Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer. Dia berharap model pendidikan itu berjalan masif di Indonesia.

Pigai meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menerbitkan aturan agar pengiriman pelajar ke barak militer berjalan masif.

"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: 40 Siswa Bermasalah di Sumedang Mulai Masuk Barak Militer

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan ujian nasional (UN) versi baru atau Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak wajib diikuti siswa.

Mu'ti mengatakan, berdasarkan hasil mendengarkan suara masyarakat ada beberapa yang menilai mewajibkan TKA telah melanggar HAM.

"Kenapa TKA tidak wajib? Itu ketika kami melakukan hearing, public hearing, itu memang ada yang menyoal. Kalau wajib itu melanggar HAM," kata Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Selain itu, lanjut Mu'ti, banyak juga masyarakat yang menilai UN akan membuat siswa menjadi stres.

TKA pengganti UN tidak wajib bagi siswa

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuat kebijakan TKA sebagai pengganti UN tidak wajib diikuti siswa.

"Supaya tidak melanggar HAM, dan tidak stres. Maka itu kita buat kebijakan, ya sudah, yang siap ikut, silahkan ikut. Yang tidak siap, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak ada konsekuensi apa-apa," ujarnya.

Mu'ti juga mengingatkan siswa yang tidak ikut TKA tidak akan mendapat konsekuensi apapun dan akan tetap bisa lulus sekolah.

Meski demikian, tambah Mu'ti, TKA akan menjadi penentu banyak hal salah satunya untuk bisa masuk perguruan tinggi lewat jalur prestasi atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

"Jadi nanti TKA itu akan menjadi pertimbangan yang sangat menentukan seseorang diterima atau tidak di Perguruan Tinggi," ungkapnya.

"Tahun depan, setelah kami jajaki, TKA itu nanti akan menjadi bagian dari tes masuk perguruan tinggi," lanjutnya.

Mu'ti menjelaskan, siswa yang hasil TKA-nya bagus memiliki kesempatan masuk perguruan tinggi utamanya perguruan tinggi negeri tanpa tes.

Pelaksanaan rencana ini ditargetkan berlaku mulai Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun depan.

"Tapi setelah kita jajaki, tahun ini tidak mungkin (dilaksanakan jadi syarat masuk perguruan tinggi) karena jaraknya terlalu dekat (dengan SNPMB). Itulah kenapa kemudian TKA kita selenggarakan untuk kelas 12 di bulan November. Karena pada bulan November, Perguruan Tinggi mulai melakukan penerimaan untuk mereka yang masuk tanpa melalui tes," papar Mu'ti.

Medan -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengomentari soal mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba dan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur. Natalius mengatakan Fajar harus diberi tiga hukuman sekaligus.

"Jadi, terkait (Kapolres) Ngada, saya sudah menyatakan harus diberi tiga hukuman. Aparat itu biasanya itu hanya satu kali hukuman saja, tapi saya katakan tiga hukuman sekaligus meskipun waktunya berbeda," kata Natalius saat menjawab pertanyaan mahasiswa dalam acara kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025).

Natalius pun memerinci tiga hukuman itu, yakni pencopotan dari jabatan, dijerat pidana, dan pemberhentian dari anggota Polri. Menurutnya, tiga hukuman itu yang paling pas untuk AKBP Jafar.

"Yang pertama seorang aparat yang melakukan kejahatan atau pelanggaran pidana yang pertama dilakukan adalah pencopotan dari jabatan. Itu adalah hukuman disiplin administrasi. Kedua, seorang aparat yang melakukan pelanggaran seperti Kapolres Ngada itu pidana. Yang ketiga adalah kode etik setelah dia dinyatakan bersalah maka proses kode etik. Kode etik yang paling utama berhentikan mencabut statusnya dari tentara atau polisi," pungkasnya.

Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba dan asusila. Fajar saat ini ditahan di Bareskrim Polri. AKBP Fajar juga ditampilkan sebagai tersangka dalam rilis kasus kemarin.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas AKBP Fajar. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar baik secara etik maupun pidana.

"Yang jelas, kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik," kata Jenderal Sigit di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3).

AKBP Fajar Widyadharma akan disidang etik Senin, 17 Maret 2025. "Selanjutnya, Divpropam Polri akan melaksanakan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar, direncanakan hari Senin, 17 Maret 2025," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/3).

(afb/afb)

KOMPAS.com - Payung Hukum terkait kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru-guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (Guru Non-ASN) dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta telah terbit.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025.

Melalui Persesjen tersebut, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta setiap bulannya.

Nominal ini naik Rp 500.000 dari aturan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,5 juta.

Kriteria guru yang berhak dapat TPG

Besaran tunjangan tersebut berlaku bagi guru non-ASN penerima TPG dan atau TKG yang belum memiliki SK Inpassing atau penyetaraan.

Sementara bagi guru non-ASN yang telah memiliki SK Inpassing akan memperoleh tunjangan setara gaji pokok PNS.

Guru yang berhak memperoleh TPG dan atau TKG adalah guru non-ASN yang memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu juga harus memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), serta aktif mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.

Guru yang bersangkutan juga harus memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 jam per minggu.

Input dan pembaruan data guru

Guru yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan wajib menginput dan/atau memperbarui data guru melalui Dapodik secara berkala, dan guru harus memastikan data terinput dengan benar.

Kesalahan dalam penginputan data dan keterlambatan dalam memperbarui data dalam Dapodik akan berakibat tidak lancarnya proses pencairan tunjangan.

Data yang perlu diinput dan/atau diperbarui yakni data terutama mengenai nama lengkap guru, satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.

Dalam Persesjen itu disebutkan, data guru dalam Dapodik tersebut akan disinkronisasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-TUN).

Jadwal penyaluran tunjangan guru non-ASN

Selanjutnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melakukan validasi sebelum dilakukan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).

Pembayaran tunjangan guru non-ASN akan dibayarkan tiap triwulan. Berikut rinciannya jadwalnya:

1. Pembayaran triwulan I yang dimulai bulan April.
2. Pembayaran triwulan II yang dimulai bulan Juli.
3. Sedangkan pembayaran Triwulan III dimulai pada bulan Oktober.
4. Pembayaran triwulan IV dimulai pada bulan November.

Hasil validasi dan sinkronisasi data tersebut selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah melalui SIM-TUN (TPG) dan SIM-ANTUM (TKG) untuk divalidasi dan disetujui.

Apabila pemerintah daerah sudah menyetujui, Puslapdik akan menetapkan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru non-ASN untuk setiap semester melalui penerbitan SKTP dan SKTK.

Berdasarkan SKTP dan SKTK itulah, Puslapdik, membayarkan/penyalurkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru Non-ASN setiap tiga bulan (triwulan) langsung ke rekening guru.

Untuk membaca lebih lengkap terkait petunjuk teknik pengelolaan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus guru non-ASN bisa melalui tautan ini.

IDXChannel - Pengumuman terkait sistem baru dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, dia telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sistem baru PPDB. Selanjutnya, oleh Presiden Prabowo didelegasikan kepada Mensesneg.

"Tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden dan sepertinya didelegasikan kepada Pak Mensesneg," kata Mu'ti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, Mu’ti meminta kepada masyarakat untuk menunggu keputusan resmi PPDB yang langsung diumumkan oleh Mensesneg.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata dia.

Mu’ti enggan merinci lebih dalam tentang sistem baru PPDB. Dia hanya menegaskan Mensesneg yang tahu detailnya.

"Nah, kalau itu Pak Mensesneg yang lebih tahu," kata dia.

Pada kesempatan, Mu’ti mengharapkan dalam minggu ini sudah diumumkan sistem baru PPDB. Mengingat, sudah banyak sekolah-sekolah yang membuka pengumuman pendaftaran sekolah.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada waktu dekat," katanya.

Dia juga mengatakan sistem baru PPDB ini akan berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.

"Ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini, gitu,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut konsep Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) belum diputuskan. Mu'ti menunggu arahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang didelegasikan Presiden Prabowo Subianto.

"Ya, masih menunggu nanti. Karena tadi kami sampaikan kepada Pak Presiden untuk segera diputuskan, tapi beliau memberikan arahan untuk nanti diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara," kata Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Mu'ti berharap sistem PPDB itu bisa diputuskan dalam waktu dekat. Sebab, kata dia, sudah banyak sekolah yang memasang spanduk pendaftaran. Menurutnya, konsolidasi secara teknis akan sulit jika tak segera diputuskan.

"Kalau bisa dalam minggu-minggu ini sudah ada, dalam waktu dekat. Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana kan? Karena kalau ini tidak segera diputuskan, itu memang nanti akan secara teknis, konsolidasi, dan koordinasinya serta sosialisasinya akan agak kesulitan," ucap Mu'ti.

"Karena ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini, gitu," sambungnya.

Mu'ti enggan membocorkan apakah sistem zonasi nantinya akan dihapus permanen. Ia meminta untuk menunggu arahan selanjutnya.

"Ditunggu saja, ditunggu saja sampai betul-betul keluar," imbuhnya.

(eva/fas)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore, mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hadi Prasetyo.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

"Karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka sepanduk di mana-mana," ujarnya.

Ia menambahkan, jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru.

"Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah menyelesaikan kebijakan PPDB terlebih dahulu sebelum memutuskan tata evaluasi pembelajaran, yang rencananya mulai diterapkan pada akhir 2025 dan awal 2026.

"Ini dulu, yang kaitannya dengan penerimaan murid dulu, nanti kalau itu sudah, kemudian sudah terlaksana, ya nanti kita baru putuskan terkait dengan pelaksanaan evaluasinya," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan bahwa istilah ujian dan zonasi akan dihapuskan dalam sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sebagai gantinya, mekanisme baru sedang disiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. 

"Tidak akan ada lagi istilah ujian. Kata-kata ujian tidak ada," ungkap Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/1/2025). 

Hal serupa juga berlaku untuk sistem zonasi, yang selama ini menjadi acuan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Abdul Mu'ti, istilah tersebut akan diganti dengan terminologi baru yang masih dirahasiakan. 

"Sekadar bocoran, nanti kata-kata zonasi juga tidak ada lagi, diganti dengan istilah lain. Tunggu saja sampai peraturan resmi keluar," tambahnya. 

Pengumuman Sistem Baru Setelah Idul Fitri 

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa konsep pengganti ujian dan zonasi sudah rampung, dan akan diumumkan setelah regulasi terkait PPDB diterbitkan. 

"Setelah peraturan PPDB keluar, kami akan mengumumkan mekanisme baru ini. Mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai selesai Idul Fitri," katanya. 

Keputusan PPDB 2025 Menunggu Sidang Kabinet 

Terkait pelaksanaan PPDB tahun 2025, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa keputusan final akan diputuskan dalam sidang kabinet. 

"Hasil kajian Kementerian sudah kami serahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada kebijaksanaan Bapak Presiden," tuturnya. 

 

Editor : Enih Nurhaeni

Konawe Selatan -

Guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan lantas menyindir Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Muti yang dinilai tidak menepati janji untuk mengangkat Supriyani menjadi PPPK.

Diketahui, janji Abdul Mu'ti terkait nasib Supriyani sempat diutarakan saat berbincang dengan wartawan di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Saat itu, Supriyani masih berstatus terdakwa kasus dugaan penganiayaan terhadap siswanya.

"Insyaallah ada jalur afirmasi dari Kemendikbudristek untuk guru Supriyani. Kami akan bantu afirmasi untuk beliau agar bisa diterima sebagai guru PPPK," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan saat itu dilansir dari detikEdu.

Abdul Mu'ti menyebut Supriyani akan dibantu agar bisa diterima menjadi PPPK lewat jalur afirmasi. Komitmen ini sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer Supriyani yang tengah terjerat kasus kala itu.

"Ini jadi komitmen kami agar bagaimana guru-guru mengajar dengan baik dan mudah-mudahan kasus seperti ini tidak terjadi di masa mendatang," imbuh Adul Mu'ti.

Belakangan, Supriyani dinyatakan tidak terbukti melakukan penganiayaan hingga divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Andoloo. Namun peruntungannya di kasus itu tidak sebaik nasibnya di seleksi PPPK.

Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan membenarkan kliennya tidak lolos seleksi PPPK 2024. Andre balik mempertanyakan kebenaran janji Abdul Mu'ti yang ternyata tidak terealisasi.

"Iya ada pengumuman 6 Januari kemarin, bu Supriyani tidak lolos PPPK," kata Andre Darmawan kepada detikcom, Kamis (9/1/2025).

Singgung Pejabat Publik Harus Tepati Janji

Andre lantas menyinggung posisi Mendikdasmen Abdul Mu'ti sebagai pejabat publik. Dia menganggap omongan pejabat seharusnya bisa dipegang dan janjinya harus bisa ditepati.

"Sebagai pejabat publik, janji yang telah diucapkan merupakan kebijakan yang harus ditepati," ucap Andre.

Andre mengaku prihatin dengan situasi yang dialami Supriyani. Dia juga kecewa dengan Kemendikdasmen di saat Supriyani sudah telanjur berharap meski tetap dibarengi upaya mengikuti seleksi.

"Ibu Supriyani ini sudah berharap janji itu ditepati. Artinya ibu guru Supriyani diberikan afirmasi agar bisa langsung diterima sebagai guru PPPK," tuturnya.

Dia menegaskan, Supriyani sejak awal tidak pernah meminta lebih dulu kepada Kemendikdasmen agar diangkat menjadi PPPK. Janji itu diutarakan sendiri oleh Abdul Mu'ti.

"Janji menteri ini kan sudah diucapkan, sudah berapa bulan yang lalu dan juga bu Supriyani sebenarnya tidak pernah meminta, tiba-tiba diberikan janji seperti itu," ujar Andre.

Andre mengaku akan turun langsung mempertanyakan hal tersebut ke Kemendikdasmen. Dia ingin agar pemerintah menghargai Supriyani sebagai guru honorer yang telah mengabdi selama 16 tahun.

"Iya, paling tidak akan kami pertanyakan ke pusat. Dia juga kan sudah 16 tahun mengabdi sebagai honorer dan kemarin dalam proses seleksi dia tetap ikut walaupun sedang berhadapan dengan hukum," jelasnya.

Kemendikdasmen Masih Buka Peluang

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Nunuk Suryani menegaskan, Kemendikdasmen masih memberi peluang agar Supriyani diangkat menjadi PPPK. Pihanya akan memberikan afirmasi formasi khusus seleksi PPPK Tahap 2 2024.

"Kemendikdasmen berkomitmen memberikan afirmasi dengan diupayakan melalui penetapan formasi khusus atau dengan penetapan formasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sesuai kewenangan," kata Nunuk dilansir dari detikEdu, Jumat (10/1).

Pihaknya belum merinci kapan seleksi PPPK tahap 2 digelar. Dia mengatakan, afirmasi formasi khusus yang dimaksud itu tengah dikaji kuota dan mekanisme pelaksanaannya.

"Melalui seleksi tahap 2, mekanisme melalui afirmasi formasi khusus. Mekanisme dan prosesnya sedang didiskusikan dengan Panselnas (Panitia Seleksi Nasional)," paparnya.

Nunuk turut menyinggung soal kuota seleksi PPPK Tahap 1 2024 di Konawe Selatan yang sempat diikuti Supriyani. Dia menuturkan, formasi yang diusulkan Pemkab Konawe Selatan di seleksi PPPK Tahap 1 hanya 45 formasi.

Jumlah tersebut dianggap lebih sedikit dibandingkan jumlah pelamar Tenaga Honorer Kategori II (THK-II) dan pelamar yang masuk pendataan non-ASN lainnya. Namun Kemendikdasmen memastikan proses seleksi PPPK sejauh ini masih berlangsung baik.

(sar/sar)

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyorot sejumlah bentuk pendisiplinan siswa yang dilakukan guru. Menurutnya harus dilakukan pemilahan apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah, sehingga tak semua perlu diselesaikan lewat jalur hukum.

"Ketika ada masalah-masalah menyangkut misalnya pendisiplinan atau kekerasan di sekolah itu janganlah semuanya diselesaikan secara hukum," ujar Mu'ti dalam program Kontroversi di Metro TV, dikutip Selasa 24 Desember 2024.

Ia menegaskan tetap ada batas dalam melihat tindakan pendisipilnan. Namun ada bentuk kekerasan yang memang tidak dapat ditoleransi.
"(Tidak bisa ditoleransi) bullying gitu ya, memang sangat fatal. Mohon maaf misalnya guru yang melakukan pelecehan seksual memang sangat fatal ya enggak bisa ditoleransi," ungkapnya.

Pun, kata dia, perlu ada pemahaman bersama antara orang tua dan guru terkait pendisiplinan anak di sekolah. Orang tua pun diharapkan percaya kepada para guru.

"Tetapi jangan dikit-dikit karena guru nyubit terus orang tuanya enggak terima, saya di rumah boro-boro nyubit, melotot aja enggak pernah. Ya, jangan dibawa begitu kan jadi orang tua juga harus percaya dong sama gurunya gitu. Dan guru juga jangan senang nyubit-nyubit juga kan bisa dengan cara lain," jelasnya.

Baca juga: Meski Tak Ada Upacara Siswa Bakal Nyanyi Indonesia Raya Sebelum Masuk Kelas

Karena itu, ia menambahkan materi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Di antaranya materi bimbingan konseling yang dinilai sangat dibutuhkan para guru selain ilmu mengajar lainnya.

"Karena guru harus punya kemampuan konseling cara mendisiplinkan anak," lanjutnya.

Anak pun, kata dia, perlu ditanamkan akhlak mulia hingga moral. Pemahaman itu kata dia akan membentuk budi pekerti para siswa.

"Sehingga siswa tidak hanya menguasai ilmu, tapi dia menginternalisasi niali itu dalam dirinya, menerapkannya dalam kehidupannya," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)