Jakarta -

Warga negara (WN) China yang membuat konten menyelipkan uang di paspornya saat hendak masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kabur setelah membuat heboh jagat media sosial (medsos). WN China tersebut menuliskan alamat menginap di sebuah hotel, Jalan Karet Pedurenan 56, Jakarta Selatan, pada formulir kedatangan saat masuk ke Indonesia.

Namun saat petugas Imigrasi mencarinya ke penginapan tersebut untuk mengklarifikasi video yang viral, ternyata WN China tersebut tak menginap di sana. Awalnya dia menerangkan langkah-langkah investigasi.

"Setelah video itu viral, langkah pertama kami adalah memeriksa seluruh petugas yang da dalam video tersebut, satu per satu dan di tempat terpisah dengan tujuan mencari bukti pelanggaran," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Dirjen Imigarasi Kementerian Imipas), Saffar Muhammad Godam, kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Godam menegaskan investigasi tak hanya berdasarkan keterangan petugas terkait, tapi juga dengan analisis CCTV yang terpasang di seluruh jalur perlintasan kedatangan internasional Bandara Soetta. Godam menekankan tak ada blind spot area sehingga semua pergerakan penumpang maskapai dan petugas terekam.

"Hasil dari analisis CCTV pada saat datang, WN China ini mengambil jalur penumpang dengan wheelchair, dan ditegur oleh petugas karena salah jalur, dan diarahkan untuk masuk lewat jalur kedatangan internasional seperti penumpang umum lainnya. Detik-detik pemeriksaan paspor terpantau kamera CCTV dan tidak ada uang yang diselipkan. WN China ini lalu menggunakan Autogate," jelas Godam.

Godam menyebut keterangan para petugas yang bertugas saat WN China itu datang dan rekaman CCTV yang merekam aktivitas WN China tersebut sepanjang di Bandara Soetta tidak menunjukkan bukti adanya transaksi pungli. Godam pun menerangkan pihaknya hendak mengklarifikasi langsung kepada WN China itu, tapi hingga kini tak diketahui keberadaannya.

"Pemeriksaan petugas sudah, CCTV sudah, nah kita mau dengar dari dua sisi yaitu klarifikasi dari WN China yang membuat konten ini. Kita datangi alamat penginapan sesuai yang dia tuliskan saat kedatangan, tapi ternyata dia tidak menginap di sana," terang Godam.

Godam menyebut petugas Imigrasi pun masih mencari keberadaan WN China tersebut. Menyikapi video klarifikasi dan permintaan maaf dari WN China tersebut, Godam mengimbau WN China ini bersikap kooperatif dan memberikan keterangan secara langsung.

"Kalau memang video yang viral tidak benar dan beriktikad kooperatif meluruskan video palsu yang telah dibuat, silakan klarifikasi langsung dengan datang ke kantor Imigrasi terdekat," pungkas Godam.

Sebelumnya WN China yang memviralkan video dengan narasi seolah menyelipkan uang di paspor agar lolos pemeriksaan di bandara membuat video permintaan maaf. Dilihat detikcom di akun TikTok @stellaroptics888, WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung.

Video klarifikasi dan permintaan maafnya berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf'. Dia menyebut masuk Indonesia pada 16 Januari 2025.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan di paspor sebenarnya biaya visa. Dia mengaku tidak ada tindakan ilegal seperti opini yang berkembang di medsos.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman dan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman terhadap Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," sambung dia.

Dia menyampaikan lagi permintaan maaf akibat konten yang dibuat. Dia mengatakan, akibat video itu, muncul opini yang berdampak ke masyarakat.

"Di Indonesia rasakan budaya lokal Indonesia saat ini. Segala sesuatu dan orang-orang di negara ini sangat ramah, saya sangat menyukai negara ini. Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," lanjut dia.

Simak juga Video: WN China Ngonten Selipkan Rp 500 Ribu di Paspor Minta Maaf

[Gambas:Video 20detik]

(aud/aud)

JAKARTA, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan bahwa istilah ujian dan zonasi akan dihapuskan dalam sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sebagai gantinya, mekanisme baru sedang disiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. 

"Tidak akan ada lagi istilah ujian. Kata-kata ujian tidak ada," ungkap Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/1/2025). 

Hal serupa juga berlaku untuk sistem zonasi, yang selama ini menjadi acuan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Abdul Mu'ti, istilah tersebut akan diganti dengan terminologi baru yang masih dirahasiakan. 

"Sekadar bocoran, nanti kata-kata zonasi juga tidak ada lagi, diganti dengan istilah lain. Tunggu saja sampai peraturan resmi keluar," tambahnya. 

Pengumuman Sistem Baru Setelah Idul Fitri 

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa konsep pengganti ujian dan zonasi sudah rampung, dan akan diumumkan setelah regulasi terkait PPDB diterbitkan. 

"Setelah peraturan PPDB keluar, kami akan mengumumkan mekanisme baru ini. Mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai selesai Idul Fitri," katanya. 

Keputusan PPDB 2025 Menunggu Sidang Kabinet 

Terkait pelaksanaan PPDB tahun 2025, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa keputusan final akan diputuskan dalam sidang kabinet. 

"Hasil kajian Kementerian sudah kami serahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada kebijaksanaan Bapak Presiden," tuturnya. 

 

Editor : Enih Nurhaeni

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berharap Desk Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Polri bisa memberikan kepastian hukum bagi para pekerja di Indonesia.

“Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum,” ujar Menaker Yassierli dalam konferensi pers di Lobi Utama Bareskrim Polri, Senin (20/1/2025).

Setelah laporan masuk melalui desk ini, Kemenaker akan melakukan pemeriksaan pada laporan yang masuk melalui pengawas ketenagakerjaan yang bertugas.

Petugas akan melakukan penilaian sejauh mana ranah hukum diperlukan dalam memproses laporan itu, apakah cukup di kasus pidana atau permasalahan di aspek administratif.

“Ketika kemudian itu terkait dengan pidana ketenagakerjaan, maka desk ini akan hadir memberikan respons dan kita harap kekhawatiran ataupun keinginan dari pelapor terkait dengan bagaimana ujung kemudian bisa terjawab, desk ketenagakerjaan ini bisa memberikan solusi,” lanjut Yassierli.

Dia mengatakan, kehadiran desk ketenagakerjaan ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberi kepastian bagi para pekerja.

Jika lapangan kerja yang ada sudah nyaman dan punya kepastian hukum yang jelas, diharapkan bisa memberikan dampak positif pada produktivitas pekerja dan daya saing industri.

“Upaya kita untuk kemudian menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, lingkungan kerja yang memberikan kepastian kepada pekerja yang itu kemudian akan berdampak pada produktivitas kerja yang itu akan berdampak pada daya saing industri,” lanjut dia.

Hal ini dinilai penting untuk mencapai tujuan pemerintah untuk mengejar generasi Indonesia Emas tahun 2045.

“Bagaimana ekonomi kita bisa tumbuh untuk menuju Indonesia Emas 2045, ini menjadi upaya kita bersama. Ini menjadi concern kita bersama,” kata Menaker lagi.

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene yang hadir di lokasi mengapresiasi kolaborasi antar lembaga ini.

“Ketika ini Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat, ini meringankan bagi kami karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” kata Felly.

Blitar (ANTARA) - Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di ruang tahanan kepolisian setempat, untuk memastikan fasilitas dan makanan diberikan kepada para tahanan sesuai dengan standar dan layak konsumsi.

"Kami ingin memastikan bahwa para tahanan mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk fasilitas yang layak dan makanan yang sehat. Meskipun mereka berada dalam tahanan, hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab kami," ujarnya di Blitar, Jawa Timur, Senin.

Ia juga memeriksa menu makanan diberikan kepada para tahanan untuk memastikan makanan tersebut memenuhi standar gizi dan kesehatan.

Ia menegaskan bahwa makanan harus disiapkan secara higienis dan diberikan tepat waktu, sesuai jadwal.

Kegiatan ini sejalan dengan program Polri Presisi yang mengutamakan prediktif, responsibilitas, dan transparansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk mereka yang menjalani penahanan.

Dia mengharapkan langkah itu membuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, ia juga berdialog dengan beberapa tahanan untuk memperoleh masukan terkait dengan kondisi di ruang tahanan.

Beberapa tahanan menyampaikan apresiasi atas perhatian diberikan pihak kepolisian terhadap kesejahteraan mereka selama menjalani masa penahanan.

Kapolres Fazlurrahman juga mengingatkan petugas ruang tahanan senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan sikap humanis.

Pihaknya menekankan bahwa pengelolaan ruang tahanan harus sesuai dengan prosedur hukum dan etika kepolisian.

"Dengan memastikan fasilitas dan layanan yang layak di ruang tahanan, kami menunjukkan komitmen Polres Blitar untuk menjaga hak asasi manusia dan menjalankan tugas secara profesional," kata dia.

Pengecekan ini, kata dia, akan terus dilakukan guna memastikan seluruh aspek pengelolaan tahanan berjalan dengan baik dan sesuai aturan.

Ia berharap, kegiatan ini menjadi motivasi para tahanan untuk introspeksi diri dan memperbaiki kehidupan mereka ke depannya.

Dalam inspeksi tersebut, ia didampingi Waka Polres Blitar dan sejumlah pejabat utama Polres Blitar serta personel yang bertanggung jawab atas pengelolaan ruang tahanan.

Tangerang (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, menghadirkan ruang ramah anak sebagai meningkatkan layanan pemohon paspor bagi penggunanya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta Subki Miuldi di Tangerang, Senin mengatakan layanan ruang ramah anak ini merupakan inovasi yang pertama kali diluncurkan bidang keimigrasian di Indonesia khususnya di Kawasan Bandara Internasional Soetta.

"Layanan ini ditujukan bagi pemohonan paspor dengan syarat anak berusia lima tahun ke bawah," katanya.

Menurut dia, kehadiran ruang ramah anak ini akan memberikan kemudahan bagi orang tua yang membawa anak, khususnya saat menjalani proses foto dan wawancara dalam pembuatan paspor keimigrasian.

"Kami memahami kesulitan yang dialami orang tua ketika membawa anaknya dalam proses pembuatan paspor, terutama anak-anak yang sulit dikendalikan saat melakukan foto dan wawancara," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya layanan tersebut, anak-anak diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam proses foto dan wawancara tersebut.

Ia menyampaikan, ruangan ramah anak yang dihadirkan Imigrasi Soetta didesain khusus dengan sesuai ketertarikan dan minat anak-anak untuk memberi kenyamanan bagi pengguna pelayanan keimigrasian.

"Ornamen dan warna menarik yang disematkan pada ruangan ramah anak turut memberikan suasana hati yang ceria, yang memberikan kemudahan bagi anak untuk lebih fokus saat foto dan wawancara," ujarnya.

Ia berharap dengan kemudahan dan kenyamanan ruang baru pelayanan ramah anak ini bisa dirasakan oleh orang tua karena waktu dalam proses foto dan wawancara dapat dimaksimalkan dengan baik oleh petugas pelayanan.

"Dengan semangat melayani dan berinovasi, peluncuran layanan ruang ramah anak diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dan menciptakan layanan keimigrasian yang mampu menjawab tantangan global," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Kantor Imigrasi Kelas I Sorkarno-Hatta Denny Irawan mengatakan kehadiran ruang ramah anak pada pelayanan keimigrasian ini dilengkapi sejumlah wahana hiburan seperti tempat bermain, tempat tidur hingga layar visual sebagai menghibur anak pengguna layanan tersebut.

"Ada tempat duduk berupa ilustrasi pesawat, tempat tidur bayi sebagai pengambilan gambar biometrik dari anak. Dan hari pertama peluncuran ini sudah ada tiga anak yang menikmati pelayanan," ucapnya.

Ia menjelaskan pengunjung layanan ramah anak pembuatan paspor nantinya diberikan perlakuan oleh petugas khusus dari Imigrasi bernuansa penerbangan yang memberikan golden tiket atau boarding pas untuk masuk ruang layanan tersebut.

"Dan waktu layanan sendiri ada pemangkasan, di mana untuk pengambilan foto itu diberi waktu tiga menit agar prosesnya lebih cepat," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Natuna (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengamankan dua orang nelayan asal Vietnam yang diduga hanyut di perairan setempat.

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Tito Teguh Raharjo di Natuna, Senin, mengatakan ruang detensi menjadi tempat penampungan sementara, sebelum kedua nelayan itu dipulangkan ke negara asal mereka.

Menurut dia, nelayan Vietnam ditemukan oleh nelayan Natuna pada pekan ketiga Januari 2025 terombang-ambing di perairan setempat.

Ia menjelaskan, saat kedua nelayan dalam kondisi sehat dan terus dipantau kesehatannya.

"Sebenarnya mereka berempat, namun hanya dua yang ditemukan. Satu ditemukan mengapung di drum plastik, dan satu lagi berada di atas kapal," ucap dia.

Ia memastikan kedua nelayan diperlakukan dengan baik selama berada di ruang detensi. Mereka diberikan makan, minum, dan diajak berolahraga. Ruang detensi juga dilengkapi fasilitas seperti kamar mandi, dan toilet.

"Kami masih berkoordinasi dengan pihak kedutaan untuk memastikan negara asal mereka agar proses pemulangan dapat segera dilakukan," ujar dia.

Tito menegaskan bahwa kedua nelayan masuk ke wilayah Indonesia karena kapalnya mengalami kerusakan. Oleh sebab itu, mereka tidak diproses secara pidana.

"Kita juga sedikit kesulitan menggali informasi, sebab mereka tidak bisa berbahasa Indonesia, dan mereka juga tidak memiliki dokumen perjalanan," ucap dia.

Menurut informasi yang dihimpun pihak Imigrasi, kedua nelayan tersebut mulai melaut sejak November 2024. Kapal mereka mengalami kerusakan pada Minggu (5/1/2025), sehingga terombang-ambing di perairan, hingga akhirnya ditemukan pada Rabu (15/1/2025).

"Data ini kami peroleh berdasarkan wawancara dari tim Imigrasi," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Sindikat penyelundupan orang ke negara-negara Eropa ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ada belasan warga negara Nepal dan India yang akan diberangkatkan secara ilegal melalui Indonesia sebagai negara transit.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menuturkan informasi penyelundupan orang ini awalnya diterima Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim). Dalam kasus ini, Imigrasi telah menetapkan tiga tersangka yakni

Mereka pun menangkap total 18 WN Nepal dan 1 WN India di dua lokasi di Surabaya pada pertengahan Desember 2024. Dua orang di antaranya merupakan tersangka, sementara 17 lainnya adalah korban. Satu tersangka lainnya adalah LT yang merupakan WN Indonesia.

"Kami mengamankan WN [asing] tersebut di dua lokasi, di wilayah Kendangsari Surabaya sebanyak enam orang, Siwalankerto lima orang. Dan delapan WNA dihadirkan ke kantor imigrasi atas arahan dari Saudara LT (tersangka)," kata Ramdhani di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Senin (20/1).

Ramdhani menjelaskan belasan orang itu menggunakan dokumen izin tinggal yang diperoleh secara tidak sah. Para sindikat memanfaatkan dokumen tersebut untuk membawa para korban melalui Indonesia dan kemudian diberangkatkan ke negara-negara Eropa.

"Mereka menggunakan dokumen keimigrasian yang patut diduga didapatkan dengan memberikan keterangan yang tidak benar, agar izin tinggal dapat menjadi bukti bahwa mereka sebagai pengusaha di Indonesia. Namun, tujuan tinggal sebenarnya hanya menjadi alibi agar bisa mereka berangkat ke Eropa," ucapnya.

Ramdhani mengatakan Indonesia hanya dijadikan sebagai negara transit. Mereka berangsur tiba di Indonesia sejak September 2024. Mereka menunggu diberangkatkan ke sejumlah negara Eropa meliputi negara Ceko, Lituania, dan Hungaria.

Adapun peran tiga tersangka yang ditangkap Imigrasi yakni WN Nepal berinisial BBBK yang berperan sebagai penyelundup utama, WN India berinisial SK yang memberikan fasilitas kepada para korban, dan WN Indonesia berinisial LT yang diduga mendukung operasional penyelundupan.

Hasil pemeriksaan sementara, BBBK memperoleh keuntungan 5.000 Dollar Amerika Serikat (AS), sedangkan SK mendapatkan 1.000 Dollar Amerika Serikat.

"Ada tiga orang terduga pelaku yang ditetapkan tersangka dengan dugaan tindak pidana keimigrasian Pasal 120 Undang-Undang 6 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp1,5 miliar," kata Ramdhani.

Dia mengungkapkan selain mengamankan sejumlah tersangka dan korban, pihaknya mengamankan barang bukti berupa paspor dan dokumen pendukung lainnya. Ia menegaskan Imigrasi akan memberikan perlindungan terhadap korban sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Kami akan terus bekerja keras untuk membongkar jaringan ini hingga tuntas. Ini juga merupakan bagian dari komitmen kami mendukung Asta Cita Presiden Prabowo dan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan," jelas dia.

Gaza City -

Lebih dari 230 tahanan Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup karena membunuh warga Israel, akan diasingkan setelah mereka dibebaskan dari penjara Tel Aviv. Pengasingan terhadap para tahanan Palestina ini turut disepakati dalam perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Otoritas Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (20/1/2025), telah merilis daftar nama 734 tahanan Palestina, dari total 737 tahanan Palestina, yang akan dibebaskan selama tahap pertama gencatan senjata yang dimulai Minggu (19/1) waktu setempat.

Menurut daftar tersebut, lebih dari 230 tahanan di antaranya, yang semuanya menjalani hukuman penjara seumur hidup karena terlibat serangan mematikan terhadap warga Israel, akan diasingkan secara permanen.

Lebih dari 1.000 tahanan Palestina lainnya yang ditahan Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang Gaza, juga akan dibebaskan selama tahap awal gencatan senjata yang akan berlangsung selama 42 hari atau enam pekan.

Perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar, Mesir dan Amerika Serikat (AS) itu bertujuan untuk mengakhiri perang yang berkecamuk antara Israel dan Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir di Jalur Gaza.

Dua sumber Hamas yang terlibat dalam perundingan mengungkapkan bahwa Israel setuju untuk membebaskan 296 warga Palestina, yang dihukum penjara seumur hidup, selama tahap pertama gencatan senjata Gaza.

Dari jumlah tersebut, menurut dua sumber Hamas itu, sebanyak 236 orang di antaranya akan dideportasi segera setelah pembebasan mereka, dengan sebagian besar dikirimkan ke Qatar atau Turki.

Tahap pertama gencatan senjata akan melibatkan pembebasan total 1.900 tahanan Palestina, yang ditukar dengan 33 sandera Israel yang ditahan di Jalur Gaza.

Gencatan senjata itu diharapkan akan memungkinkan peningkatan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza dan meletakkan dasar bagi gencatan senjata permanen serta pembebasan semua sandera yang tersisa, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 91 orang. Tel Aviv menyebut 34 sandera di antaranya telah tewas.

Pada hari pertama gencatan senjata, Minggu (19/1), Hamas telah membebaskan tiga sandera perempuan Israel. Sebagai imbalan untuk itu, Tel Aviv membebaskan 90 tahanan Palestina dari penjara-penjara mereka.

(nvc/ita)

Jakarta: Israel pada Senin, 20 Januari 2025 dini hari membebaskan 90 warga Palestina yang ditahan di Penjara Militer Ofer, wilayah pendudukan Tepi Barat.

Pembebasan itu merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Masyarakat Palestina berkumpul di Beitunia, kota kecil di dekat Ramallah di Tepi Barat, untuk menyambut para tahanan.

Namun, tentara Israel terus menembakkan gas air mata dan bom kejut ke arah kerumunan yang menyalakan api untuk menghangatkan diri di tengah cuaca dingin.

Menjelang pukul 1 dini hari, banyak jip militer dan buldoser Israel dikerahkan ke Beitunia untuk membubarkan kerumunan.

Tak lama kemudian, bus yang membawa para tahanan Palestina dengan pengawalan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) berangkat dari Penjara Militer Ofer.

Bus itu bergerak menuju Alun-Alun Manara di Ramallah, tempat para tahanan akan diserahkan.

Pembebasan itu sempat ditunda lantaran seorang tahanan perempuan hilang ketika Kantor Media Tahanan Palestina memverifikasi daftar nama tahanan yang akan dibebaskan Israel.

Tim teknis harus berkomunikasi dengan mediator dan Palang Merah untuk menekan Israel agar mematuhi daftar tahanan yang telah disepakati.

Tak lama kemudian, masalah itu bisa diselesaikan dan pembebasan tahanan dilanjutkan. Media Israel, Channel 12, melaporkan bahwa para tahanan telah meninggalkan lokasi.

Dari 90 tahanan Palestina yang dibebaskan itu, terdapat 69 perempuan, delapan anak laki-laki di bawah umur, dan 12 pria yang dihukum karena pelanggaran ringan.

Media Israel juga melaporkan bahwa 78 dari tahanan yang dibebaskan berasal dari wilayah pendudukan Tepi Barat, sementara 12 lainnya dari wilayah pendudukan Yerusalem Timur.

Warga Palestina berkumpul di Beitunia dan di bukit yang menghadap ke Penjara Militer Ofer. Mereka menunggu konvoi yang membawa para tahanan yang dibebaskan.

Dengan menggunakan drone, tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah warga Palestina yang menunggu di dekat penjara tersebut.

Juru bicara militer Israel, Avichay Adraee, memperingatkan warga Palestina untuk tidak ikut dalam pawai atau perayaan selama dan setelah proses pembebasan tahanan.

Dia mengancam akan bertindak jika peringatannya tidak diindahkan.

Menurut kesepakatan antara Israel dan Hamas, 90 tahanan Palestina akan dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan tiga sandera perempuan Israel yang telah dilepaskan sehari sebelumnya.

Pasukan bersenjata Hamas, Brigade Al'Qassam, menyerahkan ketiga sandera itu kepada Palang Merah pada Minggu malam. Sumber: Anadolu

Dok. AFP PHOTO/Zain Jaafar


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan Desk Ketenagakerjaan yang baru diluncurkan oleh Polri akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja.

“Saya sebagai wakil masyarakat Indonesia, wakil pekerja Indonesia, sangat senang dengan diluncurkannya Desk Ketenagakerjaan di mana ada kepastian bagi pekerja Indonesia,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa dalam paparan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di acara peluncuran desk tersebut, disampaikan bahwa terdapat sekitar 77.000 tenaga kerja yang dipecat atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2024.

Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan rumit yang harus diselesaikan.

Oleh karenanya, kehadiran Polri lewat Desk Ketenagakerjaan, memudahkan penyelesaian masalah tersebut melalui kolaborasi yang tercipta antara Polri, Kemenaker, dan DPR RI.

Selain itu, ia menilai bahwa dengan sejahteranya hak-hak pekerja maka ekonomi Indonesia akan bisa bangkit dengan lebih baik lagi.

“Ketika Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat ini, meringankan karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas pembentukan desk ini.

Ia mengungkapkan bahwa Polri menjadi kepolisian pertama di dunia yang membentuk desk yang berfokus pada ketenagakerjaan.

“Sudah ada empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina yang akan mencoba belajar ke sini mengenai Desk Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dirinya berharap kolaborasi yang baik antara gerakan buruh, Kapolri, dan pemerintah, akan mewujudkan kondisi yang luar biasa dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sebuah pernyataan resmi, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti adanya suap yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal China kepada petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Penegasan ini muncul setelah serangkaian pemeriksaan terhadap rekaman CCTV di lokasi kejadian, serta analisis konten video yang beredar di media sosial TikTok dari akun @stellaroptics888.

“Setelah meneliti dan memeriksa konten video yang diunggah pada 17 Januari 2025, serta melakukan pemeriksaan terhadap petugas yang terlibat dan rekaman CCTV secara real-time, kami tidak menemukan adanya pemberian uang kepada petugas,” ungkap Godam saat dihubungi pada Senin, 20 Januari 2025.

Walaupun demikian, Godam menekankan pentingnya klarifikasi dari pemilik video untuk melengkapi hasil penyelidikan.

“Kami masih memerlukan klarifikasi dari pemilik konten tersebut untuk menyelesaikan proses ini,” tambahnya.

Videonya viral

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi WNA China yang diduga terlibat dalam kasus suap di Bandara Soetta.

“Identitasnya inisial LB,” ujar Agus saat dikonfirmasi pada Minggu, 19 Januari 2025.

Agus juga menyatakan bahwa pihaknya masih melacak keberadaan WNA tersebut, meskipun belum ada informasi mengenai lokasi tinggalnya.

“Saat ini kami masih dalam proses pelacakan,” katanya.

Dalam video yang viral, tampak seorang pria WN China memasukkan uang ratusan ribu rupiah ke dalam paspor di sebuah ruangan.

Dalam tayangan itu, pria tersebut terlihat duduk mengenakan handuk, dengan paspor terletak di atas meja.

Video selanjutnya menunjukkan WN China itu merekam proses pemeriksaan di Imigrasi Soetta, sambil tersenyum bangga karena mengeklaim berhasil melewati pemeriksaan setelah memberikan tip kepada petugas.

Sumber:Pemeriksaan CCTV, Imigrasi Sebut Tak AdaSuap dari WN China ke Petugas Bandara Soekarno-Hatta

Palembang -

Ibu muda berinisial VUS (21) harus kembali menelan pil pahit. Baru juga lima langkah bebas dari penjara, ibu satu anak ini harus kembali ditangkap polisi.

Warga Kolaka, Sulawesi Tenggara itu baru saja dibebaskan dari Rutan Kelas IIB Kolaka setelah menjalani masa penahanan kasus penganiayaan kepada suaminya berinisial SU. Pihak keluarga pun menjemput SUV ke rutan.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Ternyata, polisi hendak menangkap VUS di kasus yang lain. YN mengatakan anaknya tersebut belum lama menghirup udara bebas dan kembali dipaksa masuk ke dalam rutan.

"Baru lima langkah dia keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," beber YN.

Dia menyayangkan kejadian tersebut karena menilai polisi tidak pernah memberikan surat perintah penahanan. Menurutnya, VUS kembali ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap wanita inisial M yang merupakan istri lain suaminya.

"Dia dipaksa lagi masuk karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," jelasnya.

Peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan pihaknya menahan VUS sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan atas koordinasi Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tutur Agus.

(mud/mud)