JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) meraih prestasi pada akhir tahun 2024. Kali ini, LAN berhasil meraih predikat AA (Istimewa) dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2024 dengan skor sempurna 100.00.

Hal ini berdasar Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor PPH-OT.03.03-94 tentang Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024. Penilaian ini dilakukan oleh Kemenkumham untuk menilai implementasi reformasi hukum di berbagai kementerian dan lembaga negara.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN Tri Atmojo Sejati, pencapaian ini mencakup keberhasilan LAN dalam berbagai aspek, seperti efektivitas koordinasi dalam harmonisasi peraturan, pengembangan kompetensi legal drafter, kualitas deregulasi regulasi, hingga pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi.


Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat LAN Tri Atmojo Sejati. Foto/Istimewa

Reformasi hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi nasional. Penguatan IRH di lingkungan LAN mencerminkan komitmen lembaga ini dalam menciptakan birokrasi yang kapabel, profesional, dan berdaya saing.

"Penguatan Indeks Reformasi Hukum menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas birokrasi di Indonesia. Sistem hukum yang solid, harmonis dan partisipatif, berperan besar dalam mempercepat pelayanan publik yang lebih baik dan transparan. Selain itu, Predikat Istimewa yang diraih oleh LAN merupakan wujud komitmen LAN dalam memberikan kualitas terbaik pada setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan," jelas Tri Atmojo, Selasa (31/12/2024).

Dengan capaian ini, LAN terus mendorong inovasi dan sinergi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi inspirasi bagi instansi lain dalam melaksanakan reformasi hukum dan birokrasi.

"LAN menilai capaian ini bukanlah sebuah tujuan akhir yang hendak dicapai untuk mewujudkan reformasi hukum di lingkungan LAN, melainkan sebuah pemantik untuk terus berupaya maksimal dalam usaha kolektif mewujudkan reformasi hukum nasional," pungkasnya.

Kemenkumham sebagai instansi pemerintah yang memliki wewenang untuk melakukan penilaian IRH, pada tahun 2024 telah melakukan penilaian IRH di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang diikuti oleh 628 instansi terdiri dari 82 Kementerian/Lembaga dan 546 Pemerintah Daerah berdasarkan portal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KOMPAS.com - Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia.

Publik berharap bahwa tahun tersebut akan menjadi tonggak perubahan signifikan yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang telah menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Tanah Air.

Berbagai permasalahan struktural, seperti ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan, menuntut adanya pembaruan menyeluruh. Transformasi sistem hukum nasional kini menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.

Menurut praktisi hukum Aldwin Rahadian, terdapat empat area strategis yang harus menjadi fokus utama reformasi hukum Indonesia pada 2025.

Pertama, kata dia, reformasi peradilan dan penegakan hukum. Reformasi di bidang ini harus menjadi prioritas utama, mengingat masalah integritas dan independensi dalam sistem peradilan masih menjadi isu utama.

“Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim dan pejabat pengadilan,” ujar Aldwin yang juga menjabat Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2024).

Selain itu, lanjut dia, keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan hakim dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Aldwin, penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadilan.

“Selain itu, reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan perlu dijalankan secara bersamaan untuk memastikan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.

Aldwin mengungkapkan strategis kedua yang harus menjadi fokus utama adalah reformasi agraria dan sumber daya alam.

Sektor tersebut menjadi prioritas karena konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin mencuat dalam dekade terakhir.

“Untuk itu, program reforma agraria harus diarahkan guna mengurangi kesenjangan penguasaan tanah dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme,” ucap Aldwin.

Lebih jauh, lanjut dia, kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam kepemilikan lahan juga perlu diimplementasikan dengan lebih maksimal.

Dengan langkah tersebut, Aldwin berharap akan tercipta keadilan dalam penguasaan sumber daya, serta mendorong keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Untuk strategis ketiga yang harus menjadi fokus utama pada 2025 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Menurut Aldwin, korupsi tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam menuju sistem hukum yang lebih baik.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang terus menurun mencerminkan lemahnya penegakan hukum, sehingga pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama di 2025.

“KPK sebagai lembaga yang berada di garis depan pemberantasan korupsi perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun independensi kelembagaannya,” ucap Aldwin.

Ia mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset menjadi langkah mendesak untuk mengurangi insentif bagi koruptor dan memulihkan kerugian negara.

Tak hanya itu, sebut Aldwin, pendidikan antikorupsi di tingkat masyarakat harus digalakkan untuk membangun budaya kejujuran.

Adapun reformasi perundang-undangan menjadi strategi keempat yang harus menjadi prioritas pada 2025.

“Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sering kali terkesan terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik,” jelas Aldwin.

Oleh karena itu, reformasi perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting.

Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah merevisi Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi ini diharapkan dapat memastikan proses pembentukan peraturan lebih terbuka, inklusif, dan melibatkan masyarakat secara bermakna.

“Partisipasi publik yang efektif akan menjamin kualitas aturan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ucap Aldwin.

Ia menegaskan bahwa dengan pendekatan holistik terhadap reformasi di empat sektor tersebut, Indonesia dapat memperkuat supremasi hukum yang tidak hanya transparan, akuntabel, tetapi juga adil.

Perubahan sistem hukum yang terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, mulai dari perlindungan hak-hak masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang adil, hingga penguatan institusi hukum yang bersih dan profesional.

Reformasi hukum ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, reformasi hukum harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada 2025.

KOMPAS.com - Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penting dalam perjalanan reformasi hukum di Indonesia.

Publik berharap bahwa tahun tersebut akan menjadi tonggak perubahan signifikan yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang telah menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Tanah Air.

Berbagai permasalahan struktural, seperti ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan, menuntut adanya pembaruan menyeluruh. Transformasi sistem hukum nasional kini menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.

Menurut praktisi hukum Aldwin Rahadian, terdapat empat area strategis yang harus menjadi fokus utama reformasi hukum Indonesia pada 2025.

Pertama, kata dia, reformasi peradilan dan penegakan hukum. Reformasi di bidang ini harus menjadi prioritas utama, mengingat masalah integritas dan independensi dalam sistem peradilan masih menjadi isu utama.

“Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim dan pejabat pengadilan,” ujar Aldwin yang juga menjabat Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2024).

Selain itu, lanjut dia, keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan hakim dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.

Menurut Aldwin, penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadilan.

“Selain itu, reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan perlu dijalankan secara bersamaan untuk memastikan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.

Aldwin mengungkapkan strategis kedua yang harus menjadi fokus utama adalah reformasi agraria dan sumber daya alam.

Sektor tersebut menjadi prioritas karena konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin mencuat dalam dekade terakhir.

“Untuk itu, program reforma agraria harus diarahkan guna mengurangi kesenjangan penguasaan tanah dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme,” ucap Aldwin.

Lebih jauh, lanjut dia, kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam kepemilikan lahan juga perlu diimplementasikan dengan lebih maksimal.

Dengan langkah tersebut, Aldwin berharap akan tercipta keadilan dalam penguasaan sumber daya, serta mendorong keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

“Untuk strategis ketiga yang harus menjadi fokus utama pada 2025 adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelasnya.

Solo -

Tanggal 1 Januari setiap tahunnya bertepatan dengan pergantian tahun baru Masehi yang biasanya dirayakan dengan sangat meriah oleh sebagian besar orang. Namun, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut Islam?

Mengacu dari buku 'Hari-hari Penting Internasional' karya Nina Rahmawati, dijelaskan bahwa hari tahun baru Masehi jatuh pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Biasanya perayaan tahun baru Masehi ditunggu-tunggu oleh setiap orang di seluruh dunia karena ada berbagai tradisi hingga kemeriahan yang akan berlangsung pada waktu tersebut.

Secara umum, perayaan tahun baru akan disambut dengan menyalakan kembang api, berkumpul bersama keluarga, melihat pertunjukan seni, hingga berkumpul di satu tempat yang sama untuk menunggu pergantian tahun tiba. Inilah yang membuat perayaan tahun baru Masehi begitu meriah setiap tahunnya.

Meskipun dipenuhi dengan kemeriahan dan suka cita, mungkin tidak sedikit kaum muslim yang justru menyimpan rasa penasaran terkait dengan perayaan tersebut. Salah satunya pertanyaan mengenai apakah boleh merayakan tahun baru Masehi di dalam Islam?

Sebagai cara untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan ada rangkuman informasi yang akan disampaikan di dalam artikel ini. Simak baik-baik penjelasannya berikut.

Bolehkah Merayakan Tahun Baru Masehi Menurut Islam?

Terkait dengan boleh atau tidaknya merayakan tahun baru Masehi menurut Islam, ternyata ada berbagai pendapat yang menyertainya. Ada sebagian kalangan yang menganggap perayaan tahun baru Masehi adalah haram, tetapi tidak sedikit kalangan yang memperbolehkannya. Pendapatan terkait boleh atau tidaknya merayakan tahun baru Masehi menurut Islam juga ada yang didukung dengan referensi tertentu.

Seperti diungkap dalam buku 'Tanya Jawab Islam: Piss KTB' karya PISS KTB dan TIM Dakwah Pesantren, bahwa hukum seorang muslim mengikuti perayaan tahun baru selain Islam adalah haram. Alasannya karena perayaan tersebut termasuk dalam tasyabbuh atau menyerupai dengan orang kafir maupun fasik.

Dijelaskan juga bahwa perayaan tahun baru Masehi dan Hijriah atau Islam memiliki perbedaan yang diikuti dengan cara orang-orang mengekspresikannya. Adapun perayaan tahun baru Hijriah atau Islam biasanya diisi dengan berbagai nilai-nilai ibadah. Lain halnya dengan tahun baru di luar Islam yang identik dengan hura-hura maupun sikap sejenisnya.

Lebih lanjut mengenai keharaman dalam merayakan tahun baru Masehi juga diungkap dalam buku 'Dewan Fatwa Al Washliyah: Sejarah dan Fatwa-fatwa' karya Ja'far, bahwa seorang muslim yang turut merayakan tahun baru Masehi hukumnya adalah haram. Hal tersebut tidak hanya mereka yang berpartisipasi di dalamnya, tetapi juga yang turut memfasilitasi maupun menjual sesuatu yang bisa mendukung perayaan tersebut menjadi semarak.

Sementara itu, di dalam jurnal 'Trend Perayaan Tahun Baru di Kota Pontianak: Perspektif Kegelisahan Seorang Remaja Muslimah' karya Septi Dwitasari dan Ridwan Rosdiawan, bahwa hukum merayakan tahun baru di dalam Islam dianggap sebagai hal yang syubhat. Maksudnya bersifat abu-abu boleh atau tidaknya. Hal tersebut dikarenakan perayaan tahun baru bisa memberikan dampak positif, tetapi juga dapat berdampak negatif.

Namun demikian, merayakan tahun baru dianggap sebagai perbuatan yang haram karena meniru perilaku orang jahiliyah dan mengikuti tradisi orang kafir. Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan tentang waktu orang-orang jahiliyah bersenang-senang dan adanya waktu bagi kaum muslim untuk turut bersenang-senang. Disanadkan dari Anas bin Malik bahwa:

"Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki dua hari raya yaitu hari Nairuz dan Mihrojan dan di setiap tahun mereka bersenang-senang. Tapi ketika Nabi SAW tiba di Madinah beliau mengatakan, 'Dahulu kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang, sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari yang lebih baik yakni hari Idul Fitri dan hari Idul Adha."

Kemudian dijelaskan juga terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan tentang perilaku seorang muslim yang mengikuti orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhob (yang penuh lika liku) pasti kalian pun akan mengikutinya."

Lebih lanjut disampaikan bahwa para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nashrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?"

Pendapat yang Boleh Merayakan Tahun Baru Masehi

Terlepas dari sejumlah kalangan yang menganggap perayaan tahun baru Masehi adalah haram hukumnya, tetapi tidak sedikit yang memberikan pendapatnya terkait diperbolehkannya merayakan tahun baru Masehi. Salah satunya yang diungkap dalam Majelis Ulama Indonesia, bahwa menyambut datangnya tahun baru Masehi dapat dilakukan serupa dengan hari-hari lainnya. Kaum muslim tidak perlu untuk mengkhususkannya. Hal inilah yang membuat perayaan tahun baru Masehi tidak diharamkan selama tidak adanya perilaku maksiat,''

Alasan tidak diharamkannya tahun baru Masehi dikarenakan penanggalannya yang sesuai dengan peredaran Matahari atau yang juga dikenal sebagai Syamsiah. Sementara itu, pada penanggalan Hijriah atau Islam didasarkan pada peredaran Bulan yang disebut sebagai Qamariyah.

Adapun penjelasan tentang penanggalan Syamsiah dan Qamariyah telah disampaikan di dalam firman Allah SWT melalui Al-Quran Surat Yasin ayat 38-39. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَاۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِۗ ۝٣٨ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝٣٩

Wasy-syamsu tajrî limustaqarril lahâ, dzâlika taqdîrul-'azîzil-'alîm. Wal-qamara qaddarnâhu manâzila ḫattâ 'âda kal-'urjûnil-qadîm.

Artinya: "(Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah) matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua."

Namun demikian, terdapat anjuran yang dapat dilakukan oleh orang-orang beriman dalam menyambut datangnya pergantian tahun. Salah satunya dengan memperbanyak amal baik, misalnya saja berdzikir dan bersyukur. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Surat Al-Furqan ayat 62:

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝٦٢

Wa huwalladzî ja'alal-laila wan-nahâra khilfatal liman arâda ay yadzdzakkara au arâda syukûrâ.

Artinya: "Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur."

Pendapat lainnya yang memperbolehkan perayaan tahun baru oleh kaum muslim disampaikan dalam laman Nahdlatul Ulama, bahwa bersenang-senang terkait dengan keindahan hidup diperlukan. Namun, hal tersebut harus dilakukan melalui cara yang masih selaras dengan syariat, tidak adanya maksiat, tidak merusak kehormatan, hingga tidak berasal dari akidah yang rusak. Pendapat tersebut disampaikan oleh Guru Besar Al-Azhar Asy-Syarif dan Mufti Agung Mesir Syekh Athiyyah Shaqr.

Di dalam kitabnya, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki turut menyampaikan pandangan mengenai peringatan-peringatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Disampaikan bahwa:

جَرَتْ عَادَاتُنَا أَنْ نَجْتَمِعَ لإِحْيَاءِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ التَّارِيْخِيَّةِ كَالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ وَذِكْرَى الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَذِكْرَى نُزُوْلِ الْقُرْآنِ وَذِكْرَى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَفِى اعْتِبَارِنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَادِيٌّ لَا صِلَةَ لَهُ بِالدِّيْنِ فَلَا يُوْصَفُ بِأَنَّهُ مَشْرُوْعٌ أَوْ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُعَارِضًا لِأَصْلٍ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ لأَنَّ الْخَطَرَ هُوَ فِى اعْتِقَادِ مَشْرُوْعِيَّةِ شَيْءٍ لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ

Artinya: "Sudah menjadi tradisi bagi kita berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah, seperti halnya maulid nabi, peringatan isra mi'raj, malam Nisfu Sya'ban, tahun baru Hijriyah, Nuzulul Quran dan peringatan Perang Badar. Menurut pandanganku, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi, yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunahkan. Kendati demikian, juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan."

Merujuk dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hukum merayakan tahun baru Masehi dalam Islam memiliki dua pendapat berbeda. Ada yang mengharamkannya, tetapi tidak sedikit juga yang memperbolehkannya. Kedua pendapat tersebut disertai dengan alasan masing-masing, sehingga keyakinan terhadap hal ini dapat dikembalikan kepada masing-masing. Wallahu'alam.

Demikian tadi rangkuman mengenai boleh atau tidaknya merayakan tahun baru Masehi menurut Islam lengkap dengan hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh kaum muslim selama waktu tersebut. Semoga informasi ini membantu.

(par/aku)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli memberikan tanggapan tentang kondisi terbaru PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pasca Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi status pailit.

Menurut Menaker, proses hukum terkait Sritex saat ini masih berjalan. Pihaknya pun berharap produksi masih tetap bisa berjalan di perusahaan tekstil itu.

"Sritex itu kan (proses hukum) belum final ya, kan masih ada proses hukum. Jadi sebenarnya ya ini masih berjalan dan beberapa kali kan kita menyampaikan kita mendorong untuk going concern," ujar Yassierli di Jakarta, sebagaimana dilansir pada Selasa (31/12/2024).

"Ya kita harap produksi tetap jalan. Tunggu saja, ini masih proses (hukum), belum final," tegasnya.

Adapun proses hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali atau PK yang dilayangkan oleh PT Sritex terhadap putusan MA.

MA sebelumnya menolak pengajuan kasasi yang diajukan oleh PT Sritex terkait status pailit yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Perkara nomor 1345K/PDT.SUS-PAILIT/2024 itu telah diputus pada 18 November 2024.

Merespons putusan MA, Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto (Wawan) menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi internal.

Hasilnya, manajemen PT Sritex memutuskan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan MA tersebut.

Selain itu, menurut Wawan, upaya PK tidak semata untuk kepentingan perusahaan saja, melainkan juga membawa aspirasi seluruh keluarga besar PT Sritex.

Wawan juga menjelaskan, selama proses pengajuan kasasi ke MA, PT Sritex telah melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan usaha dan tidak melakukan PHK kepada karyawan.

Sementara itu, pada Senin (30/12/2024), Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari salinan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi status pailit PT Sritex.

Menurut dia, Kemenperin ingin melihat apakah poin soal going concern (kelangsungan usaha) ada di dalam putusan MA tersebut.

"Kami berusaha lagi mencari salinan putusan kepailitan itu. Terutama kami ingin lihat soal poin going concern. Going concern itu kan, apakah kuratornya akan memperhatikan soal pengoperasian kembali industri-nya? Atau tidak? Dan itu ada di salinan putusan," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin.

Adapun going concern atau asas kelangsungan usaha biasa digunakan di bidang akuntansi yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan.

Dalam praktik bisnis, going concern digunakan sebagai parameter dalam memperkirakan kemampuan usaha suatu perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks kondisi Sritex, asas going concern yang dapat diusulkan kurator dirasa sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kegiatan usaha.

Febri menekankan, poin going concern penting untuk dicermati di dalam putusan MA lantaran untuk menentukan masa depan Sritex.

"Itulah pentingnya melihat salinan putusan itu. Apa di salinan putusan itu ada isi soal going concern itu atau tidak. Ya, kan kita sampai sekarang juga lagi berusaha untuk mendapatkan salinan putusannya," ungkapnya.

Namun, hingga saat ini, menurut Febri, salinan putusan dari MA belum didapatkan.

Lebih lanjut, Febri mengungkapkan, pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil para kurator PT Sritex. Pemanggilan kemungkinan bakal dilakukan awal Januari 2025.

"Ya, kami akan memanggil kurator. Kami akan bertanya soal apa tindak lanjut yang akan diambil oleh kurator," tutur Febri.

Sementara itu, saat ditanya soal rencana aksi demonstrasi 10.000 karyawan Sritex ke Jakarta, Febri menyatakan menghormati.

"Ya, itu kan hak mereka. Silakan. Kami persilakan," tegasnya.

Sebelumnya, Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kuswanto, mengatakan proses going concern belum terlaksana sejak perusahaan tekstil itu dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Oktober 2024.

Proses tersebut pun belum juga terjadi sampai kasasi dari status pailit ditolak oleh MA baru-baru ini.

"Belum terlaksana. Jadi proses kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang itu kan sudah berjalan. Rapat-rapat kreditur juga sudah berjalan. Dan mayoritas para kreditur itu menginginkan going concern sebetulnya. Tapi kenapa tidak dilakukan, gitu lho? Nah, ini pertanyaan besar kami, ada apa sebetulnya, kan gitu," ujar Slamet saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/12/2024).

"Going concern harapannya itu tetap proses berjalan di bawah pengawasan kurator. Tapi sampai dengan hari ini itu kan belum bisa dilakukan, entah apa itu (alasannya) kami juga tidak tahu. Lambat laun, bahan baku itu kan habis," katanya.

Menurut Slamet, jika bahan baku habis seluruhnya, maka karyawan sudah tidak bisa lagi bekerja karena tidak ada lagi yang dikerjakan.

Untuk saat ini, masih ada sekitar 8.000 karyawan yang masih bekerja.

Sementara sebanyak 3.000-an karyawan sudah dirumahkan karena bahan baku untuk pekerjaan mereka sudah habis.

Slamet mengungkapkan bahwa yang rata-rata sudah habis bahan bakunya yakni pada divisi produksi pemintalan benang.

Sementara itu, untuk unit produksi pakaian masih berproduksi dengan memanfaatkan bahan baku yang masih tersedia.

GROBOGAN,iNewsMuria.id - Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II B Purwodadi beragama Nasrani mendapatkan remisi khusus Natal 2024.

Menurut Kalapas Deny Fajariyanto melalui Humas Lapas Kelas II B Purwodadi, Grobogan, Mela Windarto, untuk pemberian remisi khusus Natal 2024 dilaksanakan secara serentak melalui zoom.

"Acaranya serentak se-Indonesia dipusatkan di Lapas Perempuan Bandung, Jawa Barat dengan Menteri Imigrari dan Pemasyarakatan (Imipas)," jelas Mela Windarto, ketika dihubungi Selasa (31/12/2024).

Untuk diketahui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) melalui Direktorat Pemasyarakatan memberikan remisi khusus Natal 2024 dan pengurangan masa pidana (PMP).

 

Remisi khusus Natal 2024 tersebut diberikan oleh Kemen Imipas kepada 15.976 narapidana dan anak binaan yang beragama Kristen dan Katolik. 

Dari jumlah tersebut 15.807 narapidana memperoleh remisi khusus (RK), rinciannya 15.691 menerima RK I (pengurangan sebagian masa pidana) dan 116 mendapatkan RK II (langsung bebas).

Menurut Mela, Warga Binaan Pemasyarakatan beragama Nasrani  di Lapas kelas II B Purwodadi ada 8 orang dengan status narapidana 5 orang dan 3 orang berstatus tahanan.

"Yang menerima remisi khusus Natal (RKN) 2024 ada 5 narapidana, terdiri dari kasus narkotika 2 orang, kasus pencurian 2 orang dan 1 orang kasus penipuan," ujarnya.

Penyerahan remisi khusus Natal 2024 lanjut Mela, diserahkan langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Kelas II B Purwodadi Deny Fajariyanto bersamaan penyerahan RKN se-Indonesia melalui zoom.

Dari 5 narapidana yang menerima RKN I (pengurangan sebagian masa pidana) sambung Mela, 1 napi menerima RKN 1 sebesar 15 bulan, dan 3 narapidana menerima pengurangan masa pidana 1 bulan.

"Satu lagi menerima RKN II atau langsung bebas setelah menerima remisi 1 bulan, yakni atas nama Didik Kurniadi napi kasus pencurian, bebas pada 25 Desember 2024," kata Mela.(*)

Editor : Arif F

Jakarta -

Koordinator Tim Hukum Peradi Pimpinan Otto Hasibuan, Rivai Kusumanegara buka suara terkait isu Mahkamah Agung yang telah mengesahkan kepengurusan Peradi RBA (Luhut MP Pangaribuan). Menurutnya, berita atau isu tersebut tidak benar.

"Yang benar justru Mahkamah Agung telah mengesahkan kepengurusan Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon yang kemudian dilanjutkan kepengurusannya oleh Otto Hasibuan (Ketua Umum) dan Herman Dulami (Sekjen), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085/Pdt/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt," kata Rivai dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (31/12/2024).

Dia menjelaskan meskipun ada putusan MA yang memenangkan Peradi Otto, Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Yasonna Laoly telah berpihak dan tidak menerima pendaftaran dari Peradi Otto sebagai pihak yang menang, tetapi sebaliknya menerima pendaftaran dari Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah di MA.

"Itulah sebabnya kami menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan TUN agar pendaftaran Peradi Luhut dibatalkan, tetapi MA dalam putusannya Nomor 189 K/TUN/2024 tidak mengabulkan gugatan kami dan kami akan mengajukan PK terhadap perkara tersebut," ujar Rivai.

Dia mengatakan dengan demikian jelas perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeda, dimana Putusan MA 189 K/TUN/2024 (TUN) tersebut tidak berimplikasi hukum apa-apa terhadap keabsahan Peradi Otto. Sebab putusan tersebut hanya menyatakan menolak gugatan (pendaftaran), sedangkan Peradi Otto telah diputuskan sebagai Peradi yang sah berdasarkan Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Rivai menilai semestinya, secara sukarela dan tanpa harus digugat terlebih dahulu, Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan MA yang telah memenangkan dan menyatakan Peradi Otto yang sah dan bukan mendaftarkan Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah. Menurutnya, itulah ketidakadilan yang dilakukan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu.

"Sampai sekarang tidak ada satu Putusan Pengadilan maupun MA yang menyatakan Peradi Luhut yang sah, tetapi ada Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 yang menyatakan Peradi Otto sebagai yang sah," tutup Rivai.

(ega/ega)

Makassar -

Pergantian tahun biasanya dirayakan secara meriah di berbagai belahan dunia, termasuk umat Islam. Lantas, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi dalam Islam?

Perayaan tahun baru Masehi selalu dirayakan pada malam hari tanggal 1 Januari. Pada momen ini, banyak orang yang menyempatkan untuk berkumpul merayakan pergantian tahun dengan membakar kembang api-petasan, meniup terompet, makan-makan, berbagi ucapan tahun baru, dan perayaan lainnya.

Bagi sebagian orang, perayaan ini juga menjadi momen untuk menyambut kehidupan yang baru. Namun, apakah agama Islam memperbolehkan umatnya untuk ikut merayakan tahun baru Masehi tersebut?

Berikut detikSulsel menyajikan informasi mengenai hukum merayakan tahun baru Masehi dalam Islam. Disimak yuk!

Hukum Merayakan Tahun Baru Masehi dalam Islam

Banyak ulama yang telah memberikan pandangannya terkait perayaan tahun baru Masehi dalam Islam, salah satunya adalah Ustadz Khalid Basalamah. Dikutip dari kanal YouTube Podcast Dakwah Sunnah, ia menyampaikan bahwa Islam tidak memperkenankan untuk merayakan tahun baru Masehi.

Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan bahwa perayaan tahun baru Masehi merupakan acara ritual bagi kaum Nasrani. Dengan mengikuti ritual tersebut, maka dapat merusak aqidah seorang muslim sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al Kafirun.

"Bagaimana ayat ini (Surat Al-Kafirun) ini turun 1400 tahun yang lalu, tidak boleh mengikuti acara ritual mereka, itu merusak aqidah," jelas Ustadz Khalid Basalamah yang dikutip detikSulsel pada Minggu (22/12/2024).

Selain itu, ia menerangkan bahwa perayaan tahun baru ini termasuk mubazir karena membuang waktu dengan begadang semalam, membuang uang dengan perayaannya. Sisi lain, kebiasaan pada perayaan tersebut seperti meniup terompet, teriak-teriak, berkumpul antara yang bukan mahram, melakukan perzinahan, pesta, diskotik, mabuk-mabukan akan merusak akhlak seseorang.

"Akhlaknya juga rusak, hilang sholat malam, hilang sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau ada meninggal malam ini, apakah anda siap bertanggung jawab di hari kiamat nanti? Menyesal teman-teman, penyesalan selalu datang terakhir," terangnya.

Menurutnya, bahkan dengan perayaan tahun baru seperti tabligh akbar, pengajian, atau acara Islam lainnya, tidak boleh dihubungkan. Sebab, tahun baru Masehi ini merupakan acara ritual bagi kaum Nasrani.

"Kalau untuk mengisi waktu anak muda muslim, bukan begitu, jelaskan kalau itu tidak boleh. Anggap hari tanggal 31 Desember sama dengan hari-hari yang lain, malamnya sama dengan malam-malam lain, tidak usah diistimewakan karena anda seorang muslim," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Buya Yahya di kanal Youtube resminya dalam video yang berjudul "Kenapa Tidak Boleh Ikut Perayaan Tahun Baru Masehi?". Dalam video tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi permasalahan dalam tahun baru Masehi adalah kebiasaan dan kebudayaannya.

"Tahun baru Masehi bukan yang dipermasalahkan dzatnya, bulan, dan hari, akan tetapi kebiasaan dan kebudayaan yang terjadi di tahun baru tersebut," terang Buya Yahya dikutip detikSulsel pada Minggu (22/12).

Menurutnya, kebiasaan umat Islam saat perayaan tahun baru ialah berhura-hura, berfoya-foya, berkelahi, hingga mabuk-mabukan. Sementara pemilik hari perayaan yaitu kaum Nasrani menghabiskan malam tersebut dengan berdoa.

"Sementara orang Nasrani banyak di gereja saat itu (perayaan tahun baru), mereka berdoa dan sebagainya," ucapnya.

Sementara dalam videonya yang lain berjudul "Hukum Umat Nabi Muhammad SAW Merayakan Tahun Baru Masehi & Natal", ia menegaskan soal toleransi antar umat beragama. Menurutnya, toleransi bukan berarti ikut merayakan tahun baru Masehi, melainkan dengan tidak mengganggu perayaan tersebut.

"Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, anda tidak perlu ikut-ikutan. Kalau membahas soal toleransi, tidak harus kita ikut perayaan mereka, tapi jangan mengganggu juga," jelasnya.

Berdasar penjelasan dari kedua ulama tersebut, Islam tidak memperkenankan umatnya untuk ikut merayakan tahun baru Masehi. Hal itu dikarenakan perayaan tersebut merupakan bagian dari ritual dari kaum nasrani. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada perayaan tahun baru tersebut hanya mendatangkan kemudharatan bagi umat muslim.

Demikianlah penjelasan terkait hukum merayakan tahun baru Masehi dalam Islam menurut para ulama. Semoga bermanfaat!

(edr/edr)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Imigrasi kelas I Bandung telah mendeportasi 40 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Mereka pun mengungkapkan, negara yang paling banyak melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Cina sebanyak 10 pelanggaran.

Plt Kepala Imigrasi Kelas I Bandung Albertus Setani mengatakan, sepanjang tahun 2024 pun pihaknya telah mendeportasi 40 orang warga negara asing yang melanggar keimigrasian atau tinggal melebihi 60 hari. Selain itu, mencekal 28 orang asing datang ke Indonesia. "40 WNA berhasil dideportasi," ujar Albertus belum lama ini.

Ia menyebut lima negara yang paling banyak melanggar yaitu Tiongkok 10 warga negara asing, Malaysia 7 warga negara asing, Timor Leste 5 warga negara asing, Taiwan 4 orang dan Nigeria 3 orang.

Albertus melanjutkan Imigrasi Kelas I Bandung telah menerbitkan 2.090 izin tinggal bagi warga negara asing (WNA) di wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Sumedang, dan Subang sepanjang tahun 2024. Izin tinggal terbanyak didominasi oleh WNA asal China dan Korea Selatan untuk di wilayah Kabupaten Bandung

Ia mengatakan, izin tinggal yang diajukan oleh WNA didominasi berasal dari Cina dan Korea Selatan. "WNA terbanyak di Kabupaten Bandung, paling banyak adalah warga negara Cina dan Korea Selatan," katanya.

Albertus melanjutkan WNA asal China memegang izin tinggal terbatas (ITAS) sedangkan untuk warga Korea Selatan memegang izin tinggal tetap (ITAP). Ia menyebut WNA yang mengajukan izin tinggal di Bandung dan sekitarnya mayoritas untuk bekerja. "Sebagian besar warga negara asing ini kegiatannya bekerja di wilayah Kantor Imigrasi Bandung," kata dia.

Tidak hanya itu, terdapat warga negara asing yang mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga dan wisata. Ia mencatat sepanjang 2024 telah menerbitkan perpanjangan elektronik visa on arrival bagi 423 orang asing.

Selain itu, penerbitan izin tinggal kunjungan bagi 235 orang asing, penerbitan izin tinggal terbatas bagi 196 orang asing. Perpanjangan izin tinggal terbatas bagi 1.143 orang asing, izin tinggal tetap bagi 24 orang asing dan perpanjangan izin tinggal tetap bagi 69 orang.

Albertus menambahkan sepanjang tahun 2024 telah menerima penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 86 miliar lebih. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan di awal tahun serta telah menerbitkan 145.466 paspor.

Palembang -

Sejumlah peristiwa kriminal yang menjadi sorotan di Sumbagsel selama 2024 melibatkan oknum-oknum kepolisian. Kasusnya pun beragam. Ada dugaan pencabulan, pencurian mobil, hingga penganiayaan tahanan hingga tewas.

Di Belitung, seorang oknum polisi diduga mencabuli korban pemerkosaan yang tengah melapor. Sedangkan di Muaro Jambi, dua orang oknum polisi menganiaya tahanan hingga meninggal dunia dan direkayasa seolah bunuh diri.

Berikut sederet kasus kriminal pilihan di area Sumbagsel sepanjang 2024, dirangkum detikSumbagsel.

1. Bripka Yuyun dan Brigadir Paskal Aniaya Ragil hingga Tewas

Pemuda bernama Ragil Alfarizi (20) tewas tidak wajar setelah ditahan di Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi, pada awal September 2024. Kasus ini sendiri bermula saat warga setempat menyerang Polsek Kumpeh Ilir pada Kamis (5/9). Mereka menuntut transparansi atas kasus kematian Ragil.

Pemuda malang itu awalnya ditangkap karena dugaan pencurian laptop. Hanya satu jam kemudian, dia ditemukan tewas dalam posisi tergantung.

"Waktu lihat di leher seperti ada jeratan tapi agak lebar, sebelah kiri ada dua, di dada ada kayak biru-biru, leher kiri kayak pukulan benda tajam, di bawah dagu kayak ada gesekan," tutur Ibnu Kasir, ayah Ragil.

Setelah proses penyelidikan, diketahui dua nama oknum polisi yang ternyata terlibat dalam kematian Ragil. Yakni Bripka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Paskal Wildanu. Mereka menangkap Ragil tanpa adanya laporan polisi dan surat penangkapan. Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan pada Kamis (12/9), seminggu setelah kejadian.

Diketahui dari hasil autopsi dan rekonstruksi kejadian, Ragil meninggal karena pembuluh darah di kepala bagian belakang pecah. Kedua polisi itu menganiaya Ragil dengan maksud agar Ragil mengakui pencurian laptop itu.

"Penganiayaan itu karena dianggapnya Ragil itu tidak mengaku. Ya karena tidak ada bukti dan tidak ada laporan. Makanya almarhum keras tidak mengakui itu dan terjadi upaya paksa agar korban mengakui dengan cara dipukul dan dibenturkan ke dinding," terang Elas Annra Dermawan, kuasa hukum keluarga Ragil usai rekonstruksi pada Senin (7/10/2024).

Kedua oknum polisi ini sempat membantah telah menggantung Ragil untuk menutupi perbuatan mereka. Namun, keterangan itu tak membuat mereka lolos dari pasal berlapis. Dalam pidana umumnya, Yuyun dan Pascal dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan Pasal 333 KUHP tentang perampasan hak dan kewajiban seseorang.

Terhadap keduanya diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada vonis. Terbaru, Yuyun dan Paskal mengajukan banding atas putusan PTDH mereka.

2. Brigadir Akmal Cabuli Remaja Korban Pemerkosaan Saat Lapor

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Remaja 15 tahun korban pemerkosaan di Belitung mengaku dicabuli oknum polisi ketika dirinya melapor. Dugaan pelecehan seksual itu terjadi di kantor polisi pada 15 Mei 2024.

Korban bermaksud melaporkan pengurus pantinya, BS (53), yang telah memperkosanya selama 2022-2024. Bukannya mendapat perlindungan, korban malah dilecehkan oleh Brigadir Akmal Subakti. Kasus pencabulan ini terungkap pada Juli 2024.

"Korban dugaan (pelecehan seksual) ini merupakan korban (pemerkosaan BS) yang kasusnya sedang kita tangani. Jadi korbannya sama, namun beda kasus," jelas Kanit PPA Satreskrim Polres Belitung Aipda Lartha Angela dikonfirmasi detikSumbagsel, Rabu (17/7/2024).

Unit PPA kemudian melakukan penyelidikan atas laporan korban. Oknum Brigadir tersebut diketahui bertugas di Polsek Tanjungpandan.

"Kejadiannya di Polsek. Saat itu korban bersama kedua temanya datang untuk melaporkan perkara persetubuhan yang dialaminya. Saat proses pelaporan ternyata korban diduga mendapat perlakuan menyimpang dari oknum tersebut," tegasnya.

Berkas perkara Brigadir Akmal itu diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpandan pada 23 Juli 2024. Yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan kala itu ditahan di Mapolres Belitung.

3. Aiptu Fandri Tusuk Debt Collector Berujung Saling Lapor

Seorang debt collector di Palembang bernama Deddi Zuheransyah melapor usai ditusuk senjata tajam. Pelakunya oknum polisi yakni Aiptu Fandri. Peristiwa terjadi saat Deddi hendak menagih tunggakan cicilan pada Minggu, 24 Maret 2024.

"Kami ini dari petugas pembiayaan Jakarta. Kami ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap pelaku yang sudah menunggak sejak 2022," kata Robert, rekan Deddi yang juga ada di lokasi saat kejadian.

Deddi bersama Robert bertemu dengan pelaku di parkiran sebuah mal di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat (IB) 1. Robert mengaku saat itu dia dan Deddi menagih dengan pendekatan persuasif. Namun, pelaku malah tersinggung dan mengeluarkan senjata api dan senjata tajam.

Tembakan dari senjata api tidak mengenai kedua debt collector itu. Namun, senjata tajamnya mengenai Deddi. Pelipis Robert juga dipukul dengan ujung senjata api.

Informasi dihimpun, Aiptu Fandri merupakan anggota Sabhara di salah satu polsek di Lubuklinggau. Dari pengamatan Robert pula, diketahui pelat mobil yang digunakan Aiptu FN palsu.

"Pelaku ini menggunakan pelat palsu. Saat kita cek di aplikasi Samsat Mobile dan kerangka mesin mobilnya sama. Namun pelat nomornya saja yang sudah berubah. Tapi itu 99 persen unit yang sama," ujarnya.

Tak lama setelah kejadian itu, pihak Aiptu Fandri balik melaporkan korban penganiayaan. Pelapor ialah DS (44), istri Aiptu Fandri. Deddi dan Robert dilaporkan atas dugaan perampasan aset. Laporan tercatat dengan nomor STTLP/B/322/III/2024/SPKT Polda Sumsel.

"Iya, tadi malam saya mendampingi istri polisi yang mobilnya dirampas dan dikeroyok (oleh 2 debt collector) untuk membuat laporan ke Polda Sumsel," ujar Rizal Syamsul, kuasa hukum Aiptu FN, saat dikonfirmasi pada Senin (25/3/2024).

4. Dua Bripda Curi Mobil di Parkiran Mal Lampung

Dua oknum polisi ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung atas pencurian mobil di pelataran parkir Mall Boemi Kedaton. Kedua bintara tersebut yakni Bripda C dan Bripda F yang bertugas di Mapolda Lampung.

Peristiwa hilangnya mobil milik korban atas nama Rizal terjadi pada Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 13.10 WIB. Saat itu, korban Rizal pergi ke mal untuk berbelanja bersama keluarga. Tak sampai satu jam kemudian, mereka kembali ke parkiran dan mobil sudah raib.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan aksi keduanya diawal dengan meminjam mobil korban. Setelah itu, mereka menggandakan kuncinya.

"Mereka ini meminjam mobil korban, kemudian dipasang GPS dan kunci mobilnya digandakan," kata Umi, Jumat (13/10/2023).

"Mereka kemudian melacak keberadaan mobil yang telah dipasangkan GPS, saat dirasa kondisi aman barulah keduanya melakukan pencurian tersebut saat mobil korban berada di parkiran Mal Boemi Kedaton," lanjutnya.

Brigadir C dan F ditangkap terpisah. Brigadir C ditangkap pada Kamis (12/10/2023) malam di kosannya di Bandar Lampung sementara pada Jumat (13/10/2023) malam satu pelaku lainnya yakni Brigadir F diringkus di rumahnya.

"Sudah ditetapkan menjadi tersangka, Brigadir C dan F dijerat Pasal 363 KUHPidana ancaman 7 tahun penjara. Mereka sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung," tegas Umi.

(des/mud)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa terkait hukum dan undang-undang terjadi di sepanjang Senin, (30/12).

Dari mulai pemanggilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK hingga Presiden Prabowo Subianto kritik hakim vonis ringan koruptor kasus korupsi timah. Berikut rangkaian berita yang telah dipilih ANTARA:

1. KPK: Pemanggilan Hasto tunggu kelengkapan berkas penyidikan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Guntur Rahayu mengatakan pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) masih menunggu kelengkapan berkas-berkas penyidikan.

"Jadi kami kalau mau memeriksa seseorang, kami harus memiliki bahan baik yang akan kami ditanyakan, maupun juga apa yang akan kami jelaskan," kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca di sini

2. Polda Jateng rekonstruksi penembakan siswa SMKN 4 Semarang

Semarang (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan rekonstruksi kasus penembakan yang dilakukan Aipda R (38), anggota polisi berdinas di Polrestabes Semarang, yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Semarang berinisial GRO (17).

Kepala Bidang Humas Polda Jateng Komisaris Besar Polisi Artanto di Semarang, Senin, menjelaskan bahwa rekonstruksi tersebut memperagakan sekitar 44 adegan, mulai dari korban GRO yang bertemu dengan teman-temannya hingga pertemuan GRO bersama dengan Aipda R.

Baca di sini

3. KPK tahan dua tersangka korupsi "shelter" tsunami NTB

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di kawasan Pelabuhan Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2014.

"Kedua tersangka atas nama AN dan AH dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Baca di sini

4. Hakim tetapkan kerugian lingkungan kasus timah capai Rp271 triliun

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menetapkan kerugian lingkungan akibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015—2022 mencapai Rp271 triliun.

Hakim anggota Fahzal Hendri menyebutkan kerugian lingkungan hidup tersebut disebabkan oleh kegiatan penambangan yang dilakukan secara melawan hukum.

Baca di sini

5. Presiden kritik hakim yang jatuhkan vonis ringan koruptor

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin, mengkritik hakim-hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor, terlebih jika potensi nilai kerugian negara akibat aksi rasuah itu mencapai ratusan triliun.

Prabowo menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia memerintahkan Kejaksaan, yang pada acara diwakili langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengajukan banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya diyakini terlalu ringan.

Baca di sini

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta mark up anggaran pemerintah harus dihentikan. Ahli Hukum Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mendukung dan menilai bahwa penerapan teknologi artificial intelligence (AI) bisa memprediksi potensi tersebut.

"Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/12/2024).

"Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi," tambahnya.

Hardjuno menegaskan bahwa teknologi tentu hanya menjadi salah satu alat bantu. Sedangkan akar permasalahan sering kali terletak pada budaya dan mentalitas para pelaku anggaran.

Karenanya, Hardjuno menegaskan pentingnya membangun budaya anti-korupsi yang dimulai dari tingkat eksekutif hingga ke level operasional.

"Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik," kata Hardjuno.

"Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya," tambahnya.

Lebih lanjut, dia optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Prabowo yang melibatkan berbagai pihak, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk memberantas korupsi.

"Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran," pungkasnya.

Prabowo Minta Mark Up Dihentikan

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo bertekad mengatasi kebocoran anggaran. Mark up alias penggelembungan dana, kata Prabowo, harus dihentikan.

"Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran manipulasi mark up akal-akalan dan sebagainya, dan ini membutuhkan kerja sama seluruh pihak yudikatif-legislatif pemerintahan aparat, semua kita harus kerja sama," lanjutnya.

(azh/azh)