JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Pertama, kami menyesalkan penundaan pameran lukisan tersebut,” ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/12/2024).

Anis menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Untuk itu, sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” kata Anis.

Komnas HAM mendorong agar ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran. Apalagi, ekosistem demokrasi di Indonesia sudah lama dibangun.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran ini, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh Anis.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan menyikapi isu pembredelan pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional. Komnas HAM akan meminta keterangan dari Yos sebagai pelukis, dan pihak Galeri Nasional atas pembatalan sepihak yang mengundang reaksi publik terkait pameran bertajuk "Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan" tersebut.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan dari informasi yang diterima Komnas HAM, kasus tersebut bermula dari rencana pembukaan pameran tunggal karya-karya dari Yos Suprapto pada 19 Desember 2024.

Ada sedikitnya 30 frame lukisan kanvas karya seniman asal Yogyakarta itu yang akan ditampilkan di Galeri Nasional. Akan tetapi, pada saat malam pembukaan pemaren, pihak Galeri Nasional membatalkan gelaran tersebut.

“Pengunjung yang telah hadir di pembukaan pada malam itu dilarang melihat pameran. Pintu ruang pameran dalam keadaan dikunci,” kata Uli dalam keterangan resmi Komnas HAM yang diterima wartawan pada Sabtu (21/12/2024).

Komnas HAM juga mendapatkan informasi sebelum pameran digelar umum, kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta agar Yos sebagai pemilik karya, menurunkan 5 frame lukisan. Permintaan penurunan lima lukisan tersebut dengan maksud agar pameran tetap dapat dibuka.

Komnas HAM, dalam suratnya kepada Yos Suprapto, maupun Galeri Nasional tak menerangkan apa soal permintaan kurator kepada Yos Suprapto untuk menurunkan 5 frame lukisan. Namun Komnas HAM dalam penjelasannya mengetahui informasi Yos Suprapto tak bersedia menurunkan 5 frame lukisannya, dan membuat Galeri Nasional membatalkan pameran tersebut. Atas informasi-informasi tersebut, Komnas HAM menegaskan pentingnya perlindungan HAM atas penyampaian pendapat melalui karya-karya seni.

“Penting Komnas HAM sampaikan, bahwa karya seni adalah salah-satu bentuk ekspresi seseorang yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Uli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap seniman Yos Suprapto atas penundaan pameran tunggalnya di Galeri Nasional.

“Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya,” ujar pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, saat konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Pelanggaran HAM ini terlihat dari adanya pelarangan terhadap sejumlah lukisan Yos Suprapto yang seharusnya diperlihatkan kepada publik.

“Karya seni yang akan ditampilkan oleh seniman Yos Suprapto bukanlah bentuk ekspresi yang dapat dibatasi menurut instrumen hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk ekspresi yang sah,” kata Alif.

LBH menilai Galeri Nasional tidak menyampaikan alasan yang rasional untuk menunda pameran Yos Suprapto serta melarang sejumlah lukisan untuk dipajang.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berpendapat memang dapat dibatasi, tetapi pembatasan harus dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik, pembatasan ini bisa dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan dan moral masyarakat.

Pelarangan yang dialami Yos dinilai menjadi suatu represi atas hak untuk berekspresi dan berpendapat.

LBH menilai negara punya andil dan berperan aktif dalam melakukan represi terhadap Yos.

Hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat publik, dalam kasus ini, Direktur Galeri Nasional yang merupakan pejabat dari badan publik di bawah Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan.

“Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) kepada pihak penyelenggara acara, Wamenbud seakan-akan resisten terhadap berjalannya pameran dan menganggap salah satu karya dalam lukisan adalah bentuk tindakan asusila,” lanjut Alif.

LBH mendesak agar Komnas HAM bertindak untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dalam kasus ini.

Sebelumnya diberitakan, seniman Yos Suprapto mengungkapkan bahwa pameran tunggalnya yang sedianya dijadwalkan digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan, bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.