JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, pemerintah harus menjamin kebebasan berekspresi seluruh warga negara, termasuk ekspresi seni.

Hal ini disampaikan Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM, Anis Hidayah, merespons penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Minggu (22/12/2024).

Anis menyebut, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Dia mengatakan, Komnas HAM mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran Yos Suprapto, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Sementara, Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan penundaan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia (GNI) Jakarta, 19 Desember 2024 sampai 19 Januari 2025.

“Pertama, kami menyesalkan penundaan pameran lukisan tersebut,” ujar Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/12/2024).

Anis menegaskan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk ekspresi seni, merupakan bagian dari hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang (UU) tentang HAM, dan konvensi hak sipil politik yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

“Untuk itu, sesungguhnya, kewajiban pemerintah Indonesia adalah menjamin, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas bebas berpendapat dan berekspresi, termasuk di dalamnya ekspresi seni,” kata Anis.

Komnas HAM mendorong agar ekspresi seni di Indonesia terus dijamin kebebasannya, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran. Apalagi, ekosistem demokrasi di Indonesia sudah lama dibangun.

“Kami mendorong ekspresi seni di Indonesia terus dijamin, tidak dibatasi, dan tidak mengalami kemunduran di era demokrasi yang kita bangun sejak lama,” lanjut dia.

Merespons penundaan pameran ini, kata Anis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah sesuai dengan kewenangan dimiliki Komnas HAM.

“Komnas HAM sendiri akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami, baik itu di pemantauan maupun mediasi,” imbuh Anis.

Diberitakan sebelumnya, pameran tunggal Yos Suprapto ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

Total ada lima lukisan Yos yang dinilai tidak sesuai dengan tema pameran yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan” itu.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat, kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

Menurut pihak Galeri Nasional, pameran itu ditunda sampai Yos dan Suwarna sepaham terkait lukisan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan menyikapi isu pembredelan pameran lukisan karya seniman Yos Suprapto di Galeri Nasional. Komnas HAM akan meminta keterangan dari Yos sebagai pelukis, dan pihak Galeri Nasional atas pembatalan sepihak yang mengundang reaksi publik terkait pameran bertajuk "Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan" tersebut.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan dari informasi yang diterima Komnas HAM, kasus tersebut bermula dari rencana pembukaan pameran tunggal karya-karya dari Yos Suprapto pada 19 Desember 2024.

Ada sedikitnya 30 frame lukisan kanvas karya seniman asal Yogyakarta itu yang akan ditampilkan di Galeri Nasional. Akan tetapi, pada saat malam pembukaan pemaren, pihak Galeri Nasional membatalkan gelaran tersebut.

“Pengunjung yang telah hadir di pembukaan pada malam itu dilarang melihat pameran. Pintu ruang pameran dalam keadaan dikunci,” kata Uli dalam keterangan resmi Komnas HAM yang diterima wartawan pada Sabtu (21/12/2024).

Komnas HAM juga mendapatkan informasi sebelum pameran digelar umum, kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, yakni Suwarno Wisetrotomo meminta agar Yos sebagai pemilik karya, menurunkan 5 frame lukisan. Permintaan penurunan lima lukisan tersebut dengan maksud agar pameran tetap dapat dibuka.

Komnas HAM, dalam suratnya kepada Yos Suprapto, maupun Galeri Nasional tak menerangkan apa soal permintaan kurator kepada Yos Suprapto untuk menurunkan 5 frame lukisan. Namun Komnas HAM dalam penjelasannya mengetahui informasi Yos Suprapto tak bersedia menurunkan 5 frame lukisannya, dan membuat Galeri Nasional membatalkan pameran tersebut. Atas informasi-informasi tersebut, Komnas HAM menegaskan pentingnya perlindungan HAM atas penyampaian pendapat melalui karya-karya seni.

“Penting Komnas HAM sampaikan, bahwa karya seni adalah salah-satu bentuk ekspresi seseorang yang dilindungi oleh negara sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata Uli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap seniman Yos Suprapto atas penundaan pameran tunggalnya di Galeri Nasional.

“Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya,” ujar pengacara publik LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, saat konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Pelanggaran HAM ini terlihat dari adanya pelarangan terhadap sejumlah lukisan Yos Suprapto yang seharusnya diperlihatkan kepada publik.

“Karya seni yang akan ditampilkan oleh seniman Yos Suprapto bukanlah bentuk ekspresi yang dapat dibatasi menurut instrumen hak asasi manusia internasional, melainkan merupakan bentuk ekspresi yang sah,” kata Alif.

LBH menilai Galeri Nasional tidak menyampaikan alasan yang rasional untuk menunda pameran Yos Suprapto serta melarang sejumlah lukisan untuk dipajang.

Berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional, kebebasan berpendapat memang dapat dibatasi, tetapi pembatasan harus dilakukan secara ketat dan sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik, pembatasan ini bisa dilakukan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan dan moral masyarakat.

Pelarangan yang dialami Yos dinilai menjadi suatu represi atas hak untuk berekspresi dan berpendapat.

LBH menilai negara punya andil dan berperan aktif dalam melakukan represi terhadap Yos.

Hal ini terlihat dari keterlibatan pejabat publik, dalam kasus ini, Direktur Galeri Nasional yang merupakan pejabat dari badan publik di bawah Museum dan Cagar Budaya yang berada di bawah naungan Kementerian Kebudayaan.

“Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Wakil Menteri Kebudayaan (Wamenbud) kepada pihak penyelenggara acara, Wamenbud seakan-akan resisten terhadap berjalannya pameran dan menganggap salah satu karya dalam lukisan adalah bentuk tindakan asusila,” lanjut Alif.

LBH mendesak agar Komnas HAM bertindak untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM melalui fungsi pemantauan dan penyelidikan dalam kasus ini.

Sebelumnya diberitakan, seniman Yos Suprapto mengungkapkan bahwa pameran tunggalnya yang sedianya dijadwalkan digelar di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025 ditunda karena beberapa lukisannya dianggap terlalu vulgar.

“(Lukisan) dari kronologi satu dengan yang lainnya runut. Kok diturunkan di tengah jalan, bagaimana tuh? Sebuah kronologi, cerita. Kalau dipotong tengahnya, inti isinya kan enggak ada. Terus masak hanya kulitnya saja yang disuguhkan,” ujar Yos saat ditemui di Galeri Nasional, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Yos berpendapat kelima lukisannya yang tidak lulus sensor oleh kurator yang ditunjuk oleh Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, masih sesuai dengan tema pameran.

“Saya bercerita tentang proses terjadinya kehilangan kedaulatan pangan kita. Sejarah kehilangannya kedaulatan pangan. Nah, itu saya akhiri dengan lukisan yang menggambarkan penguasa, kekuasaan. Kedaulatan pangan tanpa kekuasaan itu omong kosong,” kata dia.

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai seniman asal Yogyakarta, Yos Suprapto , telah mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, pameran lukisan tunggal karya Yos bertajuk Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia, dibredel.

"Telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dengan Yos Suprapto sebagai korbannya. Negara telah berperan aktif dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Pengacara Publik LBH Jakarta Alif Fauzi Nurwidiastomo saat jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

Alif menilai, negara aktif berperan melakukan pelanggaran HAM lantaran Direktur Galeri Nasional merupakan pejabat dari badan publik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Selain itu, masalah ini juga melibatkan struktur pemerintah hingga tingkat kementerian.

"Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam waktu kurang dari 100 hari pemerintahan baru, struktur ketatanegaraan dalam kementerian/lembaga bentukan baru rezim Prabowo Subianto yang membidangi kebudayaan, mulai dari Menteri Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia telah gagal dalam menjamin ekosistem kebebasan berekspresi, khususnya ekspresi seni dalam mendukung pemajuan kebudayaan bangsa Indonesia," tegas Alif.

Alif menyampaikan bahwa Yos Suprapto telah mengalami kerugian materill lantaran gagal menggelar pameran. Ia pun menilai, Yos perlu mendapat pemulihan sebagai korban pelanggaran HAM dan menuntut ganti rugi kepada pemerintah.



"Kami mendesak Presiden, Menteri, Kepala Museum dan Cagar Budaya, dan Direktur Galeri Nasional Indonesia untuk bertindak demokratis dan segera membuka pameran seni tunggal Yos Suprapto di Galeri Nasional Indonesia," ujar Alif.

Sebelumnya, Galeri Nasional Indonesia (GNI) membuka suara setelah batalnya pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto yang sedianya digelar pada Kamis (19/12/2024). Melalui akun Instagram @galerinasional, GNI menerangkan bahwa kurator lukisan itu, Suwarno Wisetrotomo, telah mengundurkan diri karema adanya perbedaan pandangan karya dengan tema yang disepakati.

"Bapak Suwarno Wisetrotomo memutuskan untuk mengundurkan diri karena perbedaan pandangan kuratorial terkait kesesuaian dua karya dalam pameran dengan tema yang telah disepakati," tulis GNI dalam akun Instagramnya, Jumat (20/12/2024).

GNI menambahkan, Suwarno menilai pentingnya menjaga kekuatan narasi utama pameran dan memilih untuk mundur demi prinsip profesionalisme kuratorial. Dengan demikian, GNI menyampaikan bahwa pameran Yos Suprapto tak bisa dilanjutkan sesuai jadwal yang telah direncanakan. GNI mengatakan, penundaan ini merupakan upaya untuk menjaga standar kualitas dan konsistensi pameran dalam menghadirkan karya yang relevan dengan tema yang telah ditetapkan.

"Kami menghormati proses yang telah dilakukan oleh kurator dan seniman selama ini, termasuk diskusi yang berlangsung secara intensif. Keputusan ini diambil dengan tujuan agar pameran dapat memberikan pengalaman seni yang maksimal kepada publik," terang GNI.

GNI berkomitmen untuk memberikan informasi lebih lanjut terkait langkah berikutnya, termasuk kemungkinan jadwal baru untuk pameran ini dengan konten yang sesuai tema pameran.

JAKARTA, KOMPAS.com – Seniman Yos Suprapto berencana menempuh jalur hukum untuk mendapatkan akses ke ruang pameran di Galeri Nasional Indonesia, tempat karya-karyanya saat ini tersimpan.

Ia mengaku tidak bisa masuk ke ruang pameran sejak Kamis (19/12/2024) malam.

“Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk,” kata Yos saat konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2024).

"Untuk itu lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," lanjut dia.

Sebelum menempuh langkah hukum, Yos menyatakan akan lebih dulu berdialog dengan pihak Galeri Nasional dan Museum Cagar Budaya untuk membahas kelanjutan pamerannya.

Namun, jika karyanya tetap disensor, ia lebih memilih membatalkan pameran dan membawa pulang lukisannya ke Yogyakarta.

“Kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apa pun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran,” ujarnya.

Yos mengungkapkan kekecewaannya karena pameran yang seharusnya dibuka untuk publik sejak Kamis malam justru terkunci. Bahkan tamu undangan yang hadir tidak dapat menyaksikan karyanya.

“Orang saya seorang senimannya saja, masuk ke dalam ruang di mana saya menaruh karya-karya saya, itu saya tidak bisa. Ini sejak tanggal 19 Desember malam hari, bukan tanggal 20 ya,” tegasnya.

Penundaan pameran oleh Galeri Nasional

Ketua Tim Museum dan Galeri Indonesian Heritage Agency (IHA), Zamrud Setya Negara, menjelaskan bahwa pameran ditunda hingga Yos dan kurator pameran, Suwarno, dapat mencapai kesepakatan.

“Menunda (pameran) dengan syarat silakan dibenahi dulu komunikasi dengan kurator,” kata Zamrud pada Jumat (20/12/2024).

Zamrud menegaskan, setiap pameran di Galeri Nasional harus melibatkan kurator yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan karya yang ditampilkan.

Dalam kasus ini, terjadi perbedaan pendapat antara Yos dan Suwarno.

“Kurator dalam proses kerja profesionalnya pasti punya ruang yang tidak bisa diintervensi. Namanya, profesionalisme,” ujarnya.

Galeri Nasional menyatakan tidak memberikan arahan kepada Suwarno terkait lukisan mana saja yang layak dipamerkan, menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kurator sesuai dengan profesionalisme mereka.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut Komnas HAM mengirim surat ke Menteri Kebudayaan Fadli Zon imbas pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan.

Pengacara Publik YLBHI Alif Fauzi menjelaskan, surat itu juga dilayangkan kepada Galeri Nasional untuk meminta keterangan terkait kasus tersebut.

"Komnas HAM pada tanggal 20 Desember kemarin telah menyampaikan surat ke Menteri Kebudayaan dan juga Direktur Galeri Nasional untuk meminta keterangan terhadap fakta pemberedelan pameran tunggal Yos Suprapto," kata Alif dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu (21/12).

Alif menegaskan, permintaan keterangan itu penting untuk membuat kasus 'pembredelan' ini terang dan meluruskan asumsi yang beredar di publik.

"Sehingga anasir-anasir atau asumsi-asumsi publik bahwa ini adalah praktik penundaan ini hanya bisa dilakukan oleh otoritas, dalam hal ini yaitu pemerintah melalui Direktur Galeri Nasional maupun Menteri Kebudayaan," tutur dia.

Dalam surat yang diterima CNNIndonesia.com, surat permintaan keterangan itu bernomor 1062/PM.00/SPK.01/XIl/2024 yang ditujukan kepada Menteri Kebudayaan dan Kepala Galeri Nasional.

Surat itu ditandatangani oleh Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing tertanggal 20 Desember 2024.

Komnas HAM menegaskan, negara berkewajiban untuk melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara.

"Hak tersebut dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia melalui Pasal 23 UU HAM dan Pasal 19 DUHAM," bunyi salah satu petikan surat tersebut.

"Saudara, selaku bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28l ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 71 UU HAM."

Oleh karena itu, Komnas HAM bersurat kepada Menteri Kebudayaan dan Kepala Galeri Nasional selaku pemimpin lembaga di bawah kementerian.

"Untuk itu, kami meminta agar penanganan perkara tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan profesional sesuai dengan prinsip penegakan dan kepastian hukum, prinsip hak asasi manusia," bunyi surat itu.

Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran tersebut telah buka suara atas situasi yang terjadi di Galeri Nasional.

Melalui keterangan tertulis, Suwarno menyatakan, ada dua karya yang menggambarkan opini pribadi sang seniman soal praktik kekuasaan yang tidak sesuai dengan tema.

"Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial, dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran," kata Suwarno.

"Menurut pendapat saya, dua karya tersebut 'terdengar' seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya," sambungnya.

Sementara itu, dalam keterangan resmi di media sosial, Galeri Nasional mengatakan pameran harus ditunda imbas kendala teknis yang tidak bisa dihindari. Padahal, pameran itu dijadwalkan berlangsung sebulan sejak 20 Desember 2024.

Pihak Galeri Nasional mengaku memahami rasa kecewa yang berpotensi muncul imbas langkah tersebut. Lembaga budaya itu lantas meminta maaf kepada semua pihak atas penundaan yang diputuskan tiba-tiba.

Mereka mengklaim penundaan pameran seniman ternama itu diambil atas pertimbangan yang matang. Galnas juga berjanji akan menjalin komunikasi dengan Yos Suprapto agar dapat menemukan solusi terbaik.

Seniman Yos Suprapto akan mengambil langkah hukum buntut pembatalan tiba-tiba pameran lukisan bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan di Galeri Nasional Indonesia.

Yos menjelaskan langkah hukum itu akan diambil jika pihak Galeri Nasional Indonesia tidak memberi akses atas karya seni buatannya yang telah siap dipamerkan.

"Kalau seandainya masyarakat luas tidak bisa mengakses ke pameran saya, dan tetap terkunci seperti ini, bahkan saya seorang senimannya saja tidak bisa masuk, lebih baik saya akan menggunakan pendekatan hukum untuk mendapatkan kunci membuka pintu itu," kata Yos dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Sabtu (21/12).

Lebih lanjut, Yos berencana untuk menyatakan sikap tidak bersedia melanjutkan pameran setelah langkah hukum itu diambil.

"Saya akan membawa pulang karya-karya saya, menurunkan karya-karya saya dan saya bawa pulang, itu, ke Jogja," tutur dia.

Kendati demikian, Yos belum dapat memastikan kapan langkah hukum itu akan diambil. Ia hanya memastikan akan mengambil tindakan itu.

"Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi," tutur dia.

Lebih lanjut, Yos menegaskan langkah hukum tersebut akan diambil setelah berupaya untuk melakukan dialog dengan sejumlah pihak yang terlibat dalam polemik ini.

Ia mengaku akan meminta kejelasan terkait nasib karya-karya miliknya yang telah siap dipamerkan dan masih berada di Galeri Nasional Indonesia.

"Kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam censorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran," tutur dia.

Suwarno Wisetrotomo selaku kurator pameran tersebut telah buka suara atas situasi yang terjadi di Galeri Nasional.

Melalui keterangan tertulis, Suwarno menyatakan ada dua karya yang menggambarkan opini pribadi sang seniman soal praktik kekuasaan yang tidak sesuai dengan tema.

"Saya sampaikan kepada seniman bahwa karya tersebut tidak sejalan dengan tema kuratorial, dan berpotensi merusak fokus terhadap pesan yang sangat kuat dan bagus dari tema pameran," kata Suwarno.

"Menurut pendapat saya, dua karya tersebut 'terdengar' seperti makian semata, terlalu vulgar, sehingga kehilangan metafora yang merupakan salah satu kekuatan utama seni dalam menyampaikan perspektifnya," sambungnya.

Sementara itu dalam keterangan resmi di media sosial, Galeri Nasional mengatakan pameran harus ditunda imbas kendala teknis yang tidak bisa dihindari. Padahal, pameran itu dijadwalkan berlangsung sebulan sejak 20 Desember 2024.

Pihak Galeri Nasional mengaku memahami rasa kecewa yang berpotensi muncul imbas langkah tersebut. Lembaga budaya itu lantas meminta maaf kepada semua pihak atas penundaan yang diputuskan tiba-tiba.

Mereka mengklaim penundaan pameran seniman ternama itu diambil atas pertimbangan yang matang. Galnas juga berjanji akan menjalin komunikasi dengan Yos Suprapto agar dapat menemukan solusi terbaik.