Kota Cilegon (ANTARA) - Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 yang mengusung tema “Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi”, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon menyelenggarakan kegiatan Imigrasi Melayani melalui pelayanan Paspor Simpatik.

Layanan ini dilaksanakan pada Sabtu tanggal 4, 11, 18 dan 25 Januari 2025, sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Paspor Simpatik membuka kuota sebanyak 75 permohonan M-Paspor selama 4 minggu. Layanan ini di khususkan untuk permohonan pembuatan paspor baru serta penggantian paspor yang masa berlakunya habis dan halaman penuh.

Namun, layanan ini tidak mencakup permohonan untuk paspor yang hilang, rusak maupun permohonan dengan perubahan data.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon, Muhammad Deny Firmansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja.

“Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke-75, Kantor Imigrasi Cilegon membuka pelayanan Paspor Simpatik. Kami berharap pelayanan ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan keimigrasian secara efektif dan efisien sekaligus memperkuat semangat inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini diimbau untuk terlebih dahulu melakukan pendaftaran online melalui aplikasi M-Paspor sesuai kuota yang tersedia.

Setelah ini, pemohon diharapkan datang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen persyaratan yang lengkap diantaranya E-KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah serta Paspor lama bagi pemohon yang telah memiliki paspor sebelumnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kegiatan Paspor Simpatik, masyarakat dapat menghubungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon melalui kanal informasi resmi atau media sosial yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk diketahui, Risma-Gus Hans meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Meski begitu, Khofifah mengaku tak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih menyerahkan urusan itu kepada tim hukum.

“Saya serahkan aja ke tim hukum. Saya bekerja aja gitu. Makan Bergizi Gratis pun saya tetap keliling-keliling gitu. Itu sudah ada tim hukum. Wis toh rek saya menyerahkan ke tim hukum,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Sekadar informasi, Pasangan cagub-cawagub Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Tri Rismaharini-Gus Hans, Tri Wiyono di sela-sela sidang gugatan sengketa Pilkada yang digelar di MK.

"Membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur Nomor 63/2024 tentang penetapan hasil gubernur dan wagub Jatim 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB," tuturnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dia menuding bahwa Paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif. Maka dari itu, Wiyono meminta hakim MK menggelar pemilu ulang tanpa paslon Khofifah-Emil.

"Melakukan diskualifikasi terhadap Khofifah dan Emil karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif di Pemilu Jatim," katanya.

Menurut Wiyono, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon Khofifah-Emil adalah membagikan bantuan sosial untuk meraih suara terbanyak dari warga Jawa Timur.

Pembagian bantuan sosial itu, kata Wiyono dilakukan oleh Khofifah-Emil selama proses Pilkada Jawa Timur berlangsung.
"Jadi penyebaran bansos dan perolehan suara oleh mereka ada kaitannya," ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Risma yang hanya diusung oleh PDIP memperoleh suara 0 di sekitar 1.000 tempat pemungutan suara alias TPS saat Pilkada Jawa Timur berlangsung. Pilkada Jatim kemudian dimenangkan oleh Khofifah-Emil.

JAKARTA - Seorang warga negara China bernama Yu Hao (49) dibebaskan Pengadilan Tinggi Pontianak dari jeratan hukum dalam kasus dugaan pencurian emas seberat 774 kg dan 937,7 kg perak membuat heboh masyarakat.

Dalam dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima, Ketua Majelis Hakim Isnurul S Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024.

Menanggapi itu, Pakar Hukum Pidana, Anwar Husin menyayangkan putusan bebas terhadap Yu Hao. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat dalam memberantas korupsi.

Hal itu dilihat dari Presiden yang mengkritik vonis ringan Harvey Moeis dalam korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun. "Aparat hukum harus bersinergi dan sejalan dalam mendukung visi-misi Presiden Prabowo terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi," katanya, Selasa (14/1/2025).

?Masak bukti sudah ada, kemudian kerugian negara sebesar itu, dituntut bebas dan tidak terbukti bersalah,? lanjutnya.



Anwar pun mendukung pihak Kejaksaan Negeri Ketapang yang rencananya akan mengajukan kasasi. "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya diurus oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tidak boleh untuk kepentingan pribadi apalagi dicuri," tuturnya.

Sebelumnya, aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan sejumlah WNA China yang dikoordinir Yu Hao telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kerugian negara akibat penambangan ilegal tersebut mencapai Rp1,020 triliun, yang berasal dari hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana menggelar audit yang menyasar perusahaan pada 2026. Audit ini guna memastikan perusahaan patuh atau tidak terhadap pedoman HAM yang ditetapkan pemerintah.

Untuk saat ini, Pigai mendorong perusahaan melakukan perbaikan dan pendidikan, membangun iklim usaha berbasis nilai HAM.

"Saya sedang persiapkan, nanti September kita akan keluarkan peraturan presiden, kita tidak hanya sekadar berhenti pada Stranas bisnis dan HAM, tapi kita akan meningkatkan lebih daripada strategi, yaitu aksi. Aksi dalam konteks ini adalah melakukan pantauan dan audit," kata Menteri HAM Natalius Pigai seusai pertemuan dengan pengurus PBNU pada Selasa (14/1/2025).

Pigai menyebut audit akan dilakukan di semua perusahaan tak terkecuali perusahaan internasional. Aturan ini hanya tak berlaku pada perusahaan skala menengah hingga kecil.

"Saya akan masuk itu koorporasi internasional dan koorporasi nasional yang berstandar internasional," ujar Pigai.

Tapi Pigai mengatakan audit itu tak bisa dilakukan dalam waktu dekat karena perlu penelaahan. Oleh karena itu, audit tersebut baru bisa dilakukan setidaknya pada 2026.

"Nanti tahun 2026 baru saya akan lakukan audit dan mungkin akan menerapkan sanksi, tapi tidak bisa sekarang ini tidak bisa terapkan sanksi kepada industri dan korporasi," ujar Pigai.

Selain itu, Pigai menyoroti peristiwa kecelakaan kerja di Fukushima, Jepang dan Chernobyl, Uni Soviet yang menyebabkan kerusakan alam dan manusia. Pigai berharap audit ini dapat mencegah insiden semacam itu.

"Maka berpedoman kepada standar inilah sebenarnya yang nanti kita akan menerapkan di 2026 ke atas. Tapi kalau semua perusahaan tidak sanggup juga, ya nanti kita lihat," ujar Pigai.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- The Washington Post melaporkan bahwa, penegak hukum di Amerika Serikat (AS) menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) sebagai jalan pintas untuk menemukan dan menahan tersangka tanpa bukti lain. Sebanyak 15 departemen kepolisian di 12 negara bagian menahan beberapa orang yang menjadi tersangka yang diidentifikasi oleh algoritma AI tanpa bukti.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa badan penegak hukum AS dalam banyak kasus bertentangan dengan kebijakan internal mereka sendiri, yang mengharuskan petugas polisi mendukung bukti apa pun yang ditemukan dengan bantuan AI. Menurut investigasi The Washington Post, sedikitnya delapan orang ditahan secara keliru oleh penyidik AS menggunakan teknologi pengenalan wajah.

Dalam beberapa kasus, polisi tidak memeriksa alibi tersangka atau pernyataan saksi palsu, dan dalam kasus lain, mereka mengabaikan sidik jari dan jejak DNA yang mengarah ke orang lain, demikian bunyi laporan itu. Laporan itu mencatat bahwa penyidik bahkan tidak memperhitungkan perbedaan yang jelas dalam penampilan penjahat yang direkam oleh kamera pengintai dan tersangka yang diidentifikasi oleh AI.

Ada kasus ketika petugas penegak hukum menahan seorang wanita yang sedang hamil tujuh bulan, menuduhnya melakukan perampasan mobil, meskipun faktanya tidak ada yang menunjukkan bahwa pelaku sebenarnya sedang hamil. Skala sebenarnya dari masalah tersebut kemungkinan besar jauh lebih besar, surat kabar itu melaporkan, seraya menambahkan bahwa penyidik AS tidak diwajibkan secara hukum untuk memberikan data tentang penggunaan pengenalan wajah AI tersebut.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Konsulat RI Tawau membagikan seperangkat alat sekolah dan makan sehat bergizi (MSB) bagi 106 anak-anak Indonesia yang belajar di community learning center (CLC) Sekolah Dasar Indera Sabah, Tawau, dalam rangka menyambut Hari Bakti Imigrasi ke-75.

Menurut Staf Teknis Imigrasi Konsulat RI Tawau Muhammad Gazel Enim Febrianto, dalam keterangan yang diterima di Kuala Lumpur, Selasa, CLC SD Inderah Sabah dipilih sebagai tempat kegiatan tidak terlepas dari statusnya yang masih tertinggal dibandingkan dengan CLC lainnya di wilayah kerja Konsulat RI Tawau.

Muhammad Gazel yang juga menjadi Koordinator kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di Perwakilan RI Tawau mengatakan dengan membagikan alat tulis sekolah seperti papan dan buku tulis, diharapkan dapat melengkapi sarana pembelajaran di CLC SD Indera Sabah dan sedikit mengurangi beban orang tua untuk membeli buku tulis.

Selain itu, ia mengatakan dengan menyantap makanan sehat bergizi dapat membantu pemenuhan standar kecukupan gizi anak-anak Indonesia yang bersekolah di tempat tersebut.

Kegiatan Hari Bhakti Imigrasi ke-75 di CLC SD Inderah Sabah yang dilaksanakan pada Senin (13/1) itu diawali dengan pembentangan bendera Merah Putih oleh tiga orang siswi CLC, dilanjutkan dengan perbincangan bersama Konsul RI Tawau Aris Heru Utomo mengenai keindonesiaan di salah satu ruang belajar CLC.

Dalam kesempatan tersebut, Aris mengingatkan kepada para pekerja migran Indonesia (PMI) untuk senantiasa menjaga dan memelihara nama baik Indonesia.

Meskipun mereka tinggal di Sabah, namun mereka tetap warga negara Indonesia (WNI) dan karenanya menjadi tugas dan tanggung jawab Konsulat RI di Tawau untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada mereka, lanjutnya.

Patuhi hukum Indonesia dan juga hukum Malaysia serta aturan terkait paspor sebagaimana mestinya, jangan sampai rusak, ujar Aris.

Setelah itu, dilakukan pula sosialisasi keimigrasian dan pencegahan narkoba. Banyak pertanyaan yang mengemuka selama perbincangan, terutama seputar prosedur pembuatan dan perpanjangan paspor, surat nikah, akte kelahiran anak dan sebagainya.

CLC Indera Sabah merupakan pusat pembelajaran masyarakat non-ladang di Kampung Inderah Sabah, Tawau, Malaysia. Pendirian CLC dirintis sejak 2016 oleh beberapa guru Indonesia yang mengajar di CLC Sungai Balung Tawau, sebuah CLC ladang yang dekat dengan Kampung Inderah Sabah, Tawau.

Para guru tersebut saat itu melihat banyak anak Indonesia dari pekerja migran Indonesia yang umumnya berprofesi sebagai nelayan di Kampung Inderah Sabah yang tidak bisa bersekolah seperti kebanyakan anak Indonesia lainnya yang orang tuanya menjadi PMI di perkebunan sawit.

Berdiri di antara kepadatan rumah penduduk, yang sebagian besar masih berkewarganegaraan Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan, CLC SD Inderah Sabah memiliki dua ruang belajar sederhana dan diresmikan penggunaannya oleh Konsulat RI Tawau pada 2018.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang akrab disapa Mbak Ita, Agus Nurudin, mengaku keberatan dengan putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, yang menolak gugatan praperadilan kliennya pada Selasa (14/1/2025).

Meskipun demikian, Agus menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan tersebut.

"Tapi, ya ini sudah keputusan, ya harus kita hormati gitu kan," ujar Agus, usai sidang gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Selasa.

Agus menilai, putusan hakim tidak mempertimbangkan proses tahapan klarifikasi mengenai alat bukti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, penting untuk melakukan klarifikasi terhadap saksi dan alat bukti yang ada.

"Tentang tahapan klarifikasi dengan alat bukti itu ya sama sekali tidak dipertimbangkan lagi. Padahal, kan kita menginginkan agar persoalan klarifikasi ini menjadi hal yang sangat penting," ujar dia.

"Karena orang ditanya tentang kaitannya dengan saksi, dikaitkannya dengan alat bukti. Itu kan harusnya diklarifikasi gitu," sambung dia.

Agus menambahkan bahwa tanpa adanya klarifikasi, seharusnya Majelis Hakim memandang proses penyidikan yang menetapkan kliennya sebagai tersangka menjadi tidak sah.

Rekan kuasa hukum Mbak Ita, Erna Ratna Ningsih, juga mengungkapkan bahwa hakim tunggal hanya mempertimbangkan dua alat bukti dari KPK dalam menolak gugatan.

Ia menekankan bahwa dalam persidangan terdapat empat keterangan ahli yang seharusnya didengarkan sebagai pertimbangan.

"Karena di dalam persidangan itu ada empat keterangan ahli yang disampaikan. Namun, di dalam keputusannya, Hakim hanya berfokus pada bukti-bukti dokumen saja," ungkap Erna.

Erna juga menyoroti proses penetapan kliennya sebagai tersangka yang dianggap janggal.

Menurutnya, Mbak Ita baru diperiksa setelah ditetapkan sebagai tersangka, yang bertentangan dengan mekanisme yang ada.

"Sementara dari mekanisme yang ada, penetapan tersangkanya itu, ada beberapa perbedaan di mana kita menilai bahwa penetapan tersangka itu, dimulainya penetapan tersangka dan klien kami itu diperiksa, itu setelah adanya penetapan tersangka itu baru pertama kali ya pada tanggal 12 Juli," ujar dia.

"Jadi dalam hal ini setelah penetapan tersangka, barulah pada bulan Agustus klien kami itu diperiksa sebagai saksi," tambah dia.

Sebelumnya, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Jan Oktavianus, menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh Mbak Ita.

"Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata hakim di ruang sidang.

Hakim juga menolak seluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan dalam sidang gugatan tersebut dan membebankan biaya perkara nihil.

Dengan penolakan ini, penetapan status tersangka terhadap politikus PDI Perjuangan dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang tetap sah.

Komisi antirasuah pun dapat melanjutkan proses penyidikan yang kini tengah berjalan.

Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi, suap pengadaan barang dan jasa, serta pemotongan insentif pegawai atas capaian pemungutan retribusi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Sistem Coretax pun hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

“Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.

Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” tambahnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan teguran keras kepada Yohanes Muaja, kuasa hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara nomor urut 3, Djien Leonora Rende dan Acske A Benu, dalam sidang yang berlangsung pada Selasa (14/1/2025).

Saat itu Saldi menanyakan tentang pencabutan permohonan yang kemudian dibatalkan tanpa adanya surat resmi, menegaskan bahwa tindakan tersebut mempermainkan Mahkamah.

Yohanes menjelaskan bahwa pencabutan permohonan tidak disetujui oleh prinsipal dan mengakui bahwa surat pembatalan belum disiapkan.

"Hei, gimana Anda lawyer ini. Itu mempermainkan Mahkamah namanya. Ini resmi Anda mengirim surat menarik permohonan ini, tapi tiba-tiba dibatalkan tanpa ada surat pembatalan," katanya.

Saldi mempertanyakan ketidakjelasan tersebut dan menekankan bahwa Yohanes telah menandatangani surat pencabutan yang ada.

Menurut Saldi, seorang pengacara seharusnya memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan hukum yang diambil.

Dalam perkara ini, pemohon meminta agar pasangan calon nomor urut 1, Ronald Kandoli dan Fredy Tuda, didiskualifikasi, serta meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemohon sebagai pemenang pemilihan bupati.

Sumber:PerkaraPilkada Minahasa Tenggara Batal Dicabut, Hakim MK: Mempermainkan Mahkamah, Tidak Tahu Aturan!

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengusaha Arsjad Rasjid memuji langkah inovatif dari Kementerian Hukum yang kini memungkinkan pencatatan Perseroan Terbatas (PT) sosial melalui notaris. Menurut Arsjad, kebijakan ini adalah solusi untuk usaha sosial di Indonesia yang memberikan dasar hukum yang kuat sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha sosial.

“Pencatatan PT sosial adalah terobosan penting. Dengan legalitas yang jelas, pelaku usaha sosial tidak hanya mendapatkan kepercayaan lebih dari investor, tetapi juga mampu memperluas dampak sosial mereka secara berkelanjutan,” ujar Arsjad pada Selasa (14/1/2025).

Usaha sosial yang menggabungkan misi sosial dengan keuntungan bisnis, sering kali terhambat karena kurangnya pengakuan hukum. Dengan adanya pencatatan PT sosial melalui aplikasi AHU Online, para pelaku usaha kini bisa mencantumkan status sosial mereka dalam profil perusahaan.

Langkah ini juga mendekatkan Indonesia pada standar internasional seperti Community Interest Company di Inggris dan Benefit Corporation di Amerika Serikat. “Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi tentang membuka pintu bagi lebih banyak investasi berdampak yang bisa membantu mengatasi masalah sosial di Indonesia,” tambah Arsjad.

Arsjad menyoroti potensi besar kewirausahaan sosial sebagai solusi untuk berbagai tantangan,

mulai dari kesenjangan ekonomi hingga masalah lingkungan. Arsjad juga mencontohkan Muhammadiyah, yang telah membuktikan bahwa usaha sosial bisa memberikan dampak besar melalui ribuan amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.

“Bayangkan jika model bisnis seperti ini bisa berkembang lebih luas dengan dukungan regulasi yang kuat. Ini adalah masa depan yang kita butuhkan,” papar Arsjad.

Menurut Arsjad, keberhasilan kebijakan ini harus diiringi dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. “Kita butuh gotong-royong untuk membangun ekosistem kewirausahaan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Arsjad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa irit bicara soal gugatan yang dilayangkan rivalnya dalam Pilkada Jawa Timur, Tri Rismaharini, di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyerahkan kepada tim hukumnya dalam menghadapi gugatan tersebut.

"Sudah, saya serahkan saja ke tim hukum," kata Khofifah, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Dengan menyerahkan kepada tim hukum, Khofifah dapat fokus bekerja. Dia tidak menjawab apakah ada komunikasi dengan Risma terkait gugatan ini.

"Saya bekerja saja, gitu. Itu sudah ada tim hukum. Wis tho rek, saya menyerahkan ke tim hukum," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur (Jatim) dengan nomor urut 3, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Risma-Gus Hans, Tri Wiyono, saat membacakan petitum gugatan mereka dalam sidang perdana sengketa hasil Pilkada Jatim 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Risma dan Gus Hans juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur terkait hasil Pilkada Jawa Timur 2024 yang menetapkan kemenangan pasangan Khofifah-Emil.

Adapun salah satu yang dipermasalahkan adalah pembagian bantuan sosial (bansos) yang dinilai mempengaruhi suara pemilih.

Setelah dianalisis, program bansos yang dijalankan Khofifah sebagai gubernur Jawa Timur disebut punya dampak yang nyata terhadap perolehan suara pasangan petahana.

Sorong (ANTARA) - Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Hersan perintahkan Komandan Polisi Militer TNI AL Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIV Sorong Letnan Kolonel Laut (PM) Dian Sumpena segera memproses hukum prajurit pelaku pembunuhan di Sorong, Papua Barat Daya.

"Saya sudah arahkan Pomal Lantamal XIV Sorong untuk secepatnya diproses, segera kita limpahkan ke pengadilan militer yang ada di Jayapura," jelas Pangkoarmada III di Sorong, Selasa.

Pernyataan Pangkoarmada III itu merujuk pada kasus yang melibatkan seorang prajurit TNI AL dari Koarmada III berpangkat kelasi (KLS) inisial A.

Prajurit TNI AL itu diyakini sebagai pelaku pembunuhan seorang wanita berinisial KIYL (usia 20 tahun), yang jasadnya ditemukan warga di Pantai Saoka, Sorong, Papua Barat Daya, pada Minggu (12/1).

"Sebab yang menentukan hukumannya adalah Dirmil Militer yang ada di Jayapura, namun untuk penyelidikan awal akan dilaksanakan oleh Pomal Lantamal XIV Sorong," katanya.

Hersan sangat menyayangkan tindakan pembunuhan yang telah dilakukan prajurit TNI AL sebab pimpinan TNI AL selalu menekankan penegakan aturan dan tidak ada prajurit yang melanggar aturan.

"Itu keputusan dan arahan pimpinan sangat jelas, tetapi masih dilanggar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Ini yang kita sangat disayangkan," ujarnya.

Dia memastikan bahwa TNI AL pun akan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada prajurit TNI AL yang menjadi pelaku pembunuhan terhadap KIYL (20) di Pantai Saoka, Kota Sorong.

Pangkoarmada pun belum memastikan motif di balik kasus pembunuhan itu, namun memastikan tim penyidik dari Pomal Lantamal XIV Sorong terus melakukan pendalaman untuk mengetahui secara pasti motif pembunuhan itu.

Diduga bahwa pelaku menghilangkan nyawa korban menggunakan sangkur. Hal itu tampak pada tubuh korban yang terdapat beberapa luka tusukan.

"Tidak dibenarkan, tidak ada itu, kita dilarang untuk membawa senjata tajam, baik itu pistol maupun sangkur, termasuk mengonsumsi minuman keras dan masuk ke tempat hiburan malam," ucapnya.

Hersan pun mengingatkan kepada seluruh personel TNI AL untuk tidak mengulang kejadian pembunuhan yang telah melibatkan anggota TNI AL.

"Saya ingatkan kepada seluruh anggota jangan sampai terjadi lagi, ini terakhir kali," katanya.

Kapolresta Sorong Kombes Polisi Happy Perdana Yudianto pada kesempatan sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Pomal untuk melengkapi berkas penyelidikan ini untuk kemudian akan diserahkan kepada Pomal untuk melakukan proses lanjutan terhadap pelaku pembunuhan itu.

"Kita hanya melengkapi berkas awal saja karena awal di TKP adalah kita dan ini tentunya akan membantu penyidikan AL," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pangkoarmada III perintahkan Danpomal segera proses pelaku pembunuhan