamsyah mengaku turut menyerahkan bukti-bukti chat AKP S kepada L saat membuat dumas di Propam.

"Modusnya menurut keterangan klien kami, terhadap Kasat Tahti ini awalnya mengizinkan klien kami untuk menggunakan hp android di dalam tahanan, tapi ternyata sembari memberikan hp, ada niat yang tidak baik yang dilakukannya. Dia melakukan chat atau video call dengan klien kami dengan bahasa yang tidak sopan. Padahal berulang kali klien kami menjelaskan bahwa dia berstatus istri sah orang. Via verbal, karena berulang kali ingin melakukan kontak fisik, klien kami selalu menolak. Pelecehan verbalnya ngajak berhubungan, dia sedang mandi ingin VC, merayu, dan sebagainya," ujarnya.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

"Untuk kanit narkoba Ipda S, modusnya, kanit narkoba ini selalu atau sering mengeluarkan (L) dari tahanan dibawa ke ruangan kanit narkoba. Setibanya di ruangan kanit, bukan diperiksa melainkan dengan waktu yang berbeda dengan dua kali kejadian, menciumi klien kami, itulah menurut keterangan klien kami. Untuk Ipda S yang mana perbuatannya itu dilakukan di ruangannya, tidak ada yang bisa melihat, hanya klien kami dengan terduga pelaku bersama Tuhan. Namun, dengan keyakinan dan rasa ketakutan, klien kami juga berpesan perbuatan ini harus dilaporkan agar tidak terjadi kepada tahanan lain," ujarnya.

Dia berharap dumas ini bisa ditindaklanjuti oleh Propam Polda Sumut. Alamsyah berharap peristiwa yang diduga dialami L tidak terjadi ke tahanan lainnya.

"Kami berharap laporan ini segera diproses Bid Propam polda sumut supaya nantinya akan menimbulkan efek jera. Kami yakin klien kami bisa membuktikan nantinya ke pihak penyidik propam. Tentunya tindakan ini kami laporkan supaya tidak akan terulang lagi, ini sangat riskan, bayangkan ada seorang tahanan wanita , tapi selama penahanan bukan diperlakukan dengan baik, tapi malah diperlakukan tidak senonoh dan tidak bermoral," pungkasnya.

Kasubbid Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan masih akan mengecek dumas tersebut.

"Saya cek dulu ya," kata Siti.

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU Narkotika) berlandaskan nilai-nilai HAM.

“Kebetulan sedang dalam penyusunan rancangan undang-undang, revisi ya, revisi Undang-Undang Narkotika, maka nanti semangat dan nilai hak asasi manusia akan menjadi salah satu bagian yang menginfus batang tubuh undang-undang yang akan dihadirkan pada masa akan datang,” ujar Pigai usai melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Marthinus Hukom, di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa posisi Kementerian HAM terkait pemberian hukuman mati kepada terpidana narkotika adalah memandangnya sebagai bukan pelanggaran HAM.

“Posisi kami, narkotika itu bukan pelanggaran HAM berat, bukan juga pelanggaran HAM biasa, tetapi disebut specific crime (kejahatan tertentu),” ujarnya.

Menurut dia, pengkategorian tindak pidana narkotika sebagai kejahatan tertentu dikarenakan pelaku atau pengedarnya dapat disembuhkan.

“Kriminal itu terjadi dalam separuh umur dia, sebagian kecil umur, karena itu bukan penyakit bawaan. Oleh karena itu, disebut specific crime, dan orangnya bisa diobati, direhab, dan disembuhkan,” jelasnya.

Dengan demikian, kata dia, proses penegakan hukum maupun pemberantasan narkotika harus terkontrol dan berlandaskan nilai-nilai HAM.

Adapun RUU Narkotika saat ini telah menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 oleh DPR RI.

Pewarta: Rio Feisal, Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom beserta jajaran menyambangi Kementerian Hak Asasi Manusia di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/4), guna membahas penegakan hukum berbasis HAM.

Legalisasi ganja hingga kratom turut menjadi topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Yang kedua juga kami berbicara tentang bagaimana isu-isu contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan legalisasi kratom," ujar Marthinus di Kantor Kementerian HAM.

Ia menjelaskan pembahasan itu penting dilakukan karena ada beberapa kelompok yang menghubungkan legalisasi ganja dan juga tanaman kratom dengan hak asasi manusia. Terlebih, negara lain sudah melegalisasi kedua tanaman tersebut untuk kepentingan medis.

"Jadi, secara hukum dan secara hak asasi manusia, saya ingin mendengar apa pendapat pak menteri bagaimana melihat isu-isu yang kita bicarakan tentang hak asasi," kata Marthinus.

Pria kelahiran Maluku yang kerap bertugas di Densus 88 Antiteror Polri selama berkarier di Kepolisian ini menyatakan penelitian terhadap kedua tanaman tersebut penting untuk terus dilakukan.

"Ya, bukan membuka peluang, memang kita terus melakukan penelitian ya, terutama karena isu legalisasi ganja ini cukup menarik untuk diperbincangkan hari ini, dan juga kratom, sehingga tetap kita terus melakukan penelitian," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan sikap kementeriannya terhadap tanaman ganja dan kratom.

"Posisi kami terhadap khususnya yang dua jenis barang tadi, yang jelas hal yang mengancam integritas nasional, moralitas bangsa, mentalitas bangsa, Kementerian HAM menolak tegas. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Ini sejalan dengan hukum konstitusi hak asasi manusia internasional," kata Pigai.

Saat ini, terang Pigai, ganja termasuk narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Seperti ganja, kalau sudah ada Undang-undang atau tindak lanjut dari Undang-undang Narkotika yang memasukkan ganja sebagai salah satu opium, candu yang mengancam, narkotika golongan satu, berarti ya kami harus juga ikut melarang," imbuhnya.

Kendati demikian, Pigai memastikan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia akan menjadi poin penting yang diperhatikan dalam Revisi UU Narkotika.

"Kemudian kratom, sikap kami yang penting pemerintah harus secara tegas mengeluarkan peraturan terkait dengan kratom itu dia masuk jenis opium golongan berapa? Kami tunggu karena yang kami dapatkan itu adalah berbasis sains, hasil penelitian menyatakan ada kandungan narkotika di kratom," tutur Pigai.

"Kalau itu sudah jelas, tegas, maka Kementerian HAM tidak ragu-ragu menyatakan larang," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 mengutamakan aspek rehabilitasi, namun tidak meninggalkan aspek penegakan hukum.

Menurut ia, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan tetap diberikan untuk memberi efek jera.

"Bahwa apakah dua-duanya akan diterapkan, yakni penegakan hukum dan rehabilitasi dalam RUU Narkotika, ini tergantung dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Narkotika dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focalpoint-nya," kata Eddy, sapaan akrab Wamenkum, saat media gathering di Jakarta, Rabu.

Kendati demikian, Eddy mengingatkan bahwa rehabilitasi sebenarnya merupakan bagian dari sanksi pidana apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam undang-undang tersebut, ia menjelaskan apabila seorang terpidana kasus narkotika dijatuhi hukuman dua tahun penjara dengan rehabilitasi 12 bulan, maka terpidana itu hanya akan dipenjara selama satu tahun dan setahun sisanya akan menjalani rehabilitasi.

"Jadi, sebenarnya dalam Undang-Undang 35/2009, rehabilitasi itu bagian dari putusan pengadilan," jelasnya.

Maka dari itu, sambung Eddy, kebijakan tersebut yang akan dievaluasi TAT, terkhusus untuk para pengguna narkotika yang baru coba-coba memakai barang haram tersebut lantaran tidak bisa disamakan dengan pengguna yang sudah memakai narkotika berulang kali.

Dalam RUU Narkotika, diatur bahwa pengguna narkotika tidak akan dikenakan pidana, melainkan direhabilitasi, tetapi dengan beberapa persyaratan.

Dalam beleid tersebut, lanjut Wamenkum, nantinya TAT yang akan menentukan bahwa pengguna narkotika akan diproses hukum atau tidak. Sedangkan apabila direhabilitasi, TAT juga akan menilai pengguna narkotika itu perlu dirawat inap atau rawat jalan.

Dengan demikian, tambah Eddy, RUU Narkotika akan memperkuat peran TAT dan BNN. Penguatan peran BNN diperlukan karena BNN memiliki jaringan di seluruh provinsi dengan adanya BNN Provinsi (BNNP).

Melalui jaringan tersebut, para pengguna narkotika yang nantinya akan cenderung direhabilitasi usai pengesahan RUU Narkotika bisa direhabilitasi di daerah.

"Kalau nantinya semua pengguna narkotika direhabilitasi di Lido seperti sekarang ini tidak mungkin cukup, sehingga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, bahkan sampai ke tempat-tempat yang terkecil, termasuk puskesmas untuk rehabilitasi rawat jalan," ucap Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sjarif Hiariej atau Eddy Hiariej berbicara tentang revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Eddy, revisi UU tersebut untuk mengatasi masalah over kapasitas lapas.

Awalnya, Eddy ingin agar UU Narkotika digabung dengan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Menurutnya, dua UU tersebut sejalan dengan RUU Hukum Pidana.

"Jadi memang in line dengan apa yang ada dalam RUU HP, bagaimana mengurangi overcrowding di dalam (lembaga) pemasyarakatan," ujar Eddy Hiariej dalam media gathering di selasar Ditjen AHU, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

Eddy menjelaskan, alasan perancangan undang-undang itu merujuk ke berbagai konvensi internasional terkait narkoba. Misalnya di konvensi PBB 2024, yang membahas cara memperhatikan aspek kesehatan pengguna narkoba.

"Jadi dia lebih pada bagaimana mengobati orang yang kecanduan narkotika itu daripada menghukum atau memenjarakan," ujarnya.

Eddy menuturkan, saat ini penghuni lapas sebagian besar adalah orang dengan kejahatan narkoba. Dalam hal ini kebanyakannya merupakan pengguna.

"Kita tahu persis, 52 persen penghuni lapas itu adalah kejahatan narkotika. Dan yang cukup menyedihkan, itu 80 persen pengguna. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar pengguna itu BB, tahu BB? Barang bukti, itu di bawah 1 gram. Tetapi, karena undang-undang, yang mereka kan harus mendekam di penjara minimal 4 tahun kan, padahal barang bukti mereka itu di bawah 1 gram," kata dia.

Eddy memberikan contoh, misalnya seorang pengguna narkotika dihukum 2 tahun penjara dengan rehabilitasi 12 bulan. Maka orang itu hanya mendekam dalam penjara selama 1 tahun atau 12 bulan.

Dalam kata lain, jika putusan pengadilan 2 tahun penjara, rehabilitasinya 1 tahun, penjaranya 1 tahun.

"Lalu yang 1 tahun, dia mendekam dalam penjara itu, cuma 1 tahun. Ini yang kemudian berdasarkan TAT ini akan melihat, kalau orang yang baru coba-coba melakukan, menggunakan narkotika, ini tidak bisa disamakan dengan mereka yang memang sudah berulang kali," jelas dia.

"Dan ada syarat-syarat, apakah ini misalnya dia akan berlaku untuk seorang residivis atau tidak, ini kan masih menjadi suatu pertimbangan," sambungnya.

Berangkat dari hal itu, Eddy menginginkan hal itu diubah dalam Revisi UU Narkotika. Sehingga nantinya akan ada ancaman hukuman minimum dan maksimum bagi pengguna narkoba.

Eddy menambahkan, UU Narkotika yang akan diubah itu adalah Undang-Undang No 35 Tahun 2009. Sebab, selama ini, dalam UU tersebut, golongan 1 dan golongan 2 diambil dari UU Psikotropika.

"Praktis, Undang-Undang psikotropika itu hanya tinggal pada golongan 3 dan golongan 4, yang itu sering digunakan untuk kepentingan kesehatan. Nah, oleh karena itu, supaya dia efektif dan efisien sebagai satu kesatuan, Undang-Undang Psikotropika itu ditarik masuk ke dalam," tegasnya.

Lihat juga video: Yasonna Sebut Lapas Penuh Gegara Pecandu Narkoba 'Dibandarkan'

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan, pemerintah bakal mereformasi peraturan perundang-undangan terkait narkotika.

Eddy menyebutkan, Undang-Undang (UU) Narkotika bakal direvisi dengan memadukan aspek kesehatan dan hukum pidaha.

“Ya itulah, ini akan kita reformasi dengan Undang-Undang Narkotika. Lalu betul-betul ini perpaduan dua hal, ya, yaitu kesehatan dan hukum pidana,” kata Eddy usai acara diskusi publik di kawasan Glodok, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Eddy menjelaskan, lewat reformasi perundang-undangan tersebut, pemerintah berpandangan bahwa pengguna narkotika yang benar-benar hanya pengguna tidak perlu dipidana.

“Sehingga dalam pandangan kita ke depan, untuk pengguna, pure pengguna, itu sudah tidak lagi sanksi pidana, tapi sanksi pada tindakan,” kata Eddy.

Ia menyebutkan, tindakan yang dimaksud dapat berupa rehabilitasi atau penilaian dari tim asesmen.

Guru besar hukum piadan Universitas Gadjah Mada ini menekankan pentingnya penyempurnaan Undang-Undang Narkotika yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Eddy mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipertimbangkan, didengar, dan dijelaskan dalam proses pembentukan undang-undang.

“Oleh karena itu, semakin banyak forum dialog publik dan masukan dari berbagai pihak, semakin besar peluang undang-undang tersebut diterima secara sosial oleh masyarakat,” kata dia.