JAKARTA - Nama Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi muncul dalam dakwaan kasus judi online (judol) yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Diketahui, Budi Arie kala itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi menegaskan menghormati proses hukum.

?Pemerintah itu menghormati proses hukum. Jadi, biarkan saja proses hukum ini berjalan. Dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang,? tegas Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/5/2025).



Sementara itu, saat ditanya apakah sudah ada komunikasi langsung dari Istana kepada Budi Arie menyusul namanya yang muncul dalam dakwaan, Hasan mengaku tidak memiliki informasi perihal tersebut.

?Tapi kan kalau komunikasi tidak sulit, ya. Bisa telepon, bisa ketemu kapan saja. Jadi komunikasi itu bukan sesuatu hal yang sulit. Cuma, saya belum punya informasi apakah sudah bicara langsung terkait soal ini,? kata Hasan.

?Walaupun ini kan juga masih penyebutan saja di dalam proses hukum. Jadi artinya beliau sendiri juga belum ada proses hukum apa-apa. Jadi kita pantau saja,? ujar Hasan.

Hasan kembali menegaskan proses hukum harus diikuti. Penegasan ini disampaikan jika Budi Arie dipanggil buntut namanya muncul di dakwaan kasus judol.

?Ya, ikuti saja prosedur hukum. Kita kan enggak mengintervensi proses hukum. Makanya saya bilang, yang salah akan kelihatan salah ketika proses hukum ini berjalan. Yang tidak salah juga jangan dipaksain bersalah. Yang tidak salah juga akan kelihatan tidak bersalah kalau dalam proses hukum, kan gitu,? tegasnya.

Jakarta -

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar diberi kewenangan eksekutorial dalam penegakan hukum di sektor pertanahan. Rifqi mengusulkan adanya revisi UU Pertanahan untuk memudahkan Kementerian ATR/BPN melakukan eksekusi pelanggaran.

Hal itu disampaikan Rifqi dalam rapat Komisi II bersama Kementerian ATR/BPN dan para kakanwil se-Indonesia, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Rifqi menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU).

"Dari 537 perusahaan perkebunan yang memiliki IUP tapi belum mengantongi HGU, 66 di antaranya berada di Kalimantan Barat," ujar Rifqi.

Dia lalu mencontohkan perusahaan dengan IUP seluas 20.000 hektare. Namun hanya mengajukan permohonan HGU seluas 2.293 hektare. Rifqi pun menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara izin, kenyataan di lapangan, dan upaya pengurusan legalitas.

Politikus NasDem itu menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh. Termasuk, kata dia, opsi untuk merevisi Undang-Undang Pertanahan agar ATR/BPN memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pelanggaran.

"Kita tahu itu salah, tapi kita tidak bisa menegakkan karena ATR/BPN tidak punya kewenangan untuk itu. Kalau perlu, kita hadirkan Direktorat Jenderal baru untuk penegakan hukum di sektor pertanahan," tegasnya.

Dia juga meminta agar Kementerian ATR/BPN bersinergi dengan aparat penegak hukum. Dia berharap Kementerian ATR/BPN dapat memberantas mafia tanah.

"Saya minta aparat jangan cuma punya tongkat komando sebagai simbol, tapi juga harus bisa digunakan untuk memberantas mafia tanah," sindir Rifqi.

Rifqi menyebut upaya ini sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pertanahan. Dia berharap penguatan kelembagaan ATR/BPN ke depan bisa menjawab tantangan tersebut.

(amw/maa)

Rusia dan Ukraina sepakat melakukan pertukaran tahanan besar-besaran dalam perang. 1.000 tahanan dari masing-masing negara akan dibebaskan. Kesepakatan dicapai melalui pembicaraan damai di Istanbul, Turki, Jumat (16/5).

Menteri Pertahanan Ukraina Rustem Umerov mengatakan pihaknya dan Rusia telah sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan terbesar dalam perang yang telah berlangsung tiga tahun itu.

"Pertemuan telah selesai. Kami membahas gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Saat ini, kami telah sepakat menukar 1.000 tahanan dengan 1.000 tahanan. Ini adalah hasil pertemuan kami," kata Umerov dalam jumpa pers, seperti dikutip Anadolu Agency.

Umerov mengatakan tanggal untuk pertukaran tahanan kedua negara sudah ditetapkan, namun ia belum bisa mengungkapkannya saat ini.

Dia juga menyampaikan bahwa delegasi Ukraina menerima instruksi dari presiden untuk fokus dalam mencapai gencatan senjata dan memfasilitasi pertukaran tahanan.

Terpisah, ajudan Presiden Vladimir Putin selaku pemimpin delegasi Rusia, Vladimir Medinsky, juga mengatakan bahwa pihaknya dan Ukraina sepakat untuk bertukar tahanan sebanyak 1.000 orang.

Dia berujar hal itu akan terjadi dalam beberapa hari mendatang.

"Dalam beberapa hari mendatang, akan ada pertukaran tahanan skala besar, 1.000 orang untuk 1.000 tahanan," kata Medinsky, seperti dikutip AFP.

Medinsky juga menuturkan dalam pertemuan pada Jumat, delegasi Ukraina sempat meminta agar ada pertemuan antar pemimpin negara. Permintaan itu, kata dia, telah dicatat dan akan diteruskan.

"Pihak Ukraina telah meminta pembicaraan langsung antara kepala negara. Kami telah mencatat permintaan ini ... Kami telah sepakat bahwa masing-masing pihak akan mempresentasikan visinya tentang kemungkinan gencatan senjata di masa depan," ungkapnya.

Rusia dan Ukraina menggelar pembicaraan langsung perdana di Istanbul, Turki, pada Jumat. Negosiasi itu dihadiri oleh delegasi Rusia, Ukraina, Turki, serta AS.

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama PT Pindad melaksanakan kegiatan Pemusnahan terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Tahun 2025 Di PT Pindad, Bandung Jawa Barat, pada Kamis (15/05).

Kepala BNPT, Komjen Pol. Eddy Hartono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari proses hukum dimana melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan sinergisitas aparat penegak hukum tindak pidana terorisme, yaitu Kejaksaan, Pengadilan (Mahkamah Agung), dan Densus 88 dengan BNPT & PT Pindad Persero.

"Bahwa Pemusnahan barang bukti tindak pidana terorisme ini kategorinya termasuk kegiatan purna ajudikasi, artinya kita sudah melaksanakan putusan dari pengadilan di mana barang bukti ini harus dimusnahkan," katanya dalam siaran pers, Jumat (16/5/2025).

Eddy Hartono menjelaskan bahwa proses penyimpanan hingga pemusnahan barang bukti ini melalui prosedur ketat untuk memastikan keamanan, adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain senjata api laras panjang, senjata api laras pendek, busur panah, senjata tajam serta sejumlah besar amunisi.

"Perjalanan panjang barang bukti tadi Bapak sebutkan ada senjata panjang, senjata pendek, busur panah, amunisi cukup banyak. Memang kebetulan ketika proses ajudikasi dari pra sampai purna ajudikasi sementara penempatan ini kami titipkan di mako brimob apalagi barang-barang amunisi," kata Eddy.

Menutup sambutannya, Eddy Hartono menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pindad dalam pelaksanaan Pemusnahan barang bukti tersebut dapat berjalan tanpa kesalahan penanganan.

"Hari ini kami ada di Pindad dan kami berterima kasih banyak kepada Pak Dirut PT Pindad atas berkenannya atas tempat ini. Karena memang terus terang saja kita meminimalisir kesalahan ataupun menjadi timbul korban ketika terjadi kesalahan menangani pemusnahan ini. Dan oleh sebab itu ke depan kami berharap kolaborasi antara BNPT, Mahkamah Agung dan Kejaksaan akan terus berlanjut, dan insyaallah tidak ada lagi kejahatan tindak terorisme di Indonesia," tambahnya.

Kegiatan ini merupakan bentuk pelaksanaan keputusan hukum atas tindak pidana terorisme yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara aman dan profesional dengan dukungan fasilitas serta tenaga ahli dari PT Pindad.

Di lain pihak, Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa menyatakan komitmennya dalam mendukung proses pemusnahan barang bukti secara aman sesuai standar operasional yang ketat.

"Ini adalah suatu hal yang sangat penting dan kritikal kita berkumpul hari ini untuk memastikan bahwa pemusnahan barang bukti, apalagi barang bukti yang sangat kritikal, harus ditangani oleh para ahlinya. Ini adalah suatu hal yang sangat kami apresiasi bahwa Pindad diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemusnahan dan juga nanti SOP-nya teman-teman antar bahwa hari ini kita akan melakukan tindak lanjut kerja sama dengan baik," ungkapnya.

Turut hadir dan menyaksikan kegiatan ini perwakilan dari Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Densus 88/AT Polri, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kepolisian Daerah Jawa Barat, serta sejumlah perwakilan dari Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri di wilayah DKI Jakarta.

(ega/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan langkah penempatan prajurit TNI untuk pengamanan institusi Kejaksaan harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai koridor hukum dan konstitusi.

Hasanuddin meminta, TNI yang dikerahkan menjaga Kejaksaan tidak boleh ikut melakukan penegakan hukum suatu perkara yang diusut penyidik Korps Adhyaksa.

“Saya ingin tegaskan dua hal. Pertama, TNI tidak boleh masuk ke dalam substansi penegakan hukum, karena itu bukan tugas dan fungsinya. Cukup memberikan pengamanan semata," tegas Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (16/5/2025).

Selain itu, ia menyorot penugasan ini tidak boleh permanen.

"Penugasan ini harus bersifat temporer, artinya hanya berlaku dalam situasi khusus. Kalau situasi sudah normal, TNI harus kembali ke fungsi utamanya,” tegasnya.

Menurut Hasanuddin, dasar hukum pengamanan Kejaksaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Dia menyorot, Pasal 30C huruf c UU Kejaksaan bahwa pengamanan terhadap kejaksaan itu menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, Hasanuddin menjelaskan, bahwa Staf Kepresidenan sudah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang menjadi turunan teknis UU tersebut.

Namun hingga kini, regulasi tersebut belum kunjung selesai.

“Karena Perpresnya belum selesai, sementara Kejaksaan menghadapi tantangan dan ancaman nyata akibat tugasnya yang semakin berat terutama dalam pemberantasan korupsi secara besar-besaran, maka saya menilai wajar saja Presiden menggunakan kewenangan diskresinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945,” jelasnya.

Namun demikian, Hasanuddin mengingatkan bahwa penggunaan diskresi presiden, khususnya UU TNI, dan harus dilakukan secara terbatas dan proporsional.

Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI telah mengeluarkan Surat Telegram (ST) Bernomor TR/422/2025 mengenai perintah penyiapan dan pengerahan personel beserta alat kelengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.

Surat Telegram Panglima TNI tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) dengan mengeluarkan Surat Telegram berderajat kilat dengan Nomor ST/1192/2025 tertanggal 6 Mei 2025.

Kasad memerintahkan jajarannya menyiapkan dan mengerahkan personel beserta alat kelengkapan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur, sebanyak 30 personel untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan sepuluh personel untuk pengamanan Kejaksaan Negeri.

Hal ini lantas menimbulkan polemik dan kritik banyak pihak.

Pengamat menilai bahwa kejelasan batas fungsi TNI harus terus ditegaskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara aparat militer dan sipil dalam konteks negara hukum.

Sedangkan, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menekankan bahwa seluruh bentuk dukungan TNI dilakukan berdasarkan permintaan resmi dan kebutuhan yang terukur.

Ia memastikan pengerahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“TNI senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, netralitas, dan sinergisitas antar-lembaga,” tegas Kristomei pada 12 Mei 2025.

Jakarta -

Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset belum dibahas DPR RI meski Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan dukungan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Prabowo sudah berkomunikasi dengan ketua umum partai politik terkait RUU Perampasan Aset.

"Saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk undang-undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh Ketua-Ketua Umum Partai Politik," kata Supratman kepada wartawan di Kantor Kemenkum, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Supratman belum memastikan apakah nantinya RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR atau pemerintah. Namun, pihaknya mendukung RUU itu masuk dalam pembahasan.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan prolegnas yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR. Jadi ini pilihan-pilihan, nanti kita lihat," ujarnya.

Kini Kemenkum terus memantau perkembangan soal RUU tersebut. Bahkan Menkum memerintahkan jajarannya untuk berkomunikasi dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR untuk memasukkan RUU tersebut ke Prolegnas.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-Undangan yang bertanggung jawab yang mengurus prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan badan legislasi di Parlemen," ungkap Supratman.

Simak juga Video Mensesneg: Prabowo Pilih Komunikasi ke DPR Soal RUU Perampasan Aset

(eva/eva)

Denpasar -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan pendidikan semacam itu tidak boleh menyentuh aspek fisik.

"Yang tidak boleh adalah pendidikan yang disertai, dilakukan dengan cara mengganggu fisik," kata Natalius seusai menghadiri Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar, Sabtu (10/5/2025).

Pigai menjelaskan pendidikan bagi siswa bermasalah tidak harus dilakukan di barak militer. Menurutnya, tempat hanyalah sarana, dan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja.

"Ada TNI nggak di kampus (Universitas Mahendradatta) ini. Kalau di aula (kampus). Itu kan cuma tempat," ujar Natalius.

Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah materi pendidikan yang diberikan, bukan lokasi pelaksanaannya.

Pigai menyebutkan pendidikan ala militer yang dimaksud seharusnya menitikberatkan pada pembentukan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menilai pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang bermasalah.

"Namanya pendidikan itu baik atau tidak baik," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kepada setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban sekaligus. Tapi, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ucapnya.

Adapun program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sudah berjalan di Jawa Barat sejak Senin (5/5/2025). Para siswa dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Selama 14 hari, mereka akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini ditujukan bagi siswa dengan perilaku menyimpang yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah provinsi.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), berinisial SSS, ditangkap polisi terkait unggahan meme antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu.

"Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin penguggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiwi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

ITB sendiri sudah buka suara terkait mahasiswinya yang ditangkap kepolisian. Pelaku merupakan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain.

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

Penangkapan mahasiswi itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dia menyebut SSS kini tengah diperiksa lebih lanjut.

"Membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kata Trunoyudo.

Truno belum membeberkan lebih rinci mengenai penangkapan itu. Termasuk mengenai identitas detail SSS. Namun dia mengatakan proses penyidikan masih dilakukan.

Lihat juga Video: Momen Prabowo-Jokowi Buka Puasa Bareng di Istana Jakarta

(isa/idn)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

“Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

“Tidak ada itu 'matahari kembar'. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Presiden RI sekaligus Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah saat ini masih membahas substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sehingga belum ada rencana menerbitkan surat presiden (surpres) baru ke DPR RI.

“Belum sampai ke tahap terbitkan surpres. Kami sedang intensif berkomunikasi mengenai substansi mendasar di dalam RUU tersebut,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat.

RUU Perampasan Aset bergulir sejak hampir dua dasawarsa yang lalu, sejak pertama kali diusulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2008.

RUU itu sempat masuk program legislasi nasional (prolegnas) pada 2023, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tahun yang sama, juga telah mengirimkan surat presiden (surpres) RUU Perampasan Aset sebagai RUU usulan pemerintah untuk dibahas bersama-sama dengan DPR RI. Walaupun demikian, sejauh ini RUU itu belum kembali dibahas secara formal baik oleh pemerintah maupun DPR RI.

Dalam kesempatan terpisah, Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah saat ini juga belum berencana menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) perampasan aset, karena pemerintah memilih untuk berkomunikasi dengan DPR RI untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Sampai hari ini belum. Beliau (Presiden Prabowo) lebih memilih, kami memilih untuk berkomunikasi dengan teman-teman di DPR, dengan teman-teman partai,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Prasetyo kemudian menekankan Presiden Prabowo tetap pada komitmennya mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Komitmen itu telah dinyatakan oleh Presiden Prabowo salah satunya saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2025 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, pada 1 Mei 2025.

“Beliau saat May Day juga menyampaikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen yang sebenarnya ini tidak aneh, karena salah satu Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah mengenai pemberantasan korupsi. (UU Perampasan Aset) ini kan turunannya,” sambung Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) rampung terlebih dahulu.

"Pertama, memang sesuai dengan mekanismenya kami akan membahas KUHAP dulu," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5), menanggapi pertanyaan soal pembahasan RUU Perampasan Aset.

Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.

"Karena kalau tergesa-gesa, nanti tidak akan sesuai dengan aturan yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Itu akan rawan," kata Puan.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menargetkan RUU KUHAP rampung tahun ini.

"Dinyatakan bahwa oleh pimpinan (Komisi III) itu tahun ini akan diselesaikan," kata Bob di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5).

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan surat presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset belum ada perubahan, masih berpegang di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2023. Adies mengatakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menyampaikan tengah menganalisis daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU tersebut.

"Ini kan Menteri Hukum lagi statement, lagi menganalisa daftar isian masalahnya, DIM-nya, jadi kita tunggu saja DIM-nya yang sedang diperiksa, dianalisa, atau sedang dibuat oleh pemerintah melalui Menteri Hukum. Jadi kita tunggu saja, jangan berandai-andai," kata Adies usai konferensi pers di Grha Beta MKGR, Benhil, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Adies mengatakan Surpres yang masuk ke DPR masih yang lama di zaman Presiden ke-7 Jokowi. Kendati demikian pihaknya terbuka jika pemerintah Prabowo akan mengajukan perubahan.

"Saya belum tahu, yang pasti saya cek kemarin Surpres-nya masih Surpres yang lama," ujar Adies.

"Kalau pemerintah mengajukan perubahan kan boleh, perubahan DIM, nggak ada masalah, ya kan," tambahnya.

DPR, kata Adies dalam posisi menunggu DIM dari pemerintah. Ia menyebut akan mendukung arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait RUU Perampasan Aset.

"Kita tunggu DIM-nya, kita tunggu DIM-nya. Pemerintah lagi membahas DIM-nya. Kita tunggu DIM-nya masuk, yang pasti di DPR itu intinya kita dan pemerintah bersama-sama mendukung apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.

Simak juga Video: Puan Sebut RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah KUHAP Rampung

(dwr/isa)

Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa peran antara dirinya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Juru Bicara Presiden tidak tumpang tindih.

"Jadi, sebenarnya kalau Mensesneg mau lebih aktif bicara, itu sama sekali tidak tumpang tindih karena pasti sama apa yang disampaikan oleh Mensesneg itu juga bagian dari hal-hal yang harus juga kami sampaikan," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan telah diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Sementara itu, kata dia, Mensesneg sebagai pejabat paling senior di Istana memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi apa pun terkait dengan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap konsisten menjalankan tugas sesuai dengan amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu mengomunikasikan informasi strategis terkait dengan visi Astacita Presiden Prabowo serta program prioritas lainnya.

"Tapi ya kalau Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah," kata Hasan.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak perlu dilantik, kami semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo, Kamis (17/4).

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kami tetap diminta untuk membantu," katanya.

Hasan Nasbi sempat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala PCO. Namun, belakangan Hasan menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk melanjutkan tugasnya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025