MOJOKERTO, iNewsSurabaya.id - Kasus dugaan penggelapan senilai Rp12 miliar yang melibatkan Herman Budiyono terus menjadi sorotan di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Dalam perkembangan terbaru, penasihat hukum Herman, Michael SH MH CLA, CTL, CCL, dengan tegas mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Senin (16/12/2024). Ia menuding putusan tersebut mengabaikan fakta-fakta krusial yang terungkap selama persidangan.

Michael memaparkan sejumlah fakta yang, menurutnya, tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Salah satu poin utama adalah aliran dana yang dituduhkan sebagai bentuk penggelapan, ternyata mengalir ke pelapor sendiri, Juliati Sutjhajo, yang merupakan kakak kedua terdakwa. Berdasarkan bukti transfer, Herman mengirim Rp1,44 miliar ke rekening Juliati pada 26 Mei 2023 melalui Bank BCA.

Selain itu, Herman juga mentransfer Rp5 miliar kepada kakak pertamanya, Hadi Poernomo, pada 2 Agustus 2022, serta USD26.040,71 pada 25 Januari 2023. Bahkan, kakak ketiga terdakwa, Lidyawati, memiliki utang hingga miliaran rupiah kepada perusahaan Herman. “Lidyawati memiliki utang di Kartika Motor sebesar Rp878,48 juta, dan di CV Mekar Makmur Abadi (MMA) sebesar Rp5,17 miliar,” ujar Michael.

Michael menegaskan bahwa aliran dana ke pihak-pihak tersebut menunjukkan perkara ini bukanlah penggelapan, melainkan masalah perdata terkait sengketa warisan. Namun, majelis hakim beranggapan aliran dana tersebut tidak relevan dengan perkara. “Hakim seharusnya cermat menelusuri tujuan dan alasan perpindahan dana tersebut. Bukti ini jelas menunjukkan kejanggalan,” tegas Michael.

Michael juga mempertanyakan dasar pertimbangan hakim yang menyebut adanya audit dalam kasus ini. “Ahli auditor yang dihadirkan dalam persidangan secara jelas menyatakan tidak melakukan audit karena belum ada kontrak dengan penyidik. Lalu, dari mana hakim menyimpulkan adanya audit?” tanyanya. 

Dalam persidangan, ahli pidana yang dihadirkan menyebutkan bahwa kasus ini lebih layak dikategorikan sebagai perkara perdata. “Jika hanya ada perpindahan uang, itu tidak serta merta menjadi tindak pidana. Tapi hakim justru menyatakan klien kami melakukan perbuatan melawan hukum. Ini keliru,” lanjut Michael.

Selain itu, Michael menyoroti tidak adanya bukti kuat yang menunjukkan mens rea (niat jahat) dalam kasus ini. Ia mengingatkan bahwa untuk memenuhi unsur tindak pidana, harus ada mens rea dan actus reus (tindakan fisik). “Perkara ini murni perdata. Kami berharap Pengadilan Tinggi dapat melihat hal ini secara objektif dan membebaskan Herman,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada 16 Desember 2024, majelis hakim PN Mojokerto yang diketuai Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja memvonis Herman dengan hukuman tiga tahun penjara. Herman dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) tentang Penggelapan dengan Pemberatan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi sistem peradilan. Apakah fakta baru yang diungkapkan dalam banding akan mengubah arah perkara ini? Semua mata kini tertuju pada Pengadilan Tinggi.

Editor : Arif Ardliyanto

SERANG, KOMPAS.com - Kepala Desa Negara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, Abdul, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Serang, Senin (18/11/2024).

Abdul terpidana kasus pemalsuan surat yang sebelumnya dinyatakan bebas oleh hakim Pengadilan Negeri Serang, kini harus menjalani hukuman setelah keputusan kasasi.

Dalam tingkat kasasi, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang berhasil membuktikan bahwa Abdul bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Abdul dijatuhi hukuman 2 tahun penjara berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1215 K/Pid/2024 yang diterbitkan pada 19 September 2024.

"Terpidana dijemput di kediamannya oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serang untuk melaksanakan eksekusi putusan Kasasi Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang," kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Serang, M Ichsan, melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/11/2024).

Ichsan menjelaskan, selama proses penyidikan dan penuntutan, Abdul telah ditahan sejak 30 November 2023 hingga 16 Mei 2024.

Setelah penjemputan oleh jaksa eksekutor, Abdul segera diserahkan ke Lapas Kelas IIA Serang untuk menjalani eksekusi hukuman pidana penjara selama 2 tahun, dengan ketentuan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya.

"Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap oleh jaksa eksekutor telah sesuai dengan Pasal 270 KUHAP dan UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan," tegas Ichsan.

Sebagai informasi tambahan, kasus pemalsuan surat ini terjadi pada tahun 2018, di mana Abdul menyuruh terpidana Sehkolib untuk membuatkan surat pernyataan jual beli sementara tanah antara Duriah dengan Abdul.

Selain itu, Abdul juga terlibat dalam pembuatan surat pernyataan jual beli sementara antara dirinya dengan Madisa.

Dokumen tanah yang dipalsukan tersebut berada di atas tanah milik PT Infinity Triniti Jaya berdasarkan SHM nomor 133, SHM Nomor 122, dan SHM Nomor 149 yang dibeli dari Susilowati.