Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Bio Farma (Persero) menyerahkan beasiswa senilai Rp66,75 juta dan bantuan alat kerja kepada mitra deradikalisasi serta penyintas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (29/4).

Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Humas BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan (RAN-PE).

"Program sinergisitas antar-kementerian dan lembaga yang termasuk BUMN telah terlaksana dengan baik dan terus berkembang," ujar Brigjen Pol. Tejo, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pemberian bantuan didasari oleh surat keputusan Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Seiring waktu, kegiatan dirasa berkembang, berjalan dengan baik, dan cakupannya lebih luas, sehingga pemberian bantuan ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE.

Adapun bantuan yang diserahkan diterima oleh 22 orang mitra deradikalisasi dan penyintas. Dengan adanya kolaborasi antara BNPT, Bio Farma, dan pemerintah daerah, diharapkan program tersebut dapat berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Bekasi.

Untuk itu, Tejo menyebutkan pemberian bantuan akan terus diperluas dengan melibatkan pemerintah daerah karena merupakan kegiatan yang berkesinambungan.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan. Jika kemarin di lima provinsi 26 kota/kabupaten, ke depan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainiarti memberikan apresiasi kepada BNPT dan PT Biofarma atas dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," ucap Sri dalam kesempatan yang sama.

Dirinya berharap bahwa dukungan tersebut tidak hanya memberikan bantuan material, tetapi juga membangkitkan semangat kemandirian dan rasa persatuan masyarakat.

"Melalui kegiatan seperti ini, perkuat persatuan dan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik, serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tuturnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian BUMN melalui PT Bio Farma (Persero) kembali menyalurkan bantuan bagi mitra deradikalisasi di Kota Bekasi. Penyaluran bantuan dilakukan dalam bentuk alat kerja dan beasiswa pendidikan dengan total nilai sebesar Rp66.750.000 yang diserahkan kepada 22 penerima.

Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas BNPT, Brigjen Pol. Tejo Wijanarko, S.I.K., menyampaikan bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah dilaksanakan di 5 provinsi dan 26 kota/kabupaten dan ke depan akan terus diperluas melibatkan lebih banyak daerah serta pemangku kepentingan lokal.

"Ini adalah kegiatan yang akan terus berjalan, jika kemarin di 5 provinsi 26 kota/kabupaten kedepan akan lebih diperluas dan tentunya kepada pemerintah daerah," ujar Tejo dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE). Ia menambahkan bahwa sinergi antar kementerian, lembaga, dan BUMN sudah berjalan baik dan kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat, yaitu dalam bentuk Peraturan Presiden.

"Kegiatan ini didasari dengan surat keputusan Menko Polkam, seiring waktu kegiatan ini dirasa bertumbuh berkembang, berjalan dengan baik dan cakupannya lebih luas sehingga kegiatan ini ditingkatkan menjadi kegiatan yang dasarnya menjadi peraturan presiden, yaitu RAN PE," imbuhnya.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Kabupaten Bekasi, Sekretaris Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. dr. Hj. Sri Enny Mainiarti, MKM., menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi antara BNPT dan PT Bio Farma dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia menyebut kegiatan ini sebagai contoh nyata bagaimana kolaborasi pemerintah pusat, BUMN, dan masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial melalui pendidikan dan pengembangan ekonomi.

"Kegiatan hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, BUMN, dan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat ketahanan sosial melalui pendekatan pemberdayaan pendidikan dan ekonomi produktif," tutur Sri.

Sri Enny juga berharap bantuan ini bukan hanya memberikan manfaat secara materi, tetapi juga mampu membangkitkan semangat untuk bangkit, mandiri, dan bersatu membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

"Melalui kegiatan seperti ini kita perkuat persatuan, kita kuatkan komitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik serta menjadikan bangsa ini bangsa yang tangguh menghadapi berbagai tantangan," tutupnya.

'Lihat juga Video Mendiktisaintek Beri Beasiswa untuk Dosen Gegara Lulus Doktor Baru 25%'

(akn/ega)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Pihak mitra dapur itu mengaku belum dihubungi terkait niat tersebut.

"Terakhir kirim surat mau ketemu. Belum (dihubungi), saya nunggu proposalnya. Saya udah minta proposal tapi nggak dikasih," kata kuasa hukum mitra dapur MBG di Kalbata, Danna Harly, kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

Danna juga merespons soal bantahan yayasan yang ditudingnya menggelapkan dana. Dia menyerahkan hal itu sepenuhnya ke kepolisian.

"Kita lihat aja nanti di kepolisian. Selain dari polisi ini bakal ada lagi yang nyikat," katanya.

Kemudian, Danna menegaskan proses hukum akan tetap berjalan meskipun nanti tunggakan hampir Rp 1 miliar itu dibayarkan.

"Lanjut sebagai pelajaran, perintah dari atas," tegasnya.

Sebelumnya, yayasan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara, berjanji mencairkan dana mitra dapur milik Ibu Ira Mesra Destiawati (59). Diketahui tunggakan itu hampir mencapai Rp 1 miliar.

"Kami akan cairkan, dari yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira," kata perwakilan yayasan, Mei Imaniar, dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Jumat (26/4).

Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara, Mei menyerahkan kepada pihak lain mengikuti arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun pihaknya enggan menyebutkan besaran anggaran terkait Program MBG yang dikelolanya.

Dia menegaskan klaim niat jahat kepada yayasannya adalah sebuah tuduhan.

"Terkait niat jahat atau nggak, itu menurut kami tuh tuduhan yang nggak berdasar dan memang harus dilengkapi lagi," katanya.

(azh/azh)

Mogadishu, Somalia (ANTARA) - Somalia dan Mesir pada Minggu (26/1) mengumumkan kesepakatan untuk bekerja sama dalam memerangi kelompok teroris al-Shabaab.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Somalia, disebutkan bahwa Mesir berkomitmen mendukung pemerintah Somalia dalam memerangi terorisme.

Pengumuman ini disampaikan dalam diskusi teknis terakhir mengenai partisipasi negara-negara Afrika dalam misi penjaga perdamaian baru Uni Afrika di Somalia.

Misi Dukungan dan Stabilisasi Uni Afrika di Somalia (African Union Support and Stabilisation Mission in Somalia/AUSSOM) memulai masa kerjanya selama lima tahun pada awal Januari lalu.

“Pemerintah Federal Somalia (FGS) menyadari peran yang dapat dimainkan Mesir dalam mengeliminasi kelompok Khawaarij dan berharap kontribusi mereka dapat melengkapi upaya negara mitra pasukan lainnya,” demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Somalia.

Khawaarij adalah istilah yang digunakan pemerintah Somalia untuk merujuk pada kelompok teroris al-Shabaab yang berafiliasi dengan al-Qaeda.

Perkembangan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, melakukan kunjungan resmi ke Mesir dan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat meningkatkan hubungan kedua negara ke tingkat kemitraan strategis.

Mereka juga sepakat untuk memperkuat dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan, hukum, politik, keamanan, komunikasi, dan ekonomi, sesuai pernyataan dari kepresidenan Somalia.

Selain itu, kedua pemimpin sepakat untuk mempercepat kerja sama antar institusi di kedua negara, terutama otoritas peradilan dan keamanan.

Mohamud dan El-Sisi juga menyaksikan penandatanganan perjanjian antara menteri luar negeri Somalia dan Mesir terkait pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik Somalia, sebagai langkah untuk mempererat kerja sama diplomatik antara kedua pemerintah.

Pada Agustus tahun lalu, dalam kunjungan Mohamud dua hari di Kairo, Mesir dan Somalia menandatangani perjanjian pertahanan untuk memperkuat kerja sama keamanan bilateral.

Pada paruh pertama tahun 2024, volume perdagangan antara kedua negara mencapai 59 juta dolar AS (sekitar Rp954 miliar), meningkat dari 31 juta dolar AS (sekitar Rp501,2 miliar) pada periode yang sama tahun 2023, menurut otoritas statistik Mesir.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2025

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirau

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung kerja sama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri dan PT Astra Internasional Tbk dalam memberikan pelatihan untuk menjadi teknisi AC bagi para mitra deradikalisasi (eks narapidana terorisme).

Saat memberikan sambutan acara pelatihan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung program deradikalisasi melalui pembekalan kompetensi dan keterampilan kepada mitra deradikalisasi.

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, sambung dia, pelatihan itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yang menyebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Lebih lanjut, Eddy juga menegaskan bahwa BNPT terus merumuskan strategi dalam program deradikalisasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi, yang terdiri atas BNPT, TNI, Polri, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), dan kementerian/lembaga lainnya.

"Konteksnya melaksanakan implementasi dari program deradikalisasi, di mana BNPT ini merumuskan strategi dan mengoordinasikan," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, kementerian/lembaga yang ada di Indonesia pelaksana program deradikalisasi berbentuk tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas.

Sementara itu, Analis Kebijakan Bidang Penindakan Densus 88 AT Polri Brigjen Pol. Torik Triyono menyampaikan pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, ini berkat kerja sama dari semua pihak sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Kami mengimbau kepada teman-teman semua untuk benar-benar dimanfaatkan sehingga ini tidak mubazir dan hasilnya bisa dinikmati serta membawa kebanggaan bagi keluarga masing-masing,” ucap Torik dalam kesempatan yang sama.

Direktur PT Astra Internasional Selly Irfandi pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.

“Kami percaya dengan semangat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, para peserta akan mampu menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ucap Selly.

Diselenggarakan mulai 20-24 Januari 2024, pelatihan teknisi AC tersebut tidak hanya menjadi langkah konkret untuk mendukung program deradikalisasi, tetapi juga sejalan dengan misi Pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

Dengan keahlian yang diperoleh, para peserta diharapkan mampu membuka peluang baru dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Itu sudah ada syarat-syaratnya

Makassar (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Eddy Hartono menyatakan narapidana teroris (napiter) dapat mengajukan amnesti atau pengampunan termasuk pembebasan bersyarat (PB) di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan di Indonesia asalkan memenuhi syarat.

"Teroris ini memang juga bisa mendapatkan haknya mendapatkan namanya PB yaitu pembebasan bersyarat. Itu sudah ada syarat-syaratnya," paparnya disela membuka pelatihan eks napiter menjadi Teknisi AC di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

Hal tersebut merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengkaji pemberian amnesti atau ampunan melalui pembebasan bersyarat bagi napiter eks Jamaah Islamiyah atau JI.

Eddy mengatakan hal itu sudah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diatur khusus tentang pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi (tipikor), narkoba, dan terorisme.

"Jadi gini, sebenarnya di dalam Peraturan Menkumham itu sudah diatur. Ada beberapa khusus dilakukan terutama kepada narapidana tipikor kemudian narkoba kemudian terorisme," tuturnya kepada wartawan.

Saat ditanyakan apakah hal itu juga berlaku bagi pemimpin terorisme jaringan Jamaah Islamiah atau napiter lainnya, kata dia, itu berlaku sama. Sebab, di mata hukum semua orang sama, ingin mendapatkan kebebasan untuk hidup.

"Mantan (pemimpin) JI dan napi teroris yang lain itu bisa mengajukan haknya PB-nya, asal memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri hukum tersebut," ujarnya.

Mengenai berapa data jumlah napiter maupun mantan napiter eks JI yang masih menjalani masa deradikalisasi, Eddy mengatakan tidak mengetahui rinciannya. Sebab, penilaian program deradikalisasi itu memiliki tahapan-tahapan.

"Nanti lihat situasinya, makanya tergantung hasil di dalam deradikalisasi itu ada tahapannya. Pertama, identifikasi dan penilaian, yang kedua rehabilitasi, reedukasi dan ketiga revitalisasi sosial," ucapnya menjelaskan.

Apabila napiter tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang dinilai dalam tahapan tadi, kata Eddy, maka dimungkinkan mengajukan Pembebasan Bersyarat tentunya disertai kewajiban berikrar setia terhadap NKRI.

"Nah, ketika napiter yang di dalam melakukan tahapan tadi, maka akan dinilai. Seterusnya nanti, apabila memenuhi syarat dalam peraturan Menkumham itu makanya akan diberikan (PB)," katanya menambahkan.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan perekonomian mitra deradikalisasi atau mantan narapidana terorisme. BNPT telah menyalurkan 100 ribu ekor ikan nila merah kepada mitra deradikalisasi di Boyolali, Jawa Tengah.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan kurang lebih 100.000 ekor ikan nila merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah," ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 23 Desember 2024.

Ia berharap langkah ini dapat membantu mitra deradikalisasi mengembangkan kewirausahaan. Sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.
"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," tambahnya.

Baca juga: Antisipasi Ideologi Transnasional, Pemprov Jateng Dukung Program Sekolah Damai BNPT

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali, Arif Budi Nuranto, mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pemicu partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi dan membangun wilayah yang berswasembada," jelasnya.

Sementara itu, mitra deradikalisasi penerima manfaat, Yanto alias Abu Hamizan, mengungkapkan bahwa benih ikan yang diterima akan dikembangbiakan oleh kelompok Keramba Tirtamina. Selanjutnya untuk diperjualbelikan kepada pengepul.

"Kalau untuk bantuan benih ikannya ini, nanti akan kami kembangbiakkan dan ketika sudah besar sebagian akan dikonsumsi dan juga akan dijual lagi ke pengepul," sebut Yanto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan dan badan usaha milik negara mengupayakan peningkatan perekonomian mitra deradikalisasi di daerah, seperti di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan lebih kurang 100.000 ekor ikan nila merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka meningkatkan pelatihan untuk pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah,” kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Eddy menjelaskan bahwa dua langkah tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberdayakan mitra-mitra deradikalisasi.

Oleh sebab itu, ia berharap langkah-langkah tersebut dapat mengembangkan kewirausahaan di daerah mitra deradikalisasi, sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.

"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan sesuai dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa dalam upaya mewujudkan Astacita Presiden Prabowo, BNPT terus mengupayakan langkah-langkah konkret untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, Eddy menjelaskan bahwa misi Astacita yang diupayakan terwujud adalah memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menciptakan kehidupan yang selaras atau harmoni dengan lingkungan, dan memperkuat toleransi umat beragama.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bersinergi meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Mitra Deradikalisasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono menyampaikan bahwa penyerahan 100 ribu benih Ikan Nila merah dan bantuan ini sebagai wujud kehadiran negara dalam memberdayakan mitra deradikalisasi.

"Kami memberikan bantuan berupa benih ikan kurang lebih 100.000 ekor Ikan Nila Merah kepada Keramba Tirtamina yang merupakan mitra deradikalisasi. Kami juga berkolaborasi memberikan tali asih berupa bantuan dari BRI dalam rangka meningkatkan pelatihan untuk pengembangan ekonomi mikro, kecil, dan menengah," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

Komjen Eddy berharap langkah ini dapat membantu mitra deradikalisasi mengembangkan kewirausahaan, sekaligus mereduksi penyebaran paham radikal dan terorisme di masyarakat.

"Hal ini diharapkan menjadi stimulus dan dorongan bagi mitra-mitra deradikalisasi untuk mengembangkan kewirausahaan dan memperkuat kebangsaan, sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo," tambahnya

Sebagai bagian dari Asta Cita, BNPT terus mengupayakan langkah-langkah konkret untuk mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Dalam penjelasannya, Eddy menyoroti pentingnya visi tersebut sebagai pedoman dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan harmoni sosial.

"Dalam Asta Cita, terdapat tujuan mengentaskan kemiskinan dari desa, memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta menciptakan kehidupan yang selaras, harmoni dengan lingkungan, dan memperkuat toleransi umat beragama," ungkap Komjen Eddy.

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali Arif Budi Nuranto mengapresiasi bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

"Semoga bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pemicu partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi dan membangun wilayah yang berswasembada," jelasnya.

Sementara itu, Mitra Deradikalisasi penerima manfaat, Yanto alias Abu Hamizan mengungkapkan bahwa benih ikan yang diterima akan dikembangbiakan oleh kelompok Keramba Tirtamina dan selanjutnya untuk diperjualbelikan kepada pengepul.

"Kalau untuk bantuan benih ikannya ini, nanti akan kami kembangbiakkan dan ketika sudah besar sebagian akan dikonsumsi dan juga akan dijual lagi ke pengepul," ujar Yanto.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga disertai dialog kebangsaan bertema "Menjaga Toleransi Bermasyarakat Menuju Indonesia yang Berswasembada". Diharapkan melalui sinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat, tercipta harmonisasi di Boyolali yang mendukung Indonesia yang lebih toleran, mandiri, dan sejahtera.

(akn/ega)

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyerahkan bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara senilai Rp2,3 miliar kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi melalui program Sinergisitas.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan bentuk bantuan yang diberikan berupa dukungan elektrifikasi, alat kerja, dan beasiswa.

"Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian BUMN yang sudah memberikan bantuan," ujar Tejo seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bekasi yang bersedia bersama-sama untuk menyerahkan bantuan kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi.

Tejo menuturkan dalam melaksanakan tugasnya, BNPT tidak bisa bergerak sendiri dan harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), BUMN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan serta komitmen untuk berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Terima kasih atas kepercayaan BNPT menunjuk Kabupaten Bekasi sebagai tempat serah terima dukungan dari Kementerian BUMN," ucap Jaoharul pada kesempatan sama.

Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Bekasi akan mendukung program penanggulangan terorisme.

Nominal dan rincian bantuan BUMN yang diserahkan pada acara tersebut terdiri atas kegiatan dukungan elektrifikasi dari PT PLN senilai Rp1,16 miliar, bantuan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Telkom Indonesia senilai Rp618,5 juta, serta dukungan kegiatan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Bank Tabungan Negara senilai Rp275 juta.

Kemudian, bantuan alat kerja dan beasiswa dari Perum Jasa Tirta II Rp97,25 juta, dukungan alat kerja dan beasiswa dari PT Taspen senilai Rp102,9 juta, serta dukungan alat kerja dari PT Pegadaian senilai Rp50 juta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pengawasan DPR juga tidak akan berubah.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin menilai berubahnya mitra LPSK, dari yang semula Komisi III menjadi Komisi XIII DPR, tidak berpengaruh pada tugas, fungsi, dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

"Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Penambahan komisi ini sebagai ikhtiar kebangsaan yang dilakukan DPR untuk mengakomodasi Kabinet Merah Putih yang makin banyak karena banyak kementerian yang dipecah," ujar Mahyudin dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Meskipun LPSK tidak lagi bermitra dengan Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, kata Mahyudin, posisi LPSK tetap strategis dalam peradilan pidana ketika bermitra dengan Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia.

"Koordinasi dengan aparat penegak hukum akan tetap berjalan untuk memaksimalkan kerja-kerja perlindungan saksi dan korban," ujar Mahyudin.

Baik penegakan hukum, reformasi regulasi, maupun HAM, dia berharap semua berjalan makin baik dan tidak membuat posisi LPSK menjadi kurang strategis.

"Pengawasan DPR juga tidak akan berubah. Mereka (DPR) paham tugas dan fungsi LPSK yang memang untuk penegakan HAM, perlindungan, serta pemulihan saksi dan korban korban tindak pidana," ucap Mahyudin.

DPR RI menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode 2024—2029. Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2029, Selasa (22/10).

"Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.

Seluruh anggota DPR RI yang hadir kemudian menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.

Puan mengatakan bahwa penetapan ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada hari Senin (21/10).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024