JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Pertama, kami menyesalkan penundaan pameran lukisan tersebut,” ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/12/2024).

Anis menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Untuk itu, sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” kata Anis.

Komnas HAM mendorong agar ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran. Apalagi, ekosistem demokrasi di Indonesia sudah lama dibangun.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran ini, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh Anis.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seniman Yos Suprapto berencana menempuh jalur hukum untuk mendapatkan akses ke ruang pameran di Galeri Nasional Indonesia, tempat karya-karyanya saat ini tersimpan.

Ia mengaku tidak bisa masuk ke ruang pameran sejak Kamis (19/12/2024) malam.

“Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk,” kata Yos saat konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

"Untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," lanjut dia.

Sebelum menempuh langkah hukum, Yos menyatakan akan lebih dulu berdialog dengan pihak Galeri Nasional dan Museum Cagar Budaya untuk membahas kelanjutan pamerannya.

Namun, jika karyanya tetap disensor, ia lebih memilih membatalkan pameran dan membawa pulang lukisannya ke Yogyakarta.

“Kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apa pun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran,” ujarnya.

Yos mengungkapkan kekecewaannya karena pameran yang seharusnya dibuka untuk publik sejak Kamis malam justru terkunci. Bahkan tamu undangan yang hadir tidak dapat menyaksikan karyanya.

“Orang saya seorang senimannya saja, masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20 ya,” tegasnya.

Penundaan pameran oleh Galeri Nasional

Ketua Tim Museum dan Galeri Indonesian Heritage Agency (IHA), Zamrud Setya Negara, menjelaskan bahwa pameran ditunda hingga Yos dan kurator pameran, Suwarno, dapat mencapai kesepakatan.

“Menunda (pameran) dengan syarat silakan dibenahi dulu komunikasi dengan kurator,” kata Zamrud pada Jumat (20/12/2024).

Zamrud menegaskan, setiap pameran di Galeri Nasional harus melibatkan kurator yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan karya yang ditampilkan.

Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pendapat antara Yos dan Suwarno.

“Kurator dalam proses kerja profesionalnya pasti punya ruang yang tidak bisa diintervensi. Namanya, profesionalisme,” ujarnya.

Galeri Nasional menyatakan tidak memberikan arahan kepada Suwarno terkait lukisan mana saja yang layak dipamerkan, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kurator sesuai dengan profesionalisme mereka.