"Sesuai isi deklarasi mereka, kami harap eks anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Surakarta dan sekitarnya mematuhi aturan hukum yang berlaku di NKRI,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta para mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) memenuhi peraturan hukum yang berlaku usai deklarasi puncak pembubaran organisasi tersebut di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (21/12).

"Sesuai isi deklarasi mereka, kami harap eks anggota Jamaah Islamiyah di wilayah Surakarta dan sekitarnya mematuhi aturan hukum yang berlaku di NKRI," kata Supratman dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Supratman berpendapat bahwa pembubaran organisasi tersebut merupakan peristiwa bersejarah. Untuk itu, dirinya mengajak para eks anggota Jamaah Islamiyah tersebut untuk memperkokoh ideologi Pancasila, menciptakan kehidupan yang harmonis, serta menjauhkan diri dari tindakan anarkis.

Ia menuturkan deklarasi puncak pembubaran Jamaah Islamiyah di Surakarta yang dibacakan oleh eks anggota Jamaah Islamiyah itu menandai kembalinya mereka ke pangkuan NKRI.

"Tentunya pemerintah Indonesia menantikan kontribusi positif mereka dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, bukan dengan berbagai tindakan anarkis atau kekerasan," ucap dia menambahkan.

Adapun Jamaah Islamiyah merupakan sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Sebelumnya, ribuan orang mantan anggota Jamaah Islamiyah dari Keresidenan Surakarta, Kedu, dan Semarang mendeklarasikan pembubaran diri di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21/12).

Deklarasi yang dibacakan bersama-sama tersebut, salah satunya mendukung (sami'na wa atho'na) terhadap pembubaran Al-Jamaaj Al-Islamiyah di Bogor, Jawa Barat, pada 30 Juni 2024.

Selain itu pada deklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan NKRI dan terlibat aktif mengisi kemerdekaan serta menjauhkan diri dari paham dan kelompok ekstrem atau tatharruf.

Mereka juga menyatakan siap mengikuti peraturan hukum yang berlaku di NKRI, serta berkomitmen dan konsisten untuk menjalankan hal-hal yang merupakan konsekuensi logis.

Selain Menkum, acara tersebut turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono, Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri Irjen Pol. Sentot Prasetyo, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

MEDAN, iNewsMedan.id- Royal Game, sebuah tempat permainan di Sonhita Corner, Kompleks Asia Mega Mas, Blok P-1, Kelurahan Sukaramai II, Medan Area, dinyatakan bukan merupakan praktik perjudian. 

Hal ini disampaikan oleh Pakar Hukum Pidana Sumatera Utara, Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim gabungan Polda Sumut, Polrestabes Medan, dan Dinas Pariwisata Kota Medan. 

"Dari hasil razia, ditemukan bahwa Royal Game memiliki izin operasional yang dikeluarkan instansi berwenang dan masih berlaku sesuai peraturan," jelas Dr. Alpi, Sabtu (21/12/2024). 

Menurut perwakilan Dinas Pariwisata Kota Medan, Royal Game adalah permainan ketangkasan berhadiah barang elektronik seperti televisi, kulkas, atau rice cooker. Pemeriksaan tim gabungan juga tidak menemukan indikasi adanya praktik perjudian di lokasi tersebut. 

Dr. Alpi menjelaskan bahwa tindak pidana perjudian sesuai Pasal 303 KUHP mengandung unsur "tanpa izin". Jika suatu kegiatan telah memiliki izin resmi dari instansi berwenang, maka sifat melawan hukum pada kegiatan tersebut hilang, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. 

"Royal Game memiliki izin operasional yang sah, sehingga tidak termasuk dalam kualifikasi tindak pidana perjudian," tegasnya. Ia juga mengingatkan aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam menindak dugaan perjudian. 

Razia tim gabungan yang dilakukan pada Selasa (17/12/2024) bertujuan menindaklanjuti pemberitaan yang menyebut Royal Game sebagai lokasi perjudian. Namun, hasil pemeriksaan memastikan bahwa tempat tersebut hanya menyediakan permainan ketangkasan dengan hadiah barang elektronik. 

Dinas Pariwisata akan terus melakukan pengawasan agar pengelola mengikuti ketentuan yang berlaku. 

Kepala Lingkungan 11, Endang, juga menyatakan tidak pernah menemukan indikasi praktik perjudian di lokasi tersebut. "Saya sering melintas dan terkadang singgah, tapi sejauh ini tidak ada indikasi perjudian," katanya.

Editor : Ismail

Palembang -

Pihak Muhammad Luthfi Hadyhan (22), dokter koas yang dianiaya di Palembang, belum menunjukkan tanda-tanda hendak berdamai dengan pihak Fadillah alias Datuk dan ibu Lady, Sri Meilina. Yang ada, kuasa hukum Luthfi berharap jumlah tersangka bertambah. Tak hanya Datuk, Sri Meilina juga berpotensi menjadi tersangka.

"Siapa pun yang terlibat dalam perkara ini agar ditarik karena pidana ini, berpotensi dia (ibu Lady) itu sebagai tersangka berdasarkan bukti, jadikan dia tersangka. Jangan kemudian karena ada power-power apa, kemudian ini menjadi posisinya terhambat," kata Redho Junaidi, kuasa hukum Luthfi, Minggu (22/12/2024).

Redho menilai kemungkinan besar Lina juga memiliki andil dalam pemukulan yang dilakukan Datuk terhadap Luthfi. Menurut Redho, saat kejadian berlangsung, Lina tidak berusaha mencegah atau melerai. Bahkan tidak menutup kemungkinan pemukulan juga terjadi atas permintaan Lina.

"Kalau kita kembalikan ke kronologi peristiwa ini, satu, siapa yang membawa dan memerintahkan si Bang Jago (Datuk) ikut di dalam perbincangan itu? Yang pasti dibawa oleh ibunya si Lady, di mana dia (ibu lady) sudah kenal dekat dengan si Datuk itu, apalagi katanya ada hubungan keluarga," ucap Redho.

Namun, untuk kepastian penetapan tersangka, pihak Luthfi mengembalikan sepenuhnya kepada kepolisian. Hingga kini proses penyidikan masih berlangsung. Redho meyakini bahwa polisi dapat bekerja profesional dan kasus ini dapat diselesaikan seadil-adilnya.

"Kami percaya kepada kinerja yang dilakukan penyidik Polda Sumsel dan sudah bekerja secara profesional. Kita percayakan proses hukum itu kepada penyidik," tegas Redho.

Luthfi sendiri saat ini sudah berada di Jakarta, tempat tinggal asalnya, dan masih menjalani perawatan atas luka-luka fisik yang diderita. Redho mengatakan kliennya belum dipanggil penyidik. Dia berencana mendatangi Polda Sumsel hari ini, Senin (23/12).

"Sampai saat ini belum ada pemanggilan oleh penyidik (terhadap korban). Tapi hari Senin nanti kami akan ke Polda Sumsel untuk berkomunikasi bertemu penyidik untuk menunjukkan dan mengantarkan surat kuasa, bahwa kami ditunjuk sebagai kuasa hukum korban," tutupnya.

(des/des)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Pertama, kami menyesalkan penundaan pameran lukisan tersebut,” ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/12/2024).

Anis menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Untuk itu, sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” kata Anis.

Komnas HAM mendorong agar ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran. Apalagi, ekosistem demokrasi di Indonesia sudah lama dibangun.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran ini, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh Anis.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2024 telah memberikan 300 bantuan hukum secara gratis kepada warga miskin, guna membantu masyarakat mendapatkan keadilan di hadapan hukum.

“Alhamdulillah, persentase realisasi anggaran bantuan hukum gratis tahun ini telah tercapai 99,99 persen,” kata Plt Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Kepulauan Babel Suherman di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan selama 2024 Kanwil Kemenkumham Babel selaku pelaksana bantuan hukum telah bekerja sama dengan delapan organisasi bantuan hukum (OBH) sebagai pemberi bantuan hukum gratis kepada 300 orang warga dengan rincian 237 bantun hukum litigasi dan 63 non-litigasi.

Bantuan hukum litigasi yang diberikan mencakup proses pendampingan hukum dalam beracara baik secara pidana, perdata, maupun tata usaha negara (TUN), sedangkan bantuan hukum non-litigasi diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, mediasi, pendampingan di luar pengadilan, penyuluhan hukum, Pemberdayaan masyarakat, drafting dokumen hukum, penelitian hukum,negosiasi dan investigasi perkara.

"Bantuan hukum ini tentunya diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu," ujarnya.

Ia menyatakan dalam mengajukan permohonan, masyarakat cukup melampirkan syarat administrasi berupa kartu identitas seperti KTP, SIM, KK, SK domisili, surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara.

Kemudian berkas tersebut diajukan kepada delapan OBH terakreditasi yang telah bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Babel dan selanjutnya OBH akan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu hingga selesai tanpa dipungut biaya jasa apa pun.

"Pada tahun ini, Kanwil Kemenkumham Babel juga telah melaksanakan kegiatan verifikasi calon pemberi bantuan hukum baru dan reakreditasi ulang bagi pemberi bantuan lama untuk periode 2025 hingga 2027," katanya.

Kakanwil Kemenkum Babel Harun Sulianto mengatakan pemberian bantuan hukum ini agar masyarakat memiliki akses keadilan ke sistem peradilan, dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum," demikian Harun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah video viral menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang melawan arah di jalan raya saat sedang macet.

Pengendara motor itu dengan santai melaju di antara mobil-mobil yang terjebak dalam kemacetan. Namun, dalam video yang diunggah melalui akun Instagram Hujat Baper, pengendara motor tersebut akhirnya tertabrak oleh pengendara motor lain yang sedang melaju di sisi kanan jalan.

Kasus seperti ini sebenarnya sering terjadi di jalan raya, di mana pengendara motor melawan arah dan mengganggu kelancaran kendaraan lainnya.

View this post on Instagram

A post shared by Hujat Baper (@hujatbaper)

Lantas bagaimana hukumnya jika menabrak orang atau pengendara motor yang melawan arah?

Pengamat transportasi dan angkutan jalan, Budiyanto, mengatakan, melawan arah merupakan kesalahan dan jika terjadi kecelakaan maka pelakunya dalam kondisi lemah.

"Melawan arah dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan termasuk klasifikasi pelanggaran lalu-lintas. Sedangkan kecelakaan lalu-lintas termasuk dalam klasifikasi kejahatan lalu lintas," kata Budiyanto kepada Kompas.com, Jumat (20/12/2024).

"Seandainya kecelakaan atau penabrak pengguna jalan yang melawan arah karen terjadi kelalaian atau di luar kemampuan pengemudi maka pengguna jalan yag melawan arus pada posisi yang lemah," ujarnya.

Namun di sisi lain kata Budiyanto, tidak boleh ada niat pengendara lain untuk menabrak pengendara motor yang melawan arah.

Sebab jika dilakukan dengan sengaja maka hal itu akan membawa konsekuensi hukum yang lain.

Budiyanto mengatakan jangan pernah main hakim sendiri. Jika melihat terjadinya pelanggaran, pemakai jalan bisa merekam atau memfoto kejadian untuk bukti.

"Melihat demikian foto dan buatkan vidio untuk dilaporkan kepada petugas kepolisian terdekat untuk ditindak," katanya.

"Pelanggaran dapat didapat karen tertangkap tangan pada waktu pemeriksaan, adanya laporan dari masyarakat atau tertangkap kamera CCTV yang terkoneksi dengan E-TLE," ujarnya.

"Penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Yogyakarta,"

Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta menindak Warga Negara Asing (WNA) asal Maroko karena telah tinggal di wilayah ini melebihi izin tinggal atau "overstay" hingga sekitar enam bulan.

"Penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Yogyakarta," kata Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkum DIY Muhammad Akmal di Yogyakarta, Senin.

Penangkapan terhadap WNA tersebut, dipastikan Akmal dilakukan sesuai prosedur serta memastikan penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban masyarakat.

Menurut dia, operasi terkait izin tinggal WNA merupakan bagian dari pengawasan rutin.

Operasi tersebut digelar di wilayah Sleman setelah pihak keimigrasian menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai keberadaan WNA tersebut.

Setelah diamankan, ujar Akmal, WNA tersebut langsung dibawa ke Kantor Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, WNA asal Maroko tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto mengatakan bahwa operasi serupa dipastikan bakal terus digiatkan, terutama menjelang musim
libur akhir tahun lantaran arus wisatawan asing ke Yogyakarta cenderung meningkat.

"Kami mengimbau kepada seluruh WNA yang berada di wilayah ini untuk selalu mematuhi peraturan keimigrasian. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui keberadaan WNA yang mencurigakan atau melanggar hukum," ujar dia.

Agung pun mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan keimigrasian demi menjaga lingkungan tetap aman dan tertib di wilayah DIY yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional.

Dengan tindakan tegas semacam itu, Agung berharap memberikan pesan kuat kepada WNA lainnya untuk tidak mengabaikan aturan yang berlaku.

Selain itu, Agung berharap masyarakat semakin memahami pentingnya melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan WNA kepada pihak berwenang.

"Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci sukses pengawasan keimigrasian. Kami akan terus berkomitmen menjaga Yogyakarta tetap menjadi wilayah yang aman dan istimewa bagi seluruh warganya maupun para tamu asing," ucap Agung.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Robi Sugara mengungkapkan pandangannya terkait situasi geopolitik di Suriah dan dampaknya bagi Indonesia. Robi menilai jatuhnya Bashar Al-Assad merupakan bentuk reformasi Suriah layaknya Reformasi 1998 yang terjadi di Indonesia. Di mana masyarakat sudah jengah terhadap pemerintahan dan menginginkan adanya perubahan.

“Bashar al-Assad itu kan sebenarnya sudah dikomplain oleh masyarakatnya,” ucap Robi di Jakarta, Sabtu (21/12/2024).

“Ini betul transisi politik, transisi dari masyarakat yang sebetulnya memang diinginkan,” katanya.

Namun, Robi mengungkapkan kekhawatiran terhadap narasi yang berkembang di Indonesia, khususnya media sosial yang cenderung menganggap ini adalah kemenangan umat Muslim, kemenangan para mujahid. Momentum ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk mengembalikan semangat untuk memainkan narasi propaganda untuk menyesatkan masyarakat.

“Tapi yang terpenting sebenarnya adalah memahami orang-orang Indonesia, orang-orang yang di luar Suriah, yang kemudian bisa jadi mereka akan terjebak kelompok teror yang mengatasnamakan agama untuk mengembalikan semangatnya, untuk regroup dan reorganisasi,” kata Robi.

Menurut Robi, Suriah telah melalui masa-masa yang sangat sulit. Apa yang terjadi sekarang adalah hasil dari perjuangan panjang rakyat Suriah, yang tidak hanya melibatkan perlawanan fisik, tetapi juga pengaruh dari negara-negara besar, misalnya Turki, Qatar, Amerika dan Israel. Hal ini diindikasikan karena tidak ada perlawanan yang masif ketika Hayat Tahrir Al-Syam (HTS) masuk ke Damaskus, munculnya pemerintahan transisi dan dirangkulnya kelompok kelompok minoritas untuk bisa hidup berdampingan di Suriah.

Robi mengklaim bahwa ini adalah bentuk diplomasi-diplomasi di tingkat elite yang ditunjukkan munculnya negara negara internasional untuk melakukan normalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah yang baru.

“Ini bukan kemenangan 100 persen yang dilakukan oleh perlawanan, tapi kemenangannya itu lewat jalur diplomasi. Jalur diplomasi adalah memanfaatkan negara-negara yang punya kepentingan dengan kelompok perlawanan itu dalam rangka mengganti rezim Suriah,” kata Robi.

Oleh karena itu, Direktur Indonesia Muslim Crisis Center ini menyerukan pemerintah untuk meluruskan narasi-narasi yang beredar di media sosial agar tidak menyesatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat terpedaya seperti pada masa munculnya ISIS. Masyarakat harus cermat dalam membaca situasi dan geopolitik yang terjadi di Timur Tengah.

Selain itu, Robi menambahkan, perlunya pemerintah melakukan konsolidasi antara ulama-ulama moderat Indonesia dan ulama moderat di Suriah. Hal ini harus dilakukan pemerintah untuk membangun misi perdamaian, dan meredam suara kelompok garis keras. Menurutnya, banyak ulama Indonesia yang memiliki kedekatan dengan ulama Suriah.

“Indonesia punya kemampuan itu untuk melakukan diplomasi terhadap Suriah dengan melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan ulama-ulama yang karismatik di Suriah,” tandas Robi.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengamankan seorang warga negara asing (WNA) asal Maroko.

Ia terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian karena overstay atau tinggal melebihi batas waktu izin tinggal hingga enam bulan.

Operasi penangkapan dilakukan di wilayah Sleman setelah pihak imigrasi menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai keberadaan WNA tersebut.

Penangkapan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dengan tujuan memastikan penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban masyarakat.

Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Muhammad Akmal, menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh pihaknya.

"Penindakan terhadap WNA yang melanggar aturan keimigrasian adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Yogyakarta," kata Akmal dalam keterangan tertulis pada Senin (23/12/2024).

Setelah diamankan, WNA tersebut langsung dibawa ke kantor imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, WNA asal Maroko tersebut akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY, Agung Rektono Seto, menyatakan bahwa operasi serupa akan terus digiatkan, terutama menjelang musim libur akhir tahun, di mana arus wisatawan asing ke Yogyakarta diperkirakan akan meningkat.

"Kami mengimbau kepada seluruh WNA yang berada di wilayah ini untuk selalu mematuhi peraturan keimigrasian."

"Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui keberadaan WNA yang mencurigakan atau melanggar hukum," ungkap Agung.

Kanwil Kemenkum DIY juga mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam membantu pengawasan keimigrasian.

Kesadaran bersama ini dianggap penting untuk menjaga lingkungan tetap aman dan tertib, khususnya di wilayah DIY yang dikenal sebagai destinasi wisata internasional.

Agung berharap tindakan tegas ini dapat memberikan pesan kuat kepada WNA lainnya agar tidak mengabaikan aturan yang berlaku.

Ia juga mengharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan WNA kepada pihak berwenang.

"Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci sukses pengawasan keimigrasian."

"Kami akan terus berkomitmen menjaga Yogyakarta tetap menjadi wilayah yang aman dan istimewa bagi seluruh warganya maupun para tamu asing," tutup Agung.

Operasi keimigrasian ini menunjukkan keseriusan jajaran Imigrasi di DIY dalam menegakkan aturan dan menjaga keistimewaan Yogyakarta sebagai daerah tujuan wisata sekaligus tempat tinggal yang aman dan nyaman.

MOJOKERTO, iNewsSurabaya.id - Kasus dugaan penggelapan senilai Rp12 miliar yang melibatkan Herman Budiyono terus menjadi sorotan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Dalam perkembangan terbaru, penasihat hukum Herman, Michael SH MH CLA, CTL, CCL, dengan tegas mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Senin (16/12/2024). Ia menuding putusan tersebut mengabaikan fakta-fakta krusial yang terungkap selama persidangan.

Michael memaparkan sejumlah fakta yang, menurutnya, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satu poin utama adalah aliran dana yang dituduhkan sebagai bentuk penggelapan, ternyata mengalir ke pelapor sendiri, Juliati Sutjhajo, yang merupakan kakak kedua terdakwa. Berdasarkan bukti transfer, Herman mengirim Rp1,44 miliar ke rekening Juliati pada 26 Mei 2023 melalui Bank BCA.

Selain itu, Herman juga mentransfer Rp5 miliar kepada kakak pertamanya, Hadi Poernomo, pada 2 Agustus 2022, serta USD26.040,71 pada 25 Januari 2023. Bahkan, kakak ketiga terdakwa, Lidyawati, memiliki utang hingga miliaran rupiah kepada perusahaan Herman. “Lidyawati memiliki utang di Kartika Motor sebesar Rp878,48 juta, dan di CV Mekar Makmur Abadi (MMA) sebesar Rp5,17 miliar,” ujar Michael.

Michael menegaskan bahwa aliran dana ke pihak-pihak tersebut menunjukkan perkara ini bukanlah penggelapan, melainkan masalah perdata terkait sengketa warisan. Namun, majelis hakim beranggapan aliran dana tersebut tidak relevan dengan perkara. “Hakim seharusnya cermat menelusuri tujuan dan alasan perpindahan dana tersebut. Bukti ini jelas menunjukkan kejanggalan,” tegas Michael.

Michael juga mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang menyebut adanya audit dalam kasus ini. “Ahli auditor yang dihadirkan dalam persidangan secara jelas menyatakan tidak melakukan audit karena belum ada kontrak dengan penyidik. Lalu, dari mana hakim menyimpulkan adanya audit?” tanyanya. 

Dalam persidangan, ahli pidana yang dihadirkan menyebutkan bahwa kasus ini lebih layak dikategorikan sebagai perkara perdata. “Jika hanya ada perpindahan uang, itu tidak serta merta menjadi tindak pidana. Tapi hakim justru menyatakan klien kami melakukan perbuatan melawan hukum. Ini keliru,” lanjut Michael.

Selain itu, Michael menyoroti tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan mens rea (niat jahat) dalam kasus ini. Ia mengingatkan bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana, harus ada mens rea dan actus reus (tindakan fisik). “Perkara ini murni perdata. Kami berharap Pengadilan Tinggi dapat melihat hal ini secara objektif dan membebaskan Herman,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 16 Desember 2024, majelis hakim PN Mojokerto yang diketuai Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja memvonis Herman dengan hukuman tiga tahun penjara. Herman dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) tentang Penggelapan dengan Pemberatan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi sistem peradilan. Apakah fakta baru yang diungkapkan dalam banding akan mengubah arah perkara ini? Semua mata kini tertuju pada Pengadilan Tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar upacara peringatan Hari Ibu ke-96 dengan petugas upacara seluruhnya perempuan.

Upacara berlangsung di Kantor Wilayah Kemenkum Aceh di Banda Aceh, Minggu. Upacara dengan inspektur Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Meurah Budiman.

"Hari ini, momentum peringatan hari ibu di Kanwil Aceh sangat menarik, semua petugasnya adalah perempuan," kata Meurah Budiman.

Pada kesempatan yang sama, saat membacakan sambutan Menteri PPPA, Meurah menyampaikan bahwa bangsa ini dibangun dari fondasi perjuangan para perempuan yang tak pernah lekang semangatnya untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik bagi generasi penerus.

"Kongres perempuan Indonesia pertama pada Desember 1928 di Yogyakarta. Momentum bersejarah ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Nasional pada tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang dinamakan Hari Ibu," kata Meurah Budiman saat membaca sambutan Menteri.

Lebih lanjut, ia menyambung bawah di era kekinian peringatan hari ibu diharapkan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

'Momentum Peringatan Hari Ibu sebaiknya dijadikan momentum untuk bersatu mencapai Indonesia yang maju melalui prinsi equal partnership," ucapnya.

Prinsip ini kata Meurah Budiman mencerminkan bagaimana perempuan Indonesia berjalan beriringan dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan membangun bangsa.

"Mari terus berkarya menjadi sosok yang mandiri, kreatif, inovatif, percaya diri, dan terus meningkatkan kualitas dan kapabilitas diri, sehingga bisa menjadi kekuatan yang besar menyejahterakan semua," tutup Meurah Budiman.

Upacara ini diikuti oleh pimti pratama, pejabat manajerial dan non manajerial. Selain itu hadir pula perwakilan dari jajaran Kantor Imigrasi Banda Aceh Banda Aceh dan Rupbasan Banda Aceh.

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan perekonomian mitra deradikalisasi atau mantan narapidana terorisme. BNPT telah menyalurkan 100 ribu ekor ikan nila merah kepada mitra deradikalisasi di Boyolali, Jawa Tengah.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan kurang lebih 100.000 ekor ikan nila merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Ia berharap langkah ini dapat membantu mitra deradikalisasi mengembangkan kewirausahaan. Sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.
"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," tambahnya.

Baca juga: Antisipasi Ideologi Transnasional, Pemprov Jateng Dukung Program Sekolah Damai BNPT

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali, Arif Budi Nuranto, mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pemicu partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi dan membangun wilayah yang berswasembada," jelasnya.

Sementara itu, mitra deradikalisasi penerima manfaat, Yanto alias Abu Hamizan, mengungkapkan bahwa benih ikan yang diterima akan dikembangbiakan oleh kelompok Keramba Tirtamina. Selanjutnya untuk diperjualbelikan kepada pengepul.

"Kalau untuk bantuan benih ikannya ini, nanti akan kami kembangbiakkan dan ketika sudah besar sebagian akan dikonsumsi dan juga akan dijual lagi ke pengepul," sebut Yanto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)