Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Sistem Coretax pun hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

“Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.

Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” tambahnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Koordinator Tim Hukum Peradi Pimpinan Otto Hasibuan, Rivai Kusumanegara buka suara terkait isu Mahkamah Agung yang telah mengesahkan kepengurusan Peradi RBA (Luhut MP Pangaribuan). Menurutnya, berita atau isu tersebut tidak benar.

"Yang benar justru Mahkamah Agung telah mengesahkan kepengurusan Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon yang kemudian dilanjutkan kepengurusannya oleh Otto Hasibuan (Ketua Umum) dan Herman Dulami (Sekjen), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085/Pdt/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt," kata Rivai dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (31/12/2024).

Dia menjelaskan meskipun ada putusan MA yang memenangkan Peradi Otto, Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Yasonna Laoly telah berpihak dan tidak menerima pendaftaran dari Peradi Otto sebagai pihak yang menang, tetapi sebaliknya menerima pendaftaran dari Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah di MA.

"Itulah sebabnya kami menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan TUN agar pendaftaran Peradi Luhut dibatalkan, tetapi MA dalam putusannya Nomor 189 K/TUN/2024 tidak mengabulkan gugatan kami dan kami akan mengajukan PK terhadap perkara tersebut," ujar Rivai.

Dia mengatakan dengan demikian jelas perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeda, dimana Putusan MA 189 K/TUN/2024 (TUN) tersebut tidak berimplikasi hukum apa-apa terhadap keabsahan Peradi Otto. Sebab putusan tersebut hanya menyatakan menolak gugatan (pendaftaran), sedangkan Peradi Otto telah diputuskan sebagai Peradi yang sah berdasarkan Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Rivai menilai semestinya, secara sukarela dan tanpa harus digugat terlebih dahulu, Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan MA yang telah memenangkan dan menyatakan Peradi Otto yang sah dan bukan mendaftarkan Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah. Menurutnya, itulah ketidakadilan yang dilakukan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu.

"Sampai sekarang tidak ada satu Putusan Pengadilan maupun MA yang menyatakan Peradi Luhut yang sah, tetapi ada Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 yang menyatakan Peradi Otto sebagai yang sah," tutup Rivai.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.

"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)

Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.

"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.

"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal sikap pemerintah mengenai rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang jadi buah bibir di tengah masyarakat.

Prasetyo mengatakan urusan jadi atau tidaknya PPN naik jadi 12% masih dihitung oleh pemerintah. Termasuk soal potensi pengunduran kenaikan PPN.

"Tunggu tanggal mainnya juga itu. Lagi dihitung, lagi dihitung," ungkap Prasetyo di Gedung Krida Bakti, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024)

Perlu diketahui kenaikan PPN 12% merupakan amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2025.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut pemerintah akan menunda kenaikan PPN jadi 12% alias tidak jadi berlaku mulai 1 Januari 2025.

Luhut mengatakan penerapan PPN 12% harus diiringi dengan stimulus untuk masyarakat yang ekonominya sulit dan kelas menangah.

"Ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini. (Menunggu kebijakan stimulus?) Ya kira-kira begitulah," kata Luhut ditemui usai mencoblos Pilkada Jakarta di TPS 004, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

Namun, berbeda dengan Luhut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembahasan soal penundaan kenaikan PPN.

"Belum. Belum, belum dibahas," ujar Airlangga ketika dikonfirmasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah akan ada rapat khusus dengan Presiden Prabowo Subianto membahas masalah kenaikan PPN 12%, Airlangga juga mengatakan sejauh ini memang belum ada agenda tersebut. "Belum dibahas," jawabnya singkat.

Simak juga Video 'Luhut Sebut Pajak 12% Diundur':

[Gambas:Video 20detik]

Agus Andrianto menyatakan sudah mundur dari jabatannya sebagai Wakapolri. Keputusan itu diambil usai ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Sudah sudah sudah," kata Agus saat ditanya soal jabatan sebelumnya sebagai Wakapolri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Agus juga mengatakan dirinya sudah pensiun atas keinginan sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," ujarnya.

Agus menyebut akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan akan membantu Prabowo sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ujarnya.

Sebelumnya Prabowo resmi melantik 48 menteri di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan, Prabowo juga mengangkat 6 pejabat setingkat menteri, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Video: Komjen Agus Andrianto Siap Bantu Pemerintahan Prabowo-Gibran

Agus Andrianto resmi dilantik jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus mengaku sudah mundur dari jabatannya sebagai Wakapolri.

"Sudah sudah sudah," kata Agus saat ditanya soal jabatan sebelumnya sebagai Wakapolri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Agus juga mengatakan dirinya sudah pensiun atas keinginan sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," ujarnya.

Agus menyebut akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan akan membantu Prabowo sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ujarnya.

Sebelumnya Prabowo resmi melantik 48 menteri di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan, Prabowo juga mengangkat 6 pejabat setingkat menteri, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Simak Video 'Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik':

[Gambas:Video 20detik]